Bunga deposito bank digital di Indonesia masih bertahan di level tinggi karena ketatnya kondisi likuiditas perbankan, meskipun Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75% di awal tahun. Bank digital perlu menawarkan bunga tinggi untuk menarik dana pihak ketiga (DPK) agar tetap kompetitif dengan bank besar.

Pemerintah diminta segera untuk membuktikan komitmennya dalam mewujudkan  tata kelola (governance) yang  baik terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Di antara yang harus dilakukan pemerintah adalah menyudahi posisi rangkap jabatan yang masih dijalani oleh sejumlah pengurus badan anyar tersebut. Untuk itu, rangkap jabatan itu arus dipastikan hanya bersifat sementara. Karena adanya rangkap jabatan, peluncuran Danatara yang semestinya menjadi momentum besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dinilai justru bisa memicu banyak pertanyaan, terutama terkait kredibiltas lembaga ini di mata investor. Tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang independensi lembaga tersebut, rangkap jabatan juga bisa dibaca sebagai tanda lemahnya komitman terhadap prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, ekspektasi pasar dan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga sebesar Danantara, mestinya diolah dengan sangat profesional oleh orang-orang yang bekerja dengan waktu penuh (full time). "Sehingga kalau ada rangkap jabatan itu, kira-kira akan bisa kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, seperti apa," ujar Associate Director BUMN Research  Group Lembaga Manajemen FEB-UI, Toto Pranoto. (Yetede)

Ditengah tingginya animo masyarakat berinvestasi logam mulia emas, pemerintah resmi meluncurkan bank emas atau bullion bank hari ini. Hadirnya Bullion bank dinilai tepat waktu, mengingat harga emas global terus mengkilap didorong ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya permintaan aset lindungi nilai. Pada Selasa (25/2/2025), harga logam mulia emas tembus Rp 1,7 juta per gram, naik 13% dibandingkan dengan akhir tahun 2024 atau secara year to date (ytd). Saat ini, terdapat dua lembaga jasa keuangan (LJK) yang akan menjalankan kegiatan usaha bulion bank, yakni PT penggadaian yang merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Kemudian, PT Bank Syariah Indonesia (BS(), kedua LJK ini telah mendapatkan lisensi dari OJK. LJK bank emas juga akan berada di bawah pengawasan OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, segala persiapam peluncuran bank emas telah dimatangkan. "Mudah-mudahan nggak akan ada masalah sama sekali, kalau saya lihat persiapan sudah sangat baik dan apa yang dicita-citakan betul-betul tercapai pengelolaan aset emas kita secara lebih baik lagi," kata Dian. Ke depan, prospek bisnis bullion bank diperkirakan semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, usaha bullion dapat memaksimalkan added value dari sumber daya emas yang dimiliki masyarakat. Pengembangan usaha bullion akan memberikan keuntungan bagi pihak ketiga, yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, serta LJK. (Yetede)

OJK menyambut baik inisiatif pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Langkah tersebut dinilai untuk mendukung pengelolaan BUMN yang lebih komprehensif guna meningkatkan investasi dalam negeri daan memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan.  Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga memastikan ketiga bank BUMN yang dikonsolidasikan oleh BPI Danantara memiliki kinerja yang baik dan berkontribusi positif terhadap perekonomian. Pihaknya pun meminta bank untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat. Ini tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), laba bersih dan kredit posisi Desember 2024 yang seluruhnya membukukan kenaikan positif dengan kualitas yang terjaga baik, permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai, sehingga sustainability kinerja ke depan juga dapat diperkirakan terjaga dengan baik. Pada 2025, bank BUMN akan fokus mempertahankan fundamental yang sehat dan menciptakan kinerja yang berkelanjutan.  "Dengan strategi yang terarah, inovasi digital, serta pengelolaan risiko yang prudent, bank BUMN optimis dapat menjaga pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika kondisi perekonomian global sebagai pilar utama sektor perekonomian nasional," papar Dian. (Yetede)

PT Pertamina (Persero) memastikan layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal. Perusahaan energi plat merah menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya terkait kasus dugaan korupsi di sejumlah subholding Pertamina. Kejaksaan Agung menetapkan tujuan tersangka kasus dugaan korups dalam tata kelola minyak mentah. Ketujuh tersangka tersebut antara lain Direktur Utama Pertamina Patra Niaga RS, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping UF, Direktur Feedstock and Product Optimization PT KIlang Pertamina Internasional SDS, serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International AP. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina berkomitmen menyediakan layanan energi untuk menopang kebutuhan harian masyarakat. "Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa," kata Fadjar. Fadjar menuturkan Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan  yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance serta peraturan berlaku. (Yetede)

Pemangku kepentingan dalam industri sawit nasional menanti dialog RI-Uni Eropa (UE), menyusul adopsi laporan Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menyatakan UE terbukti mendiskriminasi minyak sawit dan produk turunannya. Dalam pernyataan, Selasa (25/2), Perwakilan Tetap RI di Geneva mengungkap adopsi itu. Adopsi dilakukan di sela pertemuan regular badan penyelesaian sengketa atau DSB pada WTO. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Eddy Martono mengatakan, langkah selanjutnya adalah apakah RI akan melakukan pembicaraan dengan UE untuk menindaklanjuti keputusan Panel WTO tersebut. Kecuali jika laporan panel itu diajukan banding, maka laporan tersebut harus diadopsi Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu 60 hari ke depan.

”Jika diadopsi, laporan tersebut akan mengikat antara RI dan UE. Kemudian, UE akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban (sesuai rekomendasi) WTO-nya,” tutur Eddy. Laporan akhir Panel WTO diedarkan pada awal Januari 2025. Dalam laporan itu, WTO menyatakan UE memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biodiesel dari sawit Indonesia dibandingkan dengan bahan bakar nabati produksi UE yang berbahan baku biji rapeseed dan bunga matahari. Panel WTO juga menilai UE gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biodiesel dari sawit ndonesia dengan kategori ILUC risiko tinggi. Selain itu, Panel WTO juga melihat ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi ILUC berisiko rendah. (Yoga)