Pembangunan tiga juta rumah memang menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang diyakini akan mengurangi angka kemiskinan. Guna menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mengatasi kekurangan perumahan, berbagai upaya untuk menyukseskan program tersebut pun ditempuh, termasuk dengan menggandeng otoritas moneter independen, Bank Indonesia. Pada medio Februari 2025, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) gencar mengadakan rapat yang membahas program pembangunan tiga juta rumah dengan sejumlah pihak, yang membahas mengenai bagaimana dukungan BI terhadap program pembangunan tiga juta rumah petahun.

Hasilnya, BI akan memberikan tambahan likuiditas kepada bank penyalur kredit sektor perumahan sebesar Rp 80 triliun melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) secara bertahap. Juga dukungan BI berupa sokongan anggaran dari fiskal dan moneter, serta pembentukan tim teknis pembiayaan tiga juta rumah dan dukungan dari BI dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, serta penerbitan SBN Perumahan. Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, pembelian SBN di pasar sekunder oleh BI bukan hanya untuk mekanisme penukaran utang jatuh tempo (debt switching) atas SBN saat pandemi Covid-19 atau burden sharing, melainkan juga sebagai bentuk dukungan BI terhadap program-program Astacita pemerintah. Hasil dari pembelian SBN itu dapat digunakan sebagai pendanaan program tiga juta rumah, hilirisasi, ketahanan pangan, dan program prioritas lainnya. (Yoga)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan, PHK yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. KSPI berencana menggelar unjuk rasa, membuka pos komando advokasi, hingga mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action). ”PHK ini tidak didahului dengan mekanisme bipartit maupun tripartit. Tidak ada juga notulen hasil perundingan antara serikat pekerja dan pimpinan perusahaan. Yang kami lihat, karyawan, orang per orang diminta mendaftar PHK. Tidak ada PHK itu mendaftar. Kalau ada yang mendaftar, berarti ada intimidasi atau karyawan dibodoh-bodohi, tidak dijelaskan tentang mekanisme PHK,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (2/3).

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di perusahaan. Perundingan tripartit merupakan perundingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk mencapai mufakat dalam perselisihan hubungan industrial. Said menuturkan, dalam notulen bipartit biasanya terdapat penjelasan mengenai penyebab PHK, berapa kekayaan atau aset terakhir perusahaan, siapa yang akan membayar pesangon dan hak-hak karyawan, termasuk nilai pesangon yang telah disepakati. Notulen tersebut juga harus disetujui oleh pekerja ataupun perusahaan. Dalam prosesPHK di Sritex, Said mengatakan, tidak ada notulen bipartit. Selain tak ada mekanisme bipartit ataupun tripartit, Said juga mengatakan, tidak ada ruang bagi para pekerja yang tidak setuju untuk menolak. (Yoga)

Analis menyebut, krisis di pasar saham bukan semata dipicu kondisi global yang tak kondusif, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Meksiko, Kanada, China, dan Uni Eropa, melainkan juga ketidakpercayaan investor terhadap program-program pemerintah. Mereka merespons negatif pemangkasan anggaran, eksekusi besar besaran program makan bergizi gratis (MBG), hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Pemerintah aakhirnya menetapkan diskon tarif tiket pesawat pada periode angkutan lebaran dengan persentase mencapai 13-14%. Diskon tarif tiket pesawat kali ini lebih besar dibandingkan diskon tarif tiket  pesawat sebelumnya yang berlaku pada mudik Natal dan tahun baru (nataru) 2024/2025, sebesar 10%. (Yetede)

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah hendaknya memaksimalkan mudik gratis lebaran seperti tahu-tahun sebelumnya, sebab mampu mengurangi penggunaan angkutan pribadi saat mudik. (Yetede)

Sesuai Panel Harga Pangan (PHP) yang dikelola Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), rerata nasional harga GKP di tingkat petani pada 2 Maret 2025 mencapai Rp 6.601 per kg atau sudah 1.55% lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan Rp 6.500 per kg. Namun demikian, PHP juga melaporkan adanya tujuh provinsi dengan rerata harga GKP di tingkat petani yang di bawah HPP Rp 6.500 per kg, yakni Kalimantan Tengan Rp 6.469 per kg (0.48% di bawah HPP), Kalimantan Barat Rp 6.433 per kg (1,03% di bawah HPP) Sulawesi Selatan Rp 6.421 per kg (1,22% di bawah HPP), Sulawesi Barat Rp 6.359 per kg (2,17% di bawah HPP), Banten Rp 6.175 per kg (5% di bawah HPP), dan Kalimantan Selatan Rp 6.000 per kg (7,69% di bawah HPP). (Yetede)

Indonesía diproyeksikan 100% impor minyak bumi pada 2035. Kegiatan eksplorasi menjadi kunci penemuan titik-titik sumur dengan cadangan melimpah. Namun, upaya mencari sumber minyak baru terhalang masalah klasik, yakni birokrasi maupun perizinan yang berbelit. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemda harus bersinergi untuk mewujudkan ketahanan energi sesuai misi Presiden Prabowo. Peningkatan lifting minyak dan gas bumi menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Bahlil menegaskan, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memangkas regulasi agar eksplorasi migas bisa berjalan lebih cepat dan meningkatkan lifting migas. Namun, Ia menyebut Pemda juga memiliki andil besar dalam hal peningkatan lifting migas dan mengurangi impor. "Saya minta tolong, kalau ada izin daerah yang dibutuhkan dalam rangka percepatan proses lelang, untuk segera dilakukan, agar mereka (perusahaan) bisa melakukan eksplorasi, tolong dibantu. Kalau tidak, maka kita akan tetap impor (migas) terus," kata Bahlil Lahadalia saat menjadi narasumber pada acara Magelang Retreat: Pembekalan Kepala Daerah2025-2030' di Akmil Magelang, Jateng,pekan lalu. (Yetede)

Sebanyak 2 juta masyarakat, sudah termasuk ke dalam daftar KTP tidak aktif. Masih rutin menerima saldo dana bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah. "Dari penduduk Indonesia yang berjumlah 285 juta sekian, ada 10 juta KTP yang tidak aktif. Dan dari 10 juta itu, ada 2 juta aktif menerima bansos," Jelas Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jobo Priyono. Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa mereka akan menjalankan strategi berupa pemadanan data guru untuk bansos, yang juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN. Nantinya, Kemensos menyatakan bahwa mereka  juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Berpendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan BPS. "Kolaborasi ini akan terus diperkuat. Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," ujar Mensos. Sementara itu, menurut Kepala Badan Usaha Statistik (BPS), Amalia Adininggar menyatakan  proses pendataan guru memerlukan komunikasi dua arah dengan Kementerian Disdasmen dan Kemenag. Nantinya, pendataan nama-nama guru yang akan diberikan bansos di sel sesuai DTSEN. Sehingga saat, ditemukan nama yang ganda bisa lansung di cek sesuai NIK tunggal di DTSEN. (Yetede)