Bisnis, JAKARTA – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia memproyeksikan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan pada Idulfitri tahun ini meningkat 40% dibandingkan dengan tahun lalu, dipicu larangan mudik Lebaran 2021.

Di sisi lain, pasokan properti tersebut masih menjadi magnet bagi pengembang, terutama di Jabodetabek yang siap menyongsong penambahan sedikitnya enam pusat belanja baru hingga akhir tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengatakan larangan mudik Lebaran 2021 berpeluang kuat mendongkrak kunjungan bagi pusat perbelanjaan di kota besar, khususnya DKI Jakarta.

Bila larangan mudik ditegakkan, masyarakat akan memilih berkunjung ke pusat perbelanjaan untuk mengisi liburan Idulfitri tahun ini. "Kalau ada larangan mudik pasti masyarakat pergi ke pusat perbelanjaan," ujarnya kepada Bisnis, Senin (12/4) malam.

Saat Idulfitri tahun lalu, Alphonsus mencatat tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan hanya naik sekitar 20% dibandingkan dengan hari biasa pada tahun yang sama. Rendahnya kenaikan okupansi di pusat perbelanjaan itu terjadi akibat pandemi Covid-19.

Untuk memacu penjualan di tengah kondisi daya beli yang masih belum pulih, pusat perbelanjaan akan gencar melakukan berbagai promosi. Selain itu, perpanjangan jam operasional pusat belanja sebagaimana diatur dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro kini lebih baik, karena fasilitas dapat beroperasi sampai pukul 21.00 WIB dan kapasitas restoran untuk melayani makan di tempat dikembalikan menjadi 50%.

Puncak kedatangan pengunjung ke mal pada malam hari diperkirakan pukul 19.00—20.00 dan siang hari pukul 12.00—14.00. Dengan perpanjangan jam operasional sampai pukul 21.00 pusat belanja diharapkan dapat menikmati kembali peak hour kunjungan.

Dengan kebijakan PPKM berbasis mikro diperkirakan juga dapat mengembalikan tingkat kunjungan kembali ke level 30%—40% yang sebelumnya sempat merosot menjadi 20%—30%.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Regulasi terbaru Menteri Perindustrian mengenai jaminan ketersediaan bahan baku bagi industri gula di dalam negeri dinilai diskriminatif dan bisa berdampak negatif bagi kelangsungan pabrik gula lama.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 3/2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional membuka jalan bagi pabrik gula berbasis tebu yang memproduksi gula kristal putih (GKP) konsumsi untuk mengimpor bahan baku jika pasokan tebu dari dalam negeri tidak memadai.

Namun, rekomendasi impor hanya bisa diberikan kepada perusahaan industri gula berbasis tebu dengan KBLI 10721 yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan setelah 25 Mei 2010 dalam rangka investasi baru atau perluasan usaha. Artinya, perusahaan dengan izin usaha lama atau sebelum ketentuan waktu tersebut belum tentu bisa melakukan aktivitas importasi.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Aris Toharisman mengatakan regulasi ini bisa memicu bertambahnya impor gula mentah, sekaligus menegaskan bahwa pabrik gula hasil investasi baru tidak melakukan pengembangan lahan tebu. Dia menilai aturan baru ini hanya akan memperbesar ketergantungan pabrik gula terhadap bahan baku impor.

Adapun, pemerintah memang memberi fasilitas pengadaan bahan baku impor bagi pabrik gula baru yang belum memiliki pasokan tebu produksi lokal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Permenperin No. 10/2017, fasilitas impor diberikan selama 5 tahun bagi pabrik gula di Pulau Jawa dan 7 tahun untuk pabrik gula di luar Pulau Jawa.

Besaran impor bakal dikurangi secara bertahap sampai dengan berakhirnya jangka waktu, seiring dengan bertambahnya pasokan bahan baku tebu dari dalam negeri yang diperoleh lewat perluasan lahan maupun kemitraan dengan petani.

“Faktanya, sejak mereka berdiri di bawah payung Permenperin ini ternyata tidak berdampak pada produksi gula nasional. Insentif impor gula mentah yang diberikan pemerintah tidak diikuti dengan pengembangan lahan,” kata Aris saat dihubungi, Selasa (13/4).

Aris menyebutkan pula bahwa ketiadaan verifikasi pengembangan lahan ini justru berdampak pada menyusutnya lahan tebu di Jawa Timur. Dari yang mulanya lebih dari 225.000 hektare (ha) menjadi hanya 175.000 ha. Masa giling pabrik pun berkurang drastis dari yang idealnya 150 hari menjadi 94 hari.

(Oleh - HR1)

Jakarta, CNN Indonesia -- Harga minyak mentah global menguat pada akhir perdagangan Selasa (13/4), ditopang oleh lonjakan impor oleh China. Namun, kenaikan tersebut tertahan oleh penangguhan penggunaan vaksin covid-19 produksi Johnson & Johnson oleh pemerintah AS.

Melansir Antara, Rabu (14/4), harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni bertambah 39 sen atau 0,6 persen menjadi US$63,67 per barel. Sedangkan, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei terangkat 48 sen atau 0,8 persen menjadi US$60,18 per barel.

Ekspor China tumbuh pesat pada Maret sehingga mendorong pemulihan ekonomi negara tersebut. Ini ditopang oleh peningkatan permintaan global di tengah kemajuan vaksinasi covid-19.

Oleh sebab itu, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak tahun ini sebesar 70 ribu barel per hari (bph) atau 6,6 persen menjadi 5,95 juta bph.

Namun, penguatan minyak tersebut tertahan oleh sejumlah isu pelaksanaan program vaksinasi covid-19 di sejumlah negara. Program vaksinasi covid-19 di Eropa dinilai cenderung lambat.

Di sisi lain, gerakan Houthi yang merupakan pendukung Iran berbasis di Yaman mengatakan bahwa mereka telah menembakkan 17 drone dan dua rudal balistik di Arab Saudi, termasuk fasilitas kilang Saudi Aramco di Jubail dan Jeddah. Sementara itu, Teheran mengatakan ledakan di situs nuklir utamanya pada pekan lalu adalah tindakan sabotase oleh musuh bebuyutan Israel dan bersumpah akan membalas dendam.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengincar potensi penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara (minerba). Pemerintah melihat, potensi penerimaan pajak pada sektor ini masih potensial untuk di tingkatkan.

Sepanjang periode Januari-Februari 2021, realisasi PNBP sumber daya alam (SDA) nonmigas yang berasal dari minerba sebesar Rp 4,8 triliun. Angka tersebut tumbuh 333% year on year (yoy). Catatan Kemkeu, hingga Februari 2021 harga batubara acuan mencapai USS 87,79 per ton, melonjak dari posisi tahun 2020 sebesar USS 66,89 per ton.

Tidak hanya itu, terkait penerimaan pajak, Menkeu menyatakan pihaknya juga memanfaatkan basis data beneficial owner dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari para wajib pajak.

Untuk itu Kementerian Keuangan memperkuat sistem administrasi pajak dan proses bisnis secara digital. Dalam hal ini, otoritas fiskal telah melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system.

BI memperingatkan mata utang kripto tak memiliki underlying asset sehingga memiliki risiko tinggi untuk investasi. Mata uang kripto juga tak boleh digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Mata uang kripto atau cryptocurrency tengah menjadi primadona investasi, terutama di kalangan generasi muda. Bank Indonesia  memperingatkan investor berhati-hati saat berinvestasi menggunakan mata uang tersebut. "Kami mewanti-wanti risikonya karena tidak ada underlying asset," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam Media Briefing Kesiapan Sistem Pembayaran pada Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442H, Rabu (14/4).

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta menjelaskan, terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi yakni imbal hasil dan risiko. "Biasanya kalau imbal hasilnya tinggi, risikonya juga tinggi," ujar Filianingsih dalam kesempatan yang sama.

Melansir dari Coindeks.com, harga bitcoin pada perdagangan hari ini, Rabu (14/4) berada pada kisaran US$ 60.432 hingga US$ 64.516 per koin. Angkanya dalam rupiah sekitar Rp 884,2 juta sampai Rp 944 juta per koin. Bitcoin merupakan mata uang kripto terbesar di dunia. Kenaikan harganya otomatis mendorong uang kripto lainnya. Ether dalam 24 jam terakhir sudah naik lebih 9% ke US$ 2.380,31 per koin. Lalu, ripple melonjak hampir 24% menjadi US$ 1,94 per koin.

 (Oleh - HR1)

Bank Indonesia mencatat, kinerja industri pengolahan terindikasi membaik, bahkan memasuki fase ekspansi pada kuartal I 2021. Subsektor makanan, minuman, dan tembakau mengalami pertumbuhan tertinggi. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan, perbaikan dan indikasi ekspansi tersebut tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) BI sebesar 50,01%. "Angka itu meningkat dari 47,29% pada kuartal sebelumnya," ujar Erwin dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (14/4).

Ekspansi PMI BI pada kuartal I 2021 tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha sektor industri pengolahan kuartal I 2021 hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Ini tercermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha industri pengolahan sebesar 0,83% pada kuartal pertama tahun ini, membaik dari kuartal sebelumnya yang minus 0,47%. Berdasarkan subsektor, peningkatan kinerja PMI BI kuartal I 2021 terjadi pada hampir seluruh subsektor industri pengolahan. Sejumlah subsektor tercatat berada dalam fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada subsektor makanan, minuman dan tembakau sebesar 53,55%, diikuti pupuk, kimia, dan barang dari karet 51,83%.

Berdasarkan komponen pembentuknya, perbaikan PMI BI pada kuartal I 2021 terjadi pada mayoritas komponen, terutama komponen volume total pesanan, persediaan barang jadi, dan produksi yang berada dalam fase ekspansi. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat saat Hari Raya Imlek yang meningkatkan permintaan dan dukungan ketersediaan sarana produksi. BI memperkirakan peningkatan kinerja industri pengolahan berlanjut pada kuartal II-2021, terindikasi dari PMI BI kuartal II 2021 sebesar 55,25%, naik dari 50,01% pada kuartal I 2021. Pada kuartal kedua tahun ini, kegiatan usaha sektor industri pengolahan hasil SKDU diramal semakin menguat dengan SBT sebesar 4,48%.

(Oleh - HR1)   

Bukalapak dikabarkan meraih pendanaan Rp 3,4 triliun yang dipimpin oleh Microsoft, GIC sovereign wealth fund Singapura, dan Emtek. Investor lain yang berpartisipasi yakni SC Ventures dan Naver.

Startup e-commerce, Bukalapak dikabarkan meraih investasi US$ 234 juta atau sekitar Rp 3,4 triliun. Putaran pendanaan ini dipimpin oleh Microsoft, GIC sovereign wealth fund Singapura, dan konglomerat media di Indonesia, Emtek. Investor lain yang terlibat dalam pendanaan itu yakni, “cabang investasi Standard Chartered yakni SC Ventures dan portal web Korea Selatan Naver Corp,” demikian isi dokumen dikutip dari Reuters, Rabu (14/4).

Kabar Microsoft menyuntik modal Bukalapak sudah berhembus sejak November 2020. Sumber Bloomberg mengatakan, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) ini berinvestasi US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,46 triliun.

Melalui kerja sama itu, Bukalapak dan Microsoft akan berkolaborasi untuk tiga inisiatif. Pertama, membangun infrastruktur yang tangguh, salah satunya komputasi awan (cloud) dari Microsoft Azure. Kedua, menjembatani kesenjangan digital. Terakhir, memberikan pelatihan keterampilan digital untuk karyawan Bukalapak dan para pelapak. Bukalapak optimistis, teknologi tersebut akan mendukung perusahaan melayani masing-masing enam juta mitra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) online dan warung, serta 100 juta pelanggan.

(Oleh - HR1)    

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Tirta Segara mengatakan keberadaan fintech dan investasi ilegal masih marak bermunculan di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, sepanjang tahun 2020 hingga Februari 2021 Satgas Waspada Investasi telah menutup 390 kegiatan investasi ilegal yang berpotensi membahayakan masyarakat. Tak hanya investasi ilegal, SWI juga telah menutup 1.200 fintech ilegal dalam satu tahun terakhir, juga telah menutup sebanyak 92 gadai ilegal yang telah merugikan masyarakat.

Adapun OJK mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114.9 trillun sejak 2011 hingga 2020.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan sudah ada perbedaan penghitungan royalti lagu dan musik di antara masing-masing jenis usaha. Ketentuan royalti ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Ketentuan soal nilai komersil ini tertuang dalam pasal 3 pada PP 56. Pasal tersebut merinci 13 daftar layanan publik yang bersifat komersial, mulal dari seminar, restoran, kafe, konser musik, pesawat udara, sampai kamar hotel.

Sementara untuk membayar royalti, pengusaha tidak keberatan sama sekali, Sebab, pembayaran royalti ke LMKN sudah berjalan sejak 2016, dua tahun sejak UU Hak Cipta terbit Setelah PP 56 ini terbit, pembayaran royalti akan dilakukan seperti biasa.

Program peremajaan sawit rakyat digulirkan kembali di Kalimantan Selatan dengan target seluas 3.500 hektar. Penyediaan bibit sawit yang baik dan besertifikat masih menjadi tantangan untuk keberhasilan program tersebut.

BANJARMASIN, KOMPAS — Peremajaan sawit rakyat seluas 3.500 hektar di Kalimantan Selatan ditargetkan tahun ini. Program peremajaan tanaman perkebunan itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit dari perkebunan rakyat.

Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR merupakan program dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang digulirkan sejak 2018. Dana untuk program peremajaan itu bersumber dari pungutan dana ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel Suparmi menuturkan, Kalsel telah memenuhi target program PSR 2018-2020 seluas 10.517 hektar. Tahun ini, program PSR kembali digulirkan dengan target seluas 3.500 ha. Sasarannya ada di lima kabupaten, yaitu Banjar dengan 1.000 ha, Tanah Bumbu (1.000 ha), Barito Kuala (500 ha), Tanah Laut (500 ha), dan Kotabaru (500 ha).

Ketua Tim PSR dari Kementerian Pertanian Agus Hartono menyampaikan, ada tiga sasaran program PSR, yaitu kelapa sawit yang berumur di atas 25 tahun, produksinya kurang dari 10 ton per hektar per tahun, dan benih yang tidak besertifikat.

”Secara nasional, target PSR adalah 180.000 ha per tahun sehingga kontribusi dari Kalsel masih sangat kecil,” ujarnya saat menghadiri acara penanaman sawit sebagai simbolis pelaksanaan program PSR di Desa Kait-Kait, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Senin (12/4/2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, perkebunan dengan luas tanam paling besar di Kalsel pada 2020 adalah kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di Kalsel tercatat 425.932 ha dengan produksi 1.120.053 ton. Untuk perkebunan sawit rakyat luasnya mencapai 106.411 ha dengan produksi 244.084 ton.

(Oleh - HR1)