BPOM melaporkan temuan produk kosmetik ilegal dan berbahaya pada 10-18 Februari 2025 dengan nilai Rp 31,7 miliar. Jumlah itu meningkat 10 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu. Selain karena pengawasan lebih intensif, ada modus baru membuat peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya makin besar. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, ada dua modus baru dalam peredaran produk kosmetik illegal dan berbahaya di Indonesia. Pertama, terdapat produk kosmetik yang mencantumkan nomor izin edar yang tak sesuai nomor izin edar yang dikeluarkan BPOM. Izin edar yang tercantum tak sesuai dengan pabrik pembuatan produk serta nama produk yang didaftarkan.

Yang kedua berhubungan dengan etiket biru. ”Etiket biru seharusnya tidak ada tertulis nomor izin edar dan sebagainya. Cukup warna biru saja. Ini diedarkan sehingga merugikan. Itu juga mengelabui konsumen,” tutur Taruna dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/2). Produk kosmetik atau perawatan kulit beretiket biru tak boleh dijual bebas. Etiket biru merupakan istilah yang digunakan untuk produk yang dibuat secara racikan yang mengandung obat keras. Produk ini bersifat personal dan khusus disiapkan untuk pasien sesuai dengan hasil konsultasi dan diagnosis dari dokter.

Berdasarkan hasil intensifikasi pengawasan yang dilakukan BPOM pada 10-18 Februari 2025, ditemukan 205.133 produk kosmetik ilegal dengan 91 merek yang beredar. Secara rinci, sebanyak 79,9 dari kosmetik yang ditemukan tersebut tanpa izin edar; 17,4 % mengandung bahan dilarang atau berbahaya, termasuk produk perawatan kulit (skincare) beretiket biru tak sesuai ketentuan; 2,6 % kosmetik kedaluwarsa; serta 0,1 % kosmetik injeksi. Dari seluruh temuan kosmetik ilegal, temuan paling banyak terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai ekonomi lebih dari Rp 11,2 miliar, Jakarta sebesar Rp 10,3 miliar, Bogor sebesar Rp 4,8 miliar, Palembang sebesar Rp 1,7 miliar, dan Makassar sebesar Rp 1,3 miliar. (Yoga)

Perusahaan penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), memberi penilaian yang kurang baik terhadap sejumlah saham perusahaan terbuka di dalam negeri. Penilaian yang menjadi acuan investor asing ini menunjukkan ketidakpastian akan likuiditas saham berkapitalisasi besar di dalam negeri. Analis saham Infovesta, Ekky Topan, Jumat (21/2) menjelaskan, penilaian MSCI dengan memasukkan sejumlah saham Indonesia ke Global Standard Index mengacu pada preferensi investor asing. Penilaian MSCI juga menjadi salah satu acuan utama bagi manajer investasi global dalam menentukan alokasi dana mereka di pasar saham dalam negeri.

”Saham yang masuk ke dalam MSCI cenderung mendapatkan perhatian lebih dan berpotensi menarik inflow (dana masuk) dari investor asing,” ujarnya. MSCI pada Februari 2025 melakukan penyesuaian pembobotan saham Indonesia yang akan ditetapkan per Maret 2025. Mereka melakukan penyesuaian pembobotan saham (rebalancing) sebanyak empat kali, yakni pada Februari, Mei, Agustus, dan November. Pada pengumuman per awal 2025, terdapat tiga dari 20 saham milik emiten Indonesia dalam daftar MSCI Global Standards yang dikeluarkan, yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan PTMerdeka Copper Gold Tbk (MDKA) yang turun ke daftar MSCI Small Cap Index serta PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

MSCI tidak akan menambahkan saham perusahaan Indonesia lainnya ke dalam daftar tersebut sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pada 11 Februari 2025, MSCI mengumumkan bahwa mereka tidak mempertimbangkan saham konglomerat berkapitalisasi besar untuk masuk daftar pada awal 2025. Pada 2024, kinerja tahunan saham dalam daftar MSCI Indonesia mencatatkan -11,94 %. Padahal, sejak 2021 kinerjanya selalu tumbuh positif. Kinerja tahunan pada 2024 juga lebih buruk dari kinerja tahunan pada tahun awal pandemi Covid-19, 2020, sebesar -7,46 %. (Yoga)

Sudah dua kali, Februari ini Presiden Prabowo memastikan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara akan diluncurkan Senin (24/2). Pertama, melalui keterangan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (12/2). Saat itu, Presiden menyebut Daya Anagata Nusantara yang bermakna kekuatan ekonomi dana investasi akan segera meluncur. Kedua, ketika berpidato di forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, UEA, Kamis (13/2), secara virtual. ”Danantara, lembaga investasi kekayaan negara (sovereign wealth fund) kami, akan meluncur dengan total dana kelolaan lebih dari 900 miliar USD (Rp 14,68 triliun) untuk menjalankan investasi berdampak tinggi,” tutur Presiden dalam pidatonya, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Pernyataan Presiden seolah menjawab ketidakpastian yang sempat terjadi. Danantara semula direncanakan meluncur pada 8 November 2024. Rencana itu muncul menyusul pelantikan Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pegelola Investasi Danantara, di Istana Negara, Selasa (22/10). Namun, persoalan landasan hukum membuat peluncuran Danantara mesti tertunda. Dengan tugas sebagai superholding untuk mengelola dan menginvestasi aset BUMN, Danantara memerlukan legalitas setara BUMN, yang dibentuk berlandaskan Undang-undang (UU).

Landasan hukum untuk Danantara akhirnya dibuat melalui revisi atas UU No 19/2003 tentang BUMN. UU yang mengakomodasi kebutuhan Danantara ini disetujui untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Selasa (4/2). Namun, tinggal beberapa hari menjelang peluncuran Danantara, baik pemerintah maupun DPR tak kunjung membuka akses publik terhadap dokumen perubahan atas UU No 19/2023. Padahal, beleid ini berisi perubahan krusial terkait tata kelola BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia, menduga sikap pemerintah ini sebagai indikasi masih adanya kendala internal dalam penyusunan UU, yang secara prosedur berpotensi melanggar ketentuan pembentukan UU. (Yoga)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menyatakan, konstitusi negara menjamin kebebasan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, bahkan hingga ke luar negeri (LN). Namun demikian tidak selayaknya bekerja ke luar negeri dikampanyekan deperti melalui tagar  #KaburAjaDulu yang tengah viral di lini jagat media sosial belakangan ini. Apalagi, pemerintah dan negara saat ini justru memanggil putra-putri terbaik bangsa dan kembali membangun Indonesia. "Kami memanggil putra-putri terbaik untuk membangun Indonesia ke depan ini, Kok malah mengginstruksikan, 'Yuk kita cabut aja'," ujar Nusron. Ia menambahkan, makin tidak layak lagi bagi  apabila keinginan bekerja di luar negeri tersebut justru dikampanyekan kepada putra-putri bangsa yang kebetulan sudah mendapatkan pekerjaan mapan di dalam negeri. Kader Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun mendukung tegar #ProduktifDiNegeriSendiri selayaknya para jurnalis yang turut bersedia berkarya di Indonesia. (Yetede)

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dinilai masih mendapatkan kepercayaan dari publik. Sejumlah program serta kebijakan selama empat bulan terakhir masih on the track, sesuai janji politik sebelumnya. Namun demikian, maraknya aksi demonstrasi dengan tagar #IndonesiaGelap hingga beredarnya tagar #KaburAjaDulu hadir akibat informasi tidak tersampaikan dengan benar dan jelas. Karenanya, pemerintah harus memperbaiki gaya komunikasi politiknya dan memperkuat peran tim komunikasi presiden. Aksi Demo Indonesia Gelap yang digelar Jumat (21/02/2025) dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan koalisi sipil. Aksi ini merupaka  lanjutan dari demonstrasi yang telah digelar dalam beberapa hari terakhir. Dengan tema Indonesia Gelap, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Aksi ini untuk mengkritisi kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran atau efisiensi yang diterapkan di hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah oleh Presiden Prabowo Subianto yang dianggap merugikan rakyat. Di dunia maya, belakangan ini muncul tren tagar yang sedang viral yaitu Hastag "#KaburAjaDulu" yang dilakukan oleh para anak muda di Indonesia. Hastag ini disebarkan di berbagai akun media sosial pada kalangan anak muda. (Yetede)

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) tengah menjajaki rencana untuk membawa anak usahanya, PT Chandra Daya Investasi (CDI), melangsungkan penawaran umum pendanaan (initial public offering/IPO) saham alias go public. Kapitalisasi pasar CDI berpotensi memiliki valuasi jumbo. Potensi tersebut tercermin dari sejumlah lini usaha yang dibawahi oleh CDI di antara meliputi  bisnis energi, air, logistik dan kepelabuhan yang diyakini bakal menghasilkan keuntungan jangka panjang, stabil, dan berkelanjutan. General Manager of Legal & Corporate Secretary Erri Dewi Riani membenarkan bahwa CDI sedang menjajaki untuk  kemungkinan rencana aksi korporasi yaitu Ippo. "Namun, terhadap hal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan IPO atas CDI akan terlaksanakan," jelas Erri. Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Sumber Daya Manusia dan Hubungan Korporat Chandra Asri Group Suryandi juga menyampaikan bahwa rencana  perseroan atau membawa CDI go public bergerak dari pertumbuhan yang berada di Chandra Asri Group itu sendiri. Di mana, perseroan membangun infrastruktur yang berpotensi memiliki pertumbuhan luar biasa. Pasalnya, menurut Suryandi, sektor infrastruktur yang akan dikembangkan CDI merupakan sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang luar biasa. (Yetede)

Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir. "Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi  penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka  bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan," kata Bima Arya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak  mengikuti acara retret atau pembekalan  yang digelar 21-28 Februari 2024 di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khusunya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.  Bima Arya mengatakan kepala daerah yang diberikan gelang merah dipersilahkan mengikuti retret namun dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. (Yetede)

Meski dinamika global masih dipenuhi ketidakpastian, pemerintah optimistis kinerja ekonomi Indonesia masih tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya. Berkaitan itu,  pemerintah menyiapkan beberapa langlah strategis guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kalau kita lihat pertumbuhan domestik bruto (PDB) kita itu berdasarkan PPP (purchasing power parity), maka kita punya PDB tiga kali lebih besar. Berdasarkan indeks apa yang dibeli oleh konsumsi, nilai ekonomi kita itu US$ 4,8 triliun. Berarti hari ini secara realitas, kita ini nomor delapan ekonomi terkuat di dunia," jelas Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sebagai langkah strategis, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia sedang berbicara untuk masuk dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), termasuk diantaranya Uni Emierat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar. Total ekonomi negara GCC tersebut yakni sekitar US$ 2 triliun dengan 50 juta penduduk. "Jika Indonesia sedang bicara untuk masuk dalam FTA dengan GCC, maka Indonesia menambahkan kepada ekonomi US$ 1,3 triliun, plus 280 juta penduduk. Jadi itu yang membuat kita diperhitungkan di berbagai negara, karena ekonomi kita tidak kecil," ujar Airlangga. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) melalui gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menginginkan agar sektor pertanian menggunakan teknologi untuk menjaga tingkat inflasi. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Gubernur BI Doni P Joewono dalam kegiatan  GNPIP Jawa di Yogayakarta. Dia berpendapat, jika salah satu kendala yang dialami pertanian adalah fluktuasi pasokan yang siginifikan. Pasokan tersedia melimpah ketika musim panen, bahkan hingga kelebihan pasokan atau oversupply. Sebaliknya, ketika masa tanam, terjadi kelangkaan pasokan. "Kami mendorong ini (penggunaan teknologi). Kalau di Jakarta, ada yang disebut Controlled Atmosphere Storage (CAS). Kita harus berpikir agar semua daerah memiliki teknologi ini," kata Doni. Upaya GNPIP pada 2024 telah memberikan hasil yang positif terhadap tingkat inflasi. Sebagai catatan, inflasi pada tahun 2024 sebesar 1,54% (year-on-year/yoy). Tahun ini, BI menekankan tantangan cuaca, disparatis harga antarwilayah, dan pengelolaan pascapanen perlu dicermati dengan baik. Maka, melalui koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi  Daerah (TPIP dan TPID) Jawa bersama kementerian lembaga (K/L), GNPIP kali ini merumuskan sejumlah  rekomondasi dalam pengendalian inflasi. (Yetede)