Bisnis, Jakarta -  Kala akhir tahun dan awal tahun seringkali harga ikan segar melambung di pasar. Konsumen pun tak jarang memilih produk ikan olahan seperti ikan kaleng sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di supermarket, ikan kaleng tersedia berbagai macam, salah satunya ikan tuna. Merek pun beraneka macam, dari yang produk lokal, brand luar terapi produksi lokal, sampai produk impor.  Tak hanya supermarket, para pedagang di platform e-commerce pun saat ini telah menjajakan mulai dari ikan segar dan ikan olahan, termasuk ikan kaleng. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh konsumen terkait pengiriman produk ini.

Produk ikan kaleng seperti ikan tuna kaleng memang termasuk dalam risiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan karantina untuk produk impor. Untuk ikan segar biasanya memang dilakukan karantina, tak jarang, saat berada di kantor ekspedisi, konsumen akan dimintai keterangan isi produk. Bila berisi ikan kaleng, tetap akan dilakukan prosedur pemeriksaan karantina. Namun, konsumen pasti berpikir, memproduksi ikan kaleng telah melalui prosedur yang ketat, tetapi mengapa tetap dilakukan prosedur karantina.

Konsumen yang ingin membeli (khususnya yang menggunakan platform e-commerce) harus diberikan gambaran bahwa pengiriman produk untuk tujuan domestik memang kini harus melewati prosedur karantina, termasuk pemahaman bagi para penjual agar kelancaran pengiriman barang menjadi lebih mudah. Dengan demikian, konsumen yang ingin memperoleh penghematan akibat selisih harga di daerah produsen, bisa terus berjalan dan membantu mendorong pemulihan perekonomian nasional melalui pembelian produk-produk domestik.

(Oleh - IDS)

Pemerintah intens menjajaki investasi dari perusahaan otomotif besar asal Jepang untuk menguatkan posisi Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor otomotif. Penjajakan investasi itu diharapkan dapat mendorong kembali kinerja ekspor otomotif Indonesia yang sempat melemah akibat pandemi Covid-19.

Dalam kunjungannya selama dua hari ke Tokyo, Jepang, pada 10-11 Maret 2021, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu dengan sejumlah perwakilan perusahaan otomotif raksasa asal Jepang, seperti Mazda, Honda, Toyota, Mitsubishi, dan Suzuki.

Dalam konferensi pers secara virtual dari Jepang, Kamis (11/3/2021), Agus Gumiwang mengatakan, meski berlangsung cukup alot, Honda memberi komitmen untuk melanjutkan investasinya di Indonesia sebesar Rp 5,2 triliun sampai 2024.

Agus mengatakan, komitmen Honda untuk membangun pabrik di Indonesia terkait pula dengan pengembangan model kendaraan baru serta perluasan negara tujuan ekspor. Terkait dengan itu, Honda juga akan memindahkan pabriknya dari India ke Indonesia untuk mengembangkan produksi kendaraan listrik.

Komitmen menambah negara tujuan ekspor juga menjadi inti negosiasi pemerintah dengan Toyota. Agus mengatakan, Toyota berencana menambah investasinya sebesar 2 miliar dollar AS atau Rp 28 triliun di Indonesia hingga 2024 dengan kapasitas 250.000 unit per tahun.

Selain Honda dan Toyota, pemerintah juga intens melobi Mazda, yang selama ini belum pernah berinvestasi di Indonesia, untuk membuka pabrik pertamanya. Keputusan investasi dari Mazda baru akan diambil pada Mei 2021 saat jadwal kunjungan pemerintah yang berikutnya ke Jepang.

Produksi padi nasional tahun lalu cukup menggembirakan. Meski luas panennya 0,02 juta hektar lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019, produksi beras naik dari 31,31 juta ton (2019) menjadi 31,33 juta ton (2020). Artinya, produktivitas naik. Angka produksi itu juga lebih tinggi dari konsumsi beras nasional tahun lalu yang diperkirakan 29,3 juta ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, luas panen padi selama Januari-April 2021 mencapai 4,86 juta hektar, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang 3,84 juta hektar.

Produksi padi/beras pun berpotensi lebih tinggi. Sepanjang Januari-April 2021, produksi beras ditaksir 14,54 juta ton, naik 26,84 persen dibandingkan dengan Januari-April 2020 yang tercatat 11,46 juta ton. Situasi harga di pasar sejalan dengan data produksi gabah dan beras nasional yang mengindikasikan pasokan mencukupi kebutuhan.

Akan tetapi, di tengah kinerja positif itu, pemerintah memutuskan impor 1 juta ton beras tahun ini. Pemerintah memutuskan akan mengimpor 500.000 ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Perum Bulog. Tambahan itu diharapkan memperkuat cadangan beras (iron stock) pemerintah yang ditargetkan setidaknya 1-1,5 juta ton.

Pemerintah berencana mengimpor sejumlah komoditas pangan dengan alasan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengamankan stok cadangan.

Para produsen pangan dalam negeri berkeberatan dengan rencana itu karena diyakini bakal berdampak pada anjloknya harga di tingkat petani. Selain itu, produksi dalam negeri dinilai masih bisa diandalkan untuk menyokong kebutuhan.

Selain anjloknya harga di tingkat petani, dia juga menggarisbawahi potensi kenaikan produksi beras sebesar 26,87 persen sepanjang Januari-April 2021 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Melalui pernyataan bersama, Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara Suryo Wiyono dan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah meminta pemerintah menghentikan rencana impor. Keduanya menilai ketergantungan pada impor dan produsen luar negeri menggerus derajat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia.

Pilihan impor beras juga tidak mencerminkan situasi produksi dalam negeri saat ini. Di sisi lain, petani membutuhkan kepastian harga lantaran harga gabah berada di rentang Rp 3.800-Rp 4.000 per kilogram (kg) kering panen (GKP) atau di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan Rp 4.200 per kg GKP.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah Atau Beras menyebutkan, kandungan air gabah kering panen dalam negeri yang dibeli paling tinggi 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimal 10 persen. Harga gabah dengan kualitas itu ditetapkan Rp 4.200 per kg di tingkat petani.

Ekosistem ekonomi digital di Indonesia terus bertumbuh. Pada November 2020, berdasarkan laporan e-Conomy SEA dari Google, Temasek, dan Bain & Company, total nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$ 44 miliar atau Rp 631 triliun pada 2020. Angka ini tumbuh 11% ketimbang 2019 dengan nilai US$ 40 miliar.

Sementara Berdasarkan Global Startup Ecosystem Report (GSER) 2020, Indonesia menempati posisi pertama berdasarkan nilai ekosistem sebesar USS 26,3 miliar.

Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2020, sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi mencatat penanaman modal asing (PMA) US$ 3,6 miliar dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 93,23 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Indonesia (idEA) Bima Laga mengamini suburnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. “Indikasi lainnya terlihat saat pergelaran Harbolnas tahun 2020. Pertumbuhan penjualan di Pulau Jawa meningkat hingga 97%, sementara luar Jawa tumbuh 17%. Ini baru satu program, “ ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (11/3).

Selanjutnya, sumbangan ekonomi digital kedua terbesar dari sektor ojek online atau paling dominan adalah Gojek dan Grab. Anterin, Bonceng, Gaspol, Cyberjek, dan Beujek, plus tiga pemain luar negeri, yakni BitCar, Maxim, dan Fastgo.

Bertumbuhnya ekonomi digital yang ditopang juga membawa berkah bagi bisnis logistik pergudangan berbasis daring atau . Beberapa pemainnya antara lain SiCepat, GrabExpress, J-Express (JX), Waresix dan Paxel.

Agen pemegang merek (APM) siap tancap gas meluncurkan mobil baru untuk menyambut diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) otomotif. Mereka yakin kehadiran produk baru bisa mendorong daya beli dan meningkatkan penjualan.

Sekretaris Jenderal Gaikindo, Kukuh Kumara menyatakan, berdasarkan laporan yang masuk, beberapa outlet penjualan mobil di Indonesia mencatatkan kenaikan pesanan penjualan dalam 10 hari sejak insentif bergulir.

Kini, total pemesanan mobil di beberapa outlet bisa di kisaran 20-25 mobil per hari. Sebelumnya, pemesanan mobil di outlet berkisar 5-6 mobil per hari.

Pemerintah menetapkan hasil investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bukan menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18 tahun 2021 terdapat sejumlah instrumen investasi BPKH yang dikecualikan dari pemungutan PPh. Misalnya imbal hasil dari tabungan, giro, dan deposito berjangka milik BPKH pada bank, saham, dan obligasi yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI),

Selain itu penempatan dana BPKH yang bebas PPh adalah imbal hasil dari Surat Berharga Negara, Surat Berharga Bank Indonesia, obligasi daerah, reksadana dalam negeri, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE), KIK Dana Investasi Infrastruktur, penyertaan langsung dalam negeri dan luar negeri, serta investasi emas lantakan murni.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu, Rabu (10/3), dana kelolaan BPKH tahun ini bakal mencapai Rp 147 triliun dengan hasil investasi atau nilai manfaat Rp 7,8 triliun. Perkiraan ini melihat pencapaian BPKH pada 2020 dana kelolaan sebanyak Rp 145,2 triliun dengan nilai manfaat Rp 7,42 triliun.

Pasca kasus kasus korupsi yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terbongkar, pemerintah memutuskan menstop ekspor benih bening lobster (BBL). Kini penghentian sementara ekspor BBL akan diperpanjang dua tahun ke depan.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin bilang, dalam dua tahun kedepan, ini pembudidaya lobster bisa memperkuat atau membesarkan lobster di dalam negeri.

“Proses pembesaran satu ekor lobster itu butuh kurang lebih satu tahun dari BBL setelah itu baru kami akan evaluasi. Minimal dua kali periode pembesaran baru kami lihat dan putuskan apakah akan ekspor dibuka lagi,” ujar Safri, Rabu (10/3).

Larangan ekspor BBL bersamaan dengan upaya mendidik nelayan untuk membesarkan lobster dari benih. Selama ini, nelayan memilih menjual BBL karena untuk membesarkan lobster membutuhkan biaya mahal. Sementara, ketersediaan pasar belum pasti.

Safri menyebut, penghentian sementara ekspor benih lobster ini bisa menyebabkan maraknya ekspor BBL ilegal. Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan.

Nasabah pemegang polis asuransi bakal dikenakan pajak menyusul adanya rencana pemerintah memberlakukan pajak penghasilan (PPh) kepada pemegang polis asuransi sebagaimana tertuang dalam omnibus law atau Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rencana pemajakan itu mendapat tanggapan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengungkapkan, pemajakan itu dikenakan kepada pemegang polis yang mendapatkan keuntungan dari manfaat polis yang mereka terima.

Menurut Togar, jika pajak itu tetap diterapkan, akan kesulitan untuk menghitungkan berapa besar pajak yang dikenakan. Sebab, polis asuransi jiwa bersifat jangka panjang mulai dari 15 tahun, 20 tahun hingga seumur hidup.

Selain itu, perusahaan asuransi akan terbebani untuk menyampaikan pemajakan itu ke nasabah. Akibatnya, mereka harus membuat sistem mengenai berapa jumlah premi dan manfaat yang akan diterima nasabah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mewajibkan penggunaan produk dalam negeri atau bahan material bangunan lokal untuk proyek properti dan konstruksi mulai tahun anggaran 2021.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Perusahaan PT PP Tbk (Persero) Yuyus Juarsa menilai positif adanya kebijakan tersebut.

“Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19. Tentunya, PTPP sebagai salah satu BUMN Konstruksi senantiasa akan turut mendukung program Pemerintah tersebut, “ jelas Yuyus, Kamis (11/3).

Sementara, Corporate Secretary PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Parwanto Noegroho , mengatakan bahwa perseroan tentunya mendukung penuh program-program dan kebijakan dari pemerintah untuk menggunakan bahan bangunan dalam negeri atau lokal termasuk untuk proyek pemerintah.