;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Turun 14 % Tarif Tiket Pesawat Lebaran

03 Mar 2025
Pemerintah aakhirnya menetapkan diskon tarif tiket pesawat pada periode angkutan lebaran dengan persentase mencapai 13-14%. Diskon tarif tiket pesawat kali ini lebih besar dibandingkan diskon tarif tiket  pesawat sebelumnya yang berlaku pada mudik Natal dan tahun baru (nataru) 2024/2025, sebesar 10%. (Yetede)

Mudik Gratis Terbatas, Efisiensi Anggaran Kemenhub

03 Mar 2025
Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah hendaknya memaksimalkan mudik gratis lebaran seperti tahu-tahun sebelumnya, sebab mampu mengurangi penggunaan angkutan pribadi saat mudik. (Yetede)

Harga Gabah Bulog Lebih Tinggi Dari Tengkulak

03 Mar 2025
Sesuai Panel Harga Pangan (PHP) yang dikelola Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), rerata nasional harga GKP di tingkat petani pada 2 Maret 2025 mencapai Rp 6.601 per kg atau sudah 1.55% lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan Rp 6.500 per kg. Namun demikian, PHP juga melaporkan adanya tujuh provinsi dengan rerata harga GKP di tingkat petani yang di bawah HPP Rp 6.500 per kg, yakni Kalimantan Tengan Rp 6.469 per kg (0.48% di bawah HPP), Kalimantan Barat Rp 6.433 per kg (1,03% di bawah HPP) Sulawesi Selatan Rp 6.421 per kg (1,22% di bawah HPP), Sulawesi Barat Rp 6.359 per kg (2,17% di bawah HPP), Banten Rp 6.175 per kg (5% di bawah HPP), dan Kalimantan Selatan Rp 6.000 per kg (7,69% di bawah HPP). (Yetede)

Tekan Impor Minyak, Pemda berperan

03 Mar 2025

Indonesía diproyeksikan 100% impor minyak bumi pada 2035. Kegiatan eksplorasi menjadi kunci penemuan titik-titik sumur dengan cadangan melimpah. Namun, upaya mencari sumber minyak baru terhalang masalah klasik, yakni birokrasi maupun perizinan yang berbelit. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemda harus bersinergi untuk mewujudkan ketahanan energi sesuai misi Presiden Prabowo. Peningkatan lifting minyak dan gas bumi menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Bahlil menegaskan, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memangkas regulasi agar eksplorasi migas bisa berjalan lebih cepat dan meningkatkan lifting migas. Namun, Ia menyebut Pemda juga memiliki andil besar dalam hal peningkatan lifting migas dan mengurangi impor. "Saya minta tolong, kalau ada izin daerah yang dibutuhkan dalam rangka percepatan proses lelang, untuk segera dilakukan, agar mereka (perusahaan) bisa melakukan eksplorasi, tolong dibantu. Kalau tidak, maka kita akan tetap impor (migas) terus," kata Bahlil Lahadalia saat menjadi narasumber pada acara Magelang Retreat: Pembekalan Kepala Daerah2025-2030' di Akmil Magelang, Jateng,pekan lalu. (Yetede)

2 Juta NIK KTP Tak Aktif Masih Terima Saldo Dana Bansos dari Pemerintah

03 Mar 2025
Sebanyak 2 juta masyarakat, sudah termasuk ke dalam daftar KTP tidak aktif. Masih rutin menerima saldo dana bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah. "Dari penduduk Indonesia yang berjumlah 285 juta sekian, ada 10 juta KTP yang tidak aktif. Dan dari 10 juta itu, ada 2 juta aktif menerima bansos," Jelas Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jobo Priyono. Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa mereka akan menjalankan strategi berupa pemadanan data guru untuk bansos, yang juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN. Nantinya, Kemensos menyatakan bahwa mereka  juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Berpendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan BPS. "Kolaborasi ini akan terus diperkuat. Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," ujar Mensos. Sementara itu, menurut Kepala Badan Usaha Statistik (BPS), Amalia Adininggar menyatakan  proses pendataan guru memerlukan komunikasi dua arah dengan Kementerian Disdasmen dan Kemenag. Nantinya, pendataan nama-nama guru yang akan diberikan bansos di sel sesuai DTSEN. Sehingga saat, ditemukan nama yang ganda bisa lansung di cek sesuai NIK tunggal di DTSEN. (Yetede)

KPU Menggelar Pilkada Ulang Tak Semua Daerah Bisa

03 Mar 2025
KOMISI Pemilihan Umum kelimpungan menyiapkan pemungutan suara ulang (PSU) di 23 kabupaten-kota dan satu provinsi karena keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah di 16 wilayah menyatakan tak mempunyai anggaran yang cukup untuk membantu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang tersebut akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat. Pilkada ulang di 24 daerah itu wajib digelar atas perintah putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin pekan lalu. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU menggelar PSU paling lambat antara 30 hari hingga 180 hari terhitung sejak pembacaan putusan. Ada pemerintah daerah yang tidak sanggup membiayai PSU karena pilkada ulang harus digelar di semua tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tersebut. (Yetede)

Seperti Tak Punya Agama Para Koruptor

03 Mar 2025

Gagasan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut santri sebagai polisi untuk mencegah korupsi menjadi salah satu topik percakapan dalam Forum Regional Jaringan Antikorupsi Asia Tenggara di Bangkok, Thailand, pada 17-18 Februari 2025. Ide Listyo memantik pertanyaan, apakah iman yang diasumsikan kuat dengan mempelajari agama bisa mencegah korupsi?

Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhammad Syarif, yang menjadi salah satu pembicara pada sesi hari pertama, menunjukkan bukti bahwa banyak kasus korupsi justru berkedok religiositas. Ia mencontohkan korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama, korupsi pembangunan gereja, korupsi pembangunan masjid, hingga korupsi proyek pengadaan makam.

Pada 2016-2020, menurut Laode, dari 2.227 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 49,1 persen merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa. Banyaknya korupsi di sektor ini terkait dengan besarnya anggaran publik yang digelontorkan untuk pengadaan barang dan jasa. Pada 2022, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pengadaan sebanyak Rp 1.214,1 triliun atau 52,1 persen belanja pemerintah. (yetede)

Warga Rentan Terjebak Sindikat ”Scammer Online” akibat Fenomena ”Lapar Kerja”

03 Mar 2025

Maraknya warga yang terjebak dalam sindikat scammer online atau penipu berkedok cinta di luar negeri turut dipicu fenomena ”lapar kerja” di daerah asal. Pencari kerja mesti waspada dan memastikan lowongan kerja yang ditawarkan valid. Kasus terbaru, empat warga Medan, Sumut, terjebak sindikat perdagangan orang di Laos. Keempatnya dapat dipulangkan, Jumat (28/2) setelah hampir setahun dipaksa bekerja untuk sindikat love scam tanpa digaji, disiksa dan, ditahan paspornya (Kompas.id, 28/2/2025). Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap warga negara Indonesia (WNI) masih terjadi. Kondisi ini tidak lepas dari situasi ketenagakerjaan yang tak kunjung membaik di dalam negeri pascapandemi Covid-19.

”Migrant Care mencatat, ini adalah fenomena ’lapar kerja’. Kebutuhan akan pekerjaan itu mendesak karena mereka di-PHK (pemutusan hubungan kerja) dan secara ekonomi merosot,” kata Wahyu, Minggu (2/3). Kondisi tersebut, membuat warga nekat ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan apa pun dengan risiko yang besar. ”Ini ada kaitannya dengan fenomena #KaburAjaDulu yang merupakan bentuk frustrasi sebenarnya dari situasi ketenagakerjaan di dalam negeri,” ujarnya. Salah satu praktikTPPO yang jamak terjadi akhir-akhir ini adalah merekrut korban untuk kejahatan berbasis digital. Migrant Care menyebutnya dengan istilah forced criminality.Migrant Care mencatat, dalam periode 2022-2023, ada 261 pengaduan WNI menjadi korban TPPO yang dipekerjakan sebagai online scammer dan operator judi online di luar negeri. Sebagian besar dipekerjakan di Kamboja, Malaysia,Myanmar, Laos, dan Filipina. (Yoga)


Upaya Perbankan Syariah Malaysia Menadi Raksasa Global

03 Mar 2025

Perbankan syariah di Malaysia tumbuh menjadi bank raksasa skala global. Uniknya,tidak hanya penduduk Muslim, warga dengan beragam latar belakang ikut membangun ekosistem syariah di negeri itu. Indonesia bisa belajar mengembangkan perbankan syariah meski banyak tantangan. Atribut Imlek, seperti lampion berwarna merah dan gambar shio Ular Kayu, menyapa siapa saja yang datang ke Dataran Maybank, Malaysia, Kamis (20/2/2025). Di lobi kantor Maybank Islamic, salah satu bank syariah terbesar di dunia itu, tertulis ucapan selamat Tahun Baru China. Dekorasinya seakan mengirim pesan, bank itu untuk siapa saja, apa pun latar belakangnya. ”Iya, ini bank syariah, bank Islam. Tetapi, yang paling penting nilai yang kami bawa untuk semua,” ungkap Dato’ Muzaffar Hisham, Group CEO Maybank Islamic.

Muzaffar menuturkan, nasabah Maybank Islamic tidak hanya umat Islam. ”Lebih dari 50 % nasabah kami punya beragam latar belakang ras, boleh dibilang Chinese. Ini data lima sampai enam tahun terakhir,” ujarnya. Beragamnya nasabah tak lepas dari nilai yang dipegang Maybank Islamic, yakni humanizing financial services. antara lain, berisi pentingnya melayani dengan adil, jujur, hingga menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut dia, nasabah cocok dengan konsep perbankan syariah yang melarang riba atau bunga majemuk lantaran dianggap memberatkan. Alih-alih melipatgandakan bunga, syariah menawarkan prinsip bagi hasil. Sejumlah produk diklaim sesuai kebutuhan pelanggan. Program KPR, misalnya, tidak memerlukan uang muka dengan biaya 20 % dari harga jual.

Nasabah dapat menyewa dalam waktu tertentu sebelum memiliki rumah. Produk ini membantu generasi muda punya rumah. Konsep sewa ini dikenal dengan ijarah. Begitu pula dengan pembelian kendaraan yang memakai prinsip murabahah. Dengan konsep ini, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan konsumen dengan margin keuntungan sesuai kesepakatan. Produk lainnya adalah takaful (asuransi), manajemen kekayaan yang berbasis syariah, hingga sukuk atau produk investasi syariah dari pemerintah. Maybank Islamic sebagai anggota Maybank Group juga memperluas pasar dan tersebar di 18 negara. Mulai dari negara di Asia Tenggara, China, hingga Inggris. Hal ini turut mengantarkan Maybank Islamic menduduki peringkat kelima Perbankan Syariah di dunia. (Yoga)


Strategi Ketat Cegah Kebocoran Zero ODOL

03 Mar 2025

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segera menerapkan kebijakan Zero Over Dimension and Overload (ODOL), yang sudah tertunda sejak 2017. Kebijakan ini dianggap penting untuk menyelesaikan masalah sistemik yang telah menimbulkan dampak besar terhadap infrastruktur dan keselamatan publik. Kerusakan jalan nasional yang diakibatkan oleh truk ODOL telah mencapai ratusan triliun rupiah, dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk ODOL terus meningkat, dengan lebih dari 30% dari 150.000 kecelakaan pada 2023 melibatkan truk ODOL.

Pemerintah kini mulai mengimplementasikan kebijakan ini dengan membentuk tim nasional, meningkatkan pengawasan melalui jembatan timbang digital, serta memperketat sanksi untuk pelanggar. Sementara itu, pengusaha didorong untuk meremajakan armadanya dengan insentif, namun tidak lagi diberikan kelonggaran yang dapat menunda penerapan aturan ini lebih lama. Diharapkan kebijakan Zero ODOL dapat mengurangi kerusakan infrastruktur dan angka kecelakaan, serta menghemat anggaran perbaikan jalan yang sangat besar.