OJK dan BEI menegaskan komitmen mereka untuk menjaga stabilitas dan perkuat fundamental aset-aset yang ditransaksikan di pasar. Untuk mewujudkan komitmen itu, regulator merangkul segenap taipan Indonesia guna berdiskusi dalam meja yang sama, demi penyelamatan IHSG dari koreksi beruntun.   Kepala Eksekutif OJK Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan pihaknya akan menerapkan beberaoa kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas harga dengan memberikan keputusan baik penyesuaian operasional perdagangan guna mendukung efisiensi pasar. Kebijakan tersebut, lanjut dia, diantaranya adalah menunda  pelaksanaan atau implementasi short sel serta, mengkaji kebijakan relaksasi buyback saham tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS). "Tak hanya di Indonesia, penurunan indeks juga terjadi di berbagai bursa di pasar global. Hal itu membuat regulaor bursa terkait mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan kondisi pasar," jelas dia. (Yetede)

Di awal tahun ini, industri menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp 1.390,8 triliun, tumbuh 2,5% secara yoy. Pertumbuhan kredit UMKM ini terus mengalami pelemahan beberapa tahun terakhir. Mengacu pada data BI, pertumbuhan yang melambat pada januari 2025 disebabkan kredit usaha mikro yang terkoreksi 0,1% (yoy) menjadi Rp629,8 triliun. Realisasi tersebut berbalik arah dari posisi akhir Desember 2024 yang masih naik tipis 0,8% (yoy). Berikutnya, kredit skala menengah juga mengalami perlambatan dari 1,9% (yoy) per Desember 2024 menjadi hanya naik 1,1% (yoy) per Januari 2025 menjadi Rp 305,6 triliun. Sementara itu, kredit kecil tercatat tumbuh 7,2% (yoy) menjadi Rp 455,3 triliun per januari 2025, lebih  tinggi dari bulan sebelumnya yang naik 7% (yoy) per Januari menjadi Rp390,3 triliun, menyusut dari akhir Desember 2024 yang meningkat 10,4% (yoy. Sebaliknya, kredit UMKM untuk modal kerja naik tipis, meskpiun hanya tumbuh 0,5% (yoy) atau tembus Rp.1000,4 per Januari 2025, dibandingkan bulan sebelumnya yang naik 0,4% (yoy). Sebaliknya, kredit UMKM untuk modal kerja naik tipis, meskipun hanya tumbuh 0,5% (yoy) atau tembus Rp 1.000,4 juta per Januari 2025, dibandingkan bulan sebelumnya yang naik 0,4% (yoy). (Yetede)

Emiten baru batu bara milik konglomerat Low Tuck Kwong, PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat distribusi kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 922,64 juta atau setara Rp15,25 triliun pada tahun 2024, turun 25,51% dibanding tahun sebelumnya (year on year/yoy) US$ 1,24 miliar, Penurunan laba juga terjadi pada emiten baru bara milik pengusaha Garibaldi 'Boy Thohir'.  PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) menjadi US$ 436,65 juta atau setara Rp7,22 triliun pada 2024.  Manajeman Bayan Resources dalam keterangan resminyua, Senin (3/3/2025) mengungkapkan, penyusutan laba bersih pada 2024 sejalan dengan berkurangnya penjualan perseroan turun 19,13% dari US$ 75,8 per ton di 2023 menjadi US$ 61,3 per ton pada 2024. Hal itu membuat pendapatan perseroan turun 3,77% yoy dari US$ 3,58 miliar menjadi US$ 3,45 miliar atau Rp56,97 triliun pada 2024. Penurunan pendapatan terjadi, meski volume penjualan batu bara perseroan naik 19,07% dari 47,2 juta ton menjadi 56,2 juta ton. Dengan produksi batu bara perseroan naik 14,48% dari 49,7 juta ton menjadi 66,9 juta ton. (Yetede)

Pembangunan tiga juta rumah memang menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang diyakini akan mengurangi angka kemiskinan. Guna menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mengatasi kekurangan perumahan, berbagai upaya untuk menyukseskan program tersebut pun ditempuh, termasuk dengan menggandeng otoritas moneter independen, Bank Indonesia. Pada medio Februari 2025, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) gencar mengadakan rapat yang membahas program pembangunan tiga juta rumah dengan sejumlah pihak, yang membahas mengenai bagaimana dukungan BI terhadap program pembangunan tiga juta rumah petahun.

Hasilnya, BI akan memberikan tambahan likuiditas kepada bank penyalur kredit sektor perumahan sebesar Rp 80 triliun melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) secara bertahap. Juga dukungan BI berupa sokongan anggaran dari fiskal dan moneter, serta pembentukan tim teknis pembiayaan tiga juta rumah dan dukungan dari BI dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, serta penerbitan SBN Perumahan. Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, pembelian SBN di pasar sekunder oleh BI bukan hanya untuk mekanisme penukaran utang jatuh tempo (debt switching) atas SBN saat pandemi Covid-19 atau burden sharing, melainkan juga sebagai bentuk dukungan BI terhadap program-program Astacita pemerintah. Hasil dari pembelian SBN itu dapat digunakan sebagai pendanaan program tiga juta rumah, hilirisasi, ketahanan pangan, dan program prioritas lainnya. (Yoga)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan, PHK yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. KSPI berencana menggelar unjuk rasa, membuka pos komando advokasi, hingga mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action). ”PHK ini tidak didahului dengan mekanisme bipartit maupun tripartit. Tidak ada juga notulen hasil perundingan antara serikat pekerja dan pimpinan perusahaan. Yang kami lihat, karyawan, orang per orang diminta mendaftar PHK. Tidak ada PHK itu mendaftar. Kalau ada yang mendaftar, berarti ada intimidasi atau karyawan dibodoh-bodohi, tidak dijelaskan tentang mekanisme PHK,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (2/3).

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di perusahaan. Perundingan tripartit merupakan perundingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk mencapai mufakat dalam perselisihan hubungan industrial. Said menuturkan, dalam notulen bipartit biasanya terdapat penjelasan mengenai penyebab PHK, berapa kekayaan atau aset terakhir perusahaan, siapa yang akan membayar pesangon dan hak-hak karyawan, termasuk nilai pesangon yang telah disepakati. Notulen tersebut juga harus disetujui oleh pekerja ataupun perusahaan. Dalam prosesPHK di Sritex, Said mengatakan, tidak ada notulen bipartit. Selain tak ada mekanisme bipartit ataupun tripartit, Said juga mengatakan, tidak ada ruang bagi para pekerja yang tidak setuju untuk menolak. (Yoga)

Analis menyebut, krisis di pasar saham bukan semata dipicu kondisi global yang tak kondusif, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Meksiko, Kanada, China, dan Uni Eropa, melainkan juga ketidakpercayaan investor terhadap program-program pemerintah. Mereka merespons negatif pemangkasan anggaran, eksekusi besar besaran program makan bergizi gratis (MBG), hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara.