PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) mencatatkan pendapatan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp1,9 triliun pada 2024, mengalami lonjakan 60% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp1,2 triliun. Bacelius Ruru, Direktur Utama APLN, mengungkapkan bahwa peningkatan ini didorong oleh penjualan aset strategis dan pembangunan proyek baru, seperti penjualan saham Central Park Mall, Neo Soho, dan tanah di Karawang. Langkah divestasi tersebut dianggap sebagai strategi untuk memperkuat fundamental perusahaan, bukan akibat kesulitan finansial.

Selama periode 2017–2024, APLN telah menjual tujuh aset besar, termasuk mal, hotel, dan tanah, dengan total nilai sekitar Rp14 triliun. Hasil penjualan sebagian besar digunakan untuk membiayai proyek baru dan melunasi utang. Bacelius Ruru menegaskan bahwa meskipun aset dijual, strategi ini tidak berdampak signifikan pada penurunan nilai aset APLN, melainkan bertujuan menciptakan nilai lebih dengan mengalihkan dana untuk proyek-proyek baru seperti Podomoro Park di Bandung dan Parkland Podomoro di Karawang.

Bank Indonesia (BI) memberikan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp 341 triliun pada 2025, termasuk tambahan insentif bagi sektor perumahan dari Rp 23,19 triliun menjadi Rp 80 triliun. Insentif ini bertujuan mendorong pertumbuhan kredit dan penciptaan lapangan kerja. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus dikaji untuk mendukung sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, dan sektor hijau.

Rasio utang pemerintah Indonesia kembali meningkat pada 2024 mencapai 39,36% dari PDB, mendekati level awal pandemi Covid-19 pada 2020. Staf Ahli Menteri Keuangan Parjiono menegaskan pentingnya pengelolaan utang yang hati-hati dan prudent untuk menjaga stabilitas fiskal.

Donald Trump tengah menegosiasikan kesepakatan mineral dengan Ukraina, meminta 50% dari sumber daya penting seperti grafit, uranium, titanium, dan litium sebagai imbalan atas dukungan militer AS. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak proposal ini, menganggapnya terlalu berpihak pada kepentingan AS dan tanpa jaminan keamanan bagi Ukraina.

PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menghadapi tantangan berat akibat pemangkasan anggaran infrastruktur dan persaingan ketat di industri semen. Pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan proyek IKN Nusantara turut menekan permintaan semen curah, yang berimbas pada prospek bisnis SMGR.

Sejumlah bank masih menghadapi tantangan dalam menangani kredit macet masa lalu, terutama di sektor konstruksi. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) menjadi contoh bank yang aktif melakukan pembersihan aset bermasalah.

Ambisi pemerintah menjadikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai lokomotif 8% harus dibarengi dengan pembangunan kreadibilitas dan transparansi lembaga tersebut. Tanpa kedua hal itu, Danantara sulit mengoptimalkan aset Rp 14.000 triliun lebih untuk memajukan ekonomi. Pemerintah harus menunjukkan kepada publik bahwa Danantara profesional mengurus aset negara. Oleh sebab itu, jabatan pengurus hingga dewan pengawas lembaga itu harus diisi orang berintegrasi agar tercipta transparansi. Pada titik ini, nama-nama seperti Boediman, Chatib Basri, Agus Martowardojo, Darmin Nasuition, Mari Pangestu, Gita Wirjawan dan Sofjan Dajlil adalah kandidat  tepat untuk mengisi dewan pengawas Danantara. Ekonom menyarankan dewan pengawas  lembaga itu jangan diisi orang yang memiliki kepentingan politik. Adapun pemimpin atau kepala Danantara harus sosok yang piawai berbisnis dan memiliki sense kepatuhan yang tinggi pada manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan penelusuran Investor Daily, Rosan Roeslani disebut-sebut  bakal menjadi Kepala Danantara, menggantikan Muliaman Hadad. Saat Rosan menjabat menteri investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Korodinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara itu, sejumlah mantan-mantan presiden disebut-sebut masuk dean pengawas Danantara. (Yetede)

Kalangan pengusaha angkutan logistik menyambut baik kebijakan pemerintah mengenai penegakan aturan kelebihan muatan dan dimensi kendaraan logistik (over dimension dan over load/ODOL) kendaraan angkutan logistik, melalui program Zero ODOL. Kebijakan ini akan segera diterapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan Menteri Perindustrian, dalam rangka meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. Data dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan menyambut pelanggaran angkutan barang dan logisitk banyak dipengaruhi antara lain semakin meningkatkan jumlah truk pengiriman logisitk, pelanggaran pengangkutan yang didominasi over load dibandingkan over dimensi, komoditas angkut serta penindakan yang belum meninggalkkan efek jera. Adapun tingkat pelanggaran ODOL paling banyak terjadi wilayah Jawa dan Sumatera. Sedangkan Data Korlantas Polri sepanjang tahun 2022 hingga 2024 menyebutkan jumlah kecelakaan lalu lintas akibat ODOL mencapai 136 kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaan tersebut meliputi kendaraan over dimensi sebanyak 109 kecelakaan. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun ini diperkirakan tetap sehat. Hal itu akan ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut, dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran 0,5% sampai dengan 1,3% dengan produk domestik bruto (PDB). Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, kinerja NPI tetap positif pada tahun ini. Tetapi ada beberapa tantangan seperti ketidakpastan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan suku bunga  bunga dari bank sentral utama dunia. "Jika defisit transaksi berjalan tetap dalam kisaran 0,5% sampai 1,3% dari PDB seperti yang diproyeksikan BI, maka kondisi NPI akan tetap sehat," kata Anggawira kepada Investor Daily. Dengan kinerja NPI yang optimal, jelas dia, hal ini akan menghadirkan kepastian ekonomi dan investasi.  Nilai tukar rupiah yang terjaga, aliran modal masuk yang sehat, serta defisit transaksi berjalan yang terkendali akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha. "Kebijakan yang mendukung investasi dan ekspor diharapkan semakin diperkuat agar sektor rill terus berkembang," kata Anggawira. Menurut dia, kinerja NPI yang baik berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro, menjaga nilai tukar rupiah, serta meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha. (Yetede)