Ekonomi
( 40554 )Standar untuk Pekerja Platform
Tatanan dunia kerja berubah seiring perkembangan teknologi. Perubahan tersebut berdampak pada pekerja, pemberi kerja, dan relasi pihak-pihak di dunia kerja. Ekonomi digital memunculkan jenis pekerjaan baru, meniadakan sebagian pekerjaan, dan mengubah pekerjaan yang sudah ada. Penggunaan platform digital juga memperluas hubungan, dari hanya pemberi kerja dan pekerja secara langsung menjadi hubungan yang dijembatani platform. Kondisi ini memunculkan istilah pekerja platform, yakni pekerja yang menggunakan platform digital untuk menyediakan layanan atau memecahkan masalah. Pekerja platform tidak terbatas pada pengemudi daring, tetapi lebih luas, antara lain, kurir, pengantaran makanan, dan pekerja di bidang lain yang bisa terhubung secara digital serta menggunakan platform digital.
Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO) mengakomodasi keberadaan pekerja platform. Saat ini ILO sedang merumuskan standar global kerja layak bagi pekerja platform, yang diharapkan selesai pada akhir 2025. Salah satu catatan dalam upaya merumuskan standar ini adalah mengikuti perkembangan pesat di dunia kerja akibat peran teknologi. Kendati demikian, perkembangan ekonomi digital yang pesat belum dapat dihitung secara pasti. Publikasi Bank Dunia pada 2023 berjudul ”Working Without Borders” menyebut, setidaknya ada 545 platform digital di dunia yang berkantor pusat di 63 negara dengan konsumen yang tersebar di 186 negara. Adapun pekerja yang terlibat diperkirakan 154 juta-435 juta orang atau 4,4-12,5 persen dari total pekerja di dunia.
Di Indonesia, saat ini para pekerja platform disebut mitra. Status ini membuat hak dan kewajiban sebagai pekerja terbatas, dengan ketiadaan kewajiban bagi pekerja platform di Indonesia untuk menjadi peserta jamsostek. Hal lain, THR yang dibayarkan penyedia platform kepada pekerja masih berupa bantuan hari raya yang bukan berupa uang tunai. Mengutip laporan e-Conomy SEA 2024 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company, Gross merchandise value (GMV) diperkirakan sebesar 200-360 miliar USD pada 2030 akan menarik pekerja platform bergabung, karena itu,hak dan kewajiban mereka mesti kian jelas, seperti halnya pekerja konvensional yang masih bertahan di sektor lain. (Yoga)
Peran Swasta dan UMKM Lebih Maju
OJK Mendorong Indonesia Harus Jadi Pemain Produk Halal Global
Gelombang PHK dan Tutupnya Sejumlah Pabrik
Kemenperin berharap investasi BPI Danantara Dapat Dialokasikan pada Sektor Industri Non Migas dan Manufaktur
Dugaan Pertamax Dicampur Pertalite
Momen Haru Perpisahan Keluarga Pendiri Sritex dengan Pekerja
Tumbuh 19,5 Persen, BCA Syariah Torehkan Laba Rp 183,7 Miliar
Secercah Harapan bagi IHSG di Tengah Tekanan Global
Pasar modal Indonesia sedang menghadapi penurunan, terdapat optimisme yang ditunjukkan melalui aksi rights issue oleh sejumlah emiten. Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,83% pada akhir Februari 2025 dan banyak modal asing yang keluar, emiten-emiten seperti PT MNC Energy Investments dan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. masih berencana untuk melakukan rights issue. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mendukung langkah ini sebagai sarana pendanaan perusahaan. Namun, seperti yang disampaikan oleh Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas, tantangan utama adalah ketidakstabilan pasar dan ketidakpastian makroekonomi yang dapat mempengaruhi partisipasi investor. Felix Darmawan dari Panin Sekuritas juga menyoroti bahwa meski ada tantangan besar, rights issue tetap menjadi opsi menarik bagi emiten dengan fundamental kuat, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Ekky Topan dari Infovesta menambahkan bahwa keberhasilan rights issue sangat bergantung pada peningkatan kepercayaan investor dan kondisi pasar yang lebih positif.
Mengikis Kegelisahan Investor di Lantai Bursa
Kondisi pasar modal Indonesia yang mengalami tekanan cukup besar sejak awal tahun 2025, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpuruk sebesar 6,69%. Pelemahan ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan peresmian bullion bank yang justru tidak memberikan dampak positif di pasar. Saham-saham seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), dan saham bank BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (BBNI), dan PT Bank Mandiri (BMRI) tercatat mengalami penurunan signifikan.
Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi mengenai BPI Danantara, menyatakan bahwa lembaga ini dapat diaudit kapan pun dan oleh siapa pun, namun masalah tata kelola dan akuntabilitas tetap menjadi perhatian publik. Selain itu, MSCI juga memangkas peringkat Indonesia dalam risetnya, menyarankan bahwa investasi di China lebih menarik daripada di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan penurunan return on equity (ROE) di Indonesia dan tantangan dalam pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah, yang mengalokasikan dana sebesar Rp300 triliun untuk BPI Danantara, turut menciptakan ketidakpastian di pasar. Oleh karena itu, pelaku pasar cemas dengan dampak kebijakan ini terhadap perekonomian. Menanggapi hal ini, Prabowo Subianto menekankan bahwa kebijakan tersebut harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan sentimen positif kepada pelaku pasar modal, bukan justru menambah ketidakpastian. Pemerintah diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan pasar modal.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









