Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, memiliki peluang besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan mencapai angka 8%. Danantara akan mengerahkan investasi awal sebesar US$20 miliar untuk 20 proyek strategis yang mencakup sektor-sektor vital seperti penghiliran nikel, energi baru terbarukan, dan pusat data. Rosan P. Roeslani, CEO Danantara, menjelaskan bahwa badan ini akan mengelola aset BUMN, termasuk tujuh perusahaan besar, dengan total aset mencapai US$670,8 miliar.

Namun, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada pengelolaan yang bebas dari kepentingan politik. Banyak pihak, termasuk Esther Sri Astuti dari Indef, mengingatkan bahwa Danantara perlu memastikan bahwa BUMN yang dikelola dalam kondisi sehat sebelum digabungkan, untuk menghindari risiko beban pada BUMN yang sehat. Selain itu, meskipun Rosan P. Roeslani mendapat dukungan karena rekam jejak profesionalnya, beberapa pihak, seperti Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina, mengingatkan agar posisi dalam Danantara diisi oleh sosok-sosok yang bebas dari kepentingan politik.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang kuat, dengan Danantara harus mampu diaudit setiap saat dan tidak terjebak dalam praktik korupsi. Namun, ada kekhawatiran terkait pasal dalam revisi UU BUMN yang dapat menyulitkan proses audit, terutama oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang hanya bisa melakukan audit dengan permintaan DPR. Keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada integritas dan prinsip tata kelola yang baik, serta kemampuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif.

RUU Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah disahkan pada 4 Februari 2025 memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam pengelolaan BUMN, salah satunya adalah pembentukan BPI Danantara. Dengan pengesahan ini, kelembagaan Danantara semakin diperkuat secara legal. Fokus utama kini bergeser pada pengembangan model bisnis untuk mencapai tujuan utama sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, pengoptimalan kekayaan negara, dan peningkatan daya saing global.

Mochamad Purnomosidi, tokoh penting dalam LRT Jabodebek, juga terlibat dalam pencarian investasi untuk proyek ini, namun fokus utama Danantara adalah pada pengelolaan aset BUMN yang terdiri dari tujuh perusahaan besar seperti Bank Mandiri, PLN, dan Pertamina. Total aset kelolaan Danantara diperkirakan mencapai Rp8.938 triliun pada saat pendirian.

Danantara akan mengadopsi dua model bisnis utama: sebagai asset manager yang fokus pada penciptaan nilai dan investment manager yang berorientasi pada pengoptimalan return finansial. Referensi utama untuk pengelolaan Danantara adalah Temasek, yang telah sukses mengelola portofolio global dengan prinsip komersial, tanpa campur tangan politik. Namun, Danantara harus menyesuaikan strategi dengan kondisi Indonesia, dengan fokus pada investasi jangka menengah hingga panjang, terutama dalam sektor-sektor yang mendukung peningkatan kesejahteraan nasional seperti infrastruktur dasar, energi, dan pendidikan.

Danantara berpotensi menjadi pilar ekonomi yang kuat dan kompetitif jika dikelola dengan prinsip komersial, tata kelola yang baik, dan strategi investasi yang fleksibel. Keberhasilannya bergantung pada kemampuannya mengatasi tantangan regulasi, pasar, dan risiko serta mendukung perekonomian nasional.

5 tahun mendatang, kondisi ekonomi global diperkirakan tidak akan memberikan sinyal yang optimistis. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Donald Trump, seperti keluar dari WHO, Perjanjian Paris, dan pembubaran USAID, yang mempengaruhi arah ekonomi global. Sementara itu, Asia, terutama China, diprediksi akan semakin dominan secara global, menggantikan peran Barat. Ketidakpastian ini mengharuskan Indonesia untuk mengandalkan kekuatan internal dan kerja sama antarnegara, seperti yang terlihat pada krisis 2008.

Untuk memperkuat perekonomian dalam menghadapi tantangan global, Indonesia perlu fokus pada sumber daya internal, seperti mendorong konsumsi rumah tangga yang berkontribusi signifikan terhadap PDB. Konsumsi rumah tangga harus dipacu dengan memberikan kontinuitas pendapatan, akses terhadap peningkatan pendapatan, dan serapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah pekerja formal menjadi kunci, karena pekerja formal cenderung memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dalam berbelanja dibandingkan pekerja informal.

Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak berkelanjutan, seperti bantuan sosial, dan fokus pada UMKM yang menyerap sebagian besar tenaga kerja informal. Dengan memberikan insentif untuk mengangkat pekerja informal menjadi pekerja formal, serta memberikan dukungan seperti fasilitas modal, akses pasar, dan kebijakan pembiayaan ramah UMKM, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, Indonesia perlu mengoptimalkan sumber daya internal dan sistem ekonomi yang berkelanjutan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa depan.

Bank Jatim menunjukkan komitmennya untuk menghormati proses hukum terkait dugaan manipulasi pemberian kredit yang melibatkan Pemimpin Bank Jatim Cabang Jakarta. Fenty Rischana, Corporate Secretary Bank Jatim, menegaskan bahwa pihak manajemen berkomitmen penuh untuk mendukung pemeriksaan yang sedang berlangsung oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DK Jakarta). Kasus ini terungkap setelah hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan SKAI Bank Jatim, yang kemudian mendorong perseroan untuk melaporkan dugaan manipulasi kredit kepada aparat penegak hukum.

Bank Jatim memberikan apresiasi kepada Kejati DK Jakarta atas upaya cepat dalam penegakan hukum dan memastikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, dan fairness. Fenty juga menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka terus berlanjut, dan Bank Jatim mengupayakan recovery asset untuk pemulihan kerugian secara optimal.

Pada akhirnya, Bank Jatim memastikan akan tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta berkomitmen menjaga kelancaran operasional dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.