Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Upaya Komplementer dalam Penempatan DHE

26 Feb 2025

Keputusan pemerintah yang menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2025 yang mewajibkan eksportir untuk menempatkan 100% devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam sistem keuangan domestik, memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa, mendalami pasar keuangan domestik, serta memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek. Selain itu, kewajiban penempatan DHE di dalam negeri juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan, dengan mengurangi ketergantungan pada pinjaman valuta asing dari luar negeri.

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah keberagaman instrumen yang disediakan, seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI, yang memerlukan kecukupan cadangan SBN atau sukuk global sebagai jaminan. Persaingan antar instrumen dan denominasi yang berbeda-beda akan menambah kompleksitas implementasi kebijakan ini. Selain itu, eksportir yang selama ini menyimpan DHE di luar negeri melakukannya karena keuntungan finansial dan kemudahan dalam memperluas jaringan usaha internasional.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan OJK perlu mempertimbangkan kebijakan komplementer, seperti menyediakan dana talangan untuk importir luar negeri dan mendorong perbankan domestik untuk mengambil alih peran lembaga keuangan luar negeri dalam memfasilitasi ekspansi jaringan bisnis global. Kebijakan repatriasi devisa ini perlu memperhitungkan keseimbangan antara stabilitas nilai tukar, pendalaman pasar keuangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif, untuk memastikan keberhasilan jangka panjang tanpa mengorbankan salah satu aspek tersebut.

Dalam hal ini, tokoh kunci yang berperan dalam pengambilan keputusan ini adalah Presiden Joko Widodo sebagai pengambil keputusan utama di pemerintahan, serta pihak terkait lainnya seperti Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan bertanggung jawab dalam implementasi dan pengawasan kebijakan tersebut.

Ekonomi

Prospek Suram: Investor Asing Mulai Angkat Kaki

26 Feb 2025

Pasar saham Indonesia mengalami tekanan hebat, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok -2,41% ke 6.587,09 pada 25 Februari 2025, mendekati level terendah tahun ini. Penurunan ini terjadi akibat aksi jual asing setelah Indeks MSCI Indonesia diturunkan bobotnya dari 2% menjadi 1,5% pada November 2024.

Selain itu, Morgan Stanley juga menurunkan peringkat MSCI Indonesia dari equal weight menjadi underweight karena prospek pertumbuhan ekonomi yang melemah serta penurunan return on equity (RoE) di sektor siklikal. Sebaliknya, MSCI China justru dinaikkan peringkatnya karena RoE yang lebih menarik. Hal ini mendorong investor asing untuk mengalihkan dananya, tercermin dari outflow asing sebesar Rp 13,1 triliun sejak awal 2025 dan kapitalisasi pasar Indonesia yang menguap lebih dari Rp 1.000 triliun dalam dua bulan.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, berharap ada perbaikan dalam review MSCI selanjutnya dan telah melakukan diskusi dengan MSCI serta emiten mengenai metodologi penilaian, termasuk faktor ESG.

Sementara itu, Kartika Sutandi, Founder & Chief Marketing Officer Jarvis Asset Management, menilai regulator perlu merumuskan kebijakan untuk menciptakan pasar saham yang lebih kondusif. Salah satu cara yang disarankan adalah mendorong dana pensiun (BPJS Ketenagakerjaan) untuk menginvestasikan 20% dananya di pasar saham, yang dapat membantu mengangkat indeks. Selain itu, kebijakan seperti full call auction (FCA) dan unusual market activity (UMA) juga perlu dikaji ulang agar pasar lebih stabil.

Oktavianus Audi, VP Marketing Strategy & Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, memperkirakan IHSG masih berada di rentang 6.500-6.600 sebagai area penopang utama. Namun, jika level ini tidak bertahan, IHSG berpotensi turun lebih dalam hingga 6.385.

Ekonomi

Dampak Lahirnya Danantara: Ekonomi Dihimpit Beban Berat

26 Feb 2025

Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025 untuk mengelola aset BUMN senilai US$ 900 miliar (Rp 14.715 triliun). Danantara diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi di sektor hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, petrokimia, produksi pangan, akuakultur, dan energi terbarukan.

Namun, sejumlah ekonom menilai ada risiko besar di balik pembentukan Danantara. Deni Friawan, Peneliti Senior CSIS, menyoroti potensi hilangnya penerimaan negara dari dividen BUMN dalam jangka pendek, yang dapat menekan APBN. Selain itu, risiko utang dan kegagalan investasi juga bisa menjadi beban negara jika pengelolaannya tidak optimal. Deni membandingkan dengan kasus kegagalan 1MDB Malaysia, Russian National Wealth Fund, dan Libyan Investment Authority (LIA) sebagai contoh yang perlu diwaspadai.

Deni juga menyebut bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas dan pertumbuhan ekonomi stagnan di 5%, Danantara hanya bisa fokus pada investasi domestik. Jika terlalu berorientasi pada laba dan menginvestasikan kembali dividen BUMN, ada risiko berkurangnya subsidi bagi masyarakat. Meski skeptis dengan efektivitasnya, Deni menilai masih ada ruang perbaikan karena Danantara masih baru.

Sementara itu, Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, menilai bahwa dalam jangka panjang Danantara berpotensi membawa manfaat, tetapi dengan aset yang besar, tantangan utamanya adalah menjaga likuiditas. Ia menyoroti terbatasnya pilihan investasi karena pasar modal Indonesia sedang lesu, dengan investor lebih memilih Surat Berharga Negara (SBN) yang menawarkan bunga lebih dari 7% dengan risiko rendah.

Wijayanto juga mencatat bahwa saham Indonesia dalam FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) hanya mewakili kurang dari 0,2%, jauh lebih kecil dibanding negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kondisi ini diperburuk dengan keluarnya beberapa emiten besar dari indeks akibat dugaan manipulasi harga saham, yang semakin mengecilkan porsi investasi global di Indonesia.

Ekonomi

Digitalisasi Jadi Senjata Ampuh dalam Persaingan Ekonomi

26 Feb 2025

Meskipun saham PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) belakangan mengalami tekanan, prospeknya tetap menarik berkat ekspansi layanan broadband dan penguatan infrastruktur digital. Indy Naila, Investment Analyst Edvisor Profina Visindo, menilai bahwa TLKM bisa memanfaatkan pertumbuhan transformasi digital untuk meningkatkan profitabilitas.

Hingga September 2024, laba bersih TLKM turun 9,35% year-on-year (yoy) menjadi Rp 17,67 triliun dari Rp 19,94 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, TLKM masih memiliki keunggulan di sektor fixed broadband (FBB), dengan Telkomsel menguasai 70%-75% pangsa pasar dan beroperasi di 450-500 kota, menurut Daniel Widjaja, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Strategi TLKM meliputi peluncuran EzNet untuk memperluas jangkauan broadband yang lebih terjangkau, sementara Telkomsel tetap fokus pada pelanggan premium untuk mempertahankan pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU). Selain itu, Telkomsel juga mengevaluasi lelang spektrum 1,4 GHz dan mengembangkan solusi fixed wireless access (FWA) untuk mendukung ekspansi jangka panjang.

Etta Rusidana Putra, Analis Maybank Sekuritas, memperkirakan pertumbuhan laba bersih TLKM bisa mencapai 5% yoy, dengan marjin laba bersih sekitar 15%-16% pada 2025. Ia memproyeksikan pendapatan TLKM di 2025 mencapai Rp 157,96 triliun dengan laba bersih Rp 24,94 triliun, meningkat dari proyeksi 2024 sebesar Rp 153 triliun dan laba bersih Rp 23,62 triliun.

Kebijakan dividen TLKM dan program Danantara juga disebut sebagai katalis positif, meskipun implementasinya masih perlu dipantau, menurut Indy. Indy merekomendasikan buy on weakness dengan target harga Rp 3.300, sedangkan Etta dan Daniel merekomendasikan buy, masing-masing dengan target harga Rp 4.500 dan Rp 3.600.

Ekonomi

Persaingan Bunga Deposito: Berburu Tawaran Terbaik

26 Feb 2025

Bunga deposito bank digital di Indonesia masih bertahan di level tinggi karena ketatnya kondisi likuiditas perbankan, meskipun Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75% di awal tahun. Bank digital perlu menawarkan bunga tinggi untuk menarik dana pihak ketiga (DPK) agar tetap kompetitif dengan bank besar.

Indra Utoyo, Direktur Utama Allo Bank (BBHI), menyatakan bahwa banknya masih mempertahankan suku bunga deposito hingga 7,5% per tahun karena kondisi likuiditas yang masih ketat serta pertumbuhan kredit digital yang tinggi. Sementara itu, Bank Jago (ARTO) menawarkan bunga 5%-6%, naik dari sebelumnya 4,25%-5,25%. Tjit Siat Fun, Direktur Kepatuhan & Sekretaris Perusahaan Bank Jago, menegaskan bahwa faktor suku bunga bukan satu-satunya pertimbangan nasabah dalam memilih produk perbankan.

Rustarti Suri Pertiwi, Direktur Keuangan Bank Raya (AGRO), mengungkapkan bahwa banknya juga terus mengevaluasi suku bunga berdasarkan kondisi likuiditas dan industri. Saat ini, Bank Raya menawarkan bunga deposito hingga 6% melalui produk Saku Jaga. Dengan loan to deposit ratio (LDR) sebesar 86,4% dan liquidity coverage ratio 224,6% per Desember 2024, likuiditas bank ini masih terjaga dengan baik.

Sasmaya Tuhuleley, Direktur Utama SeaBank Indonesia, mengatakan bahwa pihaknya belum berencana menyesuaikan bunga deposito, yang saat ini maksimal 6%, dan akan terus memantau perkembangan ekonomi sebelum mengambil keputusan.

Selain itu, beberapa bank digital lainnya juga menawarkan bunga deposito tinggi, seperti Bank Amar (5%-9%), Krom Bank (hingga 8,75%), Bank Neo Commerce (5%-8%), dan Superbank (6%-7,5%).

Bank digital masih mempertahankan bunga deposito tinggi demi menjaga likuiditas dan daya saing, meskipun industri perbankan tengah menghadapi tantangan ekonomi dan kebijakan moneter yang lebih longgar.

Ekonomi

Pastikan Hanya Sementara Waktu Saja

26 Feb 2025

Pemerintah diminta segera untuk membuktikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola (governance) yang baik terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Di antara yang harus dilakukan pemerintah adalah menyudahi posisi rangkap jabatan yang masih dijalani oleh sejumlah pengurus badan anyar tersebut. Untuk itu, rangkap jabatan itu arus dipastikan hanya bersifat sementara. Karena adanya rangkap jabatan, peluncuran Danatara yang semestinya menjadi momentum besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dinilai justru bisa memicu banyak pertanyaan, terutama terkait kredibiltas lembaga ini di mata investor. Tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang independensi lembaga tersebut, rangkap jabatan juga bisa dibaca sebagai tanda lemahnya komitman terhadap prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, ekspektasi pasar dan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga sebesar Danantara, mestinya diolah dengan sangat profesional oleh orang-orang yang bekerja dengan waktu penuh (full time). "Sehingga kalau ada rangkap jabatan itu, kira-kira akan bisa kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, seperti apa," ujar Associate Director BUMN Research Group Lembaga Manajemen FEB-UI, Toto Pranoto. (Yetede)

Ekonomi

Moment Tepat Peluncuran Bank Emas

26 Feb 2025

Ditengah tingginya animo masyarakat berinvestasi logam mulia emas, pemerintah resmi meluncurkan bank emas atau bullion bank hari ini. Hadirnya Bullion bank dinilai tepat waktu, mengingat harga emas global terus mengkilap didorong ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya permintaan aset lindungi nilai. Pada Selasa (25/2/2025), harga logam mulia emas tembus Rp 1,7 juta per gram, naik 13% dibandingkan dengan akhir tahun 2024 atau secara year to date (ytd). Saat ini, terdapat dua lembaga jasa keuangan (LJK) yang akan menjalankan kegiatan usaha bulion bank, yakni PT penggadaian yang merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Kemudian, PT Bank Syariah Indonesia (BS(), kedua LJK ini telah mendapatkan lisensi dari OJK. LJK bank emas juga akan berada di bawah pengawasan OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, segala persiapam peluncuran bank emas telah dimatangkan. "Mudah-mudahan nggak akan ada masalah sama sekali, kalau saya lihat persiapan sudah sangat baik dan apa yang dicita-citakan betul-betul tercapai pengelolaan aset emas kita secara lebih baik lagi," kata Dian. Ke depan, prospek bisnis bullion bank diperkirakan semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, usaha bullion dapat memaksimalkan added value dari sumber daya emas yang dimiliki masyarakat. Pengembangan usaha bullion akan memberikan keuntungan bagi pihak ketiga, yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, serta LJK. (Yetede)

Ekonomi

OJK Perhatikan Kinerja BUMN

26 Feb 2025

OJK menyambut baik inisiatif pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Langkah tersebut dinilai untuk mendukung pengelolaan BUMN yang lebih komprehensif guna meningkatkan investasi dalam negeri daan memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga memastikan ketiga bank BUMN yang dikonsolidasikan oleh BPI Danantara memiliki kinerja yang baik dan berkontribusi positif terhadap perekonomian. Pihaknya pun meminta bank untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat. Ini tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), laba bersih dan kredit posisi Desember 2024 yang seluruhnya membukukan kenaikan positif dengan kualitas yang terjaga baik, permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai, sehingga sustainability kinerja ke depan juga dapat diperkirakan terjaga dengan baik. Pada 2025, bank BUMN akan fokus mempertahankan fundamental yang sehat dan menciptakan kinerja yang berkelanjutan. "Dengan strategi yang terarah, inovasi digital, serta pengelolaan risiko yang prudent, bank BUMN optimis dapat menjaga pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika kondisi perekonomian global sebagai pilar utama sektor perekonomian nasional," papar Dian. (Yetede)

Ekonomi

Pertamina Menjamin Agar Distribusi Energi Berjalan Dengan Baik

26 Feb 2025

PT Pertamina (Persero) memastikan layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal. Perusahaan energi plat merah menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya terkait kasus dugaan korupsi di sejumlah subholding Pertamina. Kejaksaan Agung menetapkan tujuan tersangka kasus dugaan korups dalam tata kelola minyak mentah. Ketujuh tersangka tersebut antara lain Direktur Utama Pertamina Patra Niaga RS, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping UF, Direktur Feedstock and Product Optimization PT KIlang Pertamina Internasional SDS, serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International AP. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina berkomitmen menyediakan layanan energi untuk menopang kebutuhan harian masyarakat. "Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa," kata Fadjar. Fadjar menuturkan Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance serta peraturan berlaku. (Yetede)

Ekonomi

Beban Anggaran Baru Desain Ulang Gedung di IKN

26 Feb 2025

SETELAH merestui penambahan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 8,1 triliun, Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif di IKN didesain ulang. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin desain gedung-gedung pemerintahan tersebut lebih modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Prabowo mengungkapkan keinginan tersebut pada awal Februari 2025. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Prabowo berharap desain gedung-gedung di kawasan legislatif dan yudikatif punya keunikan, memenuhi standar universal, dan berkelas dunia.

Untuk merealisasinya, Agus Harimurti menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita IKN pada Jumat, 21 Februari 2025. "Harapannya hadir sebuah gedung, baik secara eksterior maupun interior, yang melambangkan Indonesia, negara besar, negara yang penuh sejarah dan budaya yang kuat," ujarnya. Saat ini Agus Harimurti dan jajarannya tengah mempertimbangkan sumber bahan pembangunan, ketahanan, dan biaya pemeliharaan gedung. Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak menampik fakta bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan material, termasuk memahami konsekuensi penggunaan jenis material tertentu. Namun dia tetap menekankan pentingnya permintaan Prabowo agar kawasan kantor pemerintahan di IKN tidak hanya indah, tapi juga menggambarkan sejarah dan budaya Indonesia.

Agus Harimurti mengklaim perubahan desain gedung lembaga legislatif dan yudikatif di IKN tidak hanya berorientasi pada estetika, tapi juga mencerminkan nilai filosofis bangsa. Setelah dituangkan dalam desain, mereka akan menyampaikan beberapa alternatif kepada Prabowo. "Tentu nanti beliau yang mengambil keputusan," ucapnya. Sebelumnya, Prabowo juga menugasi Kementerian Pekerjaan Umum melakukan studi banding ke Mesir, Turki, serta India guna mempelajari desain gedung lembaga legislatif dan yudikatif di negara-negara tersebut. Namun, karena keterbatasan anggaran, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memutuskan tidak melaksanakan studi banding dan hanya mencari referensi secara daring. Wakil Menteri Pekerjaan Umum sekaligus Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN Diana Kusumastuti mengungkapkan, sejumlah perubahan yang diminta Prabowo antara lain revisi desain interior gedung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan penyesuaian bentuk atap. Prabowo juga meminta area lobi dilengkapi dengan galeri atau museum. (Yetede)