Mendung di Kelurahan Jetis, Sukoharjo, Jateng, Senin (3/3) serupa batin ribuan karyawan yang datang ke PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang datang untuk mengumpulkan berkas persyaratan pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) di stan BPJS Ketenagakerjaan. Lesu mengiringi langkah sebagian dari mereka, tertatih menapaki masa depan. Loso (51), warga Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, mantan pekerja yang kini berteman muram memegang erat kertas-kertas yang tergulung berisi fotokopi KTP, KK, kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan kartu karyawan. Semua bakal dikumpulkannya sebagai syarat pencairan JKP dan JHT. Loso adalah satu dari 12.000 karyawan Sritex Group yang terkena PHK.

”Pusing saya. Bingung bagaimana bayar listrik, air, makan keluarga, biaya kuliah anak,” kata Loso sebagai tulang punggung keluarga dengan dua anaknya tengah kuliah di salah satu universitas negeri di Surakarta. Sejumlah pelaku usaha di sekitar pabrik yang selama ini melayani karyawan Sritex juga terancam kehilangan pendapatan. Usaha mereka berpotensi mati seiring kepergian pelanggan akibat kena PHK. Maryanto (44), pemilik usaha penitipan sepeda motor di depan Sritex, sudah merasakan kelesuan itu sejak Sritex tutup, Sabtu (1/3). Dulu, Maryanto bisa mendapat Rp 240.000 per hari. Setelah PHK, ia paling banyak mengantongi Rp 90.000 per hari, karena masih ada karyawan yang datang mengurus berkas. Setelah selesai semua tidak ada lagi yang ke pabrik. Usahanya akan mati juga.

Semi (69), pedagang makanan kaki lima yang sehari-hari berjualan di depan pabrik, juga sedih membayangkan nasibnya yang akan kehilangan pelanggan. Sejumlah tempat indekos di sekitar Sritex juga sepi. Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret, Lukman Hakim, menilai, pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan menangani dampak ekonomi akibat PHK karyawan Sritex. Selain memastikan hak-hak karyawan yang terkena PHK dibayarkan, pemda perlu menangani para pelaku usaha di sekitar pabrik yang juga terdampak secara ekonomi. Prahara Sritex bukan tidak mungkin dialami perusahaan tekstil lain. Karena itu, perlu upaya keras pemerintah supaya perusahaan tekstil yang pekerjanya mencapai ribuan orang bisa terus bertahan. (Yoga)

Wahana Blue Ghost (Hantu Biru) mendarat di Bulan, Minggu (2/3). Ini bukti menguatnya peran swasta dalam inovasi teknologi luar angkasa. Peluncuran Blue Ghost memakai roket Falcon 9 milik SpaceX dari Bandar Antariksa Kennedy di Florida, AS, pada 15 Januari 2025, mengangkut 10 instrumen riset milik NASA untuk mendapat data ilmiah mengenai lingkungan di Bulan (Kompas, 6/3/2025). Blue Ghost buatan Firefly Aerospace merupakan wahana swasta kedua yang berhasil mendarat di Bulan. Sebelumnya, wahana Odysseus milik Intuitive Machines mendarat di lereng kawah di Bulan pada Februari 2024, tetapi terguling sehingga alat sainsnya cepat rusak.

Firefly Aerospace dan Intuitive Machines, dikutip dari situs NASA, adalah bagian dari 14 perusahaan lain yang dilibatkan dalam program Layanan Komersial Muatan Bulan (CLPS) NASA. Guna mendukung misi antariksa tersebut, NASA menganggarkan Rp 42,8 triliun hingga tahun 2028. Pola perlombaan eksplorasi antariksa berubah, dari persaingan antar negara menjadi antar perusahaan swasta. Setelah tercipta industri peluncuran roket dan pembuatan wahana ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS), industri kargo ke Bulan berbuah hasil. Dalam pengembangan industri antariksa AS, NASA meneliti teknologi berisiko tinggi yang sulit dikembangkan swasta. Saat teknologi yang dikembangkan layak dikomersialisasi, maka terjadi transfer teknologi. Perusahaan swasta mendanai dan memasarkan produk teknologi itu.

Semua perusahaan penyedia teknologi bagi NASA bebas mengembangkan pasar dan jejaring industri. Hal ini menciptakan ekonomi inovasi dan lapangan kerja, menjaga keberlanjutan sumber daya pengembangan teknologi antariksa, serta meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, pelibatan perusahaan swasta dalam mengeksplorasi antariksa menciptakan persaingan usaha yang sehat sehingga mengurangi biaya eksplorasi antariksa. Efisiensi biaya akan tercapai lantaran tiap peserta program berlomba membuat teknologi paling andal dengan biaya termurah. Meski investasi tak selalu membuahkan hasil, sistem kompetisi terbuka yang dibangun akan mendorong partisipasi semua kelompok masyarakat dan munculnya inovasi secara masif. (Yoga)

Kemenaker menyatakan akan membentuk tim untuk mengawal peluang eks karyawan Sritex Group dipekerjakan kembali. Komitmen ini menyusul kabar kurator yang akan mencarikan investor baru untuk Sritex Group. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga membuka peluang bagi eks karyawan Sritex untuk dipekerjakan. ”Apa yang disampaikan kurator Sritex Group pada Senin (3/3) sudah jelas, yaitu akan ada beberapa investor, yang akan mengambil alih aset dan memiliki peluang mempekerjakan kembali mantan karyawan. Kami akan mendukung penuh dengan membentuk tim untuk mengawal hal itu,” ujar Menaker, Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (5/3).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, mengatakan, BPJPH membuka peluang kerja bagi para karyawan Sritex yang mengalami PHK. Mereka bisa menjadi pendamping proses produk halal (P3H). Setiap P3H yang mendapatkan satu pelaku usaha dan mendampingi hingga proses sertifikasi tuntas akan mendapatkan uang jasa Rp 150.000. Jika dalam sehari mendapatkan 2 pelaku usaha, potensi penghasilan mereka dalam sebulan bisa mencapai Rp 9 juta. ”Kami  sudah menemui perwakilan Sritex untuk menyampaikan hal itu kemarin malam (Senin, 3/3). Kami juga berharap Pemprov Jateng dapat menjembataninya,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Selasa (4/3). (Yoga)

Sebanyak 265 pelaku usaha swasta kecil hingga besar siap berinvestasi indukan sapi perah dan pedaging, untuk menekan defisit susu segar dan daging sapi yang semakin besar lantaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ketua Kelompok Pengolahan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementan, Boethdy Angkasa, Rabu (5/3) mengatakan, 178 pelaku usaha telah berkomitmen mengimpor 1,054 juta indukan sapi perah. Selain itu, terdapat 87 pelaku usaha yang siap mengimpor 862.035 indukan sapi pedaging. Mereka terdiri dari para pelaku usaha perseorangan dan kemitraan, serta gabungan koperasi. Mereka bakal mengimpor sapi perah dan indukan sapi pedaging antara dari Brasil, Meksiko, Selandia Baru, dan Australia.

”Beberapa di antara mereka juga berencana membangun peternakan sapi perah dan pedaging,” ujarnya dalam webinar ”Generasi Emas Dimulai dari Meja Makan” yang digelar Sinar Tani TV di Jakarta. Selain itu, ada juga perusahaan asal Vietnam yang telah menjajaki investasi peternakan sapi perah dan industri pengolahan susu. Mereka telah menyurvei lokasi investasi di Sulsel dan Kalsel. Kementan berharap investasi perusahaan itu dapat terealisasi tahun ini. Investasi sapi diperlukan untuk menekan defisit neraca produksi-konsumsi susu segar dan daging sapi secara bertahap hingga lima tahun ke depan. Apalagi dengan mulai berjalannya program MBG, kebutuhan kedua komoditas itu semakin besar. (Yoga)

Di tengah maraknya isu PHK di berbagai sektor industri nasional, Kantor Riset Makroekonomi ASEAN+3 atau AMRO memproyeksi permintaan domestik Indonesia sepanjang tahun ini tetap akan stabil. Ini turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi tetap di level 5 % pada 2025. Lead Economist AMRO, Sumio Ishikawa, Rabu (5/3) menyebut, stabilnya permintaan domestik serta implementasi program prioritas pemerintah akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5 % sepanjang 2025. ”Koordinasi kebijakan tetap menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ditengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan,” tulis Ishikawa. Di luar periode pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia satu dekade terakhir atau di periode 2014-2024 stagnan di 5 %.

Ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tumbuh 5,03 %, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2023 yang sebesar 5,05 %. AMRO menyampaikan, prospek pertumbuhan jangka pendek Indonesia, seperti ekonomi pasar berkembang lainnya, mungkin menghadapi risiko dan tantangan dari kebijakan ekonomi Pemerintah AS. Risiko tersebut disusul dengan potensi meningkatnya tensi perdagangan global seiring ketidakpastian pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, seperti AS, China, dan Eropa. Menghadapi tantangan di atas, lanjut Ishikawa, Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap fiskal ekspansif, dengan memperlebar defisit anggaran menjadi 2,3 % dari produk domestik bruto (PDB) pada 2024 untuk mendorong perekonomian dan mempercepat proyek infrastruktur.

Pada 2025, defisit anggaran mungkin akan meningkat lebih lanjut karena pemerintah memperkenalkan program-program prioritas baru, seperti program Makan Bergizi Gratis, memberikan subsidi tambahan kepada rumah tangga berpendapatan rendah, dan menerapkan tarif PPN yang lebih tinggi sebesar 12 % hanya untuk barang-barang mewah. Catatan AMRO tersebut belum memasukkan rentetan penghentian operasi pabrik industri padat karya yang berimbas pada ”badai” PHK yang terjadi tahun ini sebagai risiko yang akan memicu perlambatan konsumsi dan pelemahan permintaan domestik. (Yoga)

Masyarakat kelas menengah Indonesia tiada henti diterpa ujian. Kenaikan harga kebutuhan pokok dalam beberapa waktu terakhir mengakibatkan daya beli melemah. Tidak berhenti itu, badai PHK pun kian marak terjadi belakangan. Kemenaker mencatat, jumlah pekerja yang terkena PHK selama 2024 mencapai 80.000 orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang sebanyak 60.000 orang. Gelombang PHK berlanjut pada awal 2025 seiring pailitnya Sritex Group dan perusahaan tekstil lain. Tak hanya kehilangan mata pencarian, kenaikan harga kebutuhan pokok pun turut menekan kelas menengah. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), rata-rata penghasilan bersih masyarakat hanya meningkat 15 % selama 2017-2023, sedang Indeks Harga Konsumen naik lebih tinggi, yakni 18,5 %.

Sulitnya perekonomian yang dihadapi kelas menengah juga terekam dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS. Populasi kelas menengah Indonesia pada 2023 turun 8,5 juta orang menjadi 52 juta orang dibanding lima tahun sebelumnya. Alhasil, konsumsi rumah tangga sebagai penopang perekonomian tumbuh di bawah 5 % dalam dua tahun terakhir. Dalam kondisi tersebut, urusan perut tetap harus dipenuhi. Tidak heran jika sebagian masyarakat memanfaatkan berbagai aplikasi pinjaman instan guna menyambung hidup. Platform seperti buy now pay later (BNPL) dan pinjaman daring menjadi solusi cepat ketika layanan perbankan mensyaratkan administrasi yang cenderung sukar.

Kondisi itu tampak dari meningkatnya penyaluran kredit oleh BNPL dan pinjaman daring. Berdasar data OJK, penyaluran kredit BNPL per Januari 2025 tercatat sebesar Rp 26,69 triliun atau tumbuh 44,19 % secara tahunan, yang terdiri dari BNPL perusahaan pembiayaan Rp 7,12 triliun dan BNPL perbankan Rp 22,57 triliun. Sementara, saldo pembiayaan oleh industri pinjaman daring alias fintech peer to peer lending per Januari 2025 tercatat Rp 78,5 triliun atau tumbuh 29,94 % secara tahunan, lebih tinggi disbanding Desember 2024 yang tumbuh 29,14 % secara tahunan. Peningkatan tersebut juga terjadi pada kredit rumah tangga oleh perbankan. Per Desember 2024, kredit rumah tangga perbankan tercatat Rp 1.836 triliun atau tumbuh 10,38 % secara tahunan, lebih tinggi dibanding periode 2023 yang tumbuh 9,17 % secara tahunan.

Direktur Eksekutif Information Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi berpendapat, kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian masyarakat terpaksa memenuhi kebutuhannya melalui pinjaman instan. Namun, di balik kemudahannya, terdapat risiko yang harus dipahami. Meski pengajuannya lebih mudah daripada kredit perbankan, bunga kredit yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Suku bunga kredit pinjaman daring, per hari 0,3 % atau sebulan 9 % dan setahun 108 %. Besaran suku bunga kredit tersebut berpotensi menjadi beban dan berujung pada gagal bayar. Alih-alih mengandalkan pinjaman, kebutuhan tersebut sebaiknya dipenuhi dengan menggunakan penghasilan rutin. Jangan sampai terbelenggu pinjaman yang mengakibatkan gagal bayar. (Yoga)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, berjanji untuk melanjutkan janji-janji kampanyenya guna mengubah orientasi ekonomi, imigrasi, dan kebijakan luarnegeri negara secara cepat dan tanpa henti. Ia mengutarakan itu dalam pidato kenegaraan tahunan di hadapan Kongres AS di Washington pada Selasa (04/03/2025) waktu setempat. Pidato Trump berlangsung selama 99 menit berisi penuh tentang rencana-rencana kebijakan yang dijanjikan selama kampanye pilpres dan langsung dijalankan selama minggu-minggu pertama setelahkembali menjabat. Ia berjanji untuk terus memberikan perubahan besar untuk menyelamatkan negara dari apa yang ia gambarkan sebagai kehancuran dan kesalahan yang ditinggalkan oleh pendahulunya.

“Amerika menginginkan perubahan, tetapi ada cara yang bertanggung jawab untuk membuat perubahan dan cara yang sembrono, dan kita dapat membuat perubahan itu tanpa melupakan siapa kita sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah demokrasi," tutur Trump, seperti dikutip AP. Di awal-awal masa jabatan keduanya sekarang, Trump telah memulai misi untuk membubarkan sebagian pemerintah federal, membangun kembali hubungan dengan sekutu-sekutu AS, dan mengenakan tarif yang telah memicu perang dagang Amerika Utara. “Itu hanyalah tindakan yang cepat dan tanpa henti. Orang-orang memilih saya untuk melakukan tugas itu dan saya melakukannya," kata Trump tentang minggu-minggu awal masa jabatannya. (Yetede)