Cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan pada akhir Februari 2025, tercatat sebesar US$ 154,5 miliar, turun dari US$ 156,1 miliar pada Januari 2025. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Meskipun demikian, BI menilai cadangan devisa masih berada di tingkat yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan.

PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG) optimistis dapat meningkatkan pendapatan dan laba melalui ekspansi bisnis di sektor pupuk dan agrokimia setelah melantai di bursa pada 13 Januari 2025. Direktur DGWG, Danny Jo Putra, menyatakan bahwa industri agro input masih memiliki prospek cerah pada 2025, seiring dengan upaya pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan.

Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi berencana menginvestasikan US$ 100 juta (Rp 1,6 triliun) ke maskapai Airasia Group sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dengan Asia Tenggara, yang menjadi sumber utama wisatawan ke Saudi. Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, yang memimpin PIF, berambisi menjadikan Saudi sebagai pusat perjalanan global guna mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak.

Kinerja PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) diproyeksikan tetap kuat, terutama didukung oleh tren kenaikan harga emas global dan kerja sama strategis dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Rizal Nur Rafly, Equity Research Analyst Panin Sekuritas, menilai bahwa peningkatan harga emas akan berdampak positif pada ANTM, mengingat penjualan emas menjadi penyumbang utama pendapatan perusahaan. Pada Januari-September 2024, penjualan emas ANTM mencapai 1,4 juta ons troi, naik 67,5% year-on-year (YoY).

Ancaman kenaikan kredit macet (Non-Performing Financing/NPF) menjadi tantangan bagi industri multifinance di 2025, memaksa perusahaan leasing meningkatkan pencadangan guna menjaga stabilitas keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPF multifinance naik dari 2,70% di Desember 2024 menjadi 2,96% di Januari 2025, menunjukkan risiko pembiayaan yang meningkat.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 50 triliun untuk THR aparatur sipil negara (ASN). Dana tersebut bakal disalurkan dalam waktu dekat. Paling cepat tiga pekan sebelum Idul Fitri. Jubir Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah sengaja mempercepat pencairan THR. “Ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” katanya pada Senin, 3 Maret 2025. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung capaian target pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025.

Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan, pemberian THR secara teori bisa menggerakkan ekonomi. Pasalnya, dengan dana tersebut, para penerima upah bisa belanja barang dan jasa lebih banyak ketimbang biasanya. Konsumsi tersebut di sisi lain bakal mendorong peningkatan aktivitas produksi pelaku usaha. “Kedua aspek tersebut memberikan efek positif ke perekonomian,” ujarnya saat dihubungi, 6 Maret 2025. Dari THR ASN, termasuk TNI dan Polri, Yusuf memperkirakan efek dorongan ke ekonominya relatif rendah. Sebab, jumlah para pekerja ini tak sampai 5 persen dari total pekerja Indonesia. (Yetede)

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan banyak perusahaan kesulitan membayar tunjangan hari raya (THR) di tengah lesunya daya beli masyarakat dan turunnya permintaan pasar ekspor ataupun domestik. Khususnya bagi perusahaan di sektor hilir produksi tekstil, seperti produsen pakaian jadi, garmen, dan alas kaki. APSyFI mencatat, selama dua tahun terakhir, sebanyak 60 perusahaan tekstil dalam negeri terguncang. Setidaknya 34 perusahaan sudah berhenti beroperasi dan tutup, sisanya melakukan efisiensi berupa pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dan relokasi.

Redma memperkirakan jumlah ini berisiko terus meningkat karena tidak semua perusahaan tekstil ketika tutup langsung melapor kepada asosiasi. “Meskipun setiap perusahaan memiliki kapasitas yang berbeda-beda, sebagian besar diperkirakan akan mengalami kesulitan, terutama jika harus membayar THR secara penuh,” tutur Redma kepada Tempo, Kamis, 6 Maret 2025. Terlebih perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan ekstrem hingga yang sudah tutup. Bisa dibayangkan bagaimana pusingnya para pengusaha memikirkan bagaimana cara membayar THR karyawannya. (Yetede)

PDI Perjuangan tak kunjung mengambil sikap tegas untuk mendukung pemerintahan Prabowo ataupun menjadi oposisi walau Prabowo sudah empat bulan menjadi presiden. Meski begitu, elite partai ini berulang kali menyampaikan bahwa sikap PDIP akan mendukung Prabowo dari luar pemerintahan. Kecenderungan sikap politik itu pernah diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani dan Said Abdullah. Namun sikap resmi partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan diputuskan dalam kongres partai pada April mendatang. “Semua akan dipersiapkan, termasuk sikap politik terhadap pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Januari 2025.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pemerintahan Prabowo tanpa oposisi ini menjadi salah satu gejala kemerosotan demokrasi di Indonesia. Dua gejala lain adalah makin tertutupnya ruang publik untuk mengkritik dan memprotes pemerintah serta integritas pemilu yang tergerus oleh intervensi unsur eksekutif. Usman menggambarkan sikap Prabowo terhadap demokrasi dan hak asasi manusia yang cenderung lebih sewenang-wenang. Prabowo berulang kali mengelak berbagai kritik masyarakat terhadap pemerintahannya. Misalnya, Prabowo menepis tuntutan mahasiswa lewat demonstrasi “Indonesia Gelap”. Ketua Umum Partai Gerindra itu justru optimistis Indonesia bisa menyalip sejumlah negara maju, seperti Inggris dan Jepang. (Yetede)