Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Danantara Resmi Dibentuk: Peluang Besar atau Ancaman bagi Pasar?

25 Feb 2025

Peresmian Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto menandai langkah baru dalam pengelolaan aset BUMN senilai lebih dari Rp 14.000 triliun. Di tahap awal, Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar, termasuk Bank Mandiri (BMRI), BRI (BBRI), PLN, Pertamina, BNI (BBNI), Telkom (TLKM), dan MIND ID. Investasi awal yang disiapkan mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 326 triliun, dengan fokus pada sektor hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, serta data centers dan kecerdasan buatan.

Namun, pembentukan Danantara memicu kekhawatiran di pasar. Mino, Retail Research Team Leader CGS International Sekuritas, menyoroti kecemasan investor terkait dampak Danantara terhadap pembagian dividen BUMN dan kemungkinan kepentingan politik dalam pengelolaannya.

Sementara itu, Budi Frensidy, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI), menilai bahwa pasar masih skeptis terhadap Danantara, dan butuh waktu setidaknya satu tahun untuk membuktikan tata kelola serta manajemen risikonya.

Di sisi lain, Ekky Topan, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, melihat peluang jangka panjang jika Danantara dapat dikelola dengan baik, yang berpotensi menarik kembali dana asing ke pasar modal Indonesia. Namun, faktor transparansi dan akuntabilitas masih menjadi sorotan utama.

Saat ini, dampak ke pasar saham masih negatif, dengan IHSG turun 0,78% serta mayoritas saham BUMN dalam Danantara mengalami tekanan akibat aksi jual investor asing.

Ekonomi

Prospek SMRA: Tantangan Prapenjualan & Peluang Pertumbuhan di 2025

25 Feb 2025

Prospek PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) tetap menarik meskipun menghadapi tantangan dalam mencapai target prapenjualan Rp 5 triliun di 2025. Sukarno Alatas, Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai target ini sulit dicapai, terutama karena realisasi prapenjualan 2024 hanya Rp 4,36 triliun, lebih rendah dari target. Ia juga mencatat bahwa ketidakpastian ekonomi global dan tingginya suku bunga masih membuat konsumen bersikap wait and see.

Ismail Fakhri Suweleh, Analis BRI Danareksa Sekuritas, memperkirakan marketing sales SMRA tahun ini akan tumbuh 4,9% yoy menjadi Rp 4,54 triliun, sesuai dengan tren pertumbuhan tahunan 2016-2024. Namun, Kevin Halim dari Maybank Sekuritas Indonesia menyoroti bahwa pertumbuhan SMRA tertinggal dibanding perusahaan sejenis, dengan eksposur yang lebih rendah terhadap pasar pembeli riil.

Meski begitu, proyek Summarecon Bogor, Summarecon Crown Gading, dan Summarecon Tangerang memberikan kontribusi 40% dari total prapenjualan, yang diprediksi menjadi pendorong utama pertumbuhan ke depan. Kevin juga memperkirakan pendapatan berulang SMRA akan meningkat dari 31% di 2024 menjadi 46% pada 2026, tertinggi kedua setelah Pakuwon Jati (PWON).

Untuk sektor perhotelan, meskipun industri tetap positif, kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran MICE (Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions) dapat menjadi risiko di 2025. Namun, Kevin menilai dampaknya terhadap SMRA kecil karena bisnis perhotelannya hanya menyumbang 4% dari total pendapatan.

Kevin memproyeksi pendapatan SMRA di 2025 turun menjadi Rp 7,81 triliun dari Rp 9,68 triliun di 2024, dengan laba bersih turun dari Rp 3,48 triliun menjadi Rp 2,66 triliun. Rekomendasi analis terhadap saham SMRA beragam: BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan rating buy dengan target harga Rp 800, Maybank Sekuritas merekomendasikan buy di Rp 630, sementara Kiwoom Sekuritas menyarankan hold dengan target Rp 460.

Ekonomi

Menghadapi Risiko di Bawah Kepemimpinan Danantara

25 Feb 2025

Lembaga pengelola investasi negara, Daya Anagata Nusantara (Danantara), telah resmi diluncurkan, dan keberadaannya menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaan tiga bank BUMN yang berada di bawah pengawasannya, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), dan Bank Mandiri (BMRI).

Namun, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menegaskan bahwa nasabah tidak perlu khawatir, karena Danantara hanya mengelola dividen BUMN, bukan dana pihak ketiga (DPK) bank. Direktur Utama BRI Sunarso juga optimistis bahwa kehadiran Danantara akan memberi fleksibilitas lebih bagi BRI, terutama melalui penerapan business judgement rule, yang memungkinkan direksi mengambil keputusan bisnis tanpa beban tanggung jawab hukum jika terjadi kerugian.

Dari sisi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin bahwa operasional bank BUMN tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan harus mematuhi prinsip prudential banking. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pengelolaan bank BUMN tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Ekonomi

Menggali Potensi Pekerja Informal dalam Ekonomi RI

24 Feb 2025

5 tahun mendatang, kondisi ekonomi global diperkirakan tidak akan memberikan sinyal yang optimistis. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Donald Trump, seperti keluar dari WHO, Perjanjian Paris, dan pembubaran USAID, yang mempengaruhi arah ekonomi global. Sementara itu, Asia, terutama China, diprediksi akan semakin dominan secara global, menggantikan peran Barat. Ketidakpastian ini mengharuskan Indonesia untuk mengandalkan kekuatan internal dan kerja sama antarnegara, seperti yang terlihat pada krisis 2008.

Untuk memperkuat perekonomian dalam menghadapi tantangan global, Indonesia perlu fokus pada sumber daya internal, seperti mendorong konsumsi rumah tangga yang berkontribusi signifikan terhadap PDB. Konsumsi rumah tangga harus dipacu dengan memberikan kontinuitas pendapatan, akses terhadap peningkatan pendapatan, dan serapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah pekerja formal menjadi kunci, karena pekerja formal cenderung memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dalam berbelanja dibandingkan pekerja informal.

Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak berkelanjutan, seperti bantuan sosial, dan fokus pada UMKM yang menyerap sebagian besar tenaga kerja informal. Dengan memberikan insentif untuk mengangkat pekerja informal menjadi pekerja formal, serta memberikan dukungan seperti fasilitas modal, akses pasar, dan kebijakan pembiayaan ramah UMKM, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, Indonesia perlu mengoptimalkan sumber daya internal dan sistem ekonomi yang berkelanjutan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa depan.

Ekonomi

Bank Jatim Pastikan Kepatuhan terhadap Proses Hukum

24 Feb 2025

Bank Jatim menunjukkan komitmennya untuk menghormati proses hukum terkait dugaan manipulasi pemberian kredit yang melibatkan Pemimpin Bank Jatim Cabang Jakarta. Fenty Rischana, Corporate Secretary Bank Jatim, menegaskan bahwa pihak manajemen berkomitmen penuh untuk mendukung pemeriksaan yang sedang berlangsung oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DK Jakarta). Kasus ini terungkap setelah hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan SKAI Bank Jatim, yang kemudian mendorong perseroan untuk melaporkan dugaan manipulasi kredit kepada aparat penegak hukum.

Bank Jatim memberikan apresiasi kepada Kejati DK Jakarta atas upaya cepat dalam penegakan hukum dan memastikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, dan fairness. Fenty juga menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka terus berlanjut, dan Bank Jatim mengupayakan recovery asset untuk pemulihan kerugian secara optimal.

Pada akhirnya, Bank Jatim memastikan akan tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta berkomitmen menjaga kelancaran operasional dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Ekonomi

Danantara: Pendatang Baru yang Mengguncang Ekonomi

24 Feb 2025

Pemerintah Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang akan mengelola aset BUMN senilai Rp 14.000 triliun. Presiden Prabowo Subianto meresmikan badan ini sebagai bagian dari program Asta Cita, yang bertujuan meningkatkan investasi berkelanjutan dan inklusif.

Struktur kepemimpinan Danantara dipimpin oleh Rosan Perkasa Roeslani sebagai CEO, yang juga masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Dony Oskaria ditunjuk sebagai COO, dan Pandu Patria Sjahrir sebagai CIO.

Namun, para ekonom mengkritisi transparansi dan tujuan pembentukan Danantara. Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, mengingatkan bahwa keberhasilan Danantara bergantung pada tata kelola yang baik. Jika tidak dikelola profesional, aset BUMN bisa mengalami kegagalan besar. Misbah Hasan, Sekjen FITRA, juga menilai bahwa pembentukan Danantara lemah karena tidak melalui feasibility study yang matang, dan lebih baik memaksimalkan peran Indonesia Investment Authority (INA) yang sudah ada.

Awalil Rizky dari Bright Institute juga menyoroti ketidakjelasan tujuan Danantara, termasuk mekanisme penyisihan laba BUMN dan hubungannya dengan keuangan negara. Oleh karena itu, meskipun Danantara diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tantangan besar dalam transparansi dan profesionalisme masih menjadi sorotan utama.

Ekonomi

Kepemilikan SBN oleh BI Diprediksi Meningkat

24 Feb 2025

Pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai program 3 juta rumah, yang akan dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Wilayah Permukiman. Bank Indonesia (BI) menyatakan dukungannya dengan kemungkinan membeli SBN tersebut, meskipun kepemilikan BI atas SBN saat ini sudah mencapai Rp 1.535,08 triliun (25% dari total outstanding SBN).

Ketua Komisi XI DPR, Mokhamad Misbakhun, menyebut bahwa mekanisme penerbitan SBN ini masih harus dibahas di DPR sebelum keputusan final diambil.

Namun, langkah BI dalam membeli lebih banyak SBN mendapat kritik dari para ekonom. Myrdal Gunarto, ekonom Maybank Indonesia, menilai bahwa meskipun BI bisa membantu stabilitas pasar, terlalu banyak kepemilikan SBN oleh BI dapat membahayakan neraca keuangannya dan berdampak negatif jika likuiditas tidak mencukupi.

Sementara itu, Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, mengkhawatirkan bahwa langkah ini dapat mengancam independensi BI. Jika BI telah berkomitmen membeli SBN sebelum pasar primer dibuka, hal ini berpotensi melanggar prinsip independensi bank sentral. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan sebelumnya, seperti penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan debt-switch, telah memperburuk kondisi ini.

Jika tidak dikelola dengan transparan dan hati-hati, ketergantungan pemerintah pada BI dalam pembelian SBN bisa mengurangi kepercayaan investor dan masyarakat, serta melemahkan efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional.

Ekonomi

Daya Beli Melemah, Tantangan Berat bagi Emiten

24 Feb 2025

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong konsumsi, seperti kenaikan upah minimum 6,5%, subsidi tarif listrik, dan PPn selektif, sektor barang konsumsi masih mengalami tekanan. Indeks sektor barang konsumen primer dan non-primer masing-masing turun 5,54% dan 2% sejak awal tahun 2025.

David Kurniawan, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, menjelaskan bahwa penurunan jumlah kelas menengah dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024 berdampak pada daya beli masyarakat. Selain itu, perubahan preferensi konsumen ke produk lokal yang lebih terjangkau juga membuat perusahaan besar seperti PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) kehilangan pangsa pasar.

Faktor lain yang memperburuk kondisi adalah pelemahan rupiah terhadap dolar AS, yang meningkatkan biaya impor bahan baku dan menekan margin keuntungan emiten. Willy Goutama, Analis Maybank Sekuritas, menambahkan bahwa efisiensi anggaran pemerintah, seperti pengurangan rapat offline dan pengaturan kerja dari rumah, dapat menekan tingkat konsumsi, terutama pada kuartal I-2025.

Selain tekanan jangka pendek, sektor ini juga menghadapi risiko jangka panjang dari regulasi pemerintah, termasuk rencana pembatasan kemasan plastik pada 2029 untuk produk minuman di bawah 1 liter dan makanan di bawah 50 gram. Hal ini berpotensi menurunkan pendapatan beberapa emiten besar.

Meski demikian, beberapa emiten tetap memiliki prospek yang kuat. Willy Goutama merekomendasikan PT Mayora Indah Tbk (MYOR), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) karena strategi mereka dalam meningkatkan laba dan menghadapi persaingan.

Sementara itu, Natalia Sutanto, Analis BRI Danareksa Sekuritas, menilai bahwa Grup Indofood tetap menarik karena volume penjualan mi instan yang stabil serta kenaikan harga jual rata-rata, yang menjadi indikator positif bagi pendapatan perusahaan di kuartal II-2025.

Ekonomi

Lebaran Diharapkan Dongkrak Permintaan Kredit Multiguna

24 Feb 2025

Meskipun daya beli masyarakat melemah, prospek kredit multiguna tetap optimistis, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri, saat konsumsi masyarakat meningkat. Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit multiguna perbankan mencapai Rp 1.265,4 triliun, tumbuh 10% secara tahunan.

Hera F. Haryn, EVP Corporate and Social Responsibility BCA, menyebut bahwa permintaan kredit multiguna terus meningkat sejalan dengan peningkatan konsumsi dan mobilitas masyarakat. BCA mencatat outstanding kredit multiguna Rp 22,9 triliun per Desember 2024, naik 12,8% tahunan.

Sementara itu, Dien Lukita, SVP Consumer Business II BSI, melaporkan pembiayaan multiguna BSI tumbuh 14,3%, didorong oleh kebutuhan konsumsi awal tahun. Dien memprediksi momentum Ramadan dan Lebaran akan menambah kredit sebesar Rp 2 triliun di kuartal I-2025.

Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan Bank Oke, juga optimistis bahwa kredit multiguna akan membaik, terutama dengan penguatan layanan digital.

Meski ada tantangan, bank-bank besar tetap melihat peluang pertumbuhan kredit multiguna dengan strategi ekspansi digital dan peningkatan layanan kepada nasabah.

Ekonomi

MBG dan Hilirisasi untuk Kemanandirian Indonesia

24 Feb 2025

Negara yang kuat adalah negara yang tak bergantung pada negara lain. Pemikiran ini sangat kuat mendasari Presiden Prabowo mewujudkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, efisiensi anggaran, hingga keinginan untuk segera mewujudkan megaproyek hilirisasi yang mandiri. Saat berbincang dengan pemimpin redaksi di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jabar, Sabtu (22/2), Presiden Prabowo justru mengaku heran dengan banyak pihak yang mempersoalkan program MBG. Dia menegaskan, banyak negara telah lama melakukannya. India, salah satu negara yang sudah 10 tahun melakukan program ini dan telah memberi makan gratis kepada 800 juta rakyatnya.

Prabowo pun bertekad jangan sampai ada anak Indonesia yang lapar. ”Saya tidak sampai hati saat bertemu mereka. Mau menangis. Tapi, saya tahan saja.” ujarnya. Ketika ditanya soal pelaksanaannya yang tersendat dan apakah melibatkan banyak mitra usaha UMKM, Prabowo langsung menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melalui teleponnya, dengan speaker yang dikeraskan. Sejurus kemudian terde- ngar suara Dadan. ”Sudah 71.000 mitra UMKM yang sudah masuk tahap verifikasi. Sampai saat ini sudah melayani 1,6 juta. Senin ini sudah 2.5 juta,” kata Dadan di ujung telepon menjawab Prabowo.

Presiden juga menyinggung efisiensi anggaran yang dilakukan untuk memperkuat kemandirian negara. Anggaran negara yang selama ini banyak dikeluarkan, menurut Prabowo, sangat banyak yang digunakan untuk hal-hal tidak perlu, seperti banyaknya perjalanan dinas. Pengeluaran pun hanya diukur berdasarkan serapan atau output, bukan dampaknya. Penghematan sudah dilakukan tiga tahap di masa pemerintahannya. Dari penghematan anggaran ini, Presiden Prabowo merencanakan untuk membiayai sejumlah megaproyek hilirisasi tambang secara mandiri, mulai bauksit, nikel, hingga batubara, yang apabila direalisasikan akan memiliki nilai tambah berkali kali lipat. (Yoga)