Beberapa bankir menanggapi isu yang mencuat di media sosial terkait gerakan tarik dana dari bank BUMN. Mereka memastikan tata kelola perseroan terjaga dengan baik di tengah keraguan publik terhadap kelanjutan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sepekan terakhir, jagat maya diramaikan ”imbauan” netizen yang menyerukan aksi tarik dana dari bank BUMN. Hal ini utamanya terkait dengan kepastian berjalannya Danantara. Menanggapi hal itu, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jimmy Ardianto memastikan, semua bank yang resmi beroperasi di Indonesia, baik bank BUMN, bank swasta, bank daerah, maupun semua bank perekonomian rakyat (BPR)/BPR syariah, diawasi OJK sekaligus menjadi peserta penjaminan LPS.

”LPS bersama regulator lainnya, yaitu OJK, BI dan pemerintah, senantiasa menjaga stabilitas sistem perbankan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Program penjaminan simpanan adalah amanat dari undang-undang yang dilaksanakan oleh LPS untuk memberikan rasa aman kepada semua nasabah bank di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Sabtu (22/2). Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Okki Rushartomo mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu yang berkembang dengan banyaknya komentar yang kontra produktif di media sosial terkait seruan menarik dana massal dari bank BUMN. ”Kami berkomitmen untuk mengedepankan prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance. Operasi bisnis BNI diawasi ketat oleh regulator, yakni Bank Indonesia dan OJK, juga BNI merupakan peserta LPS,” kata Okki dalam siaran pers, Sabtu. (Yoga)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI kembali membuka pemesanan tiket KA tambahan Lebaran mulai Minggu (23/2 pukul 00.00 WIB. Jumlah perjalanan dan tiket yang tersedia pada masa Lebaran 2025 lebih tinggi 6% ketimbang tahun lalu dalam periode yang sama. Selama masa angkutan Lebaran 2025 yang berlangsung 22 hari, mulai 21 Maret hingga 11 April 2025, PT KAI mengoperasikan 9.572 perjalanan KA. Secara rinci, sebanyak 8.492 perjalanan merupakan KA reguler, sedangkan 1.080 perjalanan lainnya merupakan KA tambahan.

”PT KAI membuka pemesanan tiket KA tambahan Lebaran mulai Minggu, 23 Februari 2025, pukul 00.00 WIB. Antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mendapatkan tiket mudik. Ini terlihat dari angka penjualan yang sudah mencapai 1,1 juta tiket dengan tanggal keberangkatan KA terbanyak dipesan pada 29 Maret 2025 atau H-2 yang mencapai 85.973 tiket,” kata Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (23/2).

PT KAI menambah kapasitas hingga 538.280 kursi sehingga total kapasitas yang tersedia selama periode Lebaran mencapai 4,57 juta kursi, naik 6% disbanding periode Lebaran tahun lalu. KA tambahan tersedia, baik jarak jauh maupun lokal, dengan kelas komersial. Masyarakat dapat mulai memesan tiket untuk keberangkatan sembilan hari setelah Lebaran atau H+9. Tiket tersedia mulai Senin (24/2) pukul 00.00 WIB. Pola yang sama berlaku untuk keberangkatan 11 April 2025 yang dapat diakses sejak Selasa (25/2) dan seterusnya. (Yoga)

Rencana pengalihan pembayaran pensiun PNS dan TNI-Polri dari Taspen dan Asabri ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menuai perdebatan. Pada 2025, 160 ribu PNS akan pensiun, menambah total penerima manfaat menjadi 3,2 juta. Pemerintah menargetkan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pembayaran pensiun. Namun, kajian yang lebih komprehensif akan memastikan apakah perubahan ini tetap selaras dengan sistem yang telah berjalan baik. Pendalaman akar masalah secara komprehensif akan memastikan solusi yang diambil lebih tepat sasaran. Dana pensiun PNS dan TNI-Polri menjamin kesejahteraan pensiunan sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Program ini memastikan kesinambungan penghasilan pasca-pengabdian, mencegah kemiskinan, dan menjaga kesejahteraan sosial. Secara internasional kesejahteraan hari tua dengan Replacement Ratio (RR), yaitu persentase gaji terakhir yang tetap diterima sebagai manfaat pensiun. Konvensi ILO Nomor 102 menetapkan standar minimal 40%, sementara RR Indonesia baru 9,7% jauh tertinggal dari Malaysia dan Siangapura. BKF Kementerian Keuangan merekomondasikan peningkatan RR menjadi 40,4% menegaskan urgensi mendesak reformasi pensiun. (Yetede)

Kehadiran BPI Danantara harus  dipastikan tidak menciptakan distorsi pasar atau monopoli yang menghambat kompetensi sehat. Sebaliknya, keberadaan badan yang secara global disebut dengan sovereigne wealth  funds (SWF) itu perlu menjadi mitra dunia usaha swasta dalam membangun  ekositem bisnis dan investasi yang sehat dan kompetitif di Tanah Air. Kepastian ini dibutuhkan karena BPI Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi besar mengingat bakal memegang kendali atas lebih dari US$ 900 miliar sekitar Rp14.670 triliun (kurs Rp16.300/dolar AS) aset dalam pengelolaan (AUM). Sementara initial funding atau pendanaan awal dari pemerintah mencapai US$ 20 miliar. Sehingga semua itu akan menempatkan Danantara sebagai soverign wealth fund terbesar ke-4 di dunia. Mekanisme tata kelola (governance) dan pengawasan yang kuat dinilai menjadi kunci agar keberadaan badan ini memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan (stakkeholder). "Pemerintah perlu memastikan bahwa prinsip level playing field akan tetap terjaga dalam pelaksanaannya," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja. Menurut Shinta, jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan profesional, BPI Danantara berpotensi membuka peluang kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengoptimalkan aset negara serta mendorong investasi di sekotr-sektor strategis. (Yetede)

Baru-baru ini, ajakan untuk melakukan penarikan uang secara masal di bank-bank milik negara (BUMN) ramai beredar di media sosial. Ajakan tersebut muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah karena kurangnya transparansi. Namun, para ekonom dan pengamat mengingatkan bahwa tindakan justru dapat membahayakan stabilitas perekonomian nasional dan merugikan masyarakat luas. Manurutnya, ajakan penarikan dana yang disebarkan tanpa dasar yang jelas dinilai sebagai bentuk protes yang tidak tepat sasaran. Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Mudihutomo mengatakan bahwa seruan untuk menarik sana dari bank BUMN sebagai bentuk protes terhadap BPI Danantara sebenarnya kurang tepat. "Karena Danantara tidak mengelola  dana nasabah secara langsung, melainkan  berfokus pada pengelolaan  aset negara dan investasi strategis," tutur Arianto kepada Investor Daily. Menurut dia, bank-bank BUMN tetap beroperasi sebagai entitas perbankan yang tunduk pada regulasi dan mekanisme keuangan yang ada, termasuk perlindungan dana nasabah melalui LPS. "Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa Danantara akan menguasai tabungan masyarakat secara langsung tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga ajakan untuk memindahkan dana ke bank swasta lebih bersifat emosional daripada berbasis analisis keuangan yang objektif. (Yetede)

Tahun lalu, ada wacana pejabat negara agar penerima beasiswa Indonesia yang selesai studi di luar negeri tidak wajib segera pulang. Para mahasiswa di Melbourne, bagian dari warga bangsa yang sudah akrab dengan pelesetan ”Indonesia Emas 2045” jadi ”Indonesia Cemas”. Banyak yang dikecewakan proses atau hasil Pemilu 2024. Mereka akrab dengan ikon bergambar ”Peringatan Darurat” yang bersambung dengan ikon ”Indonesia Gelap”. Sebulan terakhir, #KaburAjaDulu jadi tagar paling viral di berbagai media oleh kaum muda. Banyak yang menafsirkan tagar itu sebagai ungkapan putus asa warga terhadap kondisi ekonomi, hukum, dan sosial di Tanah Air. Elite politik dianggap tidak peduli terhadap kesulitan hidup sehari-hari masyarakat luas.

Kaum elite terlalu sibuk dengan sesamanya berebut dan tawar-menawar jatah kuasa serta harta dalam aneka bentuk perselingkuhan. Kas negara menipis sehingga anggaran belanja dipangkas. Meninggalkan Tanah Air demi perbaikan ekonomi bukan gejala baru. Sudah lebih dari setengah abad terjadi gelombang besar tenaga kerja migran (TKI/TKW) Indonesia ke mancanegara. Migrasi itu masih berlanjut. Akan tetapi, dulu tidak ada gegap gempita semboyan semacam #KaburAjaDulu. Apakah #Kabur- AjaDulu hanya gairah baru melanjutkan migrasi lama kaum TKI? Bedanya, kini pelakunya kelas menengah yang suaranya nyaring di ruang publik? Mereka sama-sama mengejar karier lebih baik di negeri asing karena kurang dihargai di Tanah Air.

Mungkin #KaburAjaDulu menandakan bangkitnya cita-cita dan selera kelas menengah terdidik. Mereka sadar kesejahteraan rekan-rekan mereka seprofesi di negara-negara lain lebih baik. Mereka merasa berhak setara. Mereka yakin mampu berprestasi kerja dengan standar internasional. Jika demikian, #KaburAjaDulu menandakan suksesnya pendidikan yang mereka tempuh. Ini kabar baik, yakni bangkitnya kesadaran potensi dan kepercayaan pada diri sendiri di lingkup global. Sayang, meningkatnya pendidikan warga ini tidak diimbangi dengan meningkatnya kualitas pelayanan negara. Bakat, dedikasi, dan kebutuhan mereka tidak tertampung. Aspirasi global warga bangsa ini tidak disertai kekuatan paspor Indonesia di tingkat global. Ada yang ingin berganti kewarganegaraan. (Yoga)