PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) optimistis menghadapi persaingan di industri tepung roti pada tahun 2025, terutama dengan peluang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Perusahaan yang berdiri sejak 2015 ini mencatatkan pertumbuhan positif dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Januari 2025 melalui IPO dengan harga Rp 210 per saham, mengantongi dana Rp 61,21 miliar untuk modal kerja.

Bank-bank besar semakin memperkuat bisnis bank digital untuk memperluas layanan ke segmen yang belum terjangkau. PT Bank Hibank Indonesia, anak usaha BNI, resmi diluncurkan untuk fokus pada kredit UMKM, terutama di sektor supply chain FMCG. Direktur Utama Hibank, Jenny Wiriyanto, menyebut kredit UMKM Hibank tumbuh 37% di 2024 dan ditargetkan naik 40% di 2025, dengan kualitas kredit yang tetap terjaga di bawah 0,7%.

Sindrom ingin kabur saja ke luar negeri tak hanya menimpa Indonesia dan negara-negara berkembang. Sejumlah negara maju turut mengalaminya. Alasannya sama, yaitu perbaikan ekonomi demi kehidupan lebih baik. Seiring fenomena itu, negara-negara yang ditinggalkan pun tersadar. Mereka memperbaiki sistem dalam negeri agar fenomena itu tidak berdampak negatif. Di kawasan Asia Pasifik, Selandia Baru mencatat rekor baru terkait jumlah warga yang meninggalkan negara itu. Mereka memilih pergi karena resesi ekonomi yang parah, lapangan kerja terbatas, dan biaya hidup tinggi. Badan Statistik Selandia Baru melaporkan, jumlah emigrasi mencapai 128.705 pada 2024, naik dari 101.585 keberangkatan pada 2023. Laporan itu menunjukkan, 72.002 warga mereka meninggalkan negara.

Sebaliknya, 56.703 orang asing memilih tinggal di sana. ”Bagi sebagian besar dunia, Selandia Baru adalah tempat menarik untuk ditinggali, tapi, bagi warga Selandia Baru, ada juga tempat lain yang terlihat lebih menarik, seperti Australia, AS, atau Inggris,” kata  Michael Gordon, ekonom senior di Westpac. Kepada The Post, Menteri Pembangunan Sosial dan Ketenagakerjaan Selandia Baru Louise Upston mengatakan, satu-satunya cara menghentikan arus keluar tenaga kerja adalah meningkatkan kesempatan bagi kaum muda. ”Untuk menjadikan negara kita tempat yang lebih baik untuk bekerja, memulai bisnis, memperoleh upah layak, membeli rumah, membesarkan anak-anak, dan menyekolahkan mereka,” tuturnya (Yoga)

BPOM melaporkan temuan produk kosmetik ilegal dan berbahaya pada 10-18 Februari 2025 dengan nilai Rp 31,7 miliar. Jumlah itu meningkat 10 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu. Selain karena pengawasan lebih intensif, ada modus baru membuat peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya makin besar. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, ada dua modus baru dalam peredaran produk kosmetik illegal dan berbahaya di Indonesia. Pertama, terdapat produk kosmetik yang mencantumkan nomor izin edar yang tak sesuai nomor izin edar yang dikeluarkan BPOM. Izin edar yang tercantum tak sesuai dengan pabrik pembuatan produk serta nama produk yang didaftarkan.

Yang kedua berhubungan dengan etiket biru. ”Etiket biru seharusnya tidak ada tertulis nomor izin edar dan sebagainya. Cukup warna biru saja. Ini diedarkan sehingga merugikan. Itu juga mengelabui konsumen,” tutur Taruna dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/2). Produk kosmetik atau perawatan kulit beretiket biru tak boleh dijual bebas. Etiket biru merupakan istilah yang digunakan untuk produk yang dibuat secara racikan yang mengandung obat keras. Produk ini bersifat personal dan khusus disiapkan untuk pasien sesuai dengan hasil konsultasi dan diagnosis dari dokter.

Berdasarkan hasil intensifikasi pengawasan yang dilakukan BPOM pada 10-18 Februari 2025, ditemukan 205.133 produk kosmetik ilegal dengan 91 merek yang beredar. Secara rinci, sebanyak 79,9 dari kosmetik yang ditemukan tersebut tanpa izin edar; 17,4 % mengandung bahan dilarang atau berbahaya, termasuk produk perawatan kulit (skincare) beretiket biru tak sesuai ketentuan; 2,6 % kosmetik kedaluwarsa; serta 0,1 % kosmetik injeksi. Dari seluruh temuan kosmetik ilegal, temuan paling banyak terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai ekonomi lebih dari Rp 11,2 miliar, Jakarta sebesar Rp 10,3 miliar, Bogor sebesar Rp 4,8 miliar, Palembang sebesar Rp 1,7 miliar, dan Makassar sebesar Rp 1,3 miliar. (Yoga)

Perusahaan penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), memberi penilaian yang kurang baik terhadap sejumlah saham perusahaan terbuka di dalam negeri. Penilaian yang menjadi acuan investor asing ini menunjukkan ketidakpastian akan likuiditas saham berkapitalisasi besar di dalam negeri. Analis saham Infovesta, Ekky Topan, Jumat (21/2) menjelaskan, penilaian MSCI dengan memasukkan sejumlah saham Indonesia ke Global Standard Index mengacu pada preferensi investor asing. Penilaian MSCI juga menjadi salah satu acuan utama bagi manajer investasi global dalam menentukan alokasi dana mereka di pasar saham dalam negeri.

”Saham yang masuk ke dalam MSCI cenderung mendapatkan perhatian lebih dan berpotensi menarik inflow (dana masuk) dari investor asing,” ujarnya. MSCI pada Februari 2025 melakukan penyesuaian pembobotan saham Indonesia yang akan ditetapkan per Maret 2025. Mereka melakukan penyesuaian pembobotan saham (rebalancing) sebanyak empat kali, yakni pada Februari, Mei, Agustus, dan November. Pada pengumuman per awal 2025, terdapat tiga dari 20 saham milik emiten Indonesia dalam daftar MSCI Global Standards yang dikeluarkan, yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan PTMerdeka Copper Gold Tbk (MDKA) yang turun ke daftar MSCI Small Cap Index serta PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

MSCI tidak akan menambahkan saham perusahaan Indonesia lainnya ke dalam daftar tersebut sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pada 11 Februari 2025, MSCI mengumumkan bahwa mereka tidak mempertimbangkan saham konglomerat berkapitalisasi besar untuk masuk daftar pada awal 2025. Pada 2024, kinerja tahunan saham dalam daftar MSCI Indonesia mencatatkan -11,94 %. Padahal, sejak 2021 kinerjanya selalu tumbuh positif. Kinerja tahunan pada 2024 juga lebih buruk dari kinerja tahunan pada tahun awal pandemi Covid-19, 2020, sebesar -7,46 %. (Yoga)

Sudah dua kali, Februari ini Presiden Prabowo memastikan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara akan diluncurkan Senin (24/2). Pertama, melalui keterangan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (12/2). Saat itu, Presiden menyebut Daya Anagata Nusantara yang bermakna kekuatan ekonomi dana investasi akan segera meluncur. Kedua, ketika berpidato di forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, UEA, Kamis (13/2), secara virtual. ”Danantara, lembaga investasi kekayaan negara (sovereign wealth fund) kami, akan meluncur dengan total dana kelolaan lebih dari 900 miliar USD (Rp 14,68 triliun) untuk menjalankan investasi berdampak tinggi,” tutur Presiden dalam pidatonya, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Pernyataan Presiden seolah menjawab ketidakpastian yang sempat terjadi. Danantara semula direncanakan meluncur pada 8 November 2024. Rencana itu muncul menyusul pelantikan Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pegelola Investasi Danantara, di Istana Negara, Selasa (22/10). Namun, persoalan landasan hukum membuat peluncuran Danantara mesti tertunda. Dengan tugas sebagai superholding untuk mengelola dan menginvestasi aset BUMN, Danantara memerlukan legalitas setara BUMN, yang dibentuk berlandaskan Undang-undang (UU).

Landasan hukum untuk Danantara akhirnya dibuat melalui revisi atas UU No 19/2003 tentang BUMN. UU yang mengakomodasi kebutuhan Danantara ini disetujui untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Selasa (4/2). Namun, tinggal beberapa hari menjelang peluncuran Danantara, baik pemerintah maupun DPR tak kunjung membuka akses publik terhadap dokumen perubahan atas UU No 19/2023. Padahal, beleid ini berisi perubahan krusial terkait tata kelola BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia, menduga sikap pemerintah ini sebagai indikasi masih adanya kendala internal dalam penyusunan UU, yang secara prosedur berpotensi melanggar ketentuan pembentukan UU. (Yoga)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menyatakan, konstitusi negara menjamin kebebasan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, bahkan hingga ke luar negeri (LN). Namun demikian tidak selayaknya bekerja ke luar negeri dikampanyekan deperti melalui tagar  #KaburAjaDulu yang tengah viral di lini jagat media sosial belakangan ini. Apalagi, pemerintah dan negara saat ini justru memanggil putra-putri terbaik bangsa dan kembali membangun Indonesia. "Kami memanggil putra-putri terbaik untuk membangun Indonesia ke depan ini, Kok malah mengginstruksikan, 'Yuk kita cabut aja'," ujar Nusron. Ia menambahkan, makin tidak layak lagi bagi  apabila keinginan bekerja di luar negeri tersebut justru dikampanyekan kepada putra-putri bangsa yang kebetulan sudah mendapatkan pekerjaan mapan di dalam negeri. Kader Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun mendukung tegar #ProduktifDiNegeriSendiri selayaknya para jurnalis yang turut bersedia berkarya di Indonesia. (Yetede)

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dinilai masih mendapatkan kepercayaan dari publik. Sejumlah program serta kebijakan selama empat bulan terakhir masih on the track, sesuai janji politik sebelumnya. Namun demikian, maraknya aksi demonstrasi dengan tagar #IndonesiaGelap hingga beredarnya tagar #KaburAjaDulu hadir akibat informasi tidak tersampaikan dengan benar dan jelas. Karenanya, pemerintah harus memperbaiki gaya komunikasi politiknya dan memperkuat peran tim komunikasi presiden. Aksi Demo Indonesia Gelap yang digelar Jumat (21/02/2025) dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan koalisi sipil. Aksi ini merupaka  lanjutan dari demonstrasi yang telah digelar dalam beberapa hari terakhir. Dengan tema Indonesia Gelap, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Aksi ini untuk mengkritisi kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran atau efisiensi yang diterapkan di hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah oleh Presiden Prabowo Subianto yang dianggap merugikan rakyat. Di dunia maya, belakangan ini muncul tren tagar yang sedang viral yaitu Hastag "#KaburAjaDulu" yang dilakukan oleh para anak muda di Indonesia. Hastag ini disebarkan di berbagai akun media sosial pada kalangan anak muda. (Yetede)

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) tengah menjajaki rencana untuk membawa anak usahanya, PT Chandra Daya Investasi (CDI), melangsungkan penawaran umum pendanaan (initial public offering/IPO) saham alias go public. Kapitalisasi pasar CDI berpotensi memiliki valuasi jumbo. Potensi tersebut tercermin dari sejumlah lini usaha yang dibawahi oleh CDI di antara meliputi  bisnis energi, air, logistik dan kepelabuhan yang diyakini bakal menghasilkan keuntungan jangka panjang, stabil, dan berkelanjutan. General Manager of Legal & Corporate Secretary Erri Dewi Riani membenarkan bahwa CDI sedang menjajaki untuk  kemungkinan rencana aksi korporasi yaitu Ippo. "Namun, terhadap hal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan IPO atas CDI akan terlaksanakan," jelas Erri. Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Sumber Daya Manusia dan Hubungan Korporat Chandra Asri Group Suryandi juga menyampaikan bahwa rencana  perseroan atau membawa CDI go public bergerak dari pertumbuhan yang berada di Chandra Asri Group itu sendiri. Di mana, perseroan membangun infrastruktur yang berpotensi memiliki pertumbuhan luar biasa. Pasalnya, menurut Suryandi, sektor infrastruktur yang akan dikembangkan CDI merupakan sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang luar biasa. (Yetede)

Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir. "Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi  penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka  bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan," kata Bima Arya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak  mengikuti acara retret atau pembekalan  yang digelar 21-28 Februari 2024 di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khusunya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.  Bima Arya mengatakan kepala daerah yang diberikan gelang merah dipersilahkan mengikuti retret namun dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. (Yetede)