;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

KUR Rp 27,72 Triliun disalurkan Oleh BRI

10 Mar 2025

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan Asta Cita guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Sepanjang dua bulan di awaltahun ini, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 27,72 triliun. Nilai tersebut setara 15,84% dari total alokasi tahunan sebesar Rp 175 triliun yang ditetapkan pemerintah. Pada periode ini, sebanyak 649,6 ribu debitur UMKM telah menerima manfaat dari penyaluran KUR ini. Tak hanya dari sisi jumlah penyaluran, BRI juga memastikan KUR tersalurkan ke sektor-se-ktor strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dalam distribusi penyaluran KUR, di mana lebih dari separuh atau sekitar 55,88% dialokasikan kesektor produksi.

Sektor ekonomi dengan penyaluran terbesar adalah pertanian, dengan total penyaluran KUR Rp 11,57 triliun. Besarnya penyaluran ini selaras dengan upaya Pemerintah mendukung program ketahanan pangan Indonesia. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari dalam keterangannya menegaskan bahwa komitmen ini terus dilakukan BRI dalam memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM agar semakin berdaya saing dan mampu berkembang secara berkelanjutan. “Kami percaya, dengan semakin luasnya akses pembiayaan melalui KUR, makin banyak pelaku usaha yang dapat bertumbuh, berkembang, dan berkontribusi lebih besar dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional," ujarnya, Minggu (9/3/2025). (Yetede)


Profil Ray Dalio yang Duduk di Kanan Prabowo Saat Rapat soal Danantara

10 Mar 2025

Presiden Prabowo Subianto mengundang investor kawakan asal Amerika Serikat, Ray Dalio, serta sejumlah konglomerat Indonesia untuk membahas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Maret 2025. Prabowo menilai pengalaman luas Ray Dalio dalam ekonomi global, terutama di Asia dan Timur Tengah, dapat memberikan masukan berharga bagi pengelolaan Danantara. Menurutnya, perspektif Dalio sebagai warga negara asing memungkinkan kritik yang lebih terbuka dan objektif. Ray Dalio adalah pendiri hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates, yang ia dirikan pada 1975 di apartemennya di Connecticut, AS.

Saat ini, perusahaan tersebut mengelola dana sebesar US$ 124 miliar atau sekitar Rp 1.984 triliun (asumsi kurs Rp 16.000 per US$). Selama 47 tahun, Dalio membangun Bridgewater Associates menjadi hedge fund terkemuka dan perusahaan swasta paling penting kelima di AS menurut Majalah Fortune. Pada 2017, ia mengundurkan diri sebagai CEO dan merilis buku "Principles: Life & Work," yang menjadi best-seller New York Times. Ia juga menerbitkan dua buku lainnya, yaitu "Principles for Dealing with the Changing World Order" dan "Principles for Navigating Big Debt Crises."

Pada 2022, Dalio pensiun sebagai co-CIO, menyelesaikan transisi kepemimpinan di Bridgewater. Perusahaan ini dikenal dengan budaya “transparansi radikal” yang mendorong kebebasan berpendapat. Forbes memperkirakan kekayaan Ray Dalio mencapai US$ 14 miliar, menjadikannya orang terkaya ke-124 di dunia pada 2024. Atas kontribusinya terhadap ekonomi global, ia masuk dalam daftar 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia oleh Majalah TIME. (Yetede)


Industri TPT Tertekan akibat Kebijakan Pro-impor

10 Mar 2025

Kalangan pertekstilan masional memandang PHK dan penutupan 60 perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) termasuk Sritex, akbat kebijakan pro impor pemerintah. Ketua Umum Asosiasl Produsen Serat dan Benang Filament Indoresia (APSyFD), Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir pemerintah seperti secara sengaja membiarkan sektor tekstil dan produk tekstil berada dalam tekanan produk impor. Padshal, pemerintah sudah sangat paham jika permasalahan utama sektor TPT adalah banjirnya barang impor legal. Solusinya sudah jelas, kendalikan impor legal dan berantas praktik importasi illegal, dalam hal penegakan hukum dan perbaikan kinerja bea cukai, ungkap dia di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Terkait pengendalian impor, Redma menilai pemerintah setengah hati melakukannya, sehingga Permendag 36 tahun 2023 hanya berlaku 3 bulan dan kemudian direlaksasi lagi jadi Permendag 8 tahun2024. Pemerintah seakan tutup mata bahkan engzan mengakui, seakan semua baik-baik saja, padahal mudah dilihat dan kasat mata,"tutur dia. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konvekai Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengungkapkan, birokrasi korup dan impor menjadi permasalahan utama Pemerintahan Presiden Prabowo.

"Permasalahan banjir impor ini sengaja dibiarkan, karena banyak oknum birokrasi di pemerintahan mendapatk keuntungan dari praktik ilegal ini. Kami harap Presiden Prabowo segera membersihkannya,” ujarnya. PHK dan penutupan pabrik yang terangkap hanya perusahaan menengah besar (IKM). "IKM yang tutup, hampir 1.000 unit dengan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mencapai raturan ribu orang. Pihak IPKB kecewa dengan kinerja pemerintah, khususnya Menkeu yang membiarkan buruknya kinerja Bea Cukal terus berlanjut. Padahal negara sedang membutuakan pendapatan untuk menjalankan programnya, tapi barang impor dibiarkan masuk tanpa membayar bea masuk dan pajak. Sedangkan pajak kami dinaikan, kami dipaksa beraaing dengan barang Iampor yang tidak bayar pajak,” katanya. (Yetede)


Perbedaan Antara Konglomerat dan Oligarki, Juga Persamaannya

10 Mar 2025

Istilah konglomerat kembali menjadi pembicaraan hari-hari ini setelah Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah taipan Tanah Air di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025. Langkah Prabowo itu mengingatkan akan kebijakan politik koncoisme Presiden ke-2 RI Soeharto yang merangkul erat para konglomerat. Di era Orde Baru, konglomerat menguasai ekonomi Indonesia karena dekat dengan keluarga Cendana, julukan keluarga Seoharto sampai dasawarsa 1980-an. Bisnis-bisnis mereka merajalela seiiring penguasa politik memanfaatkan para pengusaha untuk dijadikan mesin uang, dengan imbalan diberi fasilitas dan kemudahan berbisnis.

Konglomerat adalah sekelompok perusahaan atau individu yang memiliki bisnis beragam dan luas, seringkali fokus pada industri tertentu, berpengaruh besar dalam ekonomi karena ukuran dan jangkauan bisnisnya. Konglomerat dapat memiliki pengaruh politik, tetapi tidak selalu memiliki kontrol langsung atas kekuasaan politik. Sedang oligarki adalah sekelompok orang atau keluarga yang memiliki kontrol langsung atas kekuasaan politik dan ekonomi suatu negara. Acap kali memiliki bisnis yang luas dan beragam, tetapi pengaruh mereka lebih besar dalam bidang politik. Oligarki umumnya dapat memiliki kontrol atas media, keuangan, dan sumber daya alam, serta memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan publik

Kesamaan konglomerat dan oligarki yaitu; 1. Pengaruh ekonomi yang besar, baik melalui bisnis yang luas dan beragam maupun melalui kontrol atas sumber daya alam dan keuangan. 2. Kekuatan politik yang signifikan, baik melalui kontrol langsung atas kekuasaan politik (oligarki) maupun melalui pengaruh tidak langsung (konglomerat). 3. Jaringan yang luas dan kompleks, baik dalam bidang bisnis, politik, maupun sosial. 4. Akses ke sumber daya yang luas, baik dalam bidang keuangan, sumber daya alam, maupun teknologi. 5. Pengaruh terhadap kebijakan publik baik melalui kontrol langsung atas kekuasaan politik maupun melalui pengaruh tidak langsung. (Yetede)


Berkantor di Singapura, Maskapai Indonesia Airlines Siap Mengudara ke 30 Negara Tujuan

10 Mar 2025

Maskapai penerbangan asal Singapura Calypte Holding Pte. Ltd., melalui anak usahanya PT Indonesia Airlines Group (INA), telah resmi mengantongi izin untuk mengudara per 7 Maret 2025. Menurut Chief Executive Officer Indonesia Airlines dan Executive Chairman Calypte Holding Pte. Ltd. Iskandar, maskapai ini akan menjadi maskapai penerbangan komersial pertama di Indonesia yang hanya melayani rute penerbangan internasional.  "Berdasarkan perencanaan bisnis dan hasil studi kelayakan yang telah disusun, Indonesia Airlines hanya akan berfokus pada penerbangan internasional," kata Iskandar melalui laman Linkedin Indonesian Airlines, Minggu, 9 Maret 2025.

Pada tahap awal, maskapai penerbangan INA akan menerjunkan 20 armada yang hanya berbasis di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten. Penerbangan yang hanya berfokus untuk perjalanan internasional ini memiliki 48 kota tujuan di 30 negara. Iskandar menyebut akan menyediakan layanan paling lengkap yang akan memudahkan perjalanan konsumen. "Maskapai penerbangan komersial pertama di Indonesia ini memiliki konsep end to end service dan hanya akan melayani rute penerbangan internasional dalam lima tahun pertama,” kata Iskandar. (Yetede)


Mendorong IPO, Membangun Kembali Kepercayaan Pasar

10 Mar 2025

Investor di pasar saham Indonesia merasa kecewa dengan kinerja emiten baru yang melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) dalam beberapa tahun terakhir. Banyak harga saham IPO yang justru turun tajam setelah tercatat di bursa, dengan 20 dari 41 emiten baru pada 2024 mengalami penurunan harga saham, lebih banyak dibandingkan dengan 2023. Minimnya transparansi dan dugaan praktik imbalan atau gratifikasi dalam proses IPO semakin mengikis kepercayaan investor, terutama investor ritel yang menjadi pihak yang paling dirugikan.

Situasi ini berisiko merusak kredibilitas pasar saham Indonesia, apalagi di awal 2025, bursa saham sempat mengalami penurunan signifikan ke bawah level 6.300, yang merupakan level terendah sejak Oktober 2021. Oleh karena itu, investor mengharapkan perlindungan lebih baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan memperketat seleksi IPO untuk memastikan hanya perusahaan dengan fundamental yang kuat yang dapat melantai di bursa.


Menghilangkan Pesimisme, Dunia Usaha Diajak Dongkrak Ekonomi

10 Mar 2025
Presiden Prabowo Subianto berupaya meredam pesimisme publik terhadap ekonomi Indonesia dengan mengajak investor kawakan asal AS, Ray Dalio, berdialog dengan sejumlah konglomerat Tanah Air. Pertemuan ini dihadiri tokoh bisnis besar seperti Anthony Salim, Prajogo Pangestu, Chairul Tanjung, Boy Thohir, James Riady, dan lainnya. Dari pemerintah, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pimpinan BPI Danantara, lembaga investasi baru yang akan mengelola aset negara.

Dalam diskusi, Ray Dalio menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi global, seperti utang nasional yang berlebihan, konflik geopolitik, dan bencana alam. Salah satu kesimpulan penting adalah perlunya menciptakan kawasan ekonomi baru seperti Shenzhen atau Guangdong, guna mempercepat industrialisasi dan menarik investasi.

Menurut ekonom Wijayanto Samirin, pertemuan ini bertujuan meyakinkan dunia usaha bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi stabil dan pemerintah memiliki strategi yang jelas. Prabowo juga meminta dukungan para konglomerat untuk berinvestasi dalam program strategis nasional, mengingat keterbatasan APBN dalam mendanai pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan investor dan memperkuat perekonomian melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Utang Negara Bertambah, Rasio Utang Jadi Sorotan

10 Mar 2025
Rasio utang pemerintah diprediksi meningkat lebih dari 40% terhadap PDB pada 2025, melampaui target dalam RPJMN 2025-2029. Peneliti FITRA, Badiul Hadi, mencatat bahwa dengan PDB Indonesia 2024 sebesar Rp 22.139 triliun, maka rasio utang telah mencapai 40,2% terhadap PDB.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa rasio utang bisa melonjak hingga 49,5% dari PDB pada 2029, terutama karena utang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 800,33 triliun. Bhima juga mengkhawatirkan crowding out effect, di mana penerbitan utang oleh pemerintah, BUMN, dan BPI Danantara dapat menyedot likuiditas domestik, menghambat pertumbuhan ekonomi dan kredit perbankan.

Selain itu, Bhima menyoroti bahwa sebagian besar utang digunakan untuk belanja barang, pegawai, dan pembayaran bunga utang, bukan untuk belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan industri dan UMKM. Jika pengelolaan utang tidak lebih produktif, maka utang justru menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi.

Badiul Hadi menambahkan bahwa beban pokok dan bunga utang semakin meningkat, terutama dengan tambahan utang baru dan pelemahan rupiah. Ini dapat mempersempit ruang fiskal dan menurunkan kualitas layanan publik. 

Dengan strategi yang tepat, target ekonomi pemerintah tetap bisa tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang lebih besar.

Emiten Unggas Tetap Optimis di Tengah Ketidakpastian

10 Mar 2025
Prospek sektor unggas di 2025 dipandang masih positif, didukung oleh momentum Ramadan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meningkatkan permintaan. Analis Kiwoom Sekuritas, Abdul Azis Setyo Wibowo, menilai harga ayam yang meningkat saat Ramadan serta pelaksanaan MBG akan berdampak positif bagi kinerja emiten unggas.

Equity Research Mirae Asset, Andreas Saragih, juga melihat harga day-old chick (DOC) dan broiler di pasar tumbuh positif dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun pada awal 2025 harga DOC dan broiler masih di bawah referensi harga baru yang ditetapkan pada Juli 2024, perbandingan tahunan menunjukkan kenaikan harga DOC sebesar 83,1% dan ayam broiler naik 12,6% dibanding Januari 2024.

Salah satu faktor pendukung adalah biaya bahan baku yang tetap terkendali. Harga jagung dalam negeri meningkat 4% dibanding bulan sebelumnya menjadi Rp 6.354 per kg, tetapi masih turun 8,6% dibanding tahun lalu. Harga soybean meal (SBM) juga naik 4% dibanding bulan sebelumnya, tetapi masih turun 17,1% dari tahun lalu.

Baik Aziz maupun Andreas tetap mempertahankan peringkat overweight untuk sektor unggas, dengan peningkatan anggaran MBG sebagai katalis utama. Andreas merekomendasikan Japfa Comfeed Tbk (JPFA) dengan target harga Rp 2.400 per saham, sementara Aziz menargetkan Rp 2.350 per saham.

Sementara itu, Analis BRI Danareksa, Victor Stefano, merekomendasikan buy untuk beberapa emiten unggas, diantaranya Malindo Feedmill Tbk (MAIN) dengan target harga Rp 1.900, Japfa Comfeed Tbk (JPFA) dengan target harga Rp 2.800, Charoen Pokphand Tbk (CPIN) dengan target harga Rp 6.700

Victor juga mengingatkan bahwa risiko utama sektor ini adalah potensi melambatnya permintaan, lonjakan biaya pakan, serta ketidakpastian dalam program pangan pemerintah. Namun, secara keseluruhan, sektor unggas masih memiliki prospek pertumbuhan yang solid di 2025.

Beban Bank BUMN Meningkat Akibat Penugasan Pemerintah

10 Mar 2025
Pemerintah terus menugaskan bank-bank BUMN untuk mendukung berbagai program nasional seperti koperasi desa, pembangunan tiga juta rumah, dan hilirisasi industri. Namun, penugasan ini berpotensi menjadi sentimen negatif bagi saham perbankan BUMN karena dapat membebani kinerja keuangan mereka.

Sejak awal tahun, saham Bank Mandiri (BMRI) turun 17,26%, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) anjlok 9,5%, Bank Negara Indonesia (BBNI) kontraksi 1,09%, Bank Tabungan Negara (BBTN) turun 28,15%, dan Bank Syariah Indonesia (BRIS) melemah 7,19%.

Analis Edvisor Profina Visindo, Indy Naila, menilai bahwa penugasan ini dapat membebani bank BUMN, terutama dalam kondisi likuiditas yang ketat dan perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Sementara itu, Analis Infovesta Kapital, Ekky Topan, menyoroti risiko kualitas kredit, terutama pada proyek tiga juta rumah yang bisa berisiko jika tidak diiringi mitigasi yang kuat.

Meski demikian, ada dampak positif dari keterlibatan bank BUMN, seperti meningkatnya volume kredit dan peran bank dalam ekonomi nasional. Analis Pilarmas Investindo, Maximilianus Nico Demus, menilai tekanan ini hanya bersifat jangka pendek, dengan strategi manajemen risiko yang baik akan menentukan dampak jangka panjangnya.

Indy melihat tekanan saham bank BUMN sebagai sentimen sementara dan menilai saham BMRI, BBNI, dan BBRI masih menarik karena valuasinya murah dan potensi dividen yang besar. Ekky merekomendasikan BRIS untuk investasi jangka panjang dengan target harga Rp 3.350.

Secara keseluruhan, meski terdapat tekanan akibat penugasan pemerintah, saham bank BUMN tetap memiliki prospek positif dalam jangka panjang dengan strategi mitigasi risiko yang baik.