Ekonomi
( 40430 )Kemenperin Bersepakat dengan Apple Inc
Apple Inc dan Kemenperin telah menyetujui sejumlah kesepakatan, termasuk pembangunan pabrik serta pusat penelitian dan pengembangan oleh perusahaan asal AS itu di Indonesia. Dengan demikian, Apple Inc bisa memasarkan telepon seluler iPhone 16 di Indonesia. ”Kemenperin telah menyetujui investasi inovasi dari Apple untuk periode 2025-2028 dan telah menandatangani juga MoU dengan Apple untuk komitmen investasi pada periode 2023-2029,” ujar Mentperin Agus Gumiwang Kartasasmita melalui pesan yang disampaikan jubir, Febri Hendri Antoni Arief, Rabu (26/2). Dengan kesepakatan itu, merujuk kantor berita Reuters, Gumiwang mengatakan bahwa Apple akan segera memperoleh sertifikat konten lokal yang diperlukan untuk mengantongi izin penjualan ponsel di dalam negeri.
Apple, dalam keterangan resmi, Rabu malam, menyebut, pihaknya senang dapat memperluas investasi di Indonesia. Apple tidak sabar untuk membawa seluruh produk inovatif Apple, termasuk rangkaian iPhone 16, serta iPhone 16e yang terbaru, kepada konsumen Apple di Indonesia. Kesepakatan Apple Inc dan Kemenperin tersebut mengakhiri pertikaian antara kedua pihak yang dimulai sejak Oktober 2024. Apple awalnya bermaksud memasarkan produk iPhone 16 di Indonesia. Namun, Kemenperin melarang karena Apple Inc belum merealisasikan sisa komitmen investasi di Indonesia pada 2020-2023 senilai Rp 240 miliar dari total Rp 1,71 triliun. (Yoga)
Tak Kunjung Teratasinya Krisis Bahan Baku Industri Pengolahan Kelapa
Sudah lima bulan krisis bahan baku industri pengolahan kelapa belum teratasi. Krisis itu bakal semakin parah mengingat kebutuhan kelapa setiap Ramadhan-Lebaran selalu meningkat. Saat ini, sejumlah pelaku industri yang sudah mengurangi kapasitas produksi sejak akhir 2024 telah menghentikan produksi sementara waktu. Ribuan karyawan telah dirumahkan sementara. Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja, Rabu (26/2) mengatakan, HIPKI sudah beberapa kali menyerukan kelangkaan bahan baku ke pemerintah. Namun, hingga kini, belum ada solusi konkret atas persoalan tersebut.
Dampaknya, mulai ada sejumlah perusahaan yang menghentikan produksi sementara waktu, bahkan menutup pabriknya. Dari pendataan sementara HIPKI, sejak awal Januari 2025 hingga 25 Februari 2025, enam perusahaan berhenti berproduksi sementara waktu. Selain itu, ada dua perusahaan yang telah menutup total pabriknya. Perusahaan-perusahaan yang lain masih berupaya bertahan meskipun mengurangi kapasitas produksi atau menghentikan sementara sebagian pabriknya. Di Riau, dua perusahaan pengolahan kelapa besar sudah menghentikan operasi sejumlah pabriknya. Jumlah karyawan yang dirumahkan kedua perusahaan itu sekitar 3.000 orang. ”Jika sampai akhir Maret 2025 tidak ada kebijakan dari pemerintah terkait persoalan itu,
jumlah pabrik yang dihentikan operasinya oleh kedua perusahaan itu akan bertambah. Jumlah karyawan yang bakal dirumahkan juga bertambah sekitar 5.000 orang,” ujar Rudy. HIPKI mencatat, krisis bahan baku industri pengolahan kelapa terjadi sejak Oktober 2024, yang dipicu penurunan produksi kelapa sepanjang 2024 yang diperkirakan mencapai 31 % dibanding pada 2023. Merujuk data Statistik Ditjen Perkebunan Kementan, produksi kelapa butiran atau utuh pada 2023 sebanyak 2,84 juta ton atau setara 14,18 miliar kelapa butiran. Pada 2024, produksinya turun menjadi 2,82 juta ton atau 14,11 miliar kelapa butiran. Kondisi itu diperparah dengan semakin masifnya ekspor kelapa butiran, baik secara legal maupun ilegal. Kelapa utuh tersebut terutama diekspor ke China, Thailand, Vietnam, dan Malaysia (Kompas, 18/12/2024). (Yoga)
Danantara Dapat Terbitkan Surat Utang, sehingga Perlu Tarik Dana Asing untuk menambah Modal
Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara dapat mengeluarkan surat utang untuk pendanaan proyek pemerintah. Alih-alih menyerap likuiditas domestik, Danantara diharap dapat mendatangkan likuiditas dari luar negeri. Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menjelaskan, Danantara sebagai superholding akan mengonsolidasikan entitas kekayaan negara yang berasal dari seluruh aset BUMN. Di sisi lain, modal Danantara didapat dari hasil efisiensi anggaran serta dividen BUMN. Sebagai gambaran, Danantara akan mengelola aset kekayaan negara senilai 900 miliar USD atau Rp 14.648 triliun. Hasil efisiensi anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 300 triliun dan dividen BUMN sebesar Rp 85,5 triliun akan menjadi modal awal bagi Danantara.
Kemudian, aset-aset yang telah terkonsolidasitersebut akan dilipatgandakan nilainya (leverage) untuk diinvestasikan ke proyek-proyek strategis pemerintah. Dalam hal ini, Danantara dapat menempatkan investasinya sendiri atau bekerja sama dengan investor asing. Selain itu, Danantara juga dapat menerbitkan surat utang untuk pembiayaan proyek strategis pemerintah, mengingat kapasitas asetnya yang sangat besar sehingga surat utang yang dikeluarkan jauh lebih murah, terjamin, serta efisien. ”Namanya leverage kan, utang. Jaminannya aset-aset BUMN itu. Dari situ diharapkan Danantara menjadi second engine pembangunan di luar APBN. Danantara ada karena APBN kita tidak punya dana lagi untuk mendorong program pembangunan,” katanya dalam diskusi publik secara hibrida di Jakarta, Selasa (25/2). (Yoga)
BPI Danantara Memiliki Peluang Besar Untuk Berinvestasi di Pasar Saham
Usaha Untuk Menuju Kemandirian Pertumbuhan Ekonomi
Bank Perketat Kredit Channeling ke Fintech Lending
Komitmen Apple Dipenuhi, iPhone 16 Meluncur
Satu lagi Instansi Berdiri, Bullion Bank
Perang Dagang AS-Cina Bawa Berkah
Kawasan Industri Kendal Catat Telah Menyerap 17.635 Tenaga Kerja Sepanjang 2024 Selama 8 Tahun
Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar yang meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen. Ihwal negara asal perusahaan, Juliani menjelaskan 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Lebih lanjut, Juliani juga melaporkan fase pertama pembangunan KIK seluas 1.000 hektare hampir rampung. Sekitar 90 persen kawasan sudah terisi atau fully occupied. “Dari sisanya 10 persen ini kami akan konsentrasikan kepada fasilitas pendukung yang terdiri dari pemukiman, komersial, dan juga retail,” ujar dia. Kemudian, lanjut dia, kegiatan industri ini juga akan dilanjutkan ke fase kedua, dengan target pembangunan seluas 1.200 hektare. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









