Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Bahaya Bagi Masyarakat Luas Penarikan Simpanan di Bank BUMN

24 Feb 2025

Baru-baru ini, ajakan untuk melakukan penarikan uang secara masal di bank-bank milik negara (BUMN) ramai beredar di media sosial. Ajakan tersebut muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah karena kurangnya transparansi. Namun, para ekonom dan pengamat mengingatkan bahwa tindakan justru dapat membahayakan stabilitas perekonomian nasional dan merugikan masyarakat luas. Manurutnya, ajakan penarikan dana yang disebarkan tanpa dasar yang jelas dinilai sebagai bentuk protes yang tidak tepat sasaran. Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Mudihutomo mengatakan bahwa seruan untuk menarik sana dari bank BUMN sebagai bentuk protes terhadap BPI Danantara sebenarnya kurang tepat. "Karena Danantara tidak mengelola dana nasabah secara langsung, melainkan berfokus pada pengelolaan aset negara dan investasi strategis," tutur Arianto kepada Investor Daily. Menurut dia, bank-bank BUMN tetap beroperasi sebagai entitas perbankan yang tunduk pada regulasi dan mekanisme keuangan yang ada, termasuk perlindungan dana nasabah melalui LPS. "Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa Danantara akan menguasai tabungan masyarakat secara langsung tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga ajakan untuk memindahkan dana ke bank swasta lebih bersifat emosional daripada berbasis analisis keuangan yang objektif. (Yetede)

Ekonomi

Mengapa Lagu Bayar Bayar Bayar Band Sukatani Tak Bisa Dipidanakan

24 Feb 2025

SUKATANI, duo electro-punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, tiba-tiba menarik lagu mereka yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar dari semua platform pemutaran musik. Lagu yang mengkritik praktik pungutan liar di kepolisian itu mendadak lenyap setelah mereka mengunggah video permintaan maaf kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan institusi Polri melalui akun media sosial Instagram @sukatani.band pada Kamis, 20 Februari 2025. Dalam video itu, dua personel Sukatani, Muhammad Syifa Al Lufti (gitaris) dan Novi Citra Indriyati (vokalis), tampil tanpa topeng—hal yang tidak pernah mereka lakukan. Keduanya mengucapkan permohonan maaf secara langsung kepada Kapolri dan kepolisian seraya menyatakan lagu tersebut ditujukan sebagai kritik terhadap aparat yang melanggar aturan.

“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami berjudul Bayar Bayar Bayar, yang dalam liriknya (ada kata) 'Bayar Polisi' yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial,” ujar Syifa atau yang kerap dikenal dengan nama panggung Al alias Alectroguy dalam unggahan tersebut. Pernyataan itu sontak menimbulkan spekulasi bahwa mereka mendapat tekanan dari polisi. Walaupun dalam video mereka menegaskan bahwa permintaan maaf dan penarikan lagu dilakukan tanpa paksaan, banyak pihak ragu akan klaim tersebut. Terlebih, mereka juga meminta para pengguna media sosial menghapus rekaman lagu yang sudah telanjur tersebar di dunia maya. “Karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami dari Sukatani,” ujar Syifa dan Novi. Tangkapan layar personel grup band Sukatani meminta maaf kepada Polri ihwal lagu mereka yang berjudul "Bayar Bayar Bayar". Instagram/sukatani.band

Penarikan lagu dan permintaan maaf tersebut beberapa hari belakangan menjadi sorotan publik. Masyarakat dari berbagai kalangan pun menggaungkan aksi solidaritas untuk grup musik Sukatani. Dari dukungan di media sosial hingga ketika lagu dengan frasa “bayar polisi”, itu dinyanyikan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil saat menggelar aksi pada Kamis lalu. Kasus ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Beberapa musikus dan seniman pernah menghadapi tekanan serupa ketika karya mereka yang berisi kritik menyinggung aparat atau pemerintah. Lantas, apakah kritik melalui karya seni bisa dijerat pidana? Dosen hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, menjelaskan, dalam konteks hukum pidana, sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi dua unsur utama, yaitu niat jahat (mens rea) dan perbuatan nyata (actus reus). “Kalau dalam kasus ini, perbuatan nyatanya ada, dia (Sukatani) menyanyi, tapi niat jahatnya ada enggak?” kata Chudry kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Ahad, 23 Februari 2025. (Yetede)

Ekonomi

459 Pekerja PT Sanken Indonesia Masih Nego Pesangon PHK

24 Feb 2025

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Sanken Indonesia Dedy Supriyanto mengatakan belum ada kesepakatan dengan perusahaan soal besaran pesangon dan ganti untuk ratusan karyawan yang diberhentikan. Pada Jumat, 21 Februari 2025 Dedy bertemu dengan perwakilan PT Sanken Indonesia untuk menegosiasikan pesangon dan ganti rugi kepada pekerja. "Nilai yang ditawarkan oleh manajemen Sanken belum sesuai harapan, tapi kami apresiasi ada iktikad baiknya," ucap Dedy saat dihubungi pada Ahad, 23 Februari 2025. PT Sanken Indonesia diketahui menawarkan pesangon sebanyak 2,6 kali 9 bulan upah kerja, dengan setiap bulan rata-rata karyawan yang telah bekerja lebih dari 15 tahun digaji Rp 7 juta per bulan.

Dengan demikian, Sanken diestimasikan menawarkan pesangon sekitar 163,8 juta untuk tiap karyawan yang akan terpaksa kehilangan pekerjaannya. Namun, jumlah itu lebih rendah dari yang diajukan oleh Serikat Pekerja PT Sanken Indonesia yang meminta 3 kali 9 bulan upah kerja. Selain pesangon, para pekerja juga meminta kompensasi kepada PT Sanken Indonesia. "Saat ini kami masih mengajukan untuk ganti rugi 60 kali upah," kata Dedy. Ia menyebut ganti rugi itu patut diberikan oleh perusahaan yang menutup operasional pabrik bukan karena pailit, tetapi karena akan diboyong induk perusahaan kembali ke Jepang.

Namun, menurut Dedy, PT Sanken Indonesia belum mengambil sikap atas usulan serikat pekerja. Oleh karena itu, 459 pekerja yang akan di-PHK oleh Sanken akan kembali merundingkan langkah selanjutnya merespon negosiasi yang masih alot. Dedy menyebut ia dan pekerja akan kembali bernegosiasi dengan PT Sanken pada Rabu dan Jumat pekan depan. Sebelumnya Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ronggolawe Sahuri Kementerian Perindustrian membantah adanya PHK masal terhadap karyawan PT Sanken Indonesia yang pabriknya akan tutup permanen pada Juni 2025. "Bukan PHK, mereka diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Ronggolawe saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Jumat, 21 Februari 2025. (Yetede)

Ekonomi

Banyak Keraguan soal Danantara.

24 Feb 2025

Presiden Prabowo Subianto merespons keraguan yang muncul mengenai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Peresmian badan yang akan mengelola perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dihelat Senin pagi, 24 Februari 2025, di Istana Presiden, Jakarta. Kepala Negara memahami banyak pertanyaan yang muncul soal Danantara. “Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya,” tutur Prabowo dalam pidato peresmian Danantara yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin. Ia mengklaim masyarakat patut berbangga lantaran Danantara merupakan salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, dengan total US$ 900 miliar asset under management (AUM) atau aset dalam pengelolaan.

Prabowo menyebut Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tetapi juga instrumen atau alat pembangunan nasional. “Jangan salah, apa yang kami luncurkan hari ini bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya. Ia mengungkap akan mengalokasikan gelombang pertama investasi di Danantara senilai US$ 20 miliar untuk puluhan proyek strategis nasional. “Kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan,” kata dia.

Dana sebesar US$ 20 miliar atau Rp 300 triliun itu, ujar dia, merupakan hasil penghematan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir US$ 20 miliar, dalam bentuk tabungan negara,” ucap dia. “Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran.” Ia pun mengajak semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan badan tersebut. “Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” kata dia. Sejumlah tokoh turut mendampingi Prabowo dalam peluncuran Danantara yang berlangsung pada pukul 10.50 WIB. Di antaranya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Jokowi, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Boediono, dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hadir pula pengusaha Chairul Tanjung. Agenda peluncuran turut dihadiri sejumlah ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, pimpinan MPR, pimpinan DPR, pengusaha, perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ormas agama, hingga perwakilan kampus. (Yetede)

Ekonomi

Profil 7 BUMN yang Dikabarkan Masuk Danantara

24 Feb 2025

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, hari ini, Senin, 24 Februari 2025. Prabowo mengatakan Danantara merupakan instrumen yang dapat mengoptimalkan badan usaha milik negara (BUMN). “Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana, kekayaan, atau sovereign wealth fund (SWF) negara terbesar di dunia. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara,” kata Prabowo, seperti dipantau dari akun YouTube Sekretariat Presiden. Sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad menyatakan akan memanggil tujuh BUMN yang disebut bakal masuk ke dalam SWF atau dana investasi pemerintah baru itu. Namun, lanjut dia, tak ada banyak agenda dalam pertemuan awal tersebut. “Tentu saja dengan semuanya yang tujuh (BUMN), yang akan diserahkan ke Danantara lebih banyak perkenalan,” kata Muliaman saat dijumpai di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 November 2024. Adapun tujuh BUMN yang dimaksud, diperkirakan adalah PT Pertamina (Persero), Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Yetede)

Ekonomi

Trend Anak Muda, #KaburAjaDulu

22 Feb 2025

Tahun lalu, ada wacana pejabat negara agar penerima beasiswa Indonesia yang selesai studi di luar negeri tidak wajib segera pulang. Para mahasiswa di Melbourne, bagian dari warga bangsa yang sudah akrab dengan pelesetan ”Indonesia Emas 2045” jadi ”Indonesia Cemas”. Banyak yang dikecewakan proses atau hasil Pemilu 2024. Mereka akrab dengan ikon bergambar ”Peringatan Darurat” yang bersambung dengan ikon ”Indonesia Gelap”. Sebulan terakhir, #KaburAjaDulu jadi tagar paling viral di berbagai media oleh kaum muda. Banyak yang menafsirkan tagar itu sebagai ungkapan putus asa warga terhadap kondisi ekonomi, hukum, dan sosial di Tanah Air. Elite politik dianggap tidak peduli terhadap kesulitan hidup sehari-hari masyarakat luas.

Kaum elite terlalu sibuk dengan sesamanya berebut dan tawar-menawar jatah kuasa serta harta dalam aneka bentuk perselingkuhan. Kas negara menipis sehingga anggaran belanja dipangkas. Meninggalkan Tanah Air demi perbaikan ekonomi bukan gejala baru. Sudah lebih dari setengah abad terjadi gelombang besar tenaga kerja migran (TKI/TKW) Indonesia ke mancanegara. Migrasi itu masih berlanjut. Akan tetapi, dulu tidak ada gegap gempita semboyan semacam #KaburAjaDulu. Apakah #Kabur- AjaDulu hanya gairah baru melanjutkan migrasi lama kaum TKI? Bedanya, kini pelakunya kelas menengah yang suaranya nyaring di ruang publik? Mereka sama-sama mengejar karier lebih baik di negeri asing karena kurang dihargai di Tanah Air.

Mungkin #KaburAjaDulu menandakan bangkitnya cita-cita dan selera kelas menengah terdidik. Mereka sadar kesejahteraan rekan-rekan mereka seprofesi di negara-negara lain lebih baik. Mereka merasa berhak setara. Mereka yakin mampu berprestasi kerja dengan standar internasional. Jika demikian, #KaburAjaDulu menandakan suksesnya pendidikan yang mereka tempuh. Ini kabar baik, yakni bangkitnya kesadaran potensi dan kepercayaan pada diri sendiri di lingkup global. Sayang, meningkatnya pendidikan warga ini tidak diimbangi dengan meningkatnya kualitas pelayanan negara. Bakat, dedikasi, dan kebutuhan mereka tidak tertampung. Aspirasi global warga bangsa ini tidak disertai kekuatan paspor Indonesia di tingkat global. Ada yang ingin berganti kewarganegaraan. (Yoga)

Ekonomi

Integrasi Laporan Keuangan Perbankan Demi Transparansi

22 Feb 2025

Skandal laporan keuangan yang terungkap di beberapa perusahaan, seperti PT Indofarma Tbk., PT Hanson Tbk., eFishery, PT Asabri, dan PT Jiwasraya, menunjukkan dampak besar terhadap bisnis dan kepercayaan investor. Manipulasi laporan keuangan menyebabkan kerugian signifikan bagi perusahaan, masyarakat, dan pihak terkait. Laporan keuangan yang akurat dan transparan, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sangat penting untuk menjaga integritas bisnis dan menghindari dampak negatif jangka panjang.

Pentingnya pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk pemegang saham, komisaris, direksi, serta penguatan pengendalian internal, perlu menjadi fokus utama dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Regulasi seperti POJK 15/2024 dari OJK menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pelaporan keuangan dan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi aturan. Selain itu, bank juga dihadapkan pada tantangan ekonomi dan geopolitik yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Oleh karena itu, integritas laporan keuangan harus menjadi prioritas utama bank, mengingat bank merupakan lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat.

Meski tantangan berat menghadang, termasuk volatilitas ekonomi dan perubahan kebijakan, bank harus menjaga kepercayaan publik dengan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa terjebak pada tampilan laporan yang hanya menarik di mata publik. Penguatan pengendalian internal dan fungsi pengawasan dalam bank menjadi langkah strategis untuk mencapai laporan keuangan yang berintegritas, meski dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan.

Ekonomi

Perbankan Syariah Bukukan Kinerja Gemilang

22 Feb 2025

Perbankan syariah nasional menunjukkan kinerja positif dengan peningkatan aset, pembiayaan, dana simpanan masyarakat, serta pangsa pasar. Aset total perbankan syariah tercatat sebesar Rp980,30 triliun, tumbuh 9,88% YoY, dan market share meningkat menjadi 7,72% dari 7,44% pada tahun sebelumnya. Pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp643,55 triliun, tumbuh 9,92%, dengan sektor perumahan dan UMKM mendominasi. Dana pihak ketiga tercatat Rp753,60 triliun, tumbuh 10%, lebih tinggi dari industri perbankan nasional. Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio NPF yang rendah.

CIMB Niaga Syariah juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Pada 2024, laba bersihnya mencapai Rp2,12 triliun, tumbuh 10,86% YoY. Pendapatan berbasis komisi dan pendapatan lainnya juga menunjukkan peningkatan. Pembiayaan CIMB Niaga Syariah tumbuh 9,14%, dan asetnya meningkat 7,58%. Meskipun ada kenaikan tipis pada rasio NPF, kualitas pembiayaan tetap terjaga, dan dana pihak ketiga mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 21,74%.

Secara keseluruhan, sektor perbankan syariah di Indonesia pada 2024 menunjukkan tren positif yang mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan yang solid dalam berbagai aspek.

Ekonomi

Strategi Mengoptimalkan Cuan dari Kenaikan Harga Emas

22 Feb 2025

Harga emas dunia mencetak rekor tertinggi di awal 2025, mencapai US$ 2.956 per ons troi pada 20 Februari sebelum sedikit terkoreksi. Harga emas Antam juga mencapai rekor Rp 1,708 juta per gram, didorong oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump yang berencana mengenakan tarif 25% pada berbagai produk impor, yang memperburuk ketegangan perdagangan global.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menaikkan target harga emas ke US$ 3.250 per ons troi di 2025, dengan potensi menyentuh US$ 3.400. Goldman Sachs juga memperkirakan harga emas naik menjadi US$ 3.100 per ons troi, bahkan bisa mencapai US$ 3.300 jika ketidakpastian global tetap tinggi. Bank of America (BofA) memprediksi kenaikan lebih agresif hingga US$ 3.500 per ons troi di akhir 2025.

Kondisi ini membuka peluang investasi emas yang menjanjikan. Lukman Leong menilai emas batangan sebagai pilihan terbaik karena risikonya rendah, sementara emas digital lebih mudah dan efisien, meskipun tetap memiliki risiko terkait sertifikasi. Founder Indogold, Indra Sjuriah, menjelaskan bahwa biaya investasi emas fisik digital muncul saat penukaran ke bentuk fisik, termasuk biaya sertifikat, pengiriman, dan asuransi.

Tren kenaikan harga emas masih prospektif di 2025, dengan berbagai pilihan investasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan toleransi risiko masing-masing investor.

Ekonomi

Pemangkasan Anggaran, Tak Ada yang Luput

22 Feb 2025

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengumumkan hasil efisiensi anggaran 73 kementerian dan lembaga (K/L) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. DPR sendiri mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, yang menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menurunkan kinerja DPR.

Tiga kementerian dengan pagu anggaran terbesar terkena pemangkasan signifikan meliputi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dipangkas Rp 26,9 triliun, menyisakan Rp 139,3 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemangkasan terbesar Rp 81,38 triliun, menyisakan Rp 29,57 triliun. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dipangkas Rp 19,6 triliun, tersisa Rp 86,1 triliun.

Meski bertujuan efisiensi, kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak ekonomi negatif. Wakil Direktur LPEM FEB UI, Jahen Fachrul Rezki, memperingatkan potensi misalokasi sumber daya akibat realokasi anggaran ke program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bisa menciptakan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi.

Sementara itu, Senior Economist World Bank, Indira Maulani Hapsari, menekankan bahwa peningkatan aggregate demand akibat efisiensi anggaran harus dibarengi peningkatan kapasitas suplai. Jika tidak, risiko overheating ekonomi dan inflasi tinggi bisa terjadi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus difokuskan pada pertumbuhan potensial agar lebih berkelanjutan.