Pemerintahan Prabowo telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga yang akan mengelola aset BUMN sebesar Rp 14.700 triliun itu diharapkan menjadi ”second engine” alias mesin pembangunan kedua di luar APBN. Kondisi APBN belakangan ini memang tidak baik-baik saja. Negara nyaris tidak punya ruang fiscal untuk membiayai pembangunan dan program-program pemerintah baru yang bisa dikatakan ambisius. Penerimaan pajak tahun 2024 tidak mampu mencapai target alias shortfall. Situasi pada awal 2025 pun tidak begitu menjanjikan. Meski belum diumumkan secara resmi, penerimaan pajak sepanjang Januari disebut-disebut anjlok hingga puluhan triliun rupiah. Pada saat yang sama, ruang pemerintah untuk menarik utang baru semakin sempit.

Target defisit yang dipasang pada APBN 2025 sudah terhitung lebih lebar dari biasanya, yakni 2,53 % dari PDB, nyaris menyentuh aturan batas aman 3 %. Beban utang semakin berat. Alokasi pembayaran bunga utang di APBN telah memakan porsi anggaran terbesar dalam belanja pemerintah pusat, melampaui jenis belanja lain. Tahun ini, pemerintah mesti mengalokasikan Rp 552,8 triliun hanya untuk membayar bunga utang. Di tengah kondisi itu, lahirlah Danantara sebagai sumber pendanaan alternative pembangunan. Diharapkan, Danantara bisa meringankan beban APBN dalam membiayai pembangunan serta mengurangi ketergantungan negara pada investasi asing atau utang baru.

Di tengah kondisi ekonomi yang tidak ideal, Danantara yang semestinya meringankan beban APBN justru berpotensi menambah beban baru bagi APBN. Modal awal dari APBN Sebagai lembaga baru yang akan mengelola aset BUMN dan membiayai berbagai proyek investasi, Danantara butuh modal besar, yakni Rp 1.000 triliun. UU No 1 Tahun 2025 tentang BUMN telah mengatur, modal Danantara berasal dari dua sumber. Pertama, penyertaan modal negara (PMN) yang dapat berasal dari dana tunai, barang milik negara, serta saham milik negara yang ada pada BUMN. Kedua, dari sumber lain yang tidak didefinisikan. Persoalannya, Danantara diluncurkan ketika kondisi APBN buruk, yakni saat penerimaan seret, utang menumpuk, dan defisit fiskal melebar. (Yoga)

Saat ekonomi sedang karut-marut, tradisi dan kebiasaan menjelang Ramadhan yang telah tumbuh puluhan bahkan ratusan tahun tetap eksis di tengah gejolak ekonomi. Menjelang puasa hari pertama yang diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025, riuh pasar-pasar tradisional di Jakarta mulai terdengar. Sahut-sahutan harga pedagang yang sedang menjajakan barangnya memenuhi pasar. Ratnawati (39), warga Semanan, Kalideres, Jakbar, tetap antusias berkumpul bersama teman-temannya untuk melaksanakan ”kenduri”. Tradisi makan bersama sebelum memasuki bulan puasa ini biasa dijumpai di komunitas Jawa. Tidak hanya saat menyambut bulan puasa, kenduri juga kadang digelar menjelang akhir bulan Ramadhan.

Kali ini, Ratna hanya mengajak sembilan temannya saat SD untuk makan bersama di salah satu taman di daerah Jabar. ”Kami beli makanan yang terjangkau. Untuk beberapa bahan harganya naik, seperti telur dan bawang putih. Minyak goreng masih normal. Makan bersama tetap dilakuin walau harga-harga makanan lagi naik,” ucapnya di Jakarta, Jumat (28/2). Rizal Rahman (29) pegawai instansi pemerintah menyebutkan, seminggu sebelum puasa, ia dan rekan-rekan kantornya biasa menggelar makan bersama di kantor. Perantau asal Bandung, Jabar, ini menyebut, biasanya setiap pegawai membawa makanan masing-masing. Bila sempat, ia juga selalu kembali ke Bandung untuk munggahan bersama keluarga. Tradisi ini sayang jika harus dilewatkan karena menjadi kesempatan baginya untuk berkumpul bersama teman-teman kantor secara lengkap.

Muhammad Latief (31), pegawai swasta di biro jasa di daerah Harmoni, Jakpus, jelang hari pertama puasa, biasanya menyempatkan diri munggahan ke daerah asalnya, Cianjur, Jabar. Selain untuk munggahan, ia dan keluarga biasanya juga melakukan tradisi papajar. Dalam masyarakat Sunda, khususnya di daerah Cianjur, papajar adalah kegiatan berwisata bersama sebelum bulan Ramadhan. Saat papajar, masyarakat Cianjur membawa nasi liwet untuk dimakan bersama. Kisah Ratna, Latief, dan Rizal memang tidak menjadi contoh lesunya aktivitas rutin masyarakat yang terdampak ekonomi akibat kenaikan harga pangan dan menurunnya daya beli. Namun, data makroekonomi menunjukkan, daya beli masyarakat Indonesia memang sedang bermasalah, namun tradisi dan kebiasaan saat Ramadhan tetap jalan. (Yoga)

Neraca produksi pertambangan mineral dan batubara Indonesia perlu perhatian di tengah tren menurunnya harga sejumlah komoditas, seperti nikel dan batubara. Keseimbangan supply and demand perlu dikelola dengan baik sehingga harga nikel tetap menarik di masa mendatang. Catatan Trading Economics terjadi tren penurunan harga nikel dunia. Pada Januari 2023, harga nikel 28.000 USD per ton, tetapi lalu perlahan turun hingga 16.000 USD per ton pada akhir 2023. Harga nikel sebenarnya kembali naik dan mencapai 21.000 USD per ton pada Mei 2024, tetapi kembali turun. Per 24 Februari 2025, harga nikel sekitar 15.000 USD per ton.Penurunan kinerja tahun 2024 dialami PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Sepanjang tahun 2024, perusahaan yang memproduksi nikel dalam matte tersebut mencatatkan laba 57,8 juta USD, turun 78 % dibanding tahun 2023. Hal itu tidak terlepas dari penurunan pendapatan perseroan sebesar 22,9 %, menjadi 950,4 juta USD pada 2024. Kondisi tersebut juga terkait dengan merosotnya harga realisasi rata-rata nickel matte dari 17.329 USD per ton tahun 2023 menjadi 13.086 USD per ton pada 2024. Adapun volume produksi Vale Indonesia meningkat dari 70.728 metrik ton menjadi 71.311 metrik ton pada 2024. Begitu juga pengiriman yang meningkat dari 71.108 metrik ton tahun 2023 menjadi 72.625 metrik ton pada 2024. Pengamat pasar modal, Hans Kwee, menuturkan, kinerjaVale Indonesia memang turun, dengan penurunan pendapatan lebih dari 22 %.

”(Ini) Lebih karena harga nikel dunia turun. Penurunan laba 78 % karena penurunan nilai wajar aset derivatif,” ujar Hans Kwee, Jumat (28/2). Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis, dan Hilirisasi Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Mohamad Toha berpandangan, nikel masih terus dibutuhkan. Logam, termasuk nikel, menjadi salah satu produk pertambangan yang dibutuhkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara di dunia. “Dengan catatan. Supply-demand juga harus dikelola dengan baik. Saat ini, kebutuhan nikel dunia sebenarnya naik, tetapi harga turun karena terjadi kelebihan produksi. Sepanjang kita bisa menjaga agar produksi nikel tidak berlebih,tetap menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, maka harga nikel tetap menarik ke depan,” ujar Toha. (Yoga)

Kemitraan antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), swasta, serta UMKM berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Swasta berperan sebagai katalis inovasi dan investasi, sementara UMKM yang dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong ekonomi lokal. Swasta mutlak dirangkul karena berkontribusi dominan terhadap kebutuhan investasi nasional ditengah keterbatasan kemampuan APBN. Dari total kebutuhan investasi lima tahun ke depan (2025-2029) untuk menggapai pertumbuhan 8%, 86,7%-nya diharapkan datang dari swasta, sisanya baru dari APBN dan BUMN.

Sedangkan UMKM memiliki peran strategis terhadap perekonomian mengingat sektor ini menjadi penyerap 96,9% tenagakerja dan berkontribusi 60,5% produk domestik bruto (PDB). Sehingga, selain strategis, kemitraan antara ketiganya dinilai tepat karena selaras dengan misi BPI Danantara sebagai agen pembangunan sekaligus agent of economic growth, selain pengelola investasi negara. “Dengan Danantara sebagai agen pembangunan dan penggerak pertumbuhan ekonomi, kolaborasi ini bisa menjadi ekosistem yang saling memperkuat,” ujar Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira, Jumat (28/02/2025).  (Yetede)