;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Warga Rentan Terjebak Sindikat ”Scammer Online” akibat Fenomena ”Lapar Kerja”

03 Mar 2025

Maraknya warga yang terjebak dalam sindikat scammer online atau penipu berkedok cinta di luar negeri turut dipicu fenomena ”lapar kerja” di daerah asal. Pencari kerja mesti waspada dan memastikan lowongan kerja yang ditawarkan valid. Kasus terbaru, empat warga Medan, Sumut, terjebak sindikat perdagangan orang di Laos. Keempatnya dapat dipulangkan, Jumat (28/2) setelah hampir setahun dipaksa bekerja untuk sindikat love scam tanpa digaji, disiksa dan, ditahan paspornya (Kompas.id, 28/2/2025). Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap warga negara Indonesia (WNI) masih terjadi. Kondisi ini tidak lepas dari situasi ketenagakerjaan yang tak kunjung membaik di dalam negeri pascapandemi Covid-19.

”Migrant Care mencatat, ini adalah fenomena ’lapar kerja’. Kebutuhan akan pekerjaan itu mendesak karena mereka di-PHK (pemutusan hubungan kerja) dan secara ekonomi merosot,” kata Wahyu, Minggu (2/3). Kondisi tersebut, membuat warga nekat ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan apa pun dengan risiko yang besar. ”Ini ada kaitannya dengan fenomena #KaburAjaDulu yang merupakan bentuk frustrasi sebenarnya dari situasi ketenagakerjaan di dalam negeri,” ujarnya. Salah satu praktikTPPO yang jamak terjadi akhir-akhir ini adalah merekrut korban untuk kejahatan berbasis digital. Migrant Care menyebutnya dengan istilah forced criminality.Migrant Care mencatat, dalam periode 2022-2023, ada 261 pengaduan WNI menjadi korban TPPO yang dipekerjakan sebagai online scammer dan operator judi online di luar negeri. Sebagian besar dipekerjakan di Kamboja, Malaysia,Myanmar, Laos, dan Filipina. (Yoga)


Upaya Perbankan Syariah Malaysia Menadi Raksasa Global

03 Mar 2025

Perbankan syariah di Malaysia tumbuh menjadi bank raksasa skala global. Uniknya,tidak hanya penduduk Muslim, warga dengan beragam latar belakang ikut membangun ekosistem syariah di negeri itu. Indonesia bisa belajar mengembangkan perbankan syariah meski banyak tantangan. Atribut Imlek, seperti lampion berwarna merah dan gambar shio Ular Kayu, menyapa siapa saja yang datang ke Dataran Maybank, Malaysia, Kamis (20/2/2025). Di lobi kantor Maybank Islamic, salah satu bank syariah terbesar di dunia itu, tertulis ucapan selamat Tahun Baru China. Dekorasinya seakan mengirim pesan, bank itu untuk siapa saja, apa pun latar belakangnya. ”Iya, ini bank syariah, bank Islam. Tetapi, yang paling penting nilai yang kami bawa untuk semua,” ungkap Dato’ Muzaffar Hisham, Group CEO Maybank Islamic.

Muzaffar menuturkan, nasabah Maybank Islamic tidak hanya umat Islam. ”Lebih dari 50 % nasabah kami punya beragam latar belakang ras, boleh dibilang Chinese. Ini data lima sampai enam tahun terakhir,” ujarnya. Beragamnya nasabah tak lepas dari nilai yang dipegang Maybank Islamic, yakni humanizing financial services. antara lain, berisi pentingnya melayani dengan adil, jujur, hingga menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut dia, nasabah cocok dengan konsep perbankan syariah yang melarang riba atau bunga majemuk lantaran dianggap memberatkan. Alih-alih melipatgandakan bunga, syariah menawarkan prinsip bagi hasil. Sejumlah produk diklaim sesuai kebutuhan pelanggan. Program KPR, misalnya, tidak memerlukan uang muka dengan biaya 20 % dari harga jual.

Nasabah dapat menyewa dalam waktu tertentu sebelum memiliki rumah. Produk ini membantu generasi muda punya rumah. Konsep sewa ini dikenal dengan ijarah. Begitu pula dengan pembelian kendaraan yang memakai prinsip murabahah. Dengan konsep ini, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan konsumen dengan margin keuntungan sesuai kesepakatan. Produk lainnya adalah takaful (asuransi), manajemen kekayaan yang berbasis syariah, hingga sukuk atau produk investasi syariah dari pemerintah. Maybank Islamic sebagai anggota Maybank Group juga memperluas pasar dan tersebar di 18 negara. Mulai dari negara di Asia Tenggara, China, hingga Inggris. Hal ini turut mengantarkan Maybank Islamic menduduki peringkat kelima Perbankan Syariah di dunia. (Yoga)


Strategi Ketat Cegah Kebocoran Zero ODOL

03 Mar 2025

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segera menerapkan kebijakan Zero Over Dimension and Overload (ODOL), yang sudah tertunda sejak 2017. Kebijakan ini dianggap penting untuk menyelesaikan masalah sistemik yang telah menimbulkan dampak besar terhadap infrastruktur dan keselamatan publik. Kerusakan jalan nasional yang diakibatkan oleh truk ODOL telah mencapai ratusan triliun rupiah, dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk ODOL terus meningkat, dengan lebih dari 30% dari 150.000 kecelakaan pada 2023 melibatkan truk ODOL.

Pemerintah kini mulai mengimplementasikan kebijakan ini dengan membentuk tim nasional, meningkatkan pengawasan melalui jembatan timbang digital, serta memperketat sanksi untuk pelanggar. Sementara itu, pengusaha didorong untuk meremajakan armadanya dengan insentif, namun tidak lagi diberikan kelonggaran yang dapat menunda penerapan aturan ini lebih lama. Diharapkan kebijakan Zero ODOL dapat mengurangi kerusakan infrastruktur dan angka kecelakaan, serta menghemat anggaran perbaikan jalan yang sangat besar.


Sulsel Jadi Pusat QRIS Inklusif untuk Indonesia Timur

03 Mar 2025

Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menjadi pionir dalam transformasi digital di Indonesia Timur, dengan fokus pada penggunaan sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Melalui peningkatan infrastruktur digital, literasi teknologi, dan dukungan lembaga keuangan, QRIS telah menjadi pilar utama dalam digitalisasi ekonomi, mempermudah transaksi bagi masyarakat dan sektor usaha. Pada 2024, volume transaksi QRIS di Sulsel meningkat signifikan, dengan 78 juta transaksi dan nominal mencapai Rp10,3 triliun. Pencapaian ini didorong oleh meningkatnya minat konsumen dan kesadaran akan pentingnya pembayaran digital yang aman.

Namun, tantangan seperti penetrasi internet yang belum merata dan rendahnya literasi keuangan digital masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, kolaborasi antara Bank Indonesia (BI) Sulsel, pemerintah, dan industri telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan penggunaan QRIS, terutama di daerah yang lebih terpencil. BI Sulsel juga berencana untuk meningkatkan pengguna QRIS, dengan sasaran 99 juta transaksi pada 2025, serta memperluas cakupan pengguna melalui sektor pariwisata, UMKM, dan komunitas masyarakat.

Melalui adopsi QRIS, Sulsel diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 4,8%—5,6% pada 2025. Dengan mengatasi tantangan infrastruktur dan literasi digital, Sulsel dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi digital di Indonesia Timur, berkontribusi pada pemerataan digitalisasi di wilayah tersebut.


Pembeli China Tolak Harga Batubara Acuan Baru

03 Mar 2025
Pemerintah Indonesia resmi menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk ekspor mulai 1 Maret 2025 guna mengontrol harga jual batubara agar tidak lagi ditentukan oleh negara lain. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa eksportir yang tidak mematuhi HBA akan dicabut izinnya. HBA ini juga akan digunakan sebagai dasar perhitungan tarif royalti dan harga jual batubara di pasar internasional.

Kebijakan ini mendapat reaksi dari pembeli luar negeri, termasuk perusahaan batubara China yang berupaya membatalkan atau merundingkan ulang kontrak jangka panjang. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), menilai aturan ini memerlukan masa transisi enam bulan, karena sosialisasinya terlalu singkat.

Sementara itu, Gita Mahyarani, Plt Direktur Eksekutif APBI, mengonfirmasi bahwa sistem e-PNBP akan menolak transaksi ekspor batubara jika harganya di bawah HPB, yang berakibat pada tertundanya izin ekspor dari Kementerian ESDM. Namun, dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap industri batubara Indonesia masih perlu dicermati lebih lanjut.

Rencana BI Borong SBN Masih Diragukan Pasar

03 Mar 2025
Rencana pendanaan program 3 juta rumah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) oleh pemerintah dan pembeliannya oleh Bank Indonesia (BI) menimbulkan perdebatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mengungkap jumlah pasti SBN yang akan diterbitkan, sementara Gubernur BI Perry Warjiyo telah menyatakan kesediaan BI untuk membelinya di pasar sekunder.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menilai langkah ini mengancam independensi BI, yang seharusnya hanya membeli SBN untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, bukan untuk mendanai program pemerintah. Bhima khawatir kebijakan ini akan menekan neraca keuangan BI, sebagaimana yang terjadi saat burden sharing pandemi Covid-19.

Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, menyarankan pemerintah mencari pendanaan melalui mekanisme pasar, karena BI seharusnya menjadi the last resort dalam kebijakan moneter.

Sementara itu, Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, mempertanyakan urgensi program 3 juta rumah di tengah daya beli masyarakat yang melemah. Ia juga mengkhawatirkan potensi bubble property, seperti yang terjadi dalam krisis finansial global AS akibat subprime mortgage.

Dengan kondisi fiskal yang sudah ketat, penerbitan SBN untuk perumahan justru bisa memperburuk situasi ekonomi. Padahal, UU PPSK hanya mengizinkan BI membeli SBN di pasar primer untuk situasi yang benar-benar membahayakan perekonomian nasional.

Bersaing di Tengah Persaingan Ketat, Siapa Bertahan?

03 Mar 2025
Sektor operator telekomunikasi di Indonesia masih akan menghadapi persaingan harga ketat hingga pertengahan 2027, terutama di tengah proses konsolidasi pemain besar seperti Indosat Ooredoo Hutchison (ISAT) dan XLSmart (EXCL-Smartfren).

Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, mencatat bahwa meskipun konsumsi data meningkat selama Ramadan dan Lebaran, persaingan tarif tetap menjadi tantangan bagi operator seperti Indosat (ISAT), XL Axiata (EXCL), dan Telkom Indonesia (TLKM), yang berdampak pada penurunan laba bersih mereka.

Aurelia Barus, Analis Indo Premier Sekuritas, menilai bahwa meskipun penggabungan operator akan meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas layanan, persaingan harga masih akan berlanjut. Selain itu, pasar seluler Indonesia masih didominasi pelanggan prabayar, yang cenderung kurang loyal. Namun, pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) diperkirakan tetap tumbuh dengan CAGR 3% pada 2024-2027, meski lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Niko Margaronis, Analis BRI Danareksa Sekuritas, menyoroti bahwa lelang spektrum 1,4 GHz pada 2025 akan menjadi faktor yang memengaruhi industri telekomunikasi. Operator seluler besar (MNO) memiliki peluang lebih besar dibandingkan penyedia layanan broadband wireless access (BWA) dalam memanfaatkan spektrum baru untuk fixed mobile convergence (FMC).

Aurelia memberikan peringkat netral untuk sektor ini, dengan ISAT sebagai pilihan utama, sedangkan Niko memberi peringkat overweight, karena masih ada peluang pertumbuhan dari strategi integrasi layanan tetap dan seluler.

Lonjakan Transaksi Valas: Jual dan Beli Sama-Sama Naik

03 Mar 2025
Pelemahan rupiah hingga Rp 16.580 per dollar AS pada 2 Maret 2025 mendorong lonjakan transaksi valuta asing (valas) di perbankan Indonesia, terutama dalam perdagangan dollar AS. Bank Danamon, Bank Jatim, dan BCA melaporkan peningkatan transaksi jual dan beli mata uang asing, dengan kenaikan tertinggi pada transaksi jual karena nasabah ingin ambil untung dari pelemahan rupiah.

Menurut Ivan Jaya, Consumer Funding & Wealth Business Head Bank Danamon, transaksi jual dollar AS meningkat 15% sejak BI menurunkan suku bunga acuan, sementara pembelian dollar AS juga meningkat untuk kebutuhan bisnis dan pembayaran.

Edi Masrianto, Direktur Keuangan, Treasury & Global Service Bank Jatim, mencatat lonjakan transaksi valas hingga 48,43% secara tahunan, dengan transaksi jual naik 160% karena banyak nasabah, termasuk pekerja migran, memanfaatkan pelemahan rupiah untuk memperoleh keuntungan.

Dari sudut pandang ekonomi, Fikri C. Permana, Senior Economist KB Valbury Sekuritas, menilai lonjakan transaksi valas juga didorong oleh implementasi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam, yang membuat eksportir lebih banyak menukarkan rupiah ke dollar AS. Sementara itu, investor ritel cenderung melakukan profit-taking, yang meningkatkan transaksi jual.

Meningkatnya aktivitas valas ini mencerminkan dampak langsung pelemahan rupiah, perubahan kebijakan suku bunga, dan strategi investor dalam menghadapi volatilitas pasar.

Sekitar 12.000 Buruh Di-PHK imbas Tutupnya Sritex

01 Mar 2025

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Group diputuskan tidak dapat beroperasi melalui asas keberlangsungan usaha atau going concern dalam penyelesaian proses kepailitan. Akibatnya, sekitar 12.000 karyawan terdampak PHK. Keputusan tersebut dibacakan dalam rapat kreditor yang digelar di PN Semarang, Jateng, Jumat (28/2). Hakim pengawas yang memimpin rapat, Haruno Patriadi, menyatakan, opsi going concern tidak memungkinkan untuk dilakukan. ”Kami, hakim pengawas, dengan menilai hasil dari yang disampaikan baik oleh tim kurator maupun debitor, dengan ini menyatakan going concern tidak mungkin dijalankan. Kami tidak membuka ruang Tanya jawab karena ini sudah kita dengar bersama. Untuk itu, (opsi) going concern sudah kami nyatakan ditutup,” kata Haruno.

Hakim pengawas juga menetapkan Sritex Group dalam insolvensi. Artinya, Sritex dianggap tidak bisa membayar utang-utangnya. Pihak-pihak yang memiliki hak-hak tertentu terkait utang itu diminta berkoordinasi dengan kepaniteraan pengadilan niaga pada PN Semarang. Nurma Candra Yani Sadikin, salah satu anggota tim kurator, mengatakan, pihaknya merekomendasikan pemberesan dalam proses penyelesaian kepailitan Sritex Group yang terdiri dari PT Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Terkait hal itu, sejumlah faktor menjadi pertimbangan. ”Modal kerja yang sudah tidak ada dan pemasukan terbatas. Sementara itu, biaya lain seperti tagihan listrik per  bulan serta beban karyawan yang terlalu tinggi tidak dapat ditutup dengan jalannya usaha debitor sehingga berpotensi akan merugikan harta pailit jika going concern dilakukan,” tutur Nurma. (Yoga)


Melemahnya IHSG dan Rupiah

01 Mar 2025

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pengujung Februari 2025 turun hingga menyentuh level 6.270,6 pada Jumat (28/2) terendah sejak September 2021. IHSG anjlok lebih dari 8 % dibanding awal pekan ini yang masih berada di angka 6.801. Seiring dengan itu, nilai tukar rupiah juga tertekan. Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman di kantor BEI, Jakarta, Jumat, menyatakan, bursa tidak diam terhadap fenomena penurunan mendalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bursa akan membahas dengan pelaku pasar langkah kebijakan yang perlu diambil untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Disampaikan Iman, sejak awal 2025, investor asing telah melakukan penjualan bersih hingga Rp 19 triliun sehingga IHSG turun 12 %. ”Sangat banyak penyebab dari perubahan indeks dan itu bukan hanya satu pihak. Indeks selalu terdampak tiga hal, bagaimana (kondisi) global, domestik, dan bagaimana korporasinya sendiri,” kata Iman. Ia menuturkan,tekanan global masih jadifaktor utama yang memengaruhi keluarnya investor asing dari pasar  domestik. Salah satunya, dilatari ketidakpastian kebijakan Presiden AS, Donald Trump periode kedua yang dikenal dengan Trump 2.0, yang mewujud dalam bentuk perang tarif antara AS dan mitra dagangnya.

Selain itu, langkah bank sentral AS, The Federal Reserve (TheFed), dalam menurunkan suku bunga acuan juga menjadi pertimbangan investor untuk masuk ke pasar saham AS. The Fed diperkirakan hanya akan menurunkan suku bunga satu kali pada tahun ini. Iman menilai, ada pula faktor domestik yang berpengaruh pada kepercayaan investor asing, antara lain, dilihat dari penilaian lembaga indeks pasar global Morgan Stanley Capital International MSCI) terhadap pasar domestik, yang berubah dari equalweight (EW) menjadi underweight (UW). Per Maret, MSCI akan mengubah bobot saham Indonesia dari 2,2 % menjadi 1,5 %. (Yoga)