Pemerintah Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang akan mengelola aset BUMN senilai Rp 14.000 triliun. Presiden Prabowo Subianto meresmikan badan ini sebagai bagian dari program Asta Cita, yang bertujuan meningkatkan investasi berkelanjutan dan inklusif.

Pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai program 3 juta rumah, yang akan dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Wilayah Permukiman. Bank Indonesia (BI) menyatakan dukungannya dengan kemungkinan membeli SBN tersebut, meskipun kepemilikan BI atas SBN saat ini sudah mencapai Rp 1.535,08 triliun (25% dari total outstanding SBN).

Meskipun daya beli masyarakat melemah, prospek kredit multiguna tetap optimistis, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri, saat konsumsi masyarakat meningkat. Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit multiguna perbankan mencapai Rp 1.265,4 triliun, tumbuh 10% secara tahunan.

Negara yang kuat adalah negara yang tak bergantung pada negara lain. Pemikiran ini sangat kuat mendasari Presiden Prabowo mewujudkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, efisiensi anggaran, hingga keinginan untuk segera mewujudkan megaproyek hilirisasi yang mandiri. Saat berbincang dengan pemimpin redaksi di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jabar, Sabtu (22/2), Presiden Prabowo justru mengaku heran dengan banyak pihak yang mempersoalkan program MBG. Dia menegaskan, banyak negara telah lama melakukannya. India, salah satu negara yang sudah 10 tahun melakukan program ini dan telah memberi makan gratis kepada 800 juta rakyatnya.

Prabowo pun bertekad jangan sampai ada anak Indonesia yang lapar. ”Saya tidak sampai hati saat bertemu mereka. Mau menangis. Tapi, saya tahan saja.” ujarnya. Ketika ditanya soal pelaksanaannya yang tersendat dan apakah melibatkan banyak mitra usaha UMKM, Prabowo langsung menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melalui teleponnya, dengan speaker yang dikeraskan. Sejurus kemudian terde- ngar suara Dadan. ”Sudah 71.000 mitra UMKM yang sudah masuk tahap verifikasi. Sampai saat ini sudah melayani 1,6 juta. Senin ini sudah 2.5 juta,” kata Dadan di ujung telepon menjawab Prabowo.

Presiden juga menyinggung efisiensi anggaran yang dilakukan untuk memperkuat kemandirian negara. Anggaran negara yang selama ini banyak dikeluarkan, menurut Prabowo, sangat banyak yang digunakan untuk hal-hal tidak perlu, seperti banyaknya perjalanan dinas. Pengeluaran pun hanya diukur berdasarkan serapan atau output, bukan dampaknya. Penghematan sudah dilakukan tiga tahap di masa pemerintahannya. Dari penghematan anggaran ini, Presiden Prabowo merencanakan untuk membiayai sejumlah megaproyek hilirisasi tambang secara mandiri, mulai bauksit, nikel, hingga batubara, yang apabila direalisasikan akan memiliki nilai tambah berkali kali lipat. (Yoga)

Beberapa bankir menanggapi isu yang mencuat di media sosial terkait gerakan tarik dana dari bank BUMN. Mereka memastikan tata kelola perseroan terjaga dengan baik di tengah keraguan publik terhadap kelanjutan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sepekan terakhir, jagat maya diramaikan ”imbauan” netizen yang menyerukan aksi tarik dana dari bank BUMN. Hal ini utamanya terkait dengan kepastian berjalannya Danantara. Menanggapi hal itu, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jimmy Ardianto memastikan, semua bank yang resmi beroperasi di Indonesia, baik bank BUMN, bank swasta, bank daerah, maupun semua bank perekonomian rakyat (BPR)/BPR syariah, diawasi OJK sekaligus menjadi peserta penjaminan LPS.

”LPS bersama regulator lainnya, yaitu OJK, BI dan pemerintah, senantiasa menjaga stabilitas sistem perbankan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Program penjaminan simpanan adalah amanat dari undang-undang yang dilaksanakan oleh LPS untuk memberikan rasa aman kepada semua nasabah bank di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Sabtu (22/2). Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Okki Rushartomo mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu yang berkembang dengan banyaknya komentar yang kontra produktif di media sosial terkait seruan menarik dana massal dari bank BUMN. ”Kami berkomitmen untuk mengedepankan prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance. Operasi bisnis BNI diawasi ketat oleh regulator, yakni Bank Indonesia dan OJK, juga BNI merupakan peserta LPS,” kata Okki dalam siaran pers, Sabtu. (Yoga)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI kembali membuka pemesanan tiket KA tambahan Lebaran mulai Minggu (23/2 pukul 00.00 WIB. Jumlah perjalanan dan tiket yang tersedia pada masa Lebaran 2025 lebih tinggi 6% ketimbang tahun lalu dalam periode yang sama. Selama masa angkutan Lebaran 2025 yang berlangsung 22 hari, mulai 21 Maret hingga 11 April 2025, PT KAI mengoperasikan 9.572 perjalanan KA. Secara rinci, sebanyak 8.492 perjalanan merupakan KA reguler, sedangkan 1.080 perjalanan lainnya merupakan KA tambahan.

”PT KAI membuka pemesanan tiket KA tambahan Lebaran mulai Minggu, 23 Februari 2025, pukul 00.00 WIB. Antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mendapatkan tiket mudik. Ini terlihat dari angka penjualan yang sudah mencapai 1,1 juta tiket dengan tanggal keberangkatan KA terbanyak dipesan pada 29 Maret 2025 atau H-2 yang mencapai 85.973 tiket,” kata Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (23/2).

PT KAI menambah kapasitas hingga 538.280 kursi sehingga total kapasitas yang tersedia selama periode Lebaran mencapai 4,57 juta kursi, naik 6% disbanding periode Lebaran tahun lalu. KA tambahan tersedia, baik jarak jauh maupun lokal, dengan kelas komersial. Masyarakat dapat mulai memesan tiket untuk keberangkatan sembilan hari setelah Lebaran atau H+9. Tiket tersedia mulai Senin (24/2) pukul 00.00 WIB. Pola yang sama berlaku untuk keberangkatan 11 April 2025 yang dapat diakses sejak Selasa (25/2) dan seterusnya. (Yoga)

Rencana pengalihan pembayaran pensiun PNS dan TNI-Polri dari Taspen dan Asabri ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menuai perdebatan. Pada 2025, 160 ribu PNS akan pensiun, menambah total penerima manfaat menjadi 3,2 juta. Pemerintah menargetkan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pembayaran pensiun. Namun, kajian yang lebih komprehensif akan memastikan apakah perubahan ini tetap selaras dengan sistem yang telah berjalan baik. Pendalaman akar masalah secara komprehensif akan memastikan solusi yang diambil lebih tepat sasaran. Dana pensiun PNS dan TNI-Polri menjamin kesejahteraan pensiunan sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Program ini memastikan kesinambungan penghasilan pasca-pengabdian, mencegah kemiskinan, dan menjaga kesejahteraan sosial. Secara internasional kesejahteraan hari tua dengan Replacement Ratio (RR), yaitu persentase gaji terakhir yang tetap diterima sebagai manfaat pensiun. Konvensi ILO Nomor 102 menetapkan standar minimal 40%, sementara RR Indonesia baru 9,7% jauh tertinggal dari Malaysia dan Siangapura. BKF Kementerian Keuangan merekomondasikan peningkatan RR menjadi 40,4% menegaskan urgensi mendesak reformasi pensiun. (Yetede)

Kehadiran BPI Danantara harus  dipastikan tidak menciptakan distorsi pasar atau monopoli yang menghambat kompetensi sehat. Sebaliknya, keberadaan badan yang secara global disebut dengan sovereigne wealth  funds (SWF) itu perlu menjadi mitra dunia usaha swasta dalam membangun  ekositem bisnis dan investasi yang sehat dan kompetitif di Tanah Air. Kepastian ini dibutuhkan karena BPI Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi besar mengingat bakal memegang kendali atas lebih dari US$ 900 miliar sekitar Rp14.670 triliun (kurs Rp16.300/dolar AS) aset dalam pengelolaan (AUM). Sementara initial funding atau pendanaan awal dari pemerintah mencapai US$ 20 miliar. Sehingga semua itu akan menempatkan Danantara sebagai soverign wealth fund terbesar ke-4 di dunia. Mekanisme tata kelola (governance) dan pengawasan yang kuat dinilai menjadi kunci agar keberadaan badan ini memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan (stakkeholder). "Pemerintah perlu memastikan bahwa prinsip level playing field akan tetap terjaga dalam pelaksanaannya," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja. Menurut Shinta, jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan profesional, BPI Danantara berpotensi membuka peluang kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengoptimalkan aset negara serta mendorong investasi di sekotr-sektor strategis. (Yetede)