Pasar modal Indonesia sedang menghadapi penurunan, terdapat optimisme yang ditunjukkan melalui aksi rights issue oleh sejumlah emiten. Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,83% pada akhir Februari 2025 dan banyak modal asing yang keluar, emiten-emiten seperti PT MNC Energy Investments dan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. masih berencana untuk melakukan rights issue. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mendukung langkah ini sebagai sarana pendanaan perusahaan. Namun, seperti yang disampaikan oleh Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas, tantangan utama adalah ketidakstabilan pasar dan ketidakpastian makroekonomi yang dapat mempengaruhi partisipasi investor. Felix Darmawan dari Panin Sekuritas juga menyoroti bahwa meski ada tantangan besar, rights issue tetap menjadi opsi menarik bagi emiten dengan fundamental kuat, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Ekky Topan dari Infovesta menambahkan bahwa keberhasilan rights issue sangat bergantung pada peningkatan kepercayaan investor dan kondisi pasar yang lebih positif.

Kawasan Industri Kendal, yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), menargetkan pertumbuhan investasi hingga 20% pada tahun 2025 dengan memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sejak didirikan pada 2016, Kawasan Industri Kendal telah menarik investasi sebesar Rp141,7 triliun, dengan realisasi investasi sebesar Rp42,7 triliun pada tahun 2024. Juliani Kusumaningrum, Direktur Eksekutif Kawasan Industri Kendal, menyatakan bahwa stimulus dari pemerintah dan situasi perang dagang antara AS dan China menjadi faktor pendorong utama untuk meningkatkan investasi di kawasan ini.

Mayoritas investor yang masuk berasal dari China, diikuti oleh Indonesia, Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara lainnya. Peningkatan investasi ini juga didorong oleh relokasi dan ekspansi industri, terutama setelah pandemi Covid-19. Tjertja Karja Adil, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, menyatakan bahwa ada rencana penambahan kawasan industri yang menjadi KEK pada tahun 2025, yang diperkirakan akan semakin menarik investor, terutama terkait dengan potensi relokasi pabrik akibat dampak perang dagang.

Pemerintah, melalui kebijakan yang mempermudah perizinan dan memperkuat daya tarik Indonesia, berupaya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kawasan industri ini. Presiden Prabowo Subianto diharapkan memberikan persetujuan terkait ekspansi kawasan industri yang akan menambah peluang investasi.

Serikat pekerja menyebut PHK dan putus kontrak marak terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Pemerintah diminta aktif mewaspadai gejala tersebut agar jangan sampai langkah itu dipakai sebagai modus penghindaran kewajiban pembayaran THR oleh perusahaan. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno, Rabu (26/2) di Jakarta, menyebut, anggota KASBI saat ini banyak yang terkena PHK dan putus kontrak dalam dua bulan terakhir. Sejauh ini, sudah ada tujuh kasus. Pertama, salah satu pabrik tekstil di Sumedang, Jabar, mem-PHK 700 buruhnya dengan alasan pailit. Kasus ini belum selesai dan buruh sampai harus membuat posko tenda perjuangan di depan pabrik.

Kedua, salah satu pabrik tekstil di Cimahi, Jabar, mem-PHK 270 orang dengan dalih perusahaan tutup akibat rugi. Kasusnya belum selesai. Buruh anggota KASBI turut mendirikan posko tenda perjuangan di depan pabrik. Ketiga, salah satu pabrik bulu mata di Garut, Jabar, melakukan PHK massal dengan alasan pailit, 2.000 buruh terdampak. Buruh mendirikan posko tenda perjuangan di depan pabrik untuk mengawal kasus sampai selesai. Keempat, salah satu perusahaan perkebunan sawit di Sambas dan Bengkayang, Kalbar, melakukan PHK massal karena perusahaan disita kejaksaan, 2.000 buruh terdampak, tapi menolak PHK karena kasus belum tuntas. Kelima, PHK1.000 buruh perusahaan jasa pengiriman barang di Jakarta.

Perusahaan beralasan sedang diakuisisi perusahaan lain. Buruh sepakat menerima kompensasi. Keenam, salah satu pabrik kebutuhan rumah tangga di Jakarta melakukan PHK terhadap 300 buruh dengan dalih mau pindah lokasi. Buruh setuju dengan tawaran pesangon. Ketujuh, salah satu restoran ayam goreng siap saji nasional sedang melakukan PHK di beberapa kota. Alasan perusahaan adalah rugi. Sebagian buruh menerima dan ada yang menolak keputusan PHK tersebut. Mereka yang menolak telah berunjuk rasa di depan kantor Kemenaker di Jakarta, Rabu, supaya kementerian ikut mengakomodasi aspirasi mereka. (Yoga)

Ekosistem bank emas yang diresmikan Presiden Prabowo, Rabu (26/2) ditujukan untuk menghemat devisa dan meningkatkan stabilitas negara. Pemerintah menjamin sistem keuangan bank emas aman. Presiden Prabowo meresmikan layanan bank emas di Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia dari The Gade Tower, Jakarta, Rabu. Presiden Prabowo menjelaskan, sepanjang Februari 2025 sudah dilakukan beberapa kebijakan strategis untuk menuju kemajuan ekonomi dan kemandirian Indonesia. Pertama, pengumuman kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban simpanan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri pada 17 Februari lalu.

Langkah yang akan berlaku di Indonesia mulai 1 Maret 2025 ini sudah banyak diterapkan negara lain. Dengan kewajiban menyimpan DHE sumber daya alam mulai Maret 2025, diperkirakan ada tambahan devisa senilai 80 miliar USD di tahun 2025. Langkah kedua adalah peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang akan mengelola total aset senilai 900 miliar USD. Danantara, disebut Prabowo, akan memungkinkan Indonesia mempercepat pembangunan industri hilirisasi secara signifikan.

”Ternyata kekayaan kita besar, potensi kita besar. Pengelolaan kita harus lebih cerdas, lebih teliti, lebih hati-hati, dan transparan,” kata Presiden. Kini, layanan bank emas diresmikan. Hal ini disebut Presiden sebagai pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan cadangan emas nomor enam sedunia sudah selayaknya memperbaiki ekosistem emasnya. ”Kita harap ini mempercepat tabungan emas dan meningkatkan cadangan emas kita,” kata Presiden. Selain itu, menurut Prabowo, pembenahan ekosistem emas di dalam negeri diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto Indonesia sampai Rp 204 triliun dan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru. (Yoga)

Apple Inc dan Kemenperin telah menyetujui sejumlah kesepakatan, termasuk pembangunan pabrik serta pusat penelitian dan pengembangan oleh perusahaan asal AS itu di Indonesia. Dengan demikian, Apple Inc bisa memasarkan telepon seluler iPhone 16 di Indonesia. ”Kemenperin telah menyetujui investasi inovasi dari Apple untuk periode 2025-2028 dan telah menandatangani juga MoU dengan Apple untuk komitmen investasi pada periode 2023-2029,” ujar Mentperin Agus Gumiwang Kartasasmita melalui pesan yang disampaikan jubir, Febri Hendri Antoni Arief, Rabu (26/2). Dengan kesepakatan itu, merujuk kantor berita Reuters, Gumiwang mengatakan bahwa Apple akan segera memperoleh sertifikat konten lokal yang diperlukan untuk mengantongi izin penjualan ponsel di dalam negeri.

Apple, dalam keterangan resmi, Rabu malam, menyebut, pihaknya senang dapat memperluas investasi di Indonesia. Apple tidak sabar untuk membawa seluruh produk inovatif Apple, termasuk rangkaian iPhone 16, serta iPhone 16e yang terbaru, kepada konsumen Apple di Indonesia. Kesepakatan Apple Inc dan Kemenperin tersebut mengakhiri pertikaian antara kedua pihak yang dimulai sejak Oktober 2024. Apple awalnya bermaksud memasarkan produk iPhone 16 di Indonesia. Namun, Kemenperin melarang karena Apple Inc belum merealisasikan sisa komitmen investasi di Indonesia pada 2020-2023 senilai Rp 240 miliar dari total Rp 1,71 triliun. (Yoga)

Sudah lima bulan krisis bahan baku industri pengolahan kelapa belum teratasi. Krisis itu bakal semakin parah mengingat kebutuhan kelapa setiap Ramadhan-Lebaran selalu meningkat. Saat ini, sejumlah pelaku industri yang sudah mengurangi kapasitas produksi sejak akhir 2024 telah menghentikan produksi sementara waktu. Ribuan karyawan telah dirumahkan sementara. Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja, Rabu (26/2) mengatakan, HIPKI sudah beberapa kali menyerukan kelangkaan bahan baku ke pemerintah. Namun, hingga kini, belum ada solusi konkret atas persoalan tersebut.

Dampaknya, mulai ada sejumlah perusahaan yang menghentikan produksi sementara waktu, bahkan menutup pabriknya. Dari pendataan sementara HIPKI, sejak awal Januari 2025 hingga 25 Februari 2025, enam perusahaan berhenti berproduksi sementara waktu. Selain itu, ada dua perusahaan yang telah menutup total pabriknya. Perusahaan-perusahaan yang lain masih berupaya bertahan meskipun mengurangi kapasitas produksi atau menghentikan sementara sebagian pabriknya. Di Riau, dua perusahaan pengolahan kelapa besar sudah menghentikan operasi sejumlah pabriknya. Jumlah karyawan yang dirumahkan kedua perusahaan itu sekitar 3.000 orang. ”Jika sampai akhir Maret 2025 tidak ada kebijakan dari pemerintah terkait persoalan itu,

jumlah pabrik yang dihentikan operasinya oleh kedua perusahaan itu akan bertambah. Jumlah karyawan yang bakal dirumahkan juga bertambah sekitar 5.000 orang,” ujar Rudy. HIPKI mencatat, krisis bahan baku industri pengolahan kelapa terjadi sejak Oktober 2024, yang dipicu penurunan produksi kelapa sepanjang 2024 yang diperkirakan mencapai 31 % dibanding pada 2023. Merujuk data Statistik Ditjen Perkebunan Kementan, produksi kelapa butiran atau utuh pada 2023 sebanyak 2,84 juta ton atau setara 14,18 miliar kelapa butiran. Pada 2024, produksinya turun menjadi 2,82 juta ton atau 14,11 miliar kelapa butiran. Kondisi itu diperparah dengan semakin masifnya ekspor kelapa butiran, baik secara legal maupun ilegal. Kelapa utuh tersebut terutama diekspor ke China, Thailand, Vietnam, dan Malaysia (Kompas, 18/12/2024). (Yoga)

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara dapat mengeluarkan surat utang untuk pendanaan proyek pemerintah. Alih-alih menyerap likuiditas domestik, Danantara diharap dapat mendatangkan likuiditas dari luar negeri. Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menjelaskan, Danantara sebagai superholding akan mengonsolidasikan entitas kekayaan negara yang berasal dari seluruh aset BUMN. Di sisi lain, modal Danantara didapat dari hasil efisiensi anggaran serta dividen BUMN. Sebagai gambaran, Danantara akan mengelola aset kekayaan negara senilai 900 miliar USD atau Rp 14.648 triliun. Hasil efisiensi anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 300 triliun dan dividen BUMN sebesar Rp 85,5 triliun akan menjadi modal awal bagi Danantara.

Kemudian, aset-aset yang telah terkonsolidasitersebut akan dilipatgandakan nilainya (leverage) untuk diinvestasikan ke proyek-proyek strategis pemerintah. Dalam hal ini, Danantara dapat menempatkan investasinya sendiri atau bekerja sama dengan investor asing. Selain itu, Danantara juga dapat menerbitkan surat utang untuk pembiayaan proyek strategis pemerintah, mengingat kapasitas asetnya yang sangat besar sehingga surat utang yang dikeluarkan jauh lebih murah, terjamin, serta efisien. ”Namanya leverage kan, utang. Jaminannya aset-aset BUMN itu. Dari situ diharapkan Danantara menjadi second engine pembangunan di luar APBN. Danantara ada karena APBN kita tidak punya dana lagi untuk mendorong program pembangunan,” katanya dalam diskusi publik secara hibrida di Jakarta, Selasa (25/2).  (Yoga)

BPI Danantara memiliki peluang besar untuk berinvestasi di pasar saham terbuka guna memaksimalkan return dan diversifikasi aset. Dengan mengelola aset BUMN senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (kurs Rp16.350 per US$), lembaga ini dinilai memiliki potensi besar menjadi liquidity provider bagi pasar modal Indonesia dan mendorong IHSG ke level tertinggi. "Kami berpandangan bahwa peluang dana tersebut masuk ke pasar saham terbuka cukup besar, terutama dalam rangka diversifikasi dan  optimalisasi return. Namun, hal ini tentu perlua perhitungan yang matang serta mempertimbangkan momentum yang tepat," kata VP, Head of Marketing, Strategy & Planning PT Kiwoon Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi Kasmaranda. Menurutnya, dengan asumsi rata-rata nilai transaksi hari BEI tahun 2025 sebesar Rp13,5 triliun, angka itu hanya sekitar 4,5% dari dana kelolaan awal lembaga tersebut memiliki potensi likuiditas yang besar bagi pasar modal. Namun, Oktavinus juga mengingatkan adanya potensi risiko jika intervensi Danantara di pasar modal terlalu dominan. "Jika Danantara terlalu aktif di pasar, bisa menimbulkan ketergantungan yang berisiko bagi pergerakan pasar," tambahnya. (Yetede)