Papan penyitaan di atas lahan bekas aset PT Bank Namura baru ditancapkan pada Jumat, 27 Agustus lalu. Di hari yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemaanan Mohammad Mahfud Mahmodin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar seremoni pemancangan plang serupa di lahan perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Banten-sekitar 5 kilometer di sisi utara Neglasari. Selain di Jawa Barat dan Banten, pemancangan plang pengambilalihan aset berupa lahan dan bangunan oleh Satgas BLBI digelar serentak di Jakarta, Sumatera Utara, Riau, dan Jawa Timur. Total luasnya, untuk sementara, mencapai 520 hektare, yang merupakan bagian dari jaminan hak tagih atas piutang negara terhadap olbligor dan kreditor BLBI.

Lahan eks Bank Namura di Kecamatan Jasinga itu, misalnya, adalah bagian dari aset yang diserahkan dua obligor BLBI, Baringin Marulam Hasiholan Panggabean dan Joseph Januardy, pemilik bank, untuk menyelesaikan utang mereka. Laporan keuangan pemerintah pusat 2020 mencatat Baringin dan Joseph masih punya tunggakan Rp 170,14 miliar. Kepada Tempo, Mahfud mengaku telah mengetahui sangkarut penguasaan lahan eks penerima BLBI, seperti di Jasinga, yang sebenarnya milik negara. Hal serupa, ucap dia, menimpa aset tanah pemerintah di Karawaci. "Sebelum dibaliknamakan, ternyata sudah ada yang menempati. Menyewa ke ini, nyewa ke itu, Pajaknya juga enggak bayar. Pajak usaha, macam-macam. Kata mereka membayar kepada seseorang," ujar Mahfud, Jumat, 3 September lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan total kewajiban atas fasilitas BLBI yang sampai sekarang masih dikelola pemerintah mencapai Rp 110,45 triliun. Ia menjelaskan, pinjaman BLBI itu dibiayai menggunakan surat utang negara yang diterbitkan pemerintah dan diserap BI. Sampai saat ini BI masih memegang surat utang tersebut. Artinya, pinjaman belum lunas. "Selama 22 tahun pemerintah, selain bayar pokok, bayar bunga utang," ucap Sri Mulyani.  

(Oleh - HR1)

Pemerintah akan segera menetapkan zona industri perikanan dengan sistem kuota penangkapan ikan bagi investor. Penangkapan terukur perlu diimbangi dengan pengawasan untuk memastikan sumber daya ikan lestari. Pemerintah segera memberlakukan sistem kontrak penangkapan ikan bagi industri perikanan. Sistem itu merupakan bagian dari kebijakan penangkapan terukur dan berkelanjutan yang akan diterapkan mulai tahun 2022. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengemukakan, kebijakan penangkapan terukur merupakan upaya menyeimbangkan prinsip ekonomi dan ekologi dalam pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Konsep penangkapan terukur yang berbasis kuota tangkapan akan diterapkan pada seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI mulai tahun 2022.

Dengan sistem kontrak, perusahaan dinilai memiliki kepastian hukum untuk memanfaatkan kuota tangkapan ikan. Pemerintah juga dapat memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi. ”Sistem kontrak ini dalam rangka memberikan jaminan kepada perusahaan yang akan berinvestasi di bidang penangkapan ikan sehingga selama masa kontrak (perusahaan) memiliki kepastian hukum. Sistem kontrak bisa berlaku hingga 20 tahun,” kata Zaini, dalam Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Selasa (14/9/2021).

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatatkan investasi menembus Rp 312,4 triliun di instrumen saham dan reksa dana (RD) semester I tahun ini, melambung 20,4% dibanding Rp 259,5 triliun periode sama tahun lalu. Lonjakan tersebut mendorong penempatan dana di seluruh instrumen mencapai total Rp 510,5 triliun, meningkat 14,7%. Dari total dana investasi Rp 510,5 triliun yang dikelola 59 perusahaan asuransi jiwa yang bergabung dalam AAJI, yang terbanyak 61,19% ditempatkan pada instrumen saham dan reksa dana. Rinciannya, investasi yang disalurkan melalui instrumen saham tumbuh sekitar 26% (year on year) menjadi Rp 144,79 triliun, sedangkan di reksa dana naik 15,9% (yoy) menjadi Rp 167,58 triliun. Porsi kontribusi dua jenis instrumen tersebut meningkat, masing-masing menjadi 28,4% dan 32,8% dari total investasi industri asuransi jiwa pada semester I tahun ini. “Kenaikan kontribusi pada portofolio saham khususnya, disebabkan oleh kondisi pasar modal Indonesia yang semakin kondusif di semester I-2021. Kondisi tersebut ditandai oleh membaiknya indeks harga saham gabungan (IHSG) sebesar 22%, jika dibandingkan dengan periode sama di 2020,” kata Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon dalam konferensi pers Kinerja Industri Asuransi Jiwa Semester I-2021 secara online, Selasa (14/9).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi AAJI Wiroyo Karsono mengatakan, total penempatan dana investasi industri asuransi jiwa pada semester I-2021 mencapai Rp 510,5 triliun, tumbuh 14,7% dari semester I-2020 senilai Rp 445,2 triliun. Hal ini berjalan seiring dengan peningkatan kinerja industri asuransi yang membaik pada semester pertama tahun 2021. AAJI mencatat, hasil investasi semester I-2021 melambung 122,6%, menjadi Rp 4,9 triliun. Sementara itu, pada periode sama tahun lalu, investasi perusahaan asuransi yang bergabung dalam AAJI tercatat rugi Rp 21,64 triliun. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon juga menekankan, pada saat pasar saham terkoreksi cukup dalam tahun 2020, industri asuransi jiwa relatif tidak menarik investasinya di pasar saham, meskipun hal ini berimbas pada penurunan investasi AAJI sepanjang tahun lalu. Hal itu seiring koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu terkait investasi di SBN, lanjut dia, masih dibutuhkan oleh industri asuransi karena memberikan imbal hasil yang cukup stabil.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam Presidensi G20 Tahun 2022 terdapat tujuh agenda yang akan dibahas terkait jalur keuangan atau finance track. Namun, isu seputar koordinasi untuk pemulihan ekonomi secara bersama menjadi poin paling utama. “Yang paling utama dan penting adalah mengenai negaranegara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global. Temanya, ‘recover together and recover stronger, Untuk bisa bersama dan menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi policy global," ujar Menkeu dalam Konferensi Pers Menuju Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Selasa (14/9). Pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada 2022 mendatang. Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30- 31 Oktober 2021 mendatang, di Roma. Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. 

Agenda kedua, semua negara G20 akan membahas terkait dampak Covid-19 di bidang kesehatan hingga perekonomian, selain mengenai produktivitas dan memulihkan ekonomi kembali. Ketiga, terkait central bank digital currency (CBDC). Keempat, terkait sustainable finance. Menkeu menjelaskan, agenda keempat merupakan isu yang juga penting untuk dibahas yaitu menyangkut climate change, green finance, termasuk bagaimana stimulus atau dukungan di bidang fiskal guna menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan sustainable. Selanjutnya yang Kelima, mengenai cross-border payment. Ini juga menjadi salah satu isu yang sangat penting dari sisi perkembangan payment system dengan berkembangnya teknologi digital dan ekonomi digital. Keenam, terkait financial inclusion digital and small medium enterprise (SME). Ketujuh atau terakhir, dalam G20 tahun 2022 akan dibahas kemajuan dan pelaksanaan persetujuan serta perkembangan global taxation principle.

Sebanyak enam provinsi di Indonesia siap mengelola sumber daya kelautan dan perikanan (KP) yang dimilikinya secara berkelanjutan. Keenam provinsi itu adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan itu sejalan dengan kebijakan penangkapan terukur yang segera diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Demikian diungkapkan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sumber Daya KP oleh enam pemerintah provinsi (pemprov) di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/9). Menteri Trenggono mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk memegang teguh prinsip keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam KP di kawasan. “KKP menyambut baik kerja sama ini karena pengelolaan sumber daya KP di kawasan perlu harmonisasi dan sinkronisasi, mulai dari sisi kewenangan sampai pengawasannya, termasuk pendekatan sosial budaya yang diperlukan,” ujar Trenggono. Menurut Trenggono, keberhasilan program prioritas KKP itu tentu perlu dukungan pemda. “Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan apresisasi kepada para gubernur pimpinan pemprov beserta jajaran atas dukungan serta komitmen dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya KP yang berkelanjutan,” papar dia.

Indonesia akan menjadi tuan rumah sekaligus Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. Dalam pertemuan yang mengusung tema Recover Together Recover Stronger.  Ada tujuh isu keuangan global terkini yang akan dibahas. Pertama, koordinasi dalam memulihkan ekonomi global. Kedua, dampak perekonomian dari pandemi Covid-19 melalui penguatan efisiensi dan produktivitas untuk mendukung perekonomian jangka panjang. Ketiga, acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh Central Bank Digital Currency (CBDC). Keempat, memperkuat sistem pembayaran untuk aktivitas pembayaran lintas negara (cross border payment). Kelima, mengembangkan sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi isu perubahan iklim (sustainable finance)untuk menciptakan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Keenam, bagaimana mendorong perluasan inklusi keuangan melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketujuh, pelaksanaan global taxation principal, berupa insentif pajak, pajak dan digitalisasi, penghindaran pajak, hingga Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Perbankan digital mulai menggeber penghimpunan dana masyarakat dengan iming-iming bunga simpanan tinggi. PT. Seabank Indonesia, misalnya menawarkan promo suku bunga tabungan sebesar 7% per tahun yang berlaku per 30 September 2021. Tawaran tersebut dipublikasikan pada aplikasi e-commerce Shopee miliknya. Bunga itu dibayar harian. Sementara Bank BCA digital juga menawarkan bunga deposito 3,75% per tahun untuk saldo dibawah Rp 100 juta dan 4% untuk saldo diatas Rp 100 juta. Sementara itu rata-rata deposito induknya Bank Central Asia (BCA) saat ini hanya 2,75% per tahun.  

Berdasarkan riset Nielsen ke 3.000 warung dan toko pulsa di 14 kota di Indonesia pada Juni 2021, baru 14,8% yang terjun kedalam skema bisnis O2O. Adapun sisanya masih belum menggunakan platform tersebut. Dari pasar yang kecil itu, Bukalapak mendominasi sebesar 42% melalui unit mitra. Sebagai informasi, perseroan telah terjun ke bisnis O2O sejak 2017 dengan semula 2.870 mitra dan terus tumbuh secara eksponensial.  Penerus ketiga Group Lippo, John Riady mengatakan kedua pihak membutuhkan omnichannel. Pelanggan dapat berbelanja dengan menggunakan berbagai channel sekaligus, baik online maupun offline. 

Teranyar, calon emiten GoTo berkongsi dengan Group Lippo sebagaimana diketahui, perusahaan teknologi ini mempunyai kekuatan dalam hal aplikasi dan basis pengguna. Sementara itu, Group Lippo mempunyai kekuatan jaringan logistik dan persebaran toko. "Ini yang merupakan latar belakang  kerja sama PT Matahari Putra Prima Tbk. (dengan GoTo). Kami belum sepenuhnya mengumumkan kerja sama  dan semoga saja segera," katanya dalam webinar bersama Indonesia  Investment Education, pekan lalu.

Menurutnya, Group Lippo senantiasa memanfaatkan digitalisasi untuk membuka potensi-potensi baru di perusahaan tradisional. John mengatakan, 60% pasar barang penting di Indonesia saat ini dikuasai oleh pasar tradisional, 30% mal, 10% e-commerce baru bisa menguasai 30%. Oleh sebab itu, kerjasama antara pemain offline dan online diperlukan supaya tidak membatasi pilihan konsumen. Lippo akan menggunakan jaringan toko sebagai warehouse untuk penyediaan barang. John juga menceritakan kondisi dark store yang menjadi pusat bagi pembelian daring. Dimana toko akan lebih kecil dengan sewa rental yang lebih murah, tetapi menyediakan produk segar dan keseharian.

Di sisi lain, Ceo Mitra Bukalapak Howard Gani mengatakan bisnis O2O masih memiliki ceruk yang luas karena potensi pasar baru terjamah 15%. Gani mengatakan, sampai dengan semester 1-2021, total warung di bawah sayap perseroan mencapai 8,7 juta. Jumlah itu meningkat drastis bila dibandingkan dengan pencapaian akhir 2020 sebanyak 7 juta. Sementara itu, tim riset Sucor Securitas menargetkan beli bagi BUKA dengan terget harga Rp 1.435. BUKA saat ini juga menjalin kerjasama dengan sesama mitra, mulai Grab dengan Grabmart, makanan segar, hingga standard Chartered di sektor perbankan digital. (YTD)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah mengembangkan platform digital perumahan, sebagai salah satu strategi untuk menjadi one stop financial inclusion. Masyarakat bisa menggunakannya untuk mengakses kredit kepemilikan rumah (KPR). Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, digitalisasi bukan merupakan pilihan, namun sebuah keharusan. Itulah sebabnya, transformasi digital perbankan marak, tak terkecuali di bank BUMN ini. Perseroan tengah melakukan akuisisi modal ventura untuk mengembangkan platform digital perumahan, guna mendukung informasi tersebut. Setelah akuisisi perusahaan modal ventura itu selesai, diharapkan beroperasi awal tahun depan. Anak perusahaan diharapkan benar-benar mendukung layanan kepada nasabah.

Haru menjelaskan lebih lanjut, BTN merupakan bank yang fokus pada pinjaman perumahan, dengan market share KPR terbesar di Indonesia. BTN juga kontributor utama program Sejumlah Rumah, mencapai lebih dari 60%-nya setahun. "BTN juga mengembangkan ekosistem perumahan nasional, perseroan memiliki peran sebagai enabler yang memberikan pembiayaan sisi supply melalui kredit konstruksi kepada dari sisi deman dengan memberikan KPR kepada masyarakat. Proses penyaluran ini menggunakan dana sendiri dan menggunakan dana dari stakeholder seperti Tapera, PPDPP, TWP AD, SMF, serta BPJS Ketenagakerjaan,"

Saat ini, permodalan BTN terbilang relatif rendah dibandingkan peers. Untuk itu perseroan akan melakukan rights issue guna memperkuat permodalan. Direktur Finance, Planning, and Treasury BTN Nofry Rony Poetra mengatakan, dari sisi biaya dana perseroan, saat ini sudah jauh membaik dibandingkan tahun lalu, yakni dikisaran 3,5%. Ini turun dari 5% pada 2020. Selain mengejar dana murah seperti lewat kerja sama dengan PT Pos, BTN juga mencari dana dari segmen ritel kelas atas, Posri CASA ini diharapkan meningkat signifikan. "Semua segmen kami kejar, dari nasabah ritel dana murah sampe pelosok, hingga nasabah affluent. Kami harapkan CASA itu sustain," Kata Nofry. (YTD)

Satu per satu pemerintah lewat tangan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mulai memanggil para debitur pengemplang dana BLBI. Setelah sebelumnya memanggil empat debitur, pemerintah kini langsung memanggil 13 debitur sekaligus. Dalam pengumuman pemanggilan di media nasional, Rabu (15/9), Ketua Satgas BLBI, Rionald Selaban langsung memanggil 13 nama obligor. Antara lain; Andrus Roestam Moenaf dan Pingkan Warrow.  Yang menarik, dalam daftar nama pemanggilan tersebut, ada dari keluarga Bakrie, Yaitu ada Nirwan Dermawan Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie serta Anton Setianto dari PT Usaha Mediatronika Nusantara. Perusahaan tersebut punya utang sebesar Rp 22,7 miliar. 

Satgas juga memanggil Thee Ning Khong, The Kwen le, PT Jakarta Kyoel Steel Works Ltd Tbk, PT Jakarta Steel Megah Utama, dan PT Jakarta Steel Perdana Industry Selain itu Harry Lasmono Hartawan, Koswara, Haji Sumedi, Fuad Djapar, Eddy Heryanto Kwanto, dan Mohamad Toyib. Satgas BLBI memastikan, jika para debitur atau pengemplang dana BLBI ini tidak menunjukkan batang hidungnya di Lapangan Banteng, akan dilakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.  Total kewajiban BLBI mencapai Rp. 110,45 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan Satgas BLBI telah memanggil 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban di atas Rp 50 miliar. Apabila sampai dengan pemanggilan tahap ketiga tidak hadir, Satgas akan mengumumkan pemanggilan ini ke publik. Boyamin pesimistis cara pemanggilan ini efektif menagih utang. Ia menilai lebih efektif jika dipidanakan.