;
Kategori

Ekonomi

( 40814 )

Usaha Kecil Mengadu Kreatifitas demi Tetesan Cuan Konser

25 Feb 2025

Sabtu (18/1) dua perempuan duduk berhadapan di atas tikar yang digelar di atas rumput. Salah satunya memasang bulu mata palsu pada mata kanan di hadapannya. Aktivitas itu terjelaskan dengan selembar media iklan bertuliskan ”Eye Make up”. Jasa rias area mata. Jika cuma rias, biayanya Rp 35.000. Ditambah ”menggarap” alis berarti plus Rp 10.000. Mempercantik bulu mata? Tambahkan Rp 10.000-Rp 12.000, bergantung pada tingkat kesulitan. Nurul Anisa (24), pemegang kertas promosi itu,menjelaskan bahwa saudarinya sedang merias bagian mata seorang penonton konser di sebelah gedung konser Infinite, sebuah grup penyanyi asal Korsel, di Tennis Indoor, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Anisa mengatakan, ini kedua kalinya mereka menjajal peruntungan. Jasa rias pada konser Stray Kids, juga grup artis pria Korea, tanggal 21 Desember 2024 jadi percobaan perdana. Dari pengalaman sebelumnya, bisnis rias mata tergolong laris. Sebab, banyak penonton yang datang dari jauh dan sudah sejak berjam-jam sebelum konser tiba di lokasi. ”Make up-nya pada luntur, kan, akhirnya pada make up lagi di venue,” ucap karyawati usaha bidang konstruksi ini. Sebagai gambaran, para penonton Infinite mulai menukarkan tiket ke gelang akses masuk sejak pukul 10.00. Saat ditemui pukul 15.30, Anisa dan saudaranya baru melayani tiga penonton. Selain jasa rias, ada pula bisnis jasa penitipan barang di sekitar lokasi konser memanfaatkan aturan yang melarang penonton membawa sejumlah barang ke dalam area konser.

Hal ini dilakoni dua mahasiswa, Tia (22) dan Gebi (24), juga pada konser Infinite. Ketika ditemui, dua remaja perempuan asal Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jabar, itu sedang sibuk menawarkan jasa kepada para penonton. ”Hampir setiap ada konser besar pasti hadir. Mulai tahun lalu iseng-iseng buka jasa ini karena ikut kakak,” ujar Gebi. Bermodal dua tas karung jumbo, mereka menggelar lapak di samping area Tennis Indoor Senayan yang menjadi venue konser. Harga yang ditawarkan bervariasi bergantung pada ukuran barang yang dititipkan. Untuk barang-barang ukuran kecil seperti parfum atau rokok elektronik, dihargai Rp 10.000, untuk barang ukuran besar seperti koper, dihargai Rp 30.000. Dalam sekali konser, masing-masing dari mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dari Rp 300.000. (Yoga)


Terhimpitnya Jerman di antara AS dan China

25 Feb 2025

Situasi sulit sedang dihadapi Jerman. Produk China telah memukul ekonomi negara ini. Ada juga ancaman tarif impor dari Presiden AS Donald Trump. Dalam kondisi ekonomi domestik yang sulit dan tantangan keamanan yang besar, pemilu Jerman pada Minggu (23/25) mengantarkan Partai Persatuan Demokratik Kristen (CDU) sebagai pemenang, sementara partai ekstrem kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) berada di posisi kedua. Komitmen kelompok mainstream yang menolak kerja sama dengan AfD membuat kekuatan tengah yang memenangi pemilu kesulitan membangun koalisi. Komitmen tak berkoalisi dengan AfD membuat pemimpin SPD Kanselir Olaf Scholz sulit membentuk pemerintahan kokoh. Setelah pemilu pada Minggu, pemimpin CDU Friedrich Merz pun harus bekerja keras membangun koalisi. Tantangan yang dihadapi Merz meliputi isu produk China yang membanjiri banyak negara, termasuk Jerman.

Merz telah mengambil sikap tegas terhadap China, posisi yang berbeda dengan Angela Merkel, pemimpin CDU sebelumnya. Tantangan lain ialah membangun relasi dengan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Posisi Merz yang pro kemitraan Eropa-AS (transatlantic) dinilai akan membantu Jerman membangun relasi itu. Kesediaan Berlin menambah anggaran pertahanan juga dapat mengambil hati Washington. Di dalam negeri, keberanian Merz melonggarkan pembatasan utang (debt brake) ditunggu. Pelonggaran pembatasan utang diyakini membuat ekonomi Jerman lebih semarak. Intinya, masyarakat menanti terobosan Merz karena zaman telah berubah. Kini ada China, pesaing berat Jerman dalam manufaktur. Di tengah AS yang berubah, Jerman menghadapi pula tekanan isu imigrasi setelah pembukaan perbatasan bagi pengungsi pada 2015. (Yoga)


Efek Danantara, Waspadai Pelemahan Ekonomi 2025

25 Feb 2025

Presiden Prabowo mengumumkan hasil efisiensi anggaran Rp 308 triliun akan disalurkan sepenuhnya untuk dana investasi BPI Danantara. Langkah itu dikhawatirkan bakal melemahkan pertumbuhan ekonomi 2025 yang sudah terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Pengumuman tentang pemanfaatan hasil efisiensi anggaran itu disampaikan Presiden Prabowo saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). Prabowo mengatakan, dalam 100 hari kepemimpinannya, pemerintah berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun atau 20 miliar USD dalam bentuk tabungan negara.

Dana tersebut akan dikelola Danantara untuk diinvestasikan dalam 20 proyek nasional atau lebih. Pemanfaatan hasil efisiensi anggaran sepenuhnya untuk Danantara ini berbeda dari tujuan yang selama ini disampaikan pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, pengurangan belanja pemerintah akibat efisiensi APBN akan mengurangi daya dorong fiskal terhadap roda ekonomi. Beberapa sektor, seperti transportasi, MICE (pertemuan, insentif, konvensi/konferensi, dan pameran), dan perhotelan, sudah mulai terdampak oleh pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Itu karena kebijakan efisiensi menyasar belanja barang di kementerian/lembaga, seperti perjalanan dinas, rapat dan seminar, serta acara seremonial lainnya. Idealnya, ketika beberapa sektor terpukul akibat kebijakan efisiensi itu, pemerintah bisa menyeimbangkan pergerakan roda ekonomi di sektor lain yang terdorong dari realokasi hasil pemangkasan anggaran. Dengan kata lain, semestinya hasil efisiensi anggaran bisa direalokasikan untuk program-program yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor lain. (Yoga)


Kemenaker Janji Umumkan Aturan Pemberian THR Pada Awal Ramadhan

25 Feb 2025

Kemenaker berencana akan mengeluarkan ketentuan pemberian THR keagamaan pada awal Ramadhan 2025. Surat edaran itu ditujukan kepada semua gubernur. ”Insya Allah awal Ramadhan akan kami umumkan,” ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker, Indah Anggoro Putri, Senin (24/2) di Jakarta. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pada tahun-tahun sebelumnya, Kemenaker biasa mengeluarkan ketentuan pemberian THR keagamaan dalam bentuk surat edaran yang ditujukan kepada semua gubernur. Pada 2025, seiring dinamika tuntutan THR bagi pengemudi transportasi daring, Indah menyebut Kemenaker berupaya mengakomodasi tuntutan itu.

Indah belum bisa memastikan apakah surat edaran pemberian THR bagi mitra pengemudi transportasi daring dibuat terpisah dengan surat edaran THR bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan harian lepas. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam hanya menyampaikan, secara prinsip perusahaan akan patuh merealisasikan pemberian THR yang telah menjadi peraturan pemerintah. Namun, tahun 2025, Apindo mengamati sektor formal terus merosot hingga di bawah 40 %. ”Adanya THR membantu likuiditas uang yang beredar dan bagus buat perputaran ekonomi di bawah. Akan tetapi, melihat sektor formal yang terus merosot, di mana angka terakhir sudah di bawah 40 %, kami memperkirakan dampak THR terhadap perputaran ekonomi akan berkurang,” katanya. (Yoga)


Danantara Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi

25 Feb 2025
Pemerintah secara resmi melincurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Danantara akan menjadi salah satu kekayaan negara atau Soverign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia, mengingat aset yang dikelola mencapai US$ 900 miliar atau Rp 14,665 triliun atau Rp14.665 triliun (kurs Rp16.300 per dolar AS). Karenanya keberadaan Danantara dipecaya bakal menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan dan memainkan peran sebagai agen Indonesia untuk menjalin kemitraan strategis di tongkat global. Peluncuran Danantara ditandai dengan penandatanganan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Badan usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata Kelola Badan Nusantara Dalam kesempatan yang sama, Pesiden Prabowo Subianto juga meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangakatn Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.  Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset jumbo, yaitu PTBank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat mendatangkan  Tbk (BBNI) PT Telkom Indonesia Tbk Mineral Industri Indonesia (persero) atau MIND ID. Nantinya, seluruh aset BUMN akan dikelola secara bertahap. (Yetede)

Relaksasi PPN DTP Properti Miliki Dampak Terbatas

25 Feb 2025
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali memperpanjang insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2025. Di antara pertimbangan pemerintah adalah karena transaksi di bidang properti mempunyai multiplier efffect yang besar terhadap sektor ekonomi lain. Ketentuan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK 13/2025) dan mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2025. Perpanjangan insentif ini merupakan keberlanjutan kebijakan insentif PPN yang sebelumnya telah diberikan yakni pada tahun 2023 maupun 2024. "Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, pemberian insentif PPN ini diharapkan dapat menjaga daya beli mansyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lainnya," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti. Dalam PMK-13/2025 itu disebutkan, penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan mulai tanggal 1 Juni 2025 akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 100% atas PPN tertang dari bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. (Yetede) 

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Diproyeksikan Terus Menanjak di Tahun 2025

25 Feb 2025
Kinerja emiten Grup Salim, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diproyeksikan terus menanjak di tahun 2025, dengan pendapatan mencapai Rp 79 triliun. Didukung marjin yang diperkirakan meningkat dari penurunan harga bahan baku, membuat analis tak tahu untuk menyematkan rekomondasi buy dan target harga saham emiten produsen Indomie ini hingga Rp14.700. Analis Indo Premier Andrianto Saputra dan Nicholas Bryan dalam riset yang dipublikasikan baru-baru ini mengungkapkan, pendapatan ICBP pada 2025 diperkirakan bisa menyentuh Rp79,19 triliun atau naik 9,1% dibandingg estimasi 202 yang sebesar Rp72,58 triliun. Indo Premier mencatat bahwa segmen  mi instan ICPB telah terbukti memiliki posisi kuat dari sisi harga, yang diuntungkan dari penguasaan pasar yang lebih dari 70%. Saat ini, ICBP memproduksi mi instan dengan beberapa merek seperti Indomie, Supermi, Sarimi, Pop Mie, dan Sakura. Indo Premier juga menyoroti  adanya  potrtensi peningkatan marjiin dari turunnya harga CPO. Harga CPO bahkan diperkirakan turun 9,6% menjadi 4.249 ringgit Malaysia per ton pada kuartal IV-2025. Sekuritas tersebut memperkirakan, marjin laba kotor ICBP akan naik 150 basispoin secara kuartalan menjadi 36,4 pada kuartal 1-2025. (Yetede)

Setelah Danantara Berdiri Mengapa Saham BUMN Melemah

25 Feb 2025
PELUNCURAN resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin pagi, 24 Februari 2025, belum memikat kepercayaan investor. Harga mayoritas saham badan usaha milik negara (BUMN) justru turun setelah Danantara diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Dari tiga bank milik BUMN yang asetnya bakal dikelola Danantara, hanya satu yang nilainya meningkat.  Saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) ditutup turun 2,33 persen atau 100 poin di level 4.200 pada perdagangan kemarin. Saham BBNI melanjutkan tren pelemahan yang dalam sebulan terakhir merosot 8,89 persen atau 410 poin. 

Begitu pula saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang turun 0,99 persen atau 50 poin ke level 5.025. Dalam sebulan terakhir, emiten ini anjlok 17,96 persen atau 1.100 poin.  Saham PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) pun mengalami koreksi sebesar 1,89 persen atau 50 poin ke level 2.600. Hanya saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang naik 0,77 persen atau 30 poin ke level 3.920. Meskipun dalam sebulan terakhir saham BBRI masih terkoreksi 6,44 persen atau 270 poin. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan respons pasar cenderung beragam terhadap peluncuran Danantara. “Ada beberapa moral hazard yang menjadi kekhawatiran pasar,” ujarnya kepada Tempo, Senin, 24 Februari 2025. 

Oktavianus menekankan bahwa investor sangat memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Jika tata kelola di Danantara kurang kuat, kepercayaan investor bisa turun dan berdampak negatif pada harga saham. Khususnya ihwal penggunaan dividen yang dikhawatirkan membatasi ruang gerak emiten itu karena penggunaannya akan menyasar lebih dari 20 megaproyek.  Berdasarkan Undang-Undang BUMN, Danantara bertugas mengelola dividen BUMN. Danantara akan mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional, dan dividen BUMN. Danantara juga berwenang mengatur penyertaan modal BUMN dari dividen, membentuk holding investasi dan operasional bersama menteri, serta menyetujui penghapusan aset BUMN yang diusulkan holding. (Yetede)


Konflik Kepentingan dalam Rangkap Jabatan Bos Danantara

25 Feb 2025
"INDONESIA is open for business.” Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kalimat tersebut dengan lantang saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara di Istana Negara, Senin, 24 Februari 2025. Seruan tersebut menjadi undangan buat para pemilik modal merapat ke lembaga pengelola investasi baru Indonesia. Danantara merupakan instrumen pemerintah untuk mengelola kekayaan negara. Sumbernya antara lain aset serta dividen badan usaha milik negara (BUMN). Prabowo menyebutkan setidaknya lembaga ini akan mengelola dana US$ 900 miliar atau lebih dari Rp 14 ribu triliun. Kekayaan tersebut bakal diinvestasikan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. “Danantara Indonesia akan menjadi salah satu (pengelola) kekayaan negara atau sovereign wealth fund terbesar di dunia,” kata Prabowo.

Pada tahap awal, Prabowo mengatakan akan mengalokasikan hasil penghematan negara sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun ke Danantara. Dana tersebut akan dikelola Danantara untuk diinvestasikan ke sekitar 20 proyek strategis nasional. Dia mengklaim proyek-proyek tersebut bakal berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah besar untuk negara, seperti menciptakan lapangan kerja. Saat peresmian Danantara, Prabowo sekaligus meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara. Danantara diserahkan ke tangan tiga orang pilihan Prabowo. Ia menunjuk Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer Danantara, Dony Oskaria sebagai Chief Operational Officer, dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi berdiri pada Senin, 24 Februari 2025. Lembaga yang akan mengelola aset sebesar US$ 20 miliar ini bakal dipimpin oleh Rosan Roeslani, yang akan merangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Dewan Penasihat: Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden ke-6 Indonesia); Joko Widodo (Presiden ke-7 Indonesia); Tony Blair (Perdana Menteri Inggris 1997- 2007 Badan Pengawas: Ketua: Erick Thohir (Menteri BUMN); Wakil Ketua: Muliaman D. Hadad (Ketua OJK 2012-2017) Badan Pelaksana: Chief Executive Officer: Rosan Roeslani (Menteri Investasi dan Hilirisasi); Chief Operating Officer (holding operasional): Dony Oskaria (Wakil Menteri BUMN): Chief Investment Officer (holding investasi): Pandu Patria Sjahrir (Wakil Presiden Direktur PT Toba Bara Sejahtra Tbk). (Yetede)

INDEF Nilai Struktur Danantara Bisa Buat Pengawasan Bias

25 Feb 2025
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti struktur pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menilai fungsi pengawasan Danantara bisa menjadi bias lantaran struktur jabatan Danantara banyak diisi oleh pejabat publik. Sebagai informasi, Danantara memiliki dua unsur utama, yaitu Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana Danantara akan membawahi dua jenis holding atau perusahaan induk. Keduanya adalah holding investasi yang dipimpin chief investment officer (CIO) dan holding operasional di bawah chief operating officer (COO).

 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani. Rosan akan bekerja bersama Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Pandu Sjahrir sebagai CIO dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria sebagai COO. Selain itu, jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara juga sudah ditetapkan. Menteri BUMN Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas dan eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara.  Sementara jajaran Dewan Penasihat Danantara diisi oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Perdana Menteri Inggris 1997-2007 Tony Blair. 

Menanggapi ini, Andry dalam acara diskusi publik bertajuk ‘Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa?’ pada Senin, 24 Februari 2025, mengatakan, “Orangnya itu-itu lagi. “Kita bisa melihat di sini kemungkinan besar Menteri akan diawasi oleh Menteri. Jadi Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku dari CEO Danantara, itu nanti akan diawasi oleh Menteri BUMN,” kata dia. Tak hanya itu, Wakil Menteri BUMN yang mengisi jabatan di operasional pun menjadi sorotan. Hal ini, Andry berpendapat, akan membuat fungsi pengawasan dan operasionalnya menjadi bias.“Karena ini berada di Kementerian yang sama. Ini menurut saya juga jadi sentimen bahwa Kementerian BUMN tidak mau melepas begitu saja,“ ujar Andry.  (Yetede)