Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah akan berdampak pada kelangsungan hidup media massa. Hal ini memberatkan media massa karena saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disrupsi digital hingga perekonomian media yang kian berat. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan, iklim usaha industri pers sedang tidak dalam kondisi menguntungkan. Sepanjang tahun 2023-2024, tidak kurang dari 1.200 karyawan perusahaan pers, termasuk jurnalis, mengalami PHK. Beberapa media cetak skala besar pun berhenti melayani pembaca. Selain itu, media massa tidak lagi menjadi sumber utama warga mencari berita, iklan nasional perusahaan pers 75 % diambil alih platform digital global dan media sosial, hingga akal imitasi (AI) jadi disrupsi ketiga setelah teknologi digital dan media sosial. Ini menjadi tantangan terberat perusahaan pers di masa mendatang.

”Kebijakan penghematan ketat oleh pemerintah ini secara tidak langsung berpengaruh pada sektor media massa. Untuk itu, para insan pers mau tidak mau harus memutar otak agar industri media bisa bertahan di tengah badai yang seakan tak berhenti,” kata Ninik dalam Konvensi Nasional Media Massa 2025 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (20/2). Dengan kondisi ini, Dewan Pers terus berupaya mendesak pemerintah menerbitkan aturan mengenai tanggung jawab platform digital. Upaya tersebut membawa hasil dengan diterbitkannya Perpres No 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas pada 20 Februari 2024. Di tengah ”tsunami informasi”, media massa justru seharusnya bisa mencerahkan dan menunjukkan kebenaran agar masyarakat tidak tersesat. Perpres tersebut ditindaklanjuti Dewan Pers dengan membentuk Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas melalui seleksi terbuka. (Yoga)

Peran BI dalam mendukung program Tiga Juta Rumah bertambah. Untuk mendukung kebutuhan pembiayaan bagi program Astacita Presiden Prabowo tersebut, BI juga akan membeli Surat Berharga Negara atau SBN dari pasar sekunder untuk memberi tambahan likuiditas. Sebelumnya, BI berkomitmen mendukung program Tiga Juta Rumah melalui pemberian insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) senilai total Rp 80 triliun, untuk meningkatkan likuiditas bank-bank penyalur kredit sektor perumahan dalam mendukung program Tiga Juta Rumah.

Seusai rapat bersama 3 jam yang digelar di kantor Kemenkeu, Kamis (20/2) malam, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa selain insentif KLM, BI juga akan memberikan dukungan kepada program Tiga Juta Rumah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, yang akan digunakan untuk dua hal. Pertama, untuk melakukan debt switching (penukaran utang) atas utang SBN saat pandemi Covid-19 alias burden sharing yang sudah jatuh tempo. Kedua, untuk mendukung pendanaan program di sektor perumahan, termasuk program Tiga Juta Rumah serta program lain di Astacita Presiden Prabowo, seperti hilirisasi dan ketahanan pangan. ”Kami sudah bicara dengan Menkeu, danan (dari pembelian SBN) dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching SBN yang jatuh tempo ex-Covid, tetapi juga untuk pendanaan program perumahan dan program lain di Astacita,” kata Perry dalam konferensi pers seusai rapat bersama. (Yoga)

Blok M (19/2) kini menjadi tempat favorit Rania Ellita (28) dan temannya, Zinta Firda Sari (27), Tidak saja karena nyaman untuk menongkrong dan bertemu dengan teman-teman, juga karena kawasan itu mudah terjangkau akses transportasi. Setahun terakhir, terutama sejak Blok M semakin ramai dan tertata, Rania selalu menggunakan moda transportasi MRT. ”Aku beberapa kali ke sini, janjian gitu sama teman, pasti naik MRT. Sebab, aksesnya mudah dan langsung turun di depan Blok M. Enggak kena macet pula. Ada pilihan enak, ngapain pakai mobil atau motor,” katanya. Transformasi Blok M dan dekatnya akses transportasi publik menarik para pengunjung.

Semakin ramai pengunjung di Blok M menjadi berkah bagi pedagang kecil. Sebagaimana diungkapkan Dani (34), pedagang makanan aneka sayur dan lauk-pauk, makin banyak anak muda dan keluarga berkunjung ke Blok M. Salah satu daya tariknya ialah makanan dengan harga terjangkau. Dani mengatakan, baru kali ini pendapatannya relatif stabil, berkisar Rp 350.000 hingga Rp 500.000 per hari. Jika pengunjung ramai, pendapatannya bisa mencapai Rp 700.000-Rp 800.000 per hari.Selain di Blok M, ada pusat perbelanjaan Plaza Senayan dan Senayan City, Jakarta Pusat, yang dekat moda transportasi publik seperti MRT dan Transjakarta.

Pengajar di Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, ramainya pusat perbelanjaan menunjukkan bahwa investasi di sektor transportasi publik mempunyai efek ganda yang tinggi. ”Artinya, efek ganda transportasi publik mampu memengaruhi geliat ekonomi pusat perbelanjaan, yang di dalamnya ada pekerja, pengusaha, hingga pengunjung,” ujarnya. Keberadaan transportasi publik, menurut Wijayanto, membantu dan membuat biaya perjalanan lebih efisien. Hal tersebut sekaligus memberikan pengalaman positif bagi pengunjung pusat perbelanjaan. Dengan demikian, masyarakat akan menjadikan pusat perbelanjaan sebagai tempat belanja sekaligus tujuan rekreasi keluarga. Karena itu, kota-kota di Indonesia, dan Jabodetabek khususnya, sudah sepantasnya menjadikan transportasi publik terintegrasi dengan pusat hiburan dan perbelan- jaan untuk menarik pengunjung. (Yoga)

Penjualan tiket kereta api terus meningkat seiring mendekatnya Lebaran 2025. Tiket keberangkatan H-5 hingga H-2 Lebaran atau pada 26-29 Maret 2025 paling banyak dicari. Rute favorit masih dengan jurusan dari arah barat ke timur Jawa, seperti Jakarta-Surabaya dan Yogyakarta-Banyuwangi. PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaporkan, penjualan tiket KA terus bertambah pada momen Lebaran 2025. Penjualan tiket KA untuk keberangkatan dua hari atau H-2 sebelum Lebaran pada 29 Maret 2025 telah mencapai 75.189 tiket atau 57 % dari total kapasitas pada hari tersebut hingga Selasa (18/2) pukul 07.00.

”Kami melihat tingginya minat masyarakat untuk menggunakan KA sebagai moda transportasi mudik  Lebaran. Data penjualan tiket menunjukkan bahwa KA masih menjadi pilihan utama bagi banyak orang untuk perjalanan jarak jauh,” ujar Vice President of Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan resminya di Jakarta. Hingga 18 Februari 2025, PT KAI telah menjual 697.668 tiket atau 35 % dari total 1,98 juta tiket yang tersedia untuk periode H-10 sampai H+3 Lebaran. Lonjakan penjualan signifikan terjadi untuk keberangkatan H-5 hingga H-2.

Sejumlah rute favorit masyarakat yaitu Jakarta-Surabaya, Jakarta-Solo, Bandung-Blitar, Yogyakarta-Banyuwangi, Jakarta-Purwokerto, serta Jakarta-Purworejo. Beberapa KA menjadi pilihan utama pemudik seperti Argo Semeru, Bima, Argo Dwipangga, Brawijaya, Gajayana, Majapahit, Turangga, Malabar, Cakrabuana, Tegal Bahari, dan Gunungjati. ”Beberapa okupansi perjalanan KA telah mencapai 100 % untuk perjalanan dari barat ke timur pada jam dan hari-hari tertentu menjelang Idul Fitri,” katanya. (Yoga)

Sikap Kemenaker yang mengakui pengemudi transportasi daring sebagai pekerja atau karyawan tetap, bukan lagi sebagai mitra, mendapat tentangan dari perusahaan aplikasi on demand services. Mereka menganggap sikap pemerintah yang akan diikuti pembuatan peraturan sebagai dasar hukum itu berpotensi menyebabkan perusahaan platform gulung tikar. Alasannya, biaya operasional akan naik dan permintaan turun. Aplikasi on demand service merupakan aplikasi yang menyediakan layanan berdasarkan permintaan konsumen. Layanan ini dapat berupa penyediaan barang,jasa, atau produk digital.

Contoh aplikasi ini yaitu transportasi daring, pemesanan makanan, pengiriman paket, serta jasa belanja dan kebersihan. Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia Agung Yudha dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2), di Jakarta, mengatakan, industri aplikasi on demand services memberi akses bagi individu untuk memperoleh penghasilan alternatif dengan fleksibilitas tinggi. Pola hubungan kemitraan memberikan kebebasan kepada pengemudi untuk bekerja, termasuk menentukan jam kerja. Di beberapa negara yang telah menetapkan regulasi yang mengharuskan perubahan status mitra menjadi karyawan tetap malah menimbulkan efek negatif, baik kepada perusahaan platform maupun usaha turunannya.

Sebagai contoh, Inggris mengubah status mitra Uber menjadi pekerja serta memberi hak cuti dan upah minimum, yang berdampak pada pengurangan jumlah pengemudi hingga 85.000 orang. Contoh lain di Singapura yang telah menerapkan Undang-Undang Pekerja Platform mengharuskan kontribusi skema tabungan wajib bagi pengemudi transportasi daring dan pengantar makanan. Hal ini menyebabkan kenaikan biaya operasional dan menurunkan daya tarik kerja fleksibel sehingga sejumlah pengemudi transportasi daring beralih ke sektor informal lainnya. Kebijakan yang mewajibkan pengemudi berubah status dari mitra sebagai pekerja/karyawan tetap menyebabkan kenaikan biaya operasional yang pada akhirnya diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga layanan yang lebih tinggi. Agung meyakini situasi itu bakal membuat perusahaan platform kesulitan finansial dan harus menutup layanan. (Yoga)

Berbekal aset senilai hingga 91 miliar USD atau Rp 1.486 triliun, Maybank Islamic kini menjadi bank syariah terbesar keempat di dunia. Bank asal Malaysia ini menargetkan memperluas pasarnya, termasuk ke Indonesia yang memiliki pasar ratusan juta warga Muslim. ”Secara global, kami berada di peringkat keempat bank syariah terbesar. (Peringkat) ini naik,” ucap Dato’ Muzaffar Hisham, Group Chief Executive Officer Maybank Islamic, kepada harian Kompas (Kompas.id) dan dua jurnalis Indonesia lainnya, Kamis (20/2), di Malaysia. Pada awal 2024, Maybank Islamic menduduki peringkat kelima bank syariah terbesar di dunia dengan nilai aset 73 miliar USD (Rp 1.189,9 triliun). Anak usaha Maybank Group ini bahkan menjadi salah satu bank syariah terbesar Asia menurut Global Finance. Sampai 30 September 2024, posisi Maybank Islamic naik ke peringkat keempat dengan nilai asset 91 miliar USD atau Rp 1.486 triliun.

”Tiga bank syariah terbesar lainnya ada di Timur Tengah. Mereka sudah lebih dulu punya ekonomi yang lebih besar,” ujar Muzaffar. Menurut dia, sebagai salah satu institusi keuangan syariah terbesar di dunia, Maybank Islamic selalu mengedepankan prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba atau bunga lantaran dianggap bersifat eksploitatif serta menawarkan prinsip bagi hasil. Konsep ini dapat mendorong kemitraan secara berkeadilan dan bertanggung jawab. Ekonomi syariah juga memperkenalkan produk berupa zakat, infak, sedekah, serta wakaf, yang memiliki fungsi strategis dalam redistribusi kekayaan. Prinsip ini dapat mengurangi kesenjangan sosial. Meski mengusung syariah, pelanggan Maybank Islamic tidak hanya berasal dari warga Muslim. Bahkan, etnis lainnya, seperti China, juga menjadi nasabah bank. ”Ini karena produk dan layanan kami yang sesuai dengan kebutuhan nasabah,” ungkapnya. (Yoga)

PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) mencatatkan pendapatan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp1,9 triliun pada 2024, mengalami lonjakan 60% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp1,2 triliun. Bacelius Ruru, Direktur Utama APLN, mengungkapkan bahwa peningkatan ini didorong oleh penjualan aset strategis dan pembangunan proyek baru, seperti penjualan saham Central Park Mall, Neo Soho, dan tanah di Karawang. Langkah divestasi tersebut dianggap sebagai strategi untuk memperkuat fundamental perusahaan, bukan akibat kesulitan finansial.

Selama periode 2017–2024, APLN telah menjual tujuh aset besar, termasuk mal, hotel, dan tanah, dengan total nilai sekitar Rp14 triliun. Hasil penjualan sebagian besar digunakan untuk membiayai proyek baru dan melunasi utang. Bacelius Ruru menegaskan bahwa meskipun aset dijual, strategi ini tidak berdampak signifikan pada penurunan nilai aset APLN, melainkan bertujuan menciptakan nilai lebih dengan mengalihkan dana untuk proyek-proyek baru seperti Podomoro Park di Bandung dan Parkland Podomoro di Karawang.

Bank Indonesia (BI) memberikan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp 341 triliun pada 2025, termasuk tambahan insentif bagi sektor perumahan dari Rp 23,19 triliun menjadi Rp 80 triliun. Insentif ini bertujuan mendorong pertumbuhan kredit dan penciptaan lapangan kerja. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus dikaji untuk mendukung sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, dan sektor hijau.