Ekonomi
( 40554 )Perusahaan Aplikasi dihimbau Beri Bonus Pengemudi-Kurir Daring
Presiden Prabowo mengumumkan kewajiban perusahaan membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri. Para pengemudi ojek daring juga akan mendapatkan bonus hari raya kendati besarannya belum ditentukan. Pengumuman disampaikan Presiden Prabowo di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3) sore. ”Pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMD, paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri. Besarannya (diumumkan) Menaker melalui surat edaran,” kata Presiden. Presiden juga mengimbau para perusahaan aplikasi transportasi daring untuk memberi bonus hari raya kepada para ojek daring yang kerap disebut ojol. Begitu pula kurir daring diharapkan juga mendapat bonus hari raya.
”Pemerintah mengimbau untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan keaktifan kerja,” katanya. Sejauh ini tercatat 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif. Selain itu masih ada satu juta sampai satu setengah juta lainnya yang berstatus paruh waktu atau tidak bekerja penuh waktu. ”Untuk besaran (dan) mekanisme, kami serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menaker melalui surat edaran,” kata Prabowo. Salah seorang pengemudi daring yang ikut hadir di Istana, Suyanto, menyambut baik pengumuman ini. ”Bahagia banget dengan pemberitahuan kami dapat THR. Tahun ini pertama kali kami dapat. Terima kasih, Pak Prabowo dan Grab Indonesia.(Soal) besarannya belum tahu,” tuturnya kepada wartawan. (Yoga)
Dua Pabrik Alas Kaki di Tangerang Tetap Beroperasi, Meski mengurangi Karyawan
Meski harus mengurangi tenaga kerjanya, PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia masih beroperasi di Tangerang, Banten. Kedua pabrik pemasok merek sepatu internasional itu juga tetap berencana merekrut karyawan baru. Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, walau ada pengurangan karyawan, PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh di Tangerang tidak tutup. Kedua perusahaan itu sampai saat ini masih beroperasi. ”PT Adis Dimension Footwear masih ada 10.000 karyawan dan PT Victory Ching Luh masih ada 13.000 karyawan,” kata Eddy, Senin (10/3).
Chairman PT Adis Dimension Footwear, Harijanto juga mengklarifikasi bahwa PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh masih beroperasi dan tetap memproduksi alas kaki. Menurut Harijanto, pengurangan 1.500 pekerja di PT Adis Dimension Footwear dan 2.000 pekerja di PT Victory Ching Luh bukan terjadi pada 2025, melainkan pada 2024. Meski mengurangi pekerja, perusahaan tetap merekrut karyawan baru sesuai kebutuhan. ”Pengurangan (karyawan) terjadi pada 2024 dan sudah beres. PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh masih beroperasi. Karyawannya masih banyak,” ujar Harijanto yang juga Ketua Dewan Pembina Aprisindo. (Yoga)
Tunjangan dan Subsidi Rumah bagi Para Guru Segera Cair
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera mencairkan tunjangan sertifikasi guru dengan nominal sudah dinaikkan demi meningkatkan kesejahteraan guru. Para guru diminta melengkapi data demi menjamin kelancaran dan ketepatan penyaluran tunjangan. Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani mengutarakan hal itu, Senin (10/3). Penyaluran tunjangan guru mencakup tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan khusus guru (TKG), dan dana tambahan. Penghasilan ini akan disalurkan secara bertahap dan paling cepat dilakukan pada 21 Maret 2025.
Nunuk meminta para guru untuk segera melakukan validasi data rekeningnya melalui laman InfoGTK. Verifikasi dan validasi ini penting untuk memastikan penyaluran tunjangan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. ”Segera lakukan validasi rekeningnya dengan mengecek InfoGTK-nya. Untuk memverifikasi data rekening masing-masing dapat mengklik ’Iya’ atau ’Tidak’ sehingga dapat terpantau. Jangan sampai tunjangan bapak atau ibu guru tertunda hanya karena data tak sesuai,” kata Nunuk. Berdasarkan data pemda, dari 900.000 data rekening guru yang masuk, 70 % dinyatakan valid oleh bank. Sekitar 200.000 data rekening dalam proses verifikasi oleh bank. (Yoga)
Harapan Baru di Himbara
Meskipun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menghadapi tantangan besar terkait dengan program-program pemerintah yang mengarah pada pembiayaan berbagai sektor, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, mereka tetap optimistis dalam mendukung program-program tersebut. Pemerintah, melalui arahan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mendorong Himbara untuk turut berpartisipasi dalam mendanai program-program tersebut, meskipun potensi risiko terhadap kualitas aset dan likuiditas bank BUMN bisa meningkat. Bank-bank seperti BRI dan BTN menunjukkan kesiapan untuk mendukung program tersebut, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan jaminan dari dana desa.
Keputusan pemerintah untuk melibatkan Himbara dalam program-program besar ini diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank BUMN, meskipun ada keyakinan bahwa pembiayaan ini akan didukung oleh dana yang aman, seperti dana desa. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo dan Menteri Tito Karnavian memiliki peran penting dalam mendorong kolaborasi antara bank-bank BUMN dan sektor koperasi pedesaan demi mendukung ekonomi rakyat, meskipun dengan mempertimbangkan risiko yang ada.
Bank BUMN: Mesin Ekonomi atau Beban Negara?
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pendirian koperasi Merah Putih di desa-desa dengan target sebanyak 70.000 hingga 80.000 unit di seluruh Indonesia. Koperasi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan pusat kegiatan ekonomi berbasis pertanian lokal, dengan berbagai fasilitas seperti gerai sembako, apotek desa, dan unit usaha simpan pinjam. Dalam implementasinya, program ini akan melibatkan perubahan dalam penggunaan dana desa, dengan fokus pada pendirian koperasi yang memerlukan anggaran sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per desa.
Untuk mendukung pendanaan koperasi ini, pemerintah berencana melibatkan bank-bank BUMN yang akan memberikan pembiayaan, dengan angsuran dilakukan secara bertahap oleh setiap desa. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, karena risiko pembiayaan koperasi yang sangat besar—sekitar Rp400 triliun untuk 80.000 koperasi—dapat meningkatkan beban kredit dan menurunkan kualitas aset bank BUMN. Selain itu, sejarah masalah kredit bermasalah, seperti yang terjadi pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat pandemi COVID-19, menambah kekhawatiran terhadap potensi kegagalan pembiayaan koperasi Merah Putih ini.
Meskipun bertujuan untuk memajukan ekonomi perdesaan, program ini perlu dipikirkan dengan matang agar tidak menambah tekanan pada bank-bank pelat merah dan menghindari risiko moral hazard, di mana pengelolaan koperasi yang lemah bisa menyebabkan penyalahgunaan dana dan gagal bayar.
Pengusaha Diversifikasi, China Tak Lagi Dominan
Para pengusaha smelter nikel di Indonesia sedang berupaya mengurangi ketergantungan pada pasar China, yang saat ini menyerap 80% hingga 90% dari konsumsi nikel Indonesia. Untuk itu, mereka sedang mencari pasar alternatif di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Asia lainnya. Djoko Widayatno, Dewan Penasihat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), menekankan pentingnya diversifikasi pasar dan pemenuhan standar keberlanjutan internasional, seperti praktik pertambangan ramah lingkungan dan produk rendah karbon, agar produk nikel Indonesia diterima di pasar global.
Selain itu, kerja sama dengan perusahaan global di industri baterai dan kendaraan listrik juga dianggap penting untuk stabilitas permintaan nikel olahan. APNI juga mendorong pemerintah untuk mendukung pengembangan ekosistem penghiliran yang terintegrasi dengan industri dalam negeri, seperti manufaktur baterai dan baja tahan karat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Haykal Hubeis, menambahkan bahwa stimulus dari pemerintah sangat penting untuk menarik investor dan memperkuat daya saing industri nikel di dalam negeri. Pemberian kepastian pasokan bahan baku, jaminan hukum, regulasi jangka panjang, dan infrastruktur logistik yang andal menjadi faktor penting dalam menarik investasi di sektor penghiliran nikel.
Astra International Hadapi Tantangan, tetapi Tetap Prospektif di 2025
Dividen Bank Berpotensi Hasilkan Yield Jumbo
Kurang Bertajinya Ekonomi Lebaran
Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, pelemahan daya beli masyarakat, harga komoditas rendah, serta suku bunga acuan yang masih tinggi diprediksi membuat ekonomi Lebaran 2025 kurang bertaji. Insentif yang diberikan pemerintah seperti diskon tiket pesawat diyakini tak cukup untuk memacu geliat ekonomi Lebaran, karena tekanan ke konsumsi rumah tangga masih cukup besar. Ini membuat demand side ekonomi lemah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 diprediksi berkisar 4,7-5%, melambat dibanding kuartal I dan II 2024 sebesar 5,1% dan 5,05%.
Pada 2024, Ramadandan Lebaran jatuh pada akhir kuartal I dan awal kuartal II. Ekonomi kuartal I tahun lalu juga terkerek belanja pemerintah dan partai politik seiring adanya pemilu. Pemerintah dinilai perlu menambah insentif untuk memaksimalkan potensi ekonomi Lebaran. Dengan begini, pertumbuhan ekonomi optimal dapat dicapai. Sebab, memasuki kuartal II hingga kuartal III, tak adalagi sentimen yang bisa mendongkrak ekonomi. Baru pada pengujung tahun ada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang biasanya mendongkrak konsumsi rumah tangga.
Selama ini, konsumsi rumah tangga berperan sentral dalam ekonomi Indonesia karena menyumbang produk domestik bruto (PDB) 50% lebih. Kelompok pengeluaran lainnya seperti ekspor, investasi, dan belanja pemerintah belum bisa menggantikan peran konsumsi rumah tangga. Harapan muncul dari rencana pemberian bonus ke para driver ojek online (ojol). Namun itupun dirasa tak cukup. Pemerintah harus memikirkan tambahan insentif untuk masyarakat agar Lebaran 2025 lebih bertaji, dengan misalnya pemberian bansos, potongan tarif listrik, operasi pasar dan lain-lain untuk mendongkrak belanja rumah tangga selama Ramadhan. (Yetede)
Goldman Sachs Mengingatkan akan Adanya Peningkatan Risiko Fiskal
Setelah Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia dari equal-weight (EW) menjadi underweight bulan lalu, Goldman Sachs memangkas peringkat saham Indonesia dari underweight menjadi market weight. Goldman Sachs memperkirakan adanya peningkatan risiko fiskal atas sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Penurunan peringkat tersebut memberi pukulan bagi pasar saham Indonesia yang terkoreksi dalam hingga 6.270 dan mencatatkan aksi jual bersih (net sell) asing Rp 23,22 triliun sejak awal tahun 2025. Mengingat, rekomedasi keduanya biasanya menjadi rujukan investor asing dalam membenamkan investasinya.
Bloomberg, Senin (10/3/2025) juga menurunkan rekomendasi atas surat utang yang diterbitkan BUMN untuk tenor 10 sampai 20 tahun menjadi netral. Penurunan peringkat itu terjadi setelah Goldman Sachs menaikkan proyeksi defisit fiskal Indonesia dari semula 2,5% menjadi 2,9% dari PDB. Penurunan peringkat tersebut, memberi tekanan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang ditutup melemah 0,57% ke level 6.598,21 pada perdagangan Senin (10/3/2025). Investor asing mencatatkan net sell Rp 843,43miliar pada perdagangan kemarin,dan Rp 23,22 triliun sejak awal tahun 2025. Hal ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar keuangan domestik.
“Penurunan peringkat pasar saham Indonesia oleh MSCI dan GoldmanSachs dari overweight menjadi marketweight mencerminkan kekhawatiran investor global terhadap daya tarik pasar domestik,"kata Pendiri Stocknow.id Hendra Wardana, Senin (10/3/2025). Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah ketidakpastian ekonomí global, dampak perang dagang AS-China, serta perlambatan konsumsi dalam negeri yang terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor. Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan suku bunga global juga menambah beban ekonomi domestik. Ketidak-pastian kebijakan dalam negeri dan volatilitas pasar membuat investor lebih berhati-hati. Untuk mengembalikan kepercayaan asing terhadap pasar saham Indonesia, regulator dan pemerintah perlu mengambil langkah konkret. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









