Pergeseran perilaku konsumen dalam mengakses layanan digital mengharuskan perubahan dalam lanskap bisnis bank. Dengan demikian, digitalisasi di sektor ini diyakini akan membuat bank menjadi lebih efisien. Sejumlah nasabah saat ini tidak perlu lagi membawa dompet, kartu ATM, atau buku tabungan untuk menikmati layanan perbankan. Cukup dengan membawa gawai serta memastikan adanya koneksi internet, produk perbankan bisa diakses dalam genggaman. Alhasil, masyarakat pun semakin jarang ke kantor cabang. Nasabah menjadi lebih menghemat waktu dan tidak terpaku pada jam buka kantor cabang. Pergeseran ini yang membuat lanskap  bisnis bank diproyeksikan bermuara menuju digital banking.

Selain itu, kehadiran bank digital ini membuat verifikasi nasabah atau calon debitur dapat dilakukan lewat video call. Bunga kredit dan bunga deposito juga dibuat kompetitif karena rasio antara total beban operasional dan total pendapatan operasional (BOPO) dapat ditekan. Dan, bagi OJK, kehadiran bank digital sangat diharapkan membuat ekonomi digital nasional tumbuh dan dapat menjadi  yang terbesar dikawasan Asia Tenggara pada 2025.  Hal inilah yang dibidik oleh COO Digital Business PT Bank MNC Internasional Tbk. Teddy Tee, dia mengatakan MotionBanking akan fokus menyalurkan kredit dengan menggandeng sejumlah pemain finansial teknologi atau fintek.

Ekonom senior Institute for Development on Economics and Finance (Inder) Aviliani menjelaskan kehadiran ekosistem yang kuat memiliki sejumlah pengaruh terhadap keberhasilan bisnis bank digital. Perluasan ekosistem dilakukan baik melalui kemitraan strategis maupun akuisisi. Lewat strategi ini, bank digital akan mendapatkan basis data secara luas, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis, seperti penyaluran kredit dan layanan lainnya. Dengan demikian, teknologi dan kesiapan, suatu bank perlu berjalan seimbang agar infrastruktur bisa melayani pembayaran secara digital. Pemilihan teknologi yang tepat akan menjadi kunci perubahan di dalam lanskap bisnis bank supaya lebih efisien. (yetede)

Pemerintah menyusun skenario perjanjian berbagi beban atau burden-sharing dengan Bank Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerbitan surat berharga negara (SBN), termasuk surat utang negara (SUN), di pasar perdana akan menurun. Menurut Sri, skema burden-sharing mampu menurunkan belanja bunga utang menjadi 2,1-2,25 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2021-2025. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan kebijakan burden-sharing pada 2022 akan mengurangi beban negara sebesar Rp 17,36 triliun. Sumbernya adalah beban bunga SBN yang lebih murah, yaitu Rp 13,4 triliun serta jaminan untuk menanggung beban bunga dari Bank Indonesia sebesar Rp 3,62 triliun. 

Economic research analyst dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Ahmad Nasrudin, menuturkan penerapan skema burden-sharing akan berdampak positif bagi pasar surat utang negara. Dengan kebutuhan pendanaan APBN yang tinggi di tengah defisit, pemerintah pasti akan menggelontorkan obligasi. "Dalam skema burden-sharing kali ini, BI siap menjadi pembeli, jadi harga di pasar tidak terpengaruh," ujarnya. 

(Oleh - HR1)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank kecil untuk melakukan transformasi digital. Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Anung Herlianto, mengatakan strategi yang bisa dilakukan adalah konsolidasi atau menggabungkan bank-bank tersebut menjadi bank digital. “Bukan untuk memusnahkan bank kecil, yang kami inginkan adalah dengan cara apa pun bank-bank kecil dapat bertahan,” kata dia, kemarin. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, mengatakan pembentukan bank digital dapat dilakukan dengan dua opsi, yaitu pengembangan bank berbadan hukum Indonesia (BHI) menjadi bank digital atau transformasi dari bank umum menjadi bank digital. Bila menempuh opsi pertama, OJK mempersyaratkan modal disetor minimal sebesar Rp 10 triliun. Menurut Andry Asmoro, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bank digital harus menyiapkan infrastruktur teknologi dan telekomunikasi hingga karyawan yang tanggap digital. “Dibutuhkan model bisnis yang sesuai juga yang mampu memenuhi kebutuhan customer dan meningkatkan customer experience.” 

(Oleh - HR1) 

Peluncuran AirAsia Ride, layanan pemesanan kendaraan online (ride hailing) milik grup AirAsia, bakal memanaskan persaingan bisnis digital di Asia Tenggara. Sebab, selain menyediakan layanan ride hailing, AirAsia bermain di bisnis super-app atau ekosistem aplikasi digital yang menyediakan banyak layanan, dari logistik, sistem pembayaran, e-commerce, hingga pesan-antar makanan (food delivery) yang sedang booming pada masa pandemi Covid-19. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebutkan pertumbuhan segmen pesan-antar makanan tak akan terbendung karena perubahan perilaku masyarakat, dari makan di tempat (dine in) menjadi beli bungkus (take away). Karena itu, kata dia, pemain baru di bisnis super-app harus bisa menguasai segmen layanan ini. Selain food delivery, lini bisnis super-app yang harus diperkuat adalah segmen e-commerce dan sistem pembayaran. "Jika AirAsia mau berkompetisi, harus bisa memastikan di ekosistem aplikasinya ada layanan e-commerce atau dompet digital," ucapnya. 

Grup AirAsia memiliki fitur pembayaran digital bernama BigPay. Produk yang juga melayani pinjaman ini bersifat multikurs karena perusahaan tersebut akan beroperasi di banyak negara. Di Indonesia, BigPay akan menjadi pesaing penyedia dompet digital lain, seperti GoPay dan OVO yang masing-masing terintegrasi dengan Gojek dan Grab. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyarankan AirAsia menumbuhkan pasar pengguna aplikasi dari segmen yang belum dioptimalkan super-app lain, seperti akomodasi. Sebagai maskapai penerbangan, kata dia, AirAsia lebih unggul menyiapkan jasa pemesanan hotel yang biasanya sepaket dengan pemesanan tiket penerbangan. "Celah ini menjadi modal awal menuju pasar layanan lain," kata dia.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara masih mengejar target penawaran saham dua anak usaha PT Pertamina (Persero) ke publik atau IPO pada tahun ini. Keduanya adalah PT Pertamina Geothermal Energy dan PT Pertamina International Shipping. Wakil Menteri BUMN Pahala Mansyuri mengatakan persiapan menuju IPO kedua perusahaan masih terus berjalan. Untuk Pertamina Geothermal, ucap dia, rencana melantai di bursa masih harus menunggu pembentukan induk usaha BUMN panas bumi yang diikuti oleh PT PLN (Persero) dan PT Geo Dipa Energi (Persero). Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, sebelumnya menuturkan integrasi aset tiga perusahaan ini dilakukan untuk mengejar target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen dari total energi nasional pada 2025. "Pembangkit listrik tenaga panas bumi ini kekuatan besar, jadi harus disatukan," katanya. Cadangan potensi energi panas bumi di dalam negeri mencapai 15.128 megawatt, tapi pemanfaatannya belum optimal karena terkendala dana. Menurut dia, IPO merupakan salah satu jalan keluarnya. 

Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance, Abra Tallatov, menuturkan rencana IPO kedua subholding Pertamina perlu diperjelas motifnya. Jika hanya untuk mencari pendanaan, IPO memang jalan pintas. Tapi, dalam konteks pengembangan panas bumi, dia menyatakan tak melihat urgensinya. Dia juga menyoroti risiko IPO Pertamina Shipping. Setelah subholding pelayaran terbentuk, Pertamina akan mengalihkan kapal, terminal, serta tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan elpiji kepada Pertamina Shipping.  

Papan penyitaan di atas lahan bekas aset PT Bank Namura baru ditancapkan pada Jumat, 27 Agustus lalu. Di hari yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemaanan Mohammad Mahfud Mahmodin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar seremoni pemancangan plang serupa di lahan perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Banten-sekitar 5 kilometer di sisi utara Neglasari. Selain di Jawa Barat dan Banten, pemancangan plang pengambilalihan aset berupa lahan dan bangunan oleh Satgas BLBI digelar serentak di Jakarta, Sumatera Utara, Riau, dan Jawa Timur. Total luasnya, untuk sementara, mencapai 520 hektare, yang merupakan bagian dari jaminan hak tagih atas piutang negara terhadap olbligor dan kreditor BLBI.

Lahan eks Bank Namura di Kecamatan Jasinga itu, misalnya, adalah bagian dari aset yang diserahkan dua obligor BLBI, Baringin Marulam Hasiholan Panggabean dan Joseph Januardy, pemilik bank, untuk menyelesaikan utang mereka. Laporan keuangan pemerintah pusat 2020 mencatat Baringin dan Joseph masih punya tunggakan Rp 170,14 miliar. Kepada Tempo, Mahfud mengaku telah mengetahui sangkarut penguasaan lahan eks penerima BLBI, seperti di Jasinga, yang sebenarnya milik negara. Hal serupa, ucap dia, menimpa aset tanah pemerintah di Karawaci. "Sebelum dibaliknamakan, ternyata sudah ada yang menempati. Menyewa ke ini, nyewa ke itu, Pajaknya juga enggak bayar. Pajak usaha, macam-macam. Kata mereka membayar kepada seseorang," ujar Mahfud, Jumat, 3 September lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan total kewajiban atas fasilitas BLBI yang sampai sekarang masih dikelola pemerintah mencapai Rp 110,45 triliun. Ia menjelaskan, pinjaman BLBI itu dibiayai menggunakan surat utang negara yang diterbitkan pemerintah dan diserap BI. Sampai saat ini BI masih memegang surat utang tersebut. Artinya, pinjaman belum lunas. "Selama 22 tahun pemerintah, selain bayar pokok, bayar bunga utang," ucap Sri Mulyani.  

(Oleh - HR1)

Pemerintah akan segera menetapkan zona industri perikanan dengan sistem kuota penangkapan ikan bagi investor. Penangkapan terukur perlu diimbangi dengan pengawasan untuk memastikan sumber daya ikan lestari. Pemerintah segera memberlakukan sistem kontrak penangkapan ikan bagi industri perikanan. Sistem itu merupakan bagian dari kebijakan penangkapan terukur dan berkelanjutan yang akan diterapkan mulai tahun 2022. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengemukakan, kebijakan penangkapan terukur merupakan upaya menyeimbangkan prinsip ekonomi dan ekologi dalam pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Konsep penangkapan terukur yang berbasis kuota tangkapan akan diterapkan pada seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI mulai tahun 2022.

Dengan sistem kontrak, perusahaan dinilai memiliki kepastian hukum untuk memanfaatkan kuota tangkapan ikan. Pemerintah juga dapat memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi. ”Sistem kontrak ini dalam rangka memberikan jaminan kepada perusahaan yang akan berinvestasi di bidang penangkapan ikan sehingga selama masa kontrak (perusahaan) memiliki kepastian hukum. Sistem kontrak bisa berlaku hingga 20 tahun,” kata Zaini, dalam Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Selasa (14/9/2021).

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatatkan investasi menembus Rp 312,4 triliun di instrumen saham dan reksa dana (RD) semester I tahun ini, melambung 20,4% dibanding Rp 259,5 triliun periode sama tahun lalu. Lonjakan tersebut mendorong penempatan dana di seluruh instrumen mencapai total Rp 510,5 triliun, meningkat 14,7%. Dari total dana investasi Rp 510,5 triliun yang dikelola 59 perusahaan asuransi jiwa yang bergabung dalam AAJI, yang terbanyak 61,19% ditempatkan pada instrumen saham dan reksa dana. Rinciannya, investasi yang disalurkan melalui instrumen saham tumbuh sekitar 26% (year on year) menjadi Rp 144,79 triliun, sedangkan di reksa dana naik 15,9% (yoy) menjadi Rp 167,58 triliun. Porsi kontribusi dua jenis instrumen tersebut meningkat, masing-masing menjadi 28,4% dan 32,8% dari total investasi industri asuransi jiwa pada semester I tahun ini. “Kenaikan kontribusi pada portofolio saham khususnya, disebabkan oleh kondisi pasar modal Indonesia yang semakin kondusif di semester I-2021. Kondisi tersebut ditandai oleh membaiknya indeks harga saham gabungan (IHSG) sebesar 22%, jika dibandingkan dengan periode sama di 2020,” kata Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon dalam konferensi pers Kinerja Industri Asuransi Jiwa Semester I-2021 secara online, Selasa (14/9).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi AAJI Wiroyo Karsono mengatakan, total penempatan dana investasi industri asuransi jiwa pada semester I-2021 mencapai Rp 510,5 triliun, tumbuh 14,7% dari semester I-2020 senilai Rp 445,2 triliun. Hal ini berjalan seiring dengan peningkatan kinerja industri asuransi yang membaik pada semester pertama tahun 2021. AAJI mencatat, hasil investasi semester I-2021 melambung 122,6%, menjadi Rp 4,9 triliun. Sementara itu, pada periode sama tahun lalu, investasi perusahaan asuransi yang bergabung dalam AAJI tercatat rugi Rp 21,64 triliun. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon juga menekankan, pada saat pasar saham terkoreksi cukup dalam tahun 2020, industri asuransi jiwa relatif tidak menarik investasinya di pasar saham, meskipun hal ini berimbas pada penurunan investasi AAJI sepanjang tahun lalu. Hal itu seiring koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu terkait investasi di SBN, lanjut dia, masih dibutuhkan oleh industri asuransi karena memberikan imbal hasil yang cukup stabil.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam Presidensi G20 Tahun 2022 terdapat tujuh agenda yang akan dibahas terkait jalur keuangan atau finance track. Namun, isu seputar koordinasi untuk pemulihan ekonomi secara bersama menjadi poin paling utama. “Yang paling utama dan penting adalah mengenai negaranegara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global. Temanya, ‘recover together and recover stronger, Untuk bisa bersama dan menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi policy global," ujar Menkeu dalam Konferensi Pers Menuju Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Selasa (14/9). Pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada 2022 mendatang. Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30- 31 Oktober 2021 mendatang, di Roma. Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. 

Agenda kedua, semua negara G20 akan membahas terkait dampak Covid-19 di bidang kesehatan hingga perekonomian, selain mengenai produktivitas dan memulihkan ekonomi kembali. Ketiga, terkait central bank digital currency (CBDC). Keempat, terkait sustainable finance. Menkeu menjelaskan, agenda keempat merupakan isu yang juga penting untuk dibahas yaitu menyangkut climate change, green finance, termasuk bagaimana stimulus atau dukungan di bidang fiskal guna menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan sustainable. Selanjutnya yang Kelima, mengenai cross-border payment. Ini juga menjadi salah satu isu yang sangat penting dari sisi perkembangan payment system dengan berkembangnya teknologi digital dan ekonomi digital. Keenam, terkait financial inclusion digital and small medium enterprise (SME). Ketujuh atau terakhir, dalam G20 tahun 2022 akan dibahas kemajuan dan pelaksanaan persetujuan serta perkembangan global taxation principle.

Sebanyak enam provinsi di Indonesia siap mengelola sumber daya kelautan dan perikanan (KP) yang dimilikinya secara berkelanjutan. Keenam provinsi itu adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan itu sejalan dengan kebijakan penangkapan terukur yang segera diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Demikian diungkapkan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sumber Daya KP oleh enam pemerintah provinsi (pemprov) di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/9). Menteri Trenggono mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk memegang teguh prinsip keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam KP di kawasan. “KKP menyambut baik kerja sama ini karena pengelolaan sumber daya KP di kawasan perlu harmonisasi dan sinkronisasi, mulai dari sisi kewenangan sampai pengawasannya, termasuk pendekatan sosial budaya yang diperlukan,” ujar Trenggono. Menurut Trenggono, keberhasilan program prioritas KKP itu tentu perlu dukungan pemda. “Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan apresisasi kepada para gubernur pimpinan pemprov beserta jajaran atas dukungan serta komitmen dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya KP yang berkelanjutan,” papar dia.