Emiten bank-bank pelat merah berpotensi kembali menghadapi risiko, setelah sebelumnya kemunculan Danantara memicu reaksi negatif para pelaku pasar. Kali ini, risiko baru datang dari inisiatif pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih yang mencakup 70.000-80.000 desa di seluruh Indonesia. Pasalnya, pemerintah telah menugaskan bank Himbara seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank MandiriTbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) untuk memberi pembiayaan awal kepada koperasi desa Merah Putih sebesar Rp 3-5 miliar per desa.

Desa akan melunasi pinjaman Bank Himbara tersebut dalam waktu tiga sampai lima tahun, yang dananya bersumber dari alokasi dana desa tahunan. Analis Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman dalam riset yang dipublikasi menilai, pinjaman tersebut telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan investor. Sebab, pinjaman yang mencapai Rp 400 triliun atau US$24,5 miliar itu berpotensi berdampak. Keduanya merasa, kekhawatiran para pelaku pasar cukup beralasan karena menunjukkan adanya campur tangan politik dalam operasional bank-bank BUMN.

"Penerapan tata kelola yang kuat, akuntabilitas, dan transparansi bagi parapemegang saham akan menjadi faktor krusial bagi Danantara untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor ke depan," tulis kedua analis. Dirut BBRI, Sunarso menjelaskan, pembiayaan awal koperasi sebesar Rp 5 miliar yang berasal dari Himbara, karena dana desa tidak cukup untuk langsung membiayai Rp 5 miliar. “Makanya, itu?lah yang diharapkan nanti, disampaikan bahwa kemudian dibiayai oleh Himbara. Tapi aman, wong sumber pelunasannya dari dana desa," ucap Sunarso di Kementerian BUMN, Senin (10/3/2025). (Yetede)

PT PLN (Persero) memastikan kelancaran perjalanan pemudik kendaraan elektrik pada momen Idulfitri 1446 Hijriah, dengan menghadirkan 1.000 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di jalur mudik Trans Jawa-Sumatra, tersebar di 615 lokasi strategis dan dilengkapi personel siaga 24 jam nonstop. Pada lebaran 2025 ini, pemudik yang menggunakan kendaraan elektrik diproyeksi mencapai 21.570 unit, meningkat 500% dibanding tahun lalu, di 4.314 kendaraan elektrik. Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti menyampaikan, keberadaan SPKLU diberbagai titik menjadi focus utama perseroan di momen Ramadan hingga Idulfitri 1446H, mengingat semakin meningkatnya jumlah pengguna kendaraan elektrik.

"Sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, PLN siap mendukung penuh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan elektrik. Kami telah melakukan asesmen menyeluruh dan memetakan titik-titik strategis untuk memastikan pemudik dapat dengan mudah mengakses SPKLU selama perjalanan," kata Edi, Senin (10/2/2025). "Guna memastikan para pemudik nyaman dalam melakukan pengisian daya, PLN juga menyiagakan 12 unit SPKLU mobile yang tersebar di jalur Trans Ja-wa-Sumatra. Dukungan teknologi juga dihadirkan melalui aplikasi PLN Mobile, yang dilengkapi fitur Electric Vehicle Digital Services (EVDS) untuk membantu pengguna menemukan lokasi SPKLU terdekat. (Yetede)

Proyek gasifikasi batu bara yang lama tak terdengar kembali mencuat. Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal mendorong pengolahan batu bara menjadi gas dimethyl ether (DME) berlanjut. Cara yang akan dipakai Bahlil adalah mendukung pendanaan proyek konversi benda padat batu bara menjadi gas. "Salah satu pemodalnya adalah Danantara," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025. Menurut Bahlil, konversi batu bara menjadi gas itu merupakan salah satu bentuk penghiliran sumber daya alam. Kali ini, ia mengklaim, akan memakai pendekatan berbeda, yakni mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan pada investor asing.

Bahlil menyebutkan proyek DME akan dikembangkan secara paralel di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa mengatakan produksi DME dengan bahan baku batu bara tidak layak secara ekonomi. Pada studi kelayakan pengelolaan batu bara menjadi DME yang dirancang PT Bukit Asam Tbk bersama perusahaan AS, Air Products and Chemicals, Inc. yang memulai kerja sama sejak 2019 itu menargetkan produksi DME sebanyak 1,4 juta ton, yang hasilnya bakal diserap PT Pertamina untuk mengganti sebagian kebutuhan elpiji domestik.  

Ongkos produksi mengubah batu bara menjadi gas terlalu tinggi sehingga harganya mahal. Saat itu perusahaan menargetkan bisa menghasilkan DME dengan harga US$ 400 per ton, lebih rendah dari elpiji yang harganya berada di kisaran US$ 500 per ton. Untuk membuat DME yang harganya bersaing dengan elpiji, perusahaan harus bisa mendapatkan harga batu bara di US$ 15-20 per ton. Sementara, rata-rata biaya produksi batu bara Bukit Asam, US$ 45 per ton. Ditambah estimasi margin sebesar 15%, ongkos bahan bakunya saja sudah US$ 55 per ton, hampir tiga kali lipat dari angka ideal. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih di desa-desa seluruh Indonesia. Pemerintahan Prabowo menargetkan hingga 70.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sejumlah alasan Prabowo mengeluarkan inisiatif tersebut. Prabowo, kata Tito, berharap Kopdes Merah Putih akan mampu mewujudkan ketahanan pangan hingga memotong rantai distribusi dari desa. Tito menyampaikan Kopdes Merah Putih bisa menyediakan lumbung pangan atau gudang bahan pokok yang dikelola secara lebih modern di desa-desa.

"Presiden mengharapkan bahwa setiap desa memiliki ketahanan pangan masing-masing," kata Tito seusai rapat di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta pada Selasa, 11 Maret 2025. Nantinya, kata dia, lumbung atau gudang yang dikelola Kopdes Merah Putih akan menjadi tempat penyimpanan bahan baku. Stok tersebut, ucap Tito, bakal dibeli koperasi dari para petani. Tito menyampaikan Kopdes Merah Putih juga bakal mempersingkat rantai distribusi dari petani ke konsumen di wilayah-wilayah lain. Selama ini, kata Tito, distribusi hasil tani kerap diperantarai oleh tengkulak, rentenir, hingga praktik ijon yang membuat petani tidak menikmati keseluruhan nilai ekonomi panen mereka. (Yetede)

Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat sebanyak 27 persen desa di Indonesia menghadapi masalah lingkungan yang serius. Hal itu disebabkan oleh praktik ekonomi dan bisnis yang kerap kali mengekploitasi alam dan mengabaikan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. "23 ribuan desa itu mengalami masalah yang serius, dalam hal keterkaitannya dengan ekonomi dan kegiatan bisnis," kata Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar, saat merilis hasil penelitian Membangun Ekonomi Restoratif Di Desa di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Maret 2025. Media menjelaskan, 14,88 persen wilayah di Indonesia berbatasan dengan laut, dan lebih dari 24,11 persen berada di kawasan hutan.

Semua mengalami kerusakkan yang parah akibat kegiatan bisnis yang tidak memperhatikan alam. Bahkan, 56 persen dari total desa yang ada di Indonesia tidak meiliki sumber mata air yang layak dan terjadi kekeringan. "Masyarakat terancam kehidupannya dalam beberapa tahun yang akan datang," kata Media, seandainya kondisi tersebut tidak segera diatasi. Padahal, lanjut Media, lebih dari 23 ribu desa memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi ekonomi restoratif. Ekonomi restoratif merupakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya memikirkan bagaimana caranya menghasilkan sesuatu dari alam, tetapi juga memulihkan kerusakan ekosistem yang ditimbulkan. (Yetede)

Pengeluaran warga menurun di tengah gaji yang pas-pasan. Sejalan dengan itu, daya beli warga makin tertekan. Kondisi ini menjadi alarm perekonomian nasional yang bergantung pada konsumsi warga. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, selama 15 tahun terakhir atau sepanjang 2010-2024, pertumbuhan rata-rata gaji warga cenderung melambat. Ini merupakan analisis data rata-rata upah atau gaji bersih buruh/karyawan yang tercatat di BPS. Pada 2010, pertumbuhan rata-rata gaji warga sebesar 6,7 % per tahun. Namun, pada 2024, pertumbuhan gaji hanya menyentuh 2,8 % per tahun. Sementara dua tahun sebelumnya di angka 12,2 % per tahun (2022) dan 3,5 % per tahun (2023). Dalam 15 tahun itu, terjadi pelambatan sebanyak delapan kali, yaitu pada 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, dan 2024.

Sejalan dengan menurunnya pertumbuhan gaji, pertumbuhan pengeluaran warga juga melambat di rentang waktu yang sama. Periode 2010-2014, pengeluaran rata-rata tumbuh 12,6 % per tahun. Di periode 2015-2019 pengeluaran tumbuh melambat menjadi 8,5 % per tahun dan di periode 2020-2024 makin melambat menjadi 5,2 % per tahun. Warga pun berhemat untuk menyiasati naiknya kebutuhan hidup di tengah keterbatasan gaji. Edwin (31), guru SD swasta di Jakbar, menekan pengeluaran harian, maksimal Rp 25.000 per hari, karena gajinya hanya Rp 3,3 juta per bulan, jauh di bawah UMP Jakarta 2025 sebesar Rp 5,39 juta per bulan. Ia juga tidak melihat peluang mendapat kenaikan gaji dalam waktu dekat.

Adaptasi hidup dengan berhemat juga dilakukan 32 % responden dalam Survei Kepemimpinan Nasional Kompas pada 4-10 Januari 2025. Dari semua responden yang memilih berhemat, sebanyak 25 % dari kalangan kelas bawah dan menengah bawah. Langkah penghematan dilakukan karena 60,8 % responden tidak mempunyai tabungan dan hidup pas-pasan dengan gaji yang ada. Sebanyak 47 % warga yang hidup tanpa tabungan berasal dari masyarakat bawah dan menengah bawah. Seiring dengan pertumbuhan gaji yang melambat, warga lebih memprioritaskan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan makan harian. Analisis Kompas, pertumbuhan pengeluaran makanan periode 2020-2024 lebih kuat, yakni 5,6 % per tahun dibandingkan pengeluaran bukan makanan sebesar 4,9 % per tahun. (Yoga)

Pekan lalu, selama dua hari berturut-turut, Presiden Prabowo bertemu para pengusaha terkemuka nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, membahas berbagai isu strategis, termasuk perkembangan ekonomi global, kebijakan nasional, dan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta BPI Danantara. Pertemuan disebutkan sebagai langkah konkret membangun komunikasi erat dan memperkuat kolaborasi pemerintah-swasta, guna memastikan stabilitas ekonomi nasional, dan menarik investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan keterlibatan para taipan, berbagai program strategis diharap bisa berjalan lebih cepat dan efektif.

Tercatat ada 77 proyek strategis nasional di era Prabowo, meliputi 29 proyek baru dan 48 proyek lanjutan (carry over) yang perlu dukungan anggaran masif dan kerja sama dengan swasta. Tak sedikit program itu mengundang pro-kontra. Sebut saja, MBG dan Danantara, karena pembiayaannya harus mengorbankan anggaran sektor lain, termasuk pendidikan dan layanan publik. MBG juga dipertanyakan di sejumlah daerah. Ada kabar anak-anak Papua lebih membutuhkan pendidikan gratis daripada MBG. Tergerusnya kepercayaan akibat kontradiksi kebijakan, berbagai pernyataan kontroversial para pemimpin negeri, korupsi masif di birokrasi dan BUMN, membuat setiap langkah direspons secara kritis oleh publik dan tak jarang menghadapi penolakan.

Sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, hampir sejak merdeka, melibatkan partisipasi swasta. Namun, sejarah pembangunan ekonomi Indonesia juga mencatat kentalnya jejak kroni kapitalisme di dalamnya. Tak sedikit dari para pengusaha yang sebelumnya banyak mendapat privilese dari pemerintah ini bermasalah di masa lalu, seperti kasus BLBI, pagar laut, dan berbagai kasus hukum lain. Publik berharap kerja sama pemerintah-swasta tetap didasarkan pada kriteria yang transparan, bukan lagi privilese dan kongkalikong seperti di masa lalu. Jangan sampai proyek-proyek masif yang sebelumnya sudah menimbulkan banyak polemik hanya menjadi proyek bagi-bagi kue. (Yoga)

Gejolak pasar keuangan yang ditandai tertekannya nilai tukar dan amblesnya pasar saham perlahan mulai kondusif seiring masuknya kembali aliran modal asing. Kendati demikian, dinamika pasar keuangan global tetap perlu diwaspadai dengan tetap menjaga sentimen positif dari sisi domestik. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, Minggu (9/3) mengatakan, investor asing mulai kembali masuk ke pasar keuangan domestik, sepekan terakhir dengan mencatatkan beli neto Rp 8,99 triliun.

Ini mencerminkan perbaikan kepercayaan investor terhadap aset keuangan Indonesia, termasuk nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berdasarkan data transaksi 3-6 Maret 2025, investor asing mencatatkan beli neto sebesar Rp 8,99 triliun di pasar keuangan domestik, terdiri dari beli neto di pasar saham sebesar Rp 0,34 triliun dan di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 9,53 triliun, serta jual neto di Sekuritas Rupiah BI (SRBI) sebesar Rp 0,88 triliun. ”Terlihat dari stabilnya nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.295–Rp 16.320 per USD, terapresiasi 1,75 % dalam sepekan.

Selain itu, pasar saham juga menunjukkan penguatan dengan IHSG naik 0,27 % ke level 6.636 dan mencatatkan kenaikan mingguan sebesar 5,8 %. Ini mengindikasikan investor mulai optimistis terhadap prospek ekonomi nasional,” tutur Josua. Sebelumnya, nilai tukar rupiah pada perdagangan 28 Februari 2025 lalu ditutup di level Rp 16.575 per USD atau terdepresiasi 2,58 % dibanding penutupan akhir tahun 2024. Hal serupa juga dialami oleh IHSG yang menyentuh level 6.300, anjlok 5 % dalam sepekan, bahkan terendah sejak September 2021. (Yoga)

PHK kembali terjadi. Terbaru, PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia menutup pabriknya di Tangerang, Banten, yang berdampak pada PHK terhadap 3.500 pekerja. Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengungkapkan, penutupan pabrik PT Adis Dimension Footwear mengakibatkan 1.500 pekerja kehilangan pekerjaan. Sementara, PT Victory Ching Luh Indonesia memberhentikan 2.000 pekerja. Kedua pabrik tersebut merupakan pemasok sepatu merek Nike. ”Kami telah berkomunikasi dengan Public Affairs Nike. Kedua pabrik tersebut direlokasi. PT Adis pindah ke Majalengka dan PT Victory ke Cirebon sehingga terpaksa memberhentikan karyawannya di Tangerang.

Namun, semua hak pekerja telah dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang,” ujar Eddy, Minggu (9/3). Alasan PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia keluar dari Banten adalah faktor upah sektoral serta upah minimum kabupaten/kota (UMK). Wilayah Majalengka dan Cirebon lebih mendukung iklim investasi dan produksi perusahaan, terutama di tengah rendahnya permintaan pasar. Berdasarkan data yang dihimpun Kompas, UMK di Kabupaten Cirebon tercatat Rp 2,68 juta, sementara di Kabupaten Majalengka sebesar Rp 2,40 juta. Adapun di Kabupaten Tangerang, UMK mencapai Rp 4,90 juta. (Yoga)

Beberapa tandan pisang yang baru dijejer di lapak jualan Pasar Betun, Kabupaten Malaka, NTT, langsung ludes disambar pembeli. Buah pisang yang dijual Sabtu (8/3) itu baru saja dipanen. Segar, berukuran besar, dan murah. ”Sudah habis empat tandan,” ujar Maria Seran (50) petani yang langsung menjual buah pisang ke pasar. Harga pisang per tandan terbatas Rp 25.000. ”Kalau beli di atas lima tandan, harganya bisa kurang lagi,” katanya. Kendati menjual pisang seharga itu, ia merasa tidak rugi. ”Di kebun masih banyak pisang. Kalau beli di kebun, bisa lebih murah, Rp 10.000 per tandan,” ujarnya. Warga menyebutnya ”pisang Malaka”.

Buah pisang itu biasanya diolah menjadi kue pisang, pisang goreng, es pisang, nagasari isi pisang, kue molen isi pisang, dan kolak pisang. Aneka olahan berbahan pisang itu juga dijual di Pasar Betun. Ironisnya, banyak petani pisang menggunakan uang hasil menjual buah pisang untuk membeli kue pisang. ”Saya sering beli kue pisang,” kata Yasinta Bria (55), petani pisang yang juga berjualan di pasar itu. Harga satu potong kue pisang paling murah Rp 1.000. Padahal, mereka menyadari, dengan menambah tepung dan gula, kemudian digoreng, nilai tambah pisang meningkat. Penghasilan yang mereka peroleh pun berkali-kali lipat dari sekadar menjual buah pisang dengan harga Rp 10.000 per tandan.

Jika dihitung, dalam satu tandan bisa diolah hingga 455 potong molen. Dengan harga 1 potong molen Rp 1.000, penghasilan yang diperoleh Rp 455.000. Pendapatan ini setara 45 kali harga jual satu tandan pisang yang harganya hanya Rp 10.000. Pemerhati masalah ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Tuti Lawalu, mengatakan, minimnya nilai tambah pada produk pertanian menyebabkan petani hampir tidak menikmati hasil kerja keras mereka. ”Justru yang menikmati kerja keras petani adalah para pedagang hingga industri pengolahan. Itulah yang membuat petani tetap miskin,” katanya. (Yoga)