;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Standar untuk Pekerja Platform

28 Feb 2025

Tatanan dunia kerja berubah seiring perkembangan teknologi. Perubahan tersebut berdampak pada pekerja, pemberi kerja, dan relasi pihak-pihak di dunia kerja. Ekonomi digital memunculkan jenis pekerjaan baru, meniadakan sebagian pekerjaan, dan mengubah pekerjaan yang sudah ada. Penggunaan platform digital juga memperluas hubungan, dari hanya pemberi kerja dan pekerja secara langsung menjadi hubungan yang dijembatani platform. Kondisi ini memunculkan istilah pekerja platform, yakni pekerja yang menggunakan platform digital untuk menyediakan layanan atau memecahkan masalah. Pekerja platform tidak terbatas pada pengemudi daring, tetapi lebih luas, antara lain, kurir, pengantaran makanan, dan pekerja di bidang lain yang bisa terhubung secara digital serta menggunakan platform digital.

Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO) mengakomodasi keberadaan pekerja platform. Saat ini ILO sedang merumuskan standar global kerja layak bagi pekerja platform, yang diharapkan selesai pada akhir 2025. Salah satu catatan dalam upaya merumuskan standar ini adalah mengikuti perkembangan pesat di dunia kerja akibat peran teknologi. Kendati demikian, perkembangan ekonomi digital yang pesat belum dapat dihitung secara pasti. Publikasi Bank Dunia pada 2023 berjudul ”Working Without Borders” menyebut, setidaknya ada 545 platform digital di dunia yang berkantor pusat di 63 negara dengan  konsumen yang tersebar di 186 negara. Adapun pekerja yang terlibat diperkirakan 154 juta-435 juta orang atau 4,4-12,5 persen dari total pekerja di dunia.

Di Indonesia, saat ini para pekerja platform disebut mitra. Status ini membuat hak dan kewajiban sebagai pekerja terbatas, dengan ketiadaan kewajiban bagi pekerja platform di Indonesia untuk menjadi peserta jamsostek. Hal lain, THR yang dibayarkan penyedia platform kepada pekerja masih berupa bantuan hari raya yang bukan berupa uang tunai. Mengutip laporan e-Conomy SEA 2024 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company, Gross merchandise value (GMV) diperkirakan sebesar 200-360 miliar USD pada 2030 akan menarik pekerja platform bergabung, karena itu,hak dan kewajiban mereka mesti kian jelas, seperti halnya pekerja konvensional yang masih bertahan di sektor lain. (Yoga)


Peran Swasta dan UMKM Lebih Maju

28 Feb 2025
Kehadiran BPI Danantara  akan mendorong pengelolaan BUMN ke depan lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika global. Selain itu, Danantara akan mendorong perusahaan swasta berkembang lebih besar dan memberikan  ruang yang  luas bagi UMKM lebih maju. Chief Investment Officer (CIO) Danantara memastikan Patria Sjarir memastikan pihak swasta akan mendapatkan ruang untuk menggarap proyek-proyek di dalam negeri. Namun, selama sebulan kedepan, Danantara bakal fokus dulu merangkum dari sisi komposisi antara Danantara dan swasta. Kemudian memfinalisasi sejumlah  peraturan menuntaskan inbreng, dan membangun  tim building terbaik untuk selanjutnya dipaparkan kepada publik. "Jadi kami sedang mencoba apa yang masuk akal sehingga  publik bisa menilai. Tapi kebanyakan investasi pertama Danantara adalah investasi adalah investasi yang agak membosankan, but relatively safe," kata Pandu. Hal ini dikemukakan Pandu merespons kekhawatiran publik mengenai Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang malah akan mendisrupsi peluang sektor swasta dan juga UMKM. Sebaliknya, Pandu  berharap bersama-sama sektor swasta dan UMKM, Danantara bisa mendorong perekonomian nasional kedepannya. (Yetede)

OJK Mendorong Indonesia Harus Jadi Pemain Produk Halal Global

28 Feb 2025
OJK mendorong Indonesia agar tidak hanya jadi pasar dari produk halal global, tetapi juga bisa menjadi pemain atau produsen, sehingga memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Dengan jumlah penduduk yang besar, jumlah populasi muslim besar, jangan sampai kita hanya jadi pasar, tetapi jadi pemain untuk berdampak ke perekonomian," ujar Kepala Ekskutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan  Konsumen serta Anggota Dewan  Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pada acara Ekonomi Syariah 2025: Gaya hidup Halal dan Tern Konsumen yang digelar B-Universe di The Ritz Syariah 2025; Gaya Hidup dan Tren konsumen  yang digelar B-Universe di The Ritz-Carlon Pacifik Place meminta. Federika yang akrab dipanggil Kiki menjelaskan, Indonesia saat ini berada diperingkat ketiga dalam Global Islamic Economi Indikator (GEIS). Perkembangan industri halal di Indonesia juga sangat besar, di  mana Indonesia berada diperingkat ketiga untuk fesyen muslim, peringkat kelima untuk industri farmasi, dan kosmetik halal, peringkat keenam untuk industri media dan rekreasi, serta peringkat ketujuh untuk keuangan syariah. (Yetede)

Gelombang PHK dan Tutupnya Sejumlah Pabrik

28 Feb 2025
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, gelombang PHK dan tutupnya sejumlah pabrik elektronok seperti PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music Indonesia, perlu dipelajari lebih mendalam. Dia menerangkan, ada dua isu yang yang mungkin dialami, seperti salah urus diinternal  perusahaan hingga kesulitan bersaing dengan produk-produk lain. Agus mengatakan, sebenarnya pertumbuhan industri, manufaktur tumbuh baik, terlihat dari Indeks Kepercayaan Industri serta Purchasing  Manufacture Indeks  yang selalu ekspansif diatas 50 poin. " Ini yang sedang kami pelajari walaupun perusahaan-perusahaan yang tutup itu menurut pandangan kami sama, jadi realisasis investasi  baru cukup besar, gap nya menunjukkan manufakur tumbuh diatas 4%, tetapi bukan berarti dia mewakili perushaan sepenuhnya. Kasus seperti ini (PHK) harus kita pelajari. (Yetede)

Kemenperin berharap investasi BPI Danantara Dapat Dialokasikan pada Sektor Industri Non Migas dan Manufaktur

28 Feb 2025
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap investasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat dialokasika  pada sektor industri non migas atau manufaktur. Juru Bicara  Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, menerangkan, investasi Danantara sebesar US$ 20 miliar akan dialokasi ke sejumlah proyek industrialisasi. "Kami berharap bahwa Danantara pemerintah akan mengalokasikan investasi untuk industri pengelolaan non migas atau industri manufaktur," kata dia. Febri mengaku, pihaknya telah menyiapkan beberapa industri, diantaranya hilirisasi petrokimia, hilirisasi komoditas lainnya yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa alokasi investasi Danantara dapat dikucurkan pada industri berada diantara industri hulu dan hilir. "Kami berharap investasi dari Danantara bisa dialokasikan di pohon-pohon industri yang bolong-bolong tersebut," ungkap Febri. IKI Februari 2025 tercatat di level 53,15, naik 0,2 poin dibanding Januari yang sebesar 53,10. Dari 23 subsektor industri pengelohan  yang dianalis, terdapat 21 subsektor kontraksi. Subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 97,7% terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas kuartal IV 2024. (Yetede)

Dugaan Pertamax Dicampur Pertalite

28 Feb 2025
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai masyarakat berhak mendapat kompensasi dari kasus dugaan korupsi bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan PT Pertamina (Persero). Sebab, dalam kasus tersebut ada dugaan pencampuran atau pengoplosan dalam BBM jenis Pertamax. Jika dugaan tersebut benar terjadi, Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan mengatakan konsumen Pertamina punya hak menuntut ganti rugi. "Masyarakat berhak untuk mendapatkan pemulihan, mulai dari ganti rugi hingga kompensasi," kata Fadhil di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 28 Februari 2025. Menurut Fadhil, seharusnya tidak ada perbedaan kualitas dalam produk yang masyarakat beli. "Yang mana itu seharusnya dijamin kualitasnya dan dijamin penyediaannya bagi masyarakat," ucap dia.

Fadhil menyoroti kemungkinan dampak serta kerugian yang dialami warga sebagai konsumen utama BBM. Maka dari itu, dia menyatakan warga memiliki hak untuk mengambil langkah hukum jika pengoplosan memang benar terjadi. "Untuk mendapatkan pemulihan dan menjamin kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa depan," ujar Fadhil. Saat ini, LBH Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya dugaan Pertamax oplosan ini. Hingga 28 Februari 2025, sudah ada setidaknya 426 laporan yang LBH Jakarta terima. Dugaan Pertamax oplosan mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan sembilan tersangka kasus impor minyak. Ada sejumlah petinggi Pertamina yang menjadi tersangka. Mereka adalah Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga. Selain itu, ada juga Direktur Utama Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Sani Dinar Saifuddin, dan Direktur PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. (Yetede)


Momen Haru Perpisahan Keluarga Pendiri Sritex dengan Pekerja

28 Feb 2025
Sukoharjo- Suasana haru menyelimuti momen perpisahan keluarga Lukminto dengan ribuan karyawan dan pekerja PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk yang berlangsung di kawasan pabrik yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat sore, 28 Februari 2025. Tampak dua putra mendiang pendiri Sritex Group Lukminto, yaitu Iwan Setiawan Lukminto yang merupakan Komisaris Utama Sritex dan Iwan Kurniawan Lukminto alias Wawan, selaku Direktur Utama Sritex, berbaur dengan para karyawan mereka yang kini terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Acara perpisahan berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB di tengah hujan yang mengguyur kawasan itu, diawali dengan pidato yang disampaikan oleh Iwan. Ia mengajak agar peristiwa hari ini dapat menjadi momentum yang menjadikan semua pribadi lebih baik. 

"Peristiwa ini kita jadikan momentum juga untuk kembalinya kita yang lebih baik lagi. Lebih kuat lagi. Mungkin dulu ada yang salah. Mungkin dulu ada yang maling kancing baju dan jarum. Dan dosa itu kita kumpulkan terlalu banyak. Saat ini, kita harus melihat diri lagi ada apa," ucap Iwan di hadapan ribuan pekerjanya. Selanjutnya dalam pidato Wawan, pihaknya meminta maaf jika di era kepemimpinannya di Sritex belum bisa membawa banyak perubahan. Terpopuler: Sritex Resmi Dinyatakan Pailit, Sri Mulyani Pamer Naik Hercules hingga Profil Kontroversial di Kabinet Prabowo "58 tahum kita sudah ada di sini. Maaf jika di era saya belum banyak merasakan perubahan.  Tetapi, setiap masalah harus kita hadapi," katanya. 

Ia menyebut setiap orang yang membuat masalah harus dihadapi. Ia pun siap menghadapi siapa pun yang membuat masalah itu.  "Entah itu di pengadilan, entah itu terhadap kurator, siapapun saya hadapi," ungkap Wawan.  Wawan berharap ke depan para mantan karyawannya itu akan terus berkarya. "Pakailah semua ajaran baik dari Sritex untuk menjadi orang yang lebih baik lagi," tutup dia. Dalam momentum perpisahan itu, semua yang hadir kemudian bersama-sama menyanyikan lagu “Kenangan Terindah” yang dipopulerkan oleh grup band Samson.  Suasana semakin terasa haru ketika mereka saling bersalaman, berpelukan sambil mengucapkan salam perpisahan. Tak hanya karyawan wanita, terlihat sejumlah karyawan pria ikut menangis haru. (Yetede)

Tumbuh 19,5 Persen, BCA Syariah Torehkan Laba Rp 183,7 Miliar

28 Feb 2025
 Anak usaha PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), PT Bank BCA Syariah, melaporkan peningkatan laba sepanjang 2024 sebesar 19,5 persen. Laba sesudah pajak BCA Syariah tercatat sebesar Rp 183,7 miliar pada 2024 dibandingkan laba pada 2023 yang sebesar Rp 153,8 miliar. Direktur BCA Syariah Pranata menjelaskan, laba sebelum pajak perusahaan tercatat sebesar Rp 229,6 miliar atau meningkat jika dibandingkan laba sebelum pajak pada 2023 sebesar Rp 191,4 miliar. “Alhamdulillah untuk laba BCA Syariah sendiri, sampai dengan akhir tahun 2024 itu tercatat di angka Rp 229,6 miliar, atau meningkat 20 persen, sementara setelah pajak, meningkat 19,5 persen,” kata Pranata dalam acara Pemaparan Kinerja BCA Syariah 2024, di Kantor Pusat BCA Syariah, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, 28 Februari 2025.

Pranata merinci per Desember 2024, aset BCA Syariah meningkat 15 persen secara tahunan. Aset perusahaan mencapai Rp 16,6 triliun didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK sebesar 20,3 persen di semua produk baik tabungan, giro, maupun deposito. DPK BCA Syariah pada 2024 mencapai Rp 13,2 triliun, dibandingkan angka pada 2023 yang sebesar Rp 10,9 triliun “Ini diiringi oleh pertumbuhan CASA (current account saving account) yang cukup baik, yaitu CASA secara keseluruhan meningkat 19,4 persen,” kata dia. Rinciannya, giro tercatat meningkat 21 persen menjadi Rp 2,51 triliun, dan tabungan tercatat meningkat 17,9 persen menjadi Rp 2,47 triliun. Adapun komposisi CASA BCA Syariah di 2024 sebesar 37,8 persen terhadap DPK.

Adapun rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO BCA Syariah berada di posisi 79 persen. “Kami juga terus lakukan efisiensi aktivitas operasional sehingga angkanya masih tetap terjaga di bawah 80 persen untuk BOPO,” ujar Pranata. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan ditunjukkan dari financing to deposit ratio atau FDR sebesar 81,3 persen. Kemudian dari sisi intermediasi, BCA Syariah mencatat penyaluran pembiayaan di semua segmentasi pembiayaan, baik komersial, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun konsumer, tumbuh sebesar 18,9 persen secara tahunan. Total pembiayaan tersebut tercatat mencapai Rp 10,7 triliun. Secara komposisi, pembiayaan BCA Syariah ditopang oleh pembiayaan komersial yang mencapai Rp 7,4 triliun, atau meningkat sebesar 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. (Yetede)

Secercah Harapan bagi IHSG di Tengah Tekanan Global

28 Feb 2025

Pasar modal Indonesia sedang menghadapi penurunan, terdapat optimisme yang ditunjukkan melalui aksi rights issue oleh sejumlah emiten. Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,83% pada akhir Februari 2025 dan banyak modal asing yang keluar, emiten-emiten seperti PT MNC Energy Investments dan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. masih berencana untuk melakukan rights issue. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mendukung langkah ini sebagai sarana pendanaan perusahaan. Namun, seperti yang disampaikan oleh Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas, tantangan utama adalah ketidakstabilan pasar dan ketidakpastian makroekonomi yang dapat mempengaruhi partisipasi investor. Felix Darmawan dari Panin Sekuritas juga menyoroti bahwa meski ada tantangan besar, rights issue tetap menjadi opsi menarik bagi emiten dengan fundamental kuat, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Ekky Topan dari Infovesta menambahkan bahwa keberhasilan rights issue sangat bergantung pada peningkatan kepercayaan investor dan kondisi pasar yang lebih positif.

Mengikis Kegelisahan Investor di Lantai Bursa

28 Feb 2025

Kondisi pasar modal Indonesia yang mengalami tekanan cukup besar sejak awal tahun 2025, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpuruk sebesar 6,69%. Pelemahan ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan peresmian bullion bank yang justru tidak memberikan dampak positif di pasar. Saham-saham seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), dan saham bank BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (BBNI), dan PT Bank Mandiri (BMRI) tercatat mengalami penurunan signifikan.

Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi mengenai BPI Danantara, menyatakan bahwa lembaga ini dapat diaudit kapan pun dan oleh siapa pun, namun masalah tata kelola dan akuntabilitas tetap menjadi perhatian publik. Selain itu, MSCI juga memangkas peringkat Indonesia dalam risetnya, menyarankan bahwa investasi di China lebih menarik daripada di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan penurunan return on equity (ROE) di Indonesia dan tantangan dalam pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah, yang mengalokasikan dana sebesar Rp300 triliun untuk BPI Danantara, turut menciptakan ketidakpastian di pasar. Oleh karena itu, pelaku pasar cemas dengan dampak kebijakan ini terhadap perekonomian. Menanggapi hal ini, Prabowo Subianto menekankan bahwa kebijakan tersebut harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan sentimen positif kepada pelaku pasar modal, bukan justru menambah ketidakpastian. Pemerintah diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan pasar modal.