Presiden Prabowo mengumumkan hasil efisiensi anggaran Rp 308 triliun akan disalurkan sepenuhnya untuk dana investasi BPI Danantara. Langkah itu dikhawatirkan bakal melemahkan pertumbuhan ekonomi 2025 yang sudah terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Pengumuman tentang pemanfaatan hasil efisiensi anggaran itu disampaikan Presiden Prabowo saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). Prabowo mengatakan, dalam 100 hari kepemimpinannya, pemerintah berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun atau 20 miliar USD dalam bentuk tabungan negara.

Dana tersebut akan dikelola Danantara untuk diinvestasikan dalam 20 proyek nasional atau lebih. Pemanfaatan hasil efisiensi anggaran sepenuhnya untuk Danantara ini berbeda dari tujuan yang selama ini disampaikan pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, pengurangan belanja pemerintah akibat efisiensi APBN akan mengurangi daya dorong fiskal terhadap roda ekonomi. Beberapa sektor, seperti transportasi, MICE (pertemuan, insentif, konvensi/konferensi, dan pameran), dan perhotelan, sudah mulai terdampak oleh pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Itu karena kebijakan efisiensi menyasar belanja barang di kementerian/lembaga, seperti perjalanan dinas, rapat dan seminar, serta acara seremonial lainnya. Idealnya, ketika beberapa sektor terpukul akibat kebijakan efisiensi itu, pemerintah bisa menyeimbangkan pergerakan roda ekonomi di sektor lain yang terdorong dari realokasi hasil pemangkasan anggaran. Dengan kata lain, semestinya hasil efisiensi anggaran bisa direalokasikan untuk program-program yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor lain. (Yoga)

Kemenaker berencana akan mengeluarkan ketentuan pemberian THR keagamaan pada awal Ramadhan 2025. Surat edaran itu ditujukan kepada semua gubernur. ”Insya Allah awal Ramadhan akan kami umumkan,” ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker, Indah Anggoro Putri, Senin (24/2) di Jakarta. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pada tahun-tahun sebelumnya, Kemenaker biasa mengeluarkan ketentuan pemberian THR keagamaan dalam bentuk surat edaran yang ditujukan kepada semua gubernur. Pada 2025, seiring dinamika tuntutan THR bagi pengemudi transportasi daring, Indah menyebut Kemenaker berupaya mengakomodasi tuntutan itu.

Indah belum bisa memastikan apakah surat edaran pemberian THR bagi mitra pengemudi transportasi daring dibuat terpisah dengan surat edaran THR bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan harian lepas. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam hanya menyampaikan, secara prinsip perusahaan akan patuh merealisasikan pemberian THR yang telah menjadi peraturan pemerintah. Namun, tahun 2025, Apindo mengamati sektor formal terus merosot hingga di bawah 40 %. ”Adanya THR membantu likuiditas uang yang beredar dan bagus buat perputaran ekonomi di bawah. Akan tetapi, melihat sektor formal yang terus merosot, di mana angka terakhir sudah di bawah 40 %, kami memperkirakan dampak THR terhadap perputaran ekonomi akan berkurang,” katanya. (Yoga)

Pemerintah secara resmi melincurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Danantara akan menjadi salah satu kekayaan negara atau Soverign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia, mengingat aset yang dikelola mencapai US$ 900 miliar atau Rp 14,665 triliun atau Rp14.665 triliun (kurs Rp16.300 per dolar AS). Karenanya keberadaan Danantara dipecaya bakal menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan dan memainkan peran sebagai agen Indonesia untuk menjalin kemitraan strategis di tongkat global. Peluncuran Danantara ditandai dengan penandatanganan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Badan usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata Kelola Badan Nusantara Dalam kesempatan yang sama, Pesiden Prabowo Subianto juga meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangakatn Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.  Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset jumbo, yaitu PTBank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat mendatangkan  Tbk (BBNI) PT Telkom Indonesia Tbk Mineral Industri Indonesia (persero) atau MIND ID. Nantinya, seluruh aset BUMN akan dikelola secara bertahap. (Yetede)

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali memperpanjang insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2025. Di antara pertimbangan pemerintah adalah karena transaksi di bidang properti mempunyai multiplier efffect yang besar terhadap sektor ekonomi lain. Ketentuan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK 13/2025) dan mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2025. Perpanjangan insentif ini merupakan keberlanjutan kebijakan insentif PPN yang sebelumnya telah diberikan yakni pada tahun 2023 maupun 2024. "Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, pemberian insentif PPN ini diharapkan dapat menjaga daya beli mansyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lainnya," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti. Dalam PMK-13/2025 itu disebutkan, penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan mulai tanggal 1 Juni 2025 akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 100% atas PPN tertang dari bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. (Yetede) 

Kinerja emiten Grup Salim, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diproyeksikan terus menanjak di tahun 2025, dengan pendapatan mencapai Rp 79 triliun. Didukung marjin yang diperkirakan meningkat dari penurunan harga bahan baku, membuat analis tak tahu untuk menyematkan rekomondasi buy dan target harga saham emiten produsen Indomie ini hingga Rp14.700. Analis Indo Premier Andrianto Saputra dan Nicholas Bryan dalam riset yang dipublikasikan baru-baru ini mengungkapkan, pendapatan ICBP pada 2025 diperkirakan bisa menyentuh Rp79,19 triliun atau naik 9,1% dibandingg estimasi 202 yang sebesar Rp72,58 triliun. Indo Premier mencatat bahwa segmen  mi instan ICPB telah terbukti memiliki posisi kuat dari sisi harga, yang diuntungkan dari penguasaan pasar yang lebih dari 70%. Saat ini, ICBP memproduksi mi instan dengan beberapa merek seperti Indomie, Supermi, Sarimi, Pop Mie, dan Sakura. Indo Premier juga menyoroti  adanya  potrtensi peningkatan marjiin dari turunnya harga CPO. Harga CPO bahkan diperkirakan turun 9,6% menjadi 4.249 ringgit Malaysia per ton pada kuartal IV-2025. Sekuritas tersebut memperkirakan, marjin laba kotor ICBP akan naik 150 basispoin secara kuartalan menjadi 36,4 pada kuartal 1-2025. (Yetede)