Pusat Pengendalian Penyakit China (CDC) tengah mempertimbangkan untuk mencampurkan vaksin Covid-19 China dengan vaksin lain untuk meningkatkan tingkat kemanjurannya.

Direktur CDC Gao Fu mengatakan, pengkombinasian pemberian dosis vaksin yang berbeda merupakan salah satu cara untuk meningkatkan vaksin yang tidak memiliki tingkat perlindungan yang sangat tinggi. Tetapi, ia tidak menyebutkan dosis vaksin mana yang akan dicampurkan tersebut apakah asing atau lokal.

China telah mengembangkan empat vaksin domestik yang disetujui untuk penggunaan publik. Menurut pejabat China, mereka kemungkinan akan memproduksi 3 miliar dosis pada akhir tahun.

Vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Sinovac China ditemukan memiliki tingkat kemanjuran sedikit di atas 50% dalam uji klinis Brasil. Sementara studi terpisah di Turki mengatakan itu efektif 83,5%. Dua vaksin buatan Sinopharm China belum punya data khasiat secara rinci.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia akan segera mengeksekusi aset yang dijaminkan ke negara oleh obligor yang jumlahnya mencapai Rp 110 triliun melalui mekanisme hukum perdata.

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021, susunan organisasi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Pengarah terdiri dari tiga menteri koordinator ditambah Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Polri.

Dalam melaksanakan tugas, satgas diberi waktu hingga 31 Desember 2023 atau lebih kurang 2,5 tahun sejak keppres ditetapkan, yakni pada 6 April 2021. Ketua satgas diminta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengarah dan Presiden paling sedikit sekali per enam bulan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Senin (12/4/2021) di Jakarta, mengatakan, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI akan segera mengeksekusi aset yang dijaminkan ke negara oleh para obligor dalam perkara BLBI.

Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan serta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung mencatat, utang perdata debitor dalam kasus BLBI mencapai Rp 110 triliun. Menurut Mahfud, daftar aset tersebut telah dimiliki pemerintah sejak 2004.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, sebagai bagian dari Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, PPATK terus berkoordinasi dengan satgas. Di satgas, PPATK bertugas menelusuri aset dengan menggunakan jaringan domestik maupun lembaga intelijen keuangan di negara-negara lain.

Selasa (6/4) pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI).

Anggota Satgas BLBI tak main-main. Tiga Menteri Koordinator (Menko), Menteri Keuangan, Jaksa Agung dan Kepala Polri (Kapolri) masuk dalam tim pengarah Satgas BLBI. Sementara tim pelaksana Satgas BLBI diketuai oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, melalui Satgas BLBI, pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset pengutang BLBI. Hasil tagihan itu selanjutnya diproses menjadi aset negara. “Jumlahnya lebih dari Rp 108 triliun, “ ungkap Mahfud, melalui akun Twitter, Jumat (9/4).

Ada sejumlah poin penting dalam Kepres No 6/2021. Misalnya, Satgas BLBI akan memburu aset pengutang BLBI dengan berbagai cara, termasuk melalui jalur hukum. Selain menagih langsung ke para debitur dan obligor BLBI, anak cucu maupun ahli waris lain, serta kolega terkait juga akan dikanar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Laporan World Economic Outlook, Managing Divergent Recoveries edisi April 2021, IMF menyarankan negara di dunia mulai mengurangi insentif untuk penanganan pandemi korona supaya bisa memulihkan daya tahan fiskal.

Pande Putu Oka, Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu), menyatakan, pihaknya sudah melaksankan rekomendasi IMF karena salah satu strategi perpajakan di 2021 adalah mengevaluasi insentif perpajakan untuk mengetahui efektivitas insentif pajak tersebut.

Adapun insentif perpajakan dalam program PEN 2021 dianggarkan sebesar Rp 58,47 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk diskon pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, pembebasan PPh 22 Impor, percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), diskon PPN sektor properti DTP, dan diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor DTP.

Pemerintah berupaya keras mendongkrak ekonomi di kuartal Il-2021 agar bisa sesuai target 7%-8%. Pemerintah pun sudah mengeluarkan daya upaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tersebut dengan pemberian ragam insentif dan stimulus pendongkrak konsumsi.

Pertama, pemberian pembebasan dan diskon PPnBM untuk pembelian mobil dapur pacu hingga 11500 cc serta yang terbaru bagi kendaraan dengan kapasitas mesin 1.500 cc -2.500 cc.  Kedua, stimulus kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 400 miliar mulai 20 April 2021. Tujuannya untuk meningkatkan permodalan debitur UMKM.

Dan yang teranyar pemerintah menggelontorkan dana Rp 500 miliar untuk subsidi transaksi belanja online di berupa gratis ongkos kirim (ongkir) dalam periode Hari Belanja Nasional H-10 dan H-5 Lebaran untuk transaksi produk nasional.

Sri Mulyani juga mengungkapkan, optimistis dengan ragam insentiftersebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal Il-2021 berada di zona positif kisaran 7% hingga 8%.

Kepala ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai ragam insentif yang digelontorkan pemerintah bisa membuat target pertumbuhan 7%-8% di kuartal II tercapai. “Ekonomi seharusnya sudah bounce back dan minimal tumbuh 5% yoy pada kuartal II-2021,” katanya kepada KONTAN, Jumat (9/4).

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) membukan kerugian bersih sebesar US$ 264,77 juta sepanjang 2020 lalu. Realisasi ini berbanding terbalik dengan kinerja PGAS pada 2019 silam. Saat itu, emiten ini mencetak laba bersih US$ 67,58 juta.

Kerugian PGAS disebabkan oleh pendapatan yang juga merosot. Pendapatan PGAS sebesar USS 2,88 miliar di tahun lalu. Realisasi ini turun 25,02% dari realisasi pendapatan di 2019 yang mencapai USS 3,85 miliar.

Direktur Keuangan Perusahaan Gas Negara Arie Nobelta Kaban menjelaskan, kerugian PGAS disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, seperti sengketa pajak periode tahun 20122013. Akibat sengketa itu, PGAS mencatatkan beban provisi atas sengketa pajak sebesar USS 278,3 juta.

Tak hanya itu, PGAS juga mengalami penurunan (impairment) aset di sektor minyak dan gas sebesar USS 78,9 juta. Volume distribusi PGAS tercatat sebesar 828 billion british thermal unit per day (bbtud) atau menurun 13% dari tahun sebelumnya. Volume transmisi juga turun 8% secara tahunan dari 1.370 menjadi 1.255 mmscfd.

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang akan diselenggarakan pada saat Ramadan akan mendorong konsumsi masyarakat. Apalagi untuk pelaksanaan Harbolnas, pemerintah menggelontorkan Rp 500 miliar untuk subsidi gratis ongkos kirim (ongkir).

"Kami akan mendorong sisi konsumsi supaya permintaan mulai muncul," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional-Temu Stakeholders, Jumat (9/4). Selain stimulus konsumsi melalui belanja online, sebelumnya pemerintah juga telah memberikan stimulus untuk mendorong konsumsi masyarakat berupa PPN DTP dan melonggarkan PPnBM untuk mobil dan rumah. Lebih lanjut, Menkeu mengatakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan sangat hati-hati dan teliti. Sehingga, kebijakan yang di keluarkan nantinya adalah kebijakan yang membawa dampak baik bagi masyarakat dan tanpa menambah kasus Covid-19.

Dengan demikian, ia berharap beragam stimulus dan percepatan vaksinasi dapat mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal II. "Kami berharap, di kuartal II-2021 terjadi rebound. Dan program prio ritas, terutama di daerah akan kami lakukan. Nanti akan lewat pemerintah daerah, maupun K/L akan melakukan berbagai program, termasuk padat kar ya,” ujar Sri.

(Oleh - HR1)

Bank digital saat ini mulai bermunculan di industri perbankan nasional. Mulai dari Bank Digital BCA, Bank Neo Commerce, sampai Bank Jago.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana mengungkapkan bank digital ini tidak memiliki kantor yang banyak. Berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Kemudian bank digital juga melakukan analisa kredit menggunakan teknologi.

Direktur Utama Bank Jago Kharim Indra Gupta Siregar mengungkapkan bank digital ini hadir untuk membidik milenial. Apalagi saat ini milenial memiliki gaya hidup yang serba digital, misalnya belanja, persiapan perjalanan, sampai kesehatan menggunakan aplikasi.

Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan mengungkapkan transaksi di bank digital seluruhnya menggunakan teknologi. Nasabah nantinya bisa menggunakan mobile banking untuk membuka rekening tanpa harus verifikasi menggunakan video call atau ke kantor cabang.

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan percepatan transformasi ekonomi digital menjadi kunci dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Namun, untuk mengoptimalkan ekonom digital diperlukan sinergi antarotoritas yang dapat menjadi fondasi dalam integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Dibutuhkan leadership nasional dalam mensinergikan berbagai kebijakan di masing-masing otoritas untuk mengintegrasikan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang meliputi aspek pembayaran, pembiayaan, dan investasi, serta interlink dengan aktivitas ekonomi sektor riil. 

Kebijakan BI dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan blue print sistem pembayaran Indonesia 2025. Kebijakan yang dijalankan yaitu pengembangan standarisasi Open Application Programming Interfaces (API) guna meningkatkan interlink bank dengan financial technology (fintech). Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi sektor jasa keuangan, yang didukung dengan reformasi pengaturan dan pengawasan serta penguatan ekosistem layanan keuangan digital dan perluasan akses keuangan dalam rangka pemberdayaan UMKM. Sinergi kebijakan dan tindak lanjut implementasi di pusat dan daerah diwujudkan dalam pembentukan satuan tugas (satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Pemerintah, otoritas terkait dan seluruh pemangku kepentingan sudah menunjukkan komitmen dan kesiapan untuk besinergi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital. 

(Oleh - IDS)

Jakarta -  PT Arumia Kharisma Indonesia akan mengekspor produk kopi dan kakao ke Jepang senilai Rp 6,6 miliar. Kontrak ekspor yang didapatkan dari Mirza Management Co Ltd tersebut, atas fasilitasi dari Atase Perdagangan di Tokyo, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Osaka, dan Tim Ekonomi Konsulat Jenderal RI. Penandatanganan kontrak kerja sama ini menunjukkan pandemi Covid-19 bukan hambatan untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dengan Jepang. 

Kementrian Perdagangan terus mendorong ekspor kopi Indonesia, apalagi saat ini telah terdapat 35 produksi berindikasi geografis yang telah ditetapkan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM. Kemendag juga mendorong ekspor kopi organik dan kopi specialty yang tentunya memiliki potensi penjualan tinggi di Jepang. PT Arumia Kharisma Indonesia diharapkan dapat terus mengedepankan higienitas atau kualitas barang sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, serta menjaga kuantitas dan kontinuitas barangnya. 

Mirza Management yang menaungi Jalak Coffee dan Cocoa parlor di Jepang telah mengimpor biji kopi dan biji kakao dari mancanegara, khususnya dari Indonesia, selama lima tahun terakhir. Mirza Management berminat memperluas pasarnya, sehingga membutuhkan sumber bahan baku yang berkualitas. Sementara itu, PT Arumia Kharisma Indonesia telah menjadi eksportir produk biji kopi dan biji kakao unggulan dari 7 pulau di Indonesia sejak didirikan tahun 2019.

(Oleh - IDS)