Mendung di Kelurahan Jetis, Sukoharjo, Jateng, Senin (3/3) serupa batin ribuan karyawan yang datang ke PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang datang untuk mengumpulkan berkas persyaratan pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) di stan BPJS Ketenagakerjaan. Lesu mengiringi langkah sebagian dari mereka, tertatih menapaki masa depan. Loso (51), warga Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, mantan pekerja yang kini berteman muram memegang erat kertas-kertas yang tergulung berisi fotokopi KTP, KK, kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan kartu karyawan. Semua bakal dikumpulkannya sebagai syarat pencairan JKP dan JHT. Loso adalah satu dari 12.000 karyawan Sritex Group yang terkena PHK.

”Pusing saya. Bingung bagaimana bayar listrik, air, makan keluarga, biaya kuliah anak,” kata Loso sebagai tulang punggung keluarga dengan dua anaknya tengah kuliah di salah satu universitas negeri di Surakarta. Sejumlah pelaku usaha di sekitar pabrik yang selama ini melayani karyawan Sritex juga terancam kehilangan pendapatan. Usaha mereka berpotensi mati seiring kepergian pelanggan akibat kena PHK. Maryanto (44), pemilik usaha penitipan sepeda motor di depan Sritex, sudah merasakan kelesuan itu sejak Sritex tutup, Sabtu (1/3). Dulu, Maryanto bisa mendapat Rp 240.000 per hari. Setelah PHK, ia paling banyak mengantongi Rp 90.000 per hari, karena masih ada karyawan yang datang mengurus berkas. Setelah selesai semua tidak ada lagi yang ke pabrik. Usahanya akan mati juga.

Semi (69), pedagang makanan kaki lima yang sehari-hari berjualan di depan pabrik, juga sedih membayangkan nasibnya yang akan kehilangan pelanggan. Sejumlah tempat indekos di sekitar Sritex juga sepi. Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret, Lukman Hakim, menilai, pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan menangani dampak ekonomi akibat PHK karyawan Sritex. Selain memastikan hak-hak karyawan yang terkena PHK dibayarkan, pemda perlu menangani para pelaku usaha di sekitar pabrik yang juga terdampak secara ekonomi. Prahara Sritex bukan tidak mungkin dialami perusahaan tekstil lain. Karena itu, perlu upaya keras pemerintah supaya perusahaan tekstil yang pekerjanya mencapai ribuan orang bisa terus bertahan. (Yoga)

Wahana Blue Ghost (Hantu Biru) mendarat di Bulan, Minggu (2/3). Ini bukti menguatnya peran swasta dalam inovasi teknologi luar angkasa. Peluncuran Blue Ghost memakai roket Falcon 9 milik SpaceX dari Bandar Antariksa Kennedy di Florida, AS, pada 15 Januari 2025, mengangkut 10 instrumen riset milik NASA untuk mendapat data ilmiah mengenai lingkungan di Bulan (Kompas, 6/3/2025). Blue Ghost buatan Firefly Aerospace merupakan wahana swasta kedua yang berhasil mendarat di Bulan. Sebelumnya, wahana Odysseus milik Intuitive Machines mendarat di lereng kawah di Bulan pada Februari 2024, tetapi terguling sehingga alat sainsnya cepat rusak.

Firefly Aerospace dan Intuitive Machines, dikutip dari situs NASA, adalah bagian dari 14 perusahaan lain yang dilibatkan dalam program Layanan Komersial Muatan Bulan (CLPS) NASA. Guna mendukung misi antariksa tersebut, NASA menganggarkan Rp 42,8 triliun hingga tahun 2028. Pola perlombaan eksplorasi antariksa berubah, dari persaingan antar negara menjadi antar perusahaan swasta. Setelah tercipta industri peluncuran roket dan pembuatan wahana ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS), industri kargo ke Bulan berbuah hasil. Dalam pengembangan industri antariksa AS, NASA meneliti teknologi berisiko tinggi yang sulit dikembangkan swasta. Saat teknologi yang dikembangkan layak dikomersialisasi, maka terjadi transfer teknologi. Perusahaan swasta mendanai dan memasarkan produk teknologi itu.

Semua perusahaan penyedia teknologi bagi NASA bebas mengembangkan pasar dan jejaring industri. Hal ini menciptakan ekonomi inovasi dan lapangan kerja, menjaga keberlanjutan sumber daya pengembangan teknologi antariksa, serta meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, pelibatan perusahaan swasta dalam mengeksplorasi antariksa menciptakan persaingan usaha yang sehat sehingga mengurangi biaya eksplorasi antariksa. Efisiensi biaya akan tercapai lantaran tiap peserta program berlomba membuat teknologi paling andal dengan biaya termurah. Meski investasi tak selalu membuahkan hasil, sistem kompetisi terbuka yang dibangun akan mendorong partisipasi semua kelompok masyarakat dan munculnya inovasi secara masif. (Yoga)

Kemenaker menyatakan akan membentuk tim untuk mengawal peluang eks karyawan Sritex Group dipekerjakan kembali. Komitmen ini menyusul kabar kurator yang akan mencarikan investor baru untuk Sritex Group. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga membuka peluang bagi eks karyawan Sritex untuk dipekerjakan. ”Apa yang disampaikan kurator Sritex Group pada Senin (3/3) sudah jelas, yaitu akan ada beberapa investor, yang akan mengambil alih aset dan memiliki peluang mempekerjakan kembali mantan karyawan. Kami akan mendukung penuh dengan membentuk tim untuk mengawal hal itu,” ujar Menaker, Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (5/3).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, mengatakan, BPJPH membuka peluang kerja bagi para karyawan Sritex yang mengalami PHK. Mereka bisa menjadi pendamping proses produk halal (P3H). Setiap P3H yang mendapatkan satu pelaku usaha dan mendampingi hingga proses sertifikasi tuntas akan mendapatkan uang jasa Rp 150.000. Jika dalam sehari mendapatkan 2 pelaku usaha, potensi penghasilan mereka dalam sebulan bisa mencapai Rp 9 juta. ”Kami  sudah menemui perwakilan Sritex untuk menyampaikan hal itu kemarin malam (Senin, 3/3). Kami juga berharap Pemprov Jateng dapat menjembataninya,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Selasa (4/3). (Yoga)

Sebanyak 265 pelaku usaha swasta kecil hingga besar siap berinvestasi indukan sapi perah dan pedaging, untuk menekan defisit susu segar dan daging sapi yang semakin besar lantaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ketua Kelompok Pengolahan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementan, Boethdy Angkasa, Rabu (5/3) mengatakan, 178 pelaku usaha telah berkomitmen mengimpor 1,054 juta indukan sapi perah. Selain itu, terdapat 87 pelaku usaha yang siap mengimpor 862.035 indukan sapi pedaging. Mereka terdiri dari para pelaku usaha perseorangan dan kemitraan, serta gabungan koperasi. Mereka bakal mengimpor sapi perah dan indukan sapi pedaging antara dari Brasil, Meksiko, Selandia Baru, dan Australia.

”Beberapa di antara mereka juga berencana membangun peternakan sapi perah dan pedaging,” ujarnya dalam webinar ”Generasi Emas Dimulai dari Meja Makan” yang digelar Sinar Tani TV di Jakarta. Selain itu, ada juga perusahaan asal Vietnam yang telah menjajaki investasi peternakan sapi perah dan industri pengolahan susu. Mereka telah menyurvei lokasi investasi di Sulsel dan Kalsel. Kementan berharap investasi perusahaan itu dapat terealisasi tahun ini. Investasi sapi diperlukan untuk menekan defisit neraca produksi-konsumsi susu segar dan daging sapi secara bertahap hingga lima tahun ke depan. Apalagi dengan mulai berjalannya program MBG, kebutuhan kedua komoditas itu semakin besar. (Yoga)