Awal tahun ini, kuartet bank papan atas di Indonesia mengantongi laba bersih secara bank only sebesar Rp 12,37 triliun. Nilai tersebut melorot 15,27% dibanding laba bersih Januari 2024 yang mencapai Rp 14,6 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengantongi laba bersih secara bank only senilai Rp 2,01 trilun per Januari 2025. Dibanding periode tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,82 triliun, laba bank yang fokus pada wong cilik ini turun 58,3% secara tahunan (year on year/yoy). Penurunan laba bersih BRI juga disebabkan karena perseroan mengalokasikan pencadangan yang tinggi di awal tahun, di mana kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) naik 188,72% dari Januari 2024 sebesar Rp 1,95 triliun menjadi Rp 5,63 triliun per Januari 2025.

"Di Januari ini memang laba kurang bagus, tapi ini hanya karena front-loading CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai). Sedangkan PPOP (pre provision operating profit/laba operasional sebelum pencadangan) masih tumbuh 6% dan akan terus naik," beber Dirut BRI Sunarso, Jumat (28/2/2025). Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi jawara perolehan laba bersih secara bank only per Januari 2025. BCA berhasil mengantongi Rp 4,73 triliun, tumbuh 5,82% (yoy), didukung dengan NII yang juga naik 6,69% (yoy) menjadi Rp 6,7 triliun diawal tahun.

Sama halnya dengan BRI, BBCA juga meningkatkan alokasi pencadangannya di awal tahun, Rp 568,28 miliar, melesat 204,27% dibandingkan Rp 186,77 miliar pada Januari 2024. “Tahun ini agak berat danharus ada receive yang memadai,"ujar Presdir BCA, Jahja Setiaatmadja. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menjadi bank dengan pertumbuhan laba tertinggi. Perseroan mencetak laba bersih Rp 1,63 triliun, tumbuh 10,13% (yoy). Kenaikan tersebut dibarengi pertumbuhan kredit 10,28% (yoy) menjadi Rp 749,82 triliun, sertaNII yang naik 1,6% (yoy) menjadi Rp 3.17 triliun. (Yetede)

PT Bank BCA Syariah meraih pertumbuhan positif pada semua indikator kinerja finansial di 2024. Profitabilitas perusahaan tercermin pada perolehan laba yang meningkat 19,5% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 183,7 miliar yang ditopang oleh peningkatan pembiayaan yang berkualitas. Presdir BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum menyampaikan, pertumbuhan yang solid ini didorong kemampuan perusahaan untuk mengakselerasi teknologi dan adaptasi layanan yang didukung pengelolaan SDM dan manajemen risiko yang baik. Sementara fungsi intermediasi ditunjukkan dari financing deposit ratio (FDR) pada 81,3% yang mencerminkan aktivitas penghimpunan dan penyaluran pembiayaan yang berimbang.

Per Desember 2024, aset BCA Syariah tumbuh 15% (yoy) mencapai Rp 16,6 triliun didukung pertumbuhan DPK di semua produk baik tabungan, giro, maupun deposito. Hal ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat untuk menabung di BCA Syariah. Pertumbuhan DPK sebesar 20,3% (yoy) mencapai Rp 13,2 triliun, ditopang dari tabungan yang naik 17,9% (yoy) dan giro 21% (yoy) menjadikan perolehan dana murah (current account saving account/CASA) tumbuh sebesar 19,4% (yoy). BCASyariah mampu menjaga komposisi CASA pada 2024 sebesar 37,8% terhadap total DPK. BCASyariah jugameluncurkan newmobile banking BSyapada Agustus 2024 sebagai salah satu inisiatifstrategis dalam menghimpun CASA. (Yetede)

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance mencatatkan laba (parent only termasuk Unit Usaha Syariah) Rp 46,02 miliar pada periode Januari 2025. Raihan laba ini melesat empat kali lipat atau 363% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy) yang tercatat Rp 9,95 miliar. Peningkatan laba, yang belum memasukan laba anak usaha ini, ditopang oleh pendapatan top line yang juga melesat signifikan. Pendapatan premi diterima meningkat sebesar 83,49% (yoy) menjadi Rp 578,39 miliar pada Januari 2025. Adapun hasil underwriting melesat 367,93% (yoy) atau senilai Rp 62,29 miliar. Pendapatan TUGU masih bertambah dari hasil investasi yang naik 15,17% (yoy) menjadi Rp 26,69 miliar.

Meski pendapatan meningkat tinggi, TUGU bisa mengendalikan beban operasional, yang relatif flat karena hanya naik 1,13% menjadi Rp 41,27 miliar. Analis NH Korindo Sekuritas, Leonardo Lijuwardi menilai kinerja TUGU pada awal tahun cukup baik dan memberikan rasa optimis kepada para investor. “Dengan captive market yang kuat serta ekspansi bisnis kepada non captive market, pendapatan TUGU cukup bagus awal tahun ini," ungkap dia, Jumat (28/2/2025). Kemampuan TUGU dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan didorong oleh permodalan yang kuat serta kondisi perusahaan yang sehat. Hal ini penting karena bisnis asuransi adalah kepercayaan, semakin sehat perusahaan itu, akan semakin percaya para customernya. (Yetede)

Presiden AS, Donald Trump mengeluarkan skema izin tinggal berupa kartu visa emas (gold visa) bagi mereka yang ingin bermukim di AS. Syaratnya, mereka harus menempatkan dana minimal 5 juta USD (Rp 80 miliar). ”Pemberian visa itu akan membawa seseorang lebih mudah untuk mendapat kewarganegaraan AS. Ini pasar yang potensial dan akan laku keras,” kata Trump, Rabu (26/2) waktu setempat atau Kamis waktu Indonesia. Menurut Trump, kebijakan itu akan mampu mengurangi beban utang AS. Trump mengatakan, tidak ada pembatasan dan larangan dari negara mana asal pemohon visa. Pembatasan dan pengawasan dilakukan terhadap individu, bukan negara asal. Ia bahkan membuka peluang bagi warga negara China dan Iran. Trump menganggap pemerintah kedua negara itu sebagai seteru.

Program visa emas ini menggantikan kebijakan visa investor yang mewajibkan warga asing menempatkan dana 1 juta USD (Rp 16 miliar) dan mempekerjakan 10 warga negara AS untuk mendapat izin tinggal bagi investor di sana. Visa investasi atau EB-5 itu sudah berlangsung selama 35 tahun dan dinilai tidak berjalan efektif. Dalam pertemuan pertama dengan kabinetnya, Rabu, Trump mengandaikan bisa mendapat 5 triliun USD dari visa emas. Jumlah itu dapat mengurangi beban utang AS. Mendag AS, Howard Lutnick kepada media mengatakan, program visa emas akan membuat perubahan radikal dalam kebijakan imigrasi AS. Negara lain sudah lebih dulu menerapkanlangkah itu, yakni visa bagi orang-orang superkaya menempatkan dana, lalu mendapatkan izin tinggal di suatu negara. (Yoga)

Pemerintah berencana menambah kuota jumlah rumah subsidi berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan menjadi total 420.000 unit pada 2025. Pengembang optimistis target itu tercapai dengan catatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperbaiki cara berkomunikasi. Kuota awal jumlah rumah dalam fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) adalah 220.000 unit. Pemerintah menambah 200.000 unit sehingga menjadi 420.000 unit pada 2025. Biaya yang akan digelontorkan Rp 6 triliun agar proyek pembangunan dapat berjalan. ”Dengan angka backlog 9 juta unit (rumah) dan postur (APBN) terbatas, negara hanya mampu (membantu) pada angka 200.000 unit,” ujar anggota Satgas Perumahan, Bonny Minang, dalam diskusi bersama Forum Wartawan Perumahan Rakyat di Jakarta, Kamis (27/2).

FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pengelolaan FLPP dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. FLPP diberikan sebagai konsep dana bergulir yang dananya bersumber dari APBN. Meski pembangunan rumah berskema FLPP ditargetkan hingga 420.000 unit, Bonny memperkirakan pengembang hanya dapat memenuhi 300.000 unit sampai akhir 2025. Waktu yang tersisa dinilai tidak cukup untuk mencapai target. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan institusi baru. Para pengembang perlu bersabar dan tidak buru-buru menilai bahwa kementerian tersebut bergerak lamban karena menteri dan wakilnya butuh waktu untuk beradaptasi. (Yoga)

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Bob Azam mengatakan, sektor industri padat karya di Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Bila ada sejumlah perusahaan padat karya yang melakukan PHK atau putus kontrak, itu bukan kesengajaan untuk menghindari kewajiban pemberian THR keagamaan. ”Kami tidak mengikuti kasus putus kontrak sampai PHK per perusahaan padat karya. Hanya, putus kontrak biasanya terjadi musiman atau karena order lama habis dan tidak diteruskan. Rasanya kondisi ini masih kelanjutan dari fenomena kondisi padat karya yang memburuk (sejak pandemi Covid-19),” ujar Bob, Kamis (27/2).

Bob menambahkan, dengan kondisi industri padat karya yang belum pulih itu, fenomena PHK atau putus kontrak menjelang Idul Fitri bukanlah sebuah kesengajaan untuk menghindari kewajiban pembayaran THR. Menurut dia, tidak mudah bagi sebuah perusahaan memutuskan kontrak dan mencari pekerja baru. Apalagi, untuk merekrut karyawan yang memiliki keterampilan untuk mengerjakan permintaan ekspor. ”Diiuar permasalahan yang sedang dihadapi sektor padat karya, PHK dan putus kontrak akan selalu terjadi setiap tahun di sektor industri apa pun,” katanya. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonom Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, memiliki pandangan senada. Menurut dia, ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Permintaan ekspor yang melemah turut memukul sektor industri padat karya. (Yoga)

Perubahan iklim yang diperparah cuaca ekstrem tidak hanya mengakibatkan bencana hidrometeorologi, tetapi juga turunnya produktivitas pertanian. Kondisi itu memantik kesadaran berbagai pihak di Sulsel untuk merancang peta jalan pembangunan yang berbasis ekonomi hijau. Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulsel digelar di Makassar, Sulsel, Kamis (27/2). Penyusunan peta jalan tersebut melibatkan ICRAF (The International Center for Research in Agroforestry) Indonesia dengan dukungan Pemerintah Kanada, serta Pemprov Sulsel. Dubes Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste Jess Dutton mengatakan, dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, Sulsel tidak bisa lagi melanjutkan kegiatan seperti biasa atau business as usual.

Penanganan perubahan iklim yang baik hanya bisa terjadi jika Pemprov Sulsel memiliki rencana pembangunan yang mampu memastikan ekonomi tumbuh dan lingkungan terjaga. ”Sulsel juga perlu menguatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, terutama masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak. Inilah mengapa kami bermitra dengan Pemprov Sulsel dan ICRAF melalui Land4Lives, yang membantu petani dan masyarakat mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim, menanam lebih banyak pangan, dan meningkatkan pendapatan,” kata Dutton. Masyarakat, terutama yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam, menghadapi kerentanan khusus terhadap perubahan iklim. Karena itu, Sulsel perlu melakukan pembangunan berbasis ekonomi hijau untuk mencegah degradasi lahan. (Yoga)

Tatanan dunia kerja berubah seiring perkembangan teknologi. Perubahan tersebut berdampak pada pekerja, pemberi kerja, dan relasi pihak-pihak di dunia kerja. Ekonomi digital memunculkan jenis pekerjaan baru, meniadakan sebagian pekerjaan, dan mengubah pekerjaan yang sudah ada. Penggunaan platform digital juga memperluas hubungan, dari hanya pemberi kerja dan pekerja secara langsung menjadi hubungan yang dijembatani platform. Kondisi ini memunculkan istilah pekerja platform, yakni pekerja yang menggunakan platform digital untuk menyediakan layanan atau memecahkan masalah. Pekerja platform tidak terbatas pada pengemudi daring, tetapi lebih luas, antara lain, kurir, pengantaran makanan, dan pekerja di bidang lain yang bisa terhubung secara digital serta menggunakan platform digital.

Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO) mengakomodasi keberadaan pekerja platform. Saat ini ILO sedang merumuskan standar global kerja layak bagi pekerja platform, yang diharapkan selesai pada akhir 2025. Salah satu catatan dalam upaya merumuskan standar ini adalah mengikuti perkembangan pesat di dunia kerja akibat peran teknologi. Kendati demikian, perkembangan ekonomi digital yang pesat belum dapat dihitung secara pasti. Publikasi Bank Dunia pada 2023 berjudul ”Working Without Borders” menyebut, setidaknya ada 545 platform digital di dunia yang berkantor pusat di 63 negara dengan  konsumen yang tersebar di 186 negara. Adapun pekerja yang terlibat diperkirakan 154 juta-435 juta orang atau 4,4-12,5 persen dari total pekerja di dunia.

Di Indonesia, saat ini para pekerja platform disebut mitra. Status ini membuat hak dan kewajiban sebagai pekerja terbatas, dengan ketiadaan kewajiban bagi pekerja platform di Indonesia untuk menjadi peserta jamsostek. Hal lain, THR yang dibayarkan penyedia platform kepada pekerja masih berupa bantuan hari raya yang bukan berupa uang tunai. Mengutip laporan e-Conomy SEA 2024 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company, Gross merchandise value (GMV) diperkirakan sebesar 200-360 miliar USD pada 2030 akan menarik pekerja platform bergabung, karena itu,hak dan kewajiban mereka mesti kian jelas, seperti halnya pekerja konvensional yang masih bertahan di sektor lain. (Yoga)

Kehadiran BPI Danantara  akan mendorong pengelolaan BUMN ke depan lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika global. Selain itu, Danantara akan mendorong perusahaan swasta berkembang lebih besar dan memberikan  ruang yang  luas bagi UMKM lebih maju. Chief Investment Officer (CIO) Danantara memastikan Patria Sjarir memastikan pihak swasta akan mendapatkan ruang untuk menggarap proyek-proyek di dalam negeri. Namun, selama sebulan kedepan, Danantara bakal fokus dulu merangkum dari sisi komposisi antara Danantara dan swasta. Kemudian memfinalisasi sejumlah  peraturan menuntaskan inbreng, dan membangun  tim building terbaik untuk selanjutnya dipaparkan kepada publik. "Jadi kami sedang mencoba apa yang masuk akal sehingga  publik bisa menilai. Tapi kebanyakan investasi pertama Danantara adalah investasi adalah investasi yang agak membosankan, but relatively safe," kata Pandu. Hal ini dikemukakan Pandu merespons kekhawatiran publik mengenai Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang malah akan mendisrupsi peluang sektor swasta dan juga UMKM. Sebaliknya, Pandu  berharap bersama-sama sektor swasta dan UMKM, Danantara bisa mendorong perekonomian nasional kedepannya. (Yetede)

OJK mendorong Indonesia agar tidak hanya jadi pasar dari produk halal global, tetapi juga bisa menjadi pemain atau produsen, sehingga memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Dengan jumlah penduduk yang besar, jumlah populasi muslim besar, jangan sampai kita hanya jadi pasar, tetapi jadi pemain untuk berdampak ke perekonomian," ujar Kepala Ekskutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan  Konsumen serta Anggota Dewan  Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pada acara Ekonomi Syariah 2025: Gaya hidup Halal dan Tern Konsumen yang digelar B-Universe di The Ritz Syariah 2025; Gaya Hidup dan Tren konsumen  yang digelar B-Universe di The Ritz-Carlon Pacifik Place meminta. Federika yang akrab dipanggil Kiki menjelaskan, Indonesia saat ini berada diperingkat ketiga dalam Global Islamic Economi Indikator (GEIS). Perkembangan industri halal di Indonesia juga sangat besar, di  mana Indonesia berada diperingkat ketiga untuk fesyen muslim, peringkat kelima untuk industri farmasi, dan kosmetik halal, peringkat keenam untuk industri media dan rekreasi, serta peringkat ketujuh untuk keuangan syariah. (Yetede)