Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Laju Pertumbuhan Kredit Industri Perbankan di Awal Tahun Memang Biasanya Cenderung Landai

20 Feb 2025

Laju pertumbuhan kredit industri perbankan di awal tahun memang biasanya cenderung landai. Terlihat dari data Bank Indonesia (BI) pada Januari 2025, di mana kredit perbankan naik 10,27% secara tahunan (year on year/yoy). Apabila dibandingkan dengan akhir Desember 2024 yang kreditnya tumbuh 10,39% (yoy), terdapat penurunn pertumbuhan, meskipun tidak jauh signifikan. Namun, apabila dibandingkan dengan posisi Januari 2024 kredit naik 11,83% (yoy). Jika mengacu pada target pertumbuhan kredit dari BI yang sebesar 11-13% (yoy) untuk tahun ini, realisasi di awal tahun masih di bawah target. Kendati demikian, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa kredit perbankan tetap kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada Januari 2025, pertumbuhan kredit mencapai 10,27% (yoy), didorong oleh sisi penawaran dan permintaan. "Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit oleh perbankan yang masih berlanjut, dukungan pendanaan dari pertumbuhan DPK yang masih terjaga serta ketersediaan likuiditas yang tetap baik sejalan dengan implementasi penguatan KLM," tutur Perry. (Yetede)

Ekonomi

Sejumlah Pihak Khawatir UU Minerba Berisiko Merusak Tata Kelola Tambang

20 Feb 2025

Alih-alih optimistis, sejumlah pihak khawatir melihat perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau UU Minerba. Ketentuan anyar dalam aturan yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah dalam waktu singkat ini berisiko memperkeruh tata kelola pertambangan. Pada Selasa, 18 Februari 2025, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau revisi UU Minerba menjadi UU Minerba dalam rapat paripurna. UU Minerba yang baru salah satunya mengatur pemberian izin usaha pertambangan secara prioritas. Hak ini antara lain diberikan kepada organisasi masyarakat keagamaan, koperasi, hingga usaha kecil dan menengah.

Selain itu, pemerintah bisa memberikan lahan secara prioritas untuk badan usaha swasta dengan tujuan penghiliran atau industrialisasi. Artinya, mereka bisa menguasai konsesi tambang tanpa harus ikut lelang. Sebelum revisi, badan usaha yang tertarik mengantongi izin pengelolaan wilayah tambang wajib mengikuti lelang. Prioritas hanya diberikan kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan Bisman Bachtiar melihat pengaturan ini menjadi alasan untuk bagi-bagi konsesi tambang. "Karena intinya siapa pun yang dikehendaki oleh pemerintah bisa mendapat prioritas," katanya kepada Tempo, Rabu, 19 Februari 2025. Ia mencontohkan risiko politik ijon atau sistem transaksional antara pemerintah dan donatur dengan mengobral izin tambang. Lelang merupakan salah satu cara untuk mencegah konflik kepentingan.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pernah memotret fenomena politik ijon dengan cara obral izin tambang ini. Lembaga swadaya masyarakat tersebut menemukan sebanyak 82,4 persen dari total 8.710 izin usaha pertambangan (IUP) yang ada pada 2018 diterbitkan di 171 lokasi pemilihan kepala daerah. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat saja, terdapat 170 izin tambang baru yang terbit sepanjang 2017-2018. Di sisi lain, obral izin bakal memicu kegiatan tambang makin eksploitatif. Bisman khawatir kerusakan lingkungan akan menjadi makin masif. Risiko terhadap kerusakan lingkungan yang lebih parah sulit terhindarkan. Menurut National Coordinator Publish What You Pay Aryanto Nugroho, kebijakan pemerintah memberikan izin prioritas berpotensi melahirkan makin banyak izin pertambangan. (Yetede)

Ekonomi

Kementerian Pertanian Angkat Bicara Menanggapi Satu Kasus Antraks yang Terjadi di Desa Tileng

20 Feb 2025

Kementerian Pertanian (Kementan) angkat bicara menanggapi satu kasus antraks yang terjadi di Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunung Kidul, DI Yogyakarta. "Kami telah mengirimkan tim ke lokasi kasus untuk melakukan penelusuran, pengambilan sampel, dan penyuluhan kepada pemilik ternak," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara. Tim itu dikerahkan ke lokasi untuk menelusuri, mengambil sampel, dan melakukan penyuluhan kepada pemilik ternak. Kementan, kata Agung, lewat Tim Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates telah menelusuri kasus tersebut. Ia juga telah meninjau langsung laboratorium BBVet Wates pada Selasa lalu, 18 Februari 2025.

Agung menjelaskan, tim BBVet Wates juga terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kabupaten Gunung Kidul dan meminta Dinas PKH berkoordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan setempat untuk memantau dan mengecek kesehatan pada pemilik ternak atau yang memiliki riwayat kontak dengan ternak sakit. Kepala BBVet Wates Hendra Wibawa mengatakan tim BBVet Wates dan Dinas PKH Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan desinfeksi kandang secara menyeluruh pada kandang yang terdampak, untuk memastikan dekontaminasi kuman sehingga potensi penyebaran penyakit dapat dihilangkan. "Ternak-ternak yang masih ada di kandang harus diisolasi, tidak boleh dikeluarkan, dan pembatasan akses keluar masuk, serta kandang terus dijaga biosekuritinya agar ternak tidak terpapar penyakit," kata Hendra.

Adapun pengobatan antibiotik pada ternak yang sekandang telah dilakukan dan akan dilanjutkan vaksinasi antraks pada ternak tersebut setelah masa kerja/residu antibiotik berakhir. "Untuk di luar lokasi kasus, vaksinasi antraks dapat dilakukan secepatnya pada ternak-ternak yang sehat untuk mencegah penularan penyakit," ujarnya. Hingga kini, kata Hendra, tidak ditemukan penularan kasus pada ternak lain dan juga tidak ditemukan kasus klinis pada manusia. "Kementerian Pertanian akan terus melakukan pemantauan dan penanganan kasus antraks ini untuk mencegah penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan hewan dan manusia." (Yetede)

Ekonomi

Pasar Cemas Efek Kebijakan Trump dan Kenaikan Harga Emas

20 Feb 2025

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada perdagangan Rabu, 20 Februari 2025, masih tertahan di bawah level 6.906, dengan tekanan terbesar berasal dari sektor keuangan. Analis Pasar Modal Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi, mencatat indeks kesulitan menembus resistance moving average (MA) 20, sementara Relative Strength Index (RSI) mulai berbalik arah dan Moving Average Convergence Divergence (MACD) menunjukkan tren melemah.

“Tekanan di IHSG hari ini didorong oleh koreksi sejumlah saham perbankan besar. Hingga pukul 10.39 WIB, saham BBRI turun 1,99 persen, sementara BBNI terkoreksi 1,55 persen,” ujar Oktavianus saat dihubungi, Kamis, 20 Februari 2025. IHSG diperkirakan ditutup di kisaran 6.760–6.770. Jika indeks gagal bertahan di atas 6.770, maka ada potensi kelanjutan pelemahan dengan support berikutnya di 6.725. Pasar domestik, kata Audi, juga ikut terpengaruh oleh sentimen global, terutama setelah pernyataan Federal Reserve soal kekhawatiran inflasi yang meningkat. Hal ini berkaitan dengan kebijakan tarif yang akan diterapkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump yang kini kembali menjadi perhatian investor global.

"Trump berencana menaikkan tarif 25 persen untuk sektor otomotif, semikonduktor, dan farmasi. Kebijakan ini berisiko memicu ketidakpastian ekonomi global sekaligus meningkatkan tekanan inflasi," kata Oktavianus.

Ketidakpastian ini juga mendorong investor beralih ke aset safe haven. Harga emas dunia saat ini telah bergerak di atas US$ 2.940 per troy ounce pada pukul 10.44 WIB, menandakan meningkatnya permintaan logam mulia di tengah volatilitas pasar. Di tengah tekanan global dan domestik, investor disarankan tetap waspada terhadap potensi pelemahan IHSG lebih lanjut, terutama jika indeks gagal mempertahankan level support kritisnya. (Yetede)

Ekonomi

Luhut soal Prabowo Pangkas Anggaran hingga Tiga Putaran

20 Feb 2025

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi rencana penghematan anggaran hingga tiga putaran yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, keberhasilan rencana tersebut tergantung pada sasaran-sasaran pemangkasan itu sendiri. Luhut menekankan pemerintah akan berkaca dari pelaksanaan pemangkasan anggaran putaran pertama. “Sekiranya belajar dengan putaran pertama ini, kami pastilah lebih hati-hati melakukan,” ucap Luhut ketika ditemui seusai acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Februari 2025. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo ini menyebut, kebijakan penghematan memang ditujukan untuk memangkas anggaran yang dinilai boros. “Efisiensi itu, menurut saya, akan menggoyang semua supaya betul-betul jangan mengeluarkan anggaran yang tidak perlu-perlu, selama ini kan banyak itu,” katanya.

Adapun Luhut sebelumnya sempat memperingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengalokasikan dana hasil efisiensi anggaran senilai Rp 306,69 triliun yang diperintahkan oleh Prabowo. Menurut dia, kebijakan efisiensi perlu diimplementasikan guna meningkatkan kualitas belanja negara dan efek berganda terhadap perekonomian. Namun, kebijakan itu tetap harus dipelajari dengan saksama. “Efisiensi anggaran ini adalah hal yang sangat penting. Kita harus berhati-hati bagaimana kita mengalokasikan Rp 300 triliun dan bagaimana kita mendapatkan Rp 300 triliun itu,” ucap Luhut di kawasan Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Februari 2025. Hal seperti ini, lanjut dia, harus dipelajari dengan hati-hati. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaranbelanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Perintah berhemat itu dituangkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tak cukup efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun, Prabowo mengatakan bakal melanjutkan pemangkasan anggaran besar-besaran itu hingga putaran ketiga. Dalam rencana ini, dananya naik menjadi Rp 750 triliun. Hal itu ia ungkapkan di hadapan tamu undangan perayaan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke-17 di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 Februari 2025. Berbicara di atas panggung, dia menyebutkan penghematan bakal dilakukan dalam tiga putaran. "Putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 triliun," tuturnya. Layar di belakang Prabowo menunjukkan rincian sumber dananya, yaitu dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Pada tahap kedua, Prabowo menargetkan bisa memangkas dana APBN setelah menyisir anggaran hingga ke satuan sembilan atau item belanja rinci. (Yetede)

Ekonomi

Langkah BI di Tengah Ketidakpastian

20 Feb 2025

Ekonomi Indonesia mengalami pelambatan, Bank Indonesia (BI) memilih untuk tidak segera melanjutkan siklus pelonggaran moneter dengan menurunkan suku bunga acuan, tetap mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah menjadi prioritas utama, mengingat pentingnya menjaga kestabilan ekonomi dalam menghadapi dinamika global. Meskipun ada tekanan dari sektor pengusaha dan perbankan yang berharap penurunan suku bunga untuk memacu ekspansi bisnis, BI memutuskan untuk memberikan waktu agar dampak dari pemotongan suku bunga sebelumnya dapat bekerja.

Haryo Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, menjelaskan bahwa keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga dapat dipahami, mengingat pemotongan suku bunga di awal tahun sudah cukup signifikan, dan dampaknya perlu waktu untuk terasa. Sementara itu, para bankir dan pengusaha berharap adanya penurunan suku bunga untuk meringankan biaya pinjaman, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat ekspansi bisnis. Namun, BI juga meningkatkan insentif untuk bank yang memberikan pinjaman di sektor prioritas seperti perumahan, guna mendukung sektor-sektor tersebut dalam kondisi suku bunga yang tinggi.

Ekonomi

Menjaga Stabilitas di Era Gejolak Global

20 Feb 2025

Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18–19 Februari 2025 menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan upaya menjaga inflasi tetap terkendali, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun di dalam negeri inflasi relatif terkendali, BI tetap waspada terhadap pergerakan nilai tukar rupiah yang terpengaruh oleh kebijakan ekonomi eksternal, terutama dari AS.

Dari sisi perbankan, keputusan ini memberikan kepastian dalam menghadapi dinamika pasar, meski perbankan berharap BI dapat fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan suku bunga ke depan. Pemerintah juga diharapkan lebih gesit dalam mendukung stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang akomodatif, seperti insentif pajak dan stimulus ekonomi.

Ke depan, kebijakan suku bunga BI akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan The Fed dan dinamika ekonomi global. Jika The Fed menurunkan suku bunga lebih agresif, BI mungkin memiliki ruang lebih besar untuk pelonggaran kebijakan moneter. Oleh karena itu, keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci dalam kebijakan moneter BI.

Ekonomi

QRIS Tanpa Biaya, Dorongan bagi Digitalisasi Keuangan

20 Feb 2025

Bank Indonesia (BI) akan memberlakukan tarif 0% alias bebas biaya untuk transaksi QRIS di sejumlah merchant layanan umum pemerintah, seperti KRL, MRT, tempat wisata, rumah sakit, dan sektor pendidikan mulai 14 Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akseptasi digital dan mendukung penyediaan serta perbaikan layanan umum kepada masyarakat. Selain itu, tarif bebas biaya ini juga berlaku untuk layanan Pos Indonesia dan pengelolaan dana pendidikan.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan transaksi digital di sektor publik, yang telah menunjukkan pertumbuhan pesat, dengan volume transaksi QRIS yang tumbuh 170,1% YoY pada Januari 2025. BI menargetkan volume transaksi QRIS mencapai 6,5 miliar transaksi dengan 58 juta pengguna tahun ini.

Sebelumnya, BI juga telah membebaskan biaya transaksi QRIS untuk merchant kategori usaha mikro dengan transaksi maksimal Rp500.000. Ini merupakan bagian dari inisiatif BI untuk mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga, terutama di sektor UMKM yang menjadi mayoritas pengguna QRIS.

Ekonomi

RI Pertimbangkan Impor Daging Kerbau dari Pakistan

20 Feb 2025

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempertimbangkan untuk mengimpor daging kerbau dari Pakistan setelah harga daging kerbau asal India terus mengalami kenaikan yang signifikan. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa pemerintah akan mengimpor sebanyak 100.000 ton daging kerbau, dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) dan PT Berdikari masing-masing mendapatkan kuota impor 50.000 ton.

Arief juga mengungkapkan bahwa harga daging kerbau dari India telah naik hampir dua kali lipat menjadi US$4,8 per kilogram, yang membuat pemerintah mencari alternatif pemasok lain. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah Pakistan, meskipun harga dari negara tersebut masih perlu diverifikasi. Arief menekankan pentingnya membuka peluang impor dari berbagai negara untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat, sambil memastikan jaminan halal, bebas penyakit, dan memenuhi standar kualitas.

Selain itu, pemerintah juga berencana mengimpor 100.000 ton daging sapi dari negara-negara seperti Australia, Brasil, dan New Zealand untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Ekonomi

Strategi Vietnam Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

20 Feb 2025

Pemerintah Vietnam sedang melakukan reformasi besar-besaran dalam efisiensi anggaran dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintahan, dari 30 menjadi 22. Langkah ini diproyeksikan akan menghemat anggaran hingga Rp72,5 triliun dalam lima tahun ke depan dan mendukung ambisi Vietnam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025, memperoleh status negara berpendapatan menengah pada 2030, dan negara berpendapatan tinggi pada 2045. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, yakni sekitar 100.000 pekerja sektor publik yang terancam kehilangan pekerjaan dan memerlukan alokasi dana Rp80 triliun untuk pesangon.

Di sisi lain, Indonesia menerapkan pendekatan efisiensi anggaran yang berbeda dengan fokus pada pemangkasan anggaran tanpa mengurangi jumlah kementerian dan lembaga. Meskipun demikian, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, seperti potensi hambatan terhadap program pembangunan dan pelayanan publik akibat pemangkasan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Dengan dua pendekatan yang berbeda ini, muncul pertanyaan mengenai mana yang lebih efektif, efisiensi ala Vietnam atau Indonesia. Kedua negara harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi yang diambil tidak merugikan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.