Ekonomi
( 40554 )Indonesia mampu tidak impor beras hingga tahun depan
Pemerintah meyakini Indonesia mampu tidak impor beras hingga tahun depan. Syaratnya, produktivitas tanaman padi terjaga dan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog memadai. Karena itu, pemerintah mendorong dua hal agar syarat itu terpenuhi, yakni pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu serta Bulog dapat menyerap minimal 2 juta ton dari potensi surplus 3,59 juta ton setara beras di Januari-April 2025. Menurut Menko Pangan Zullkifli Hasan, merujuk proyeksi BPS, produksi beras nasional Januari-April 2025 mencapai 13,95 juta ton, rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir atau sejak Janruari-April 2019. Sementara, konsumsi beras sekitar 2,6 juta ton per bulan atau 10,4 juta ton di Januari-April 2025. Artinya, Indonesia akan surplus 3 juta ton setara beras di Januari-April 2025.
Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menyebut, angka surplus beras di Januari-April tahun ini akan mencapai 3,59 juta ton. "Ini kabar gembira. Kalau tahun ini Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton setara beras itu enggak usah semua, 2 juta ton saja, maka tahun ini kita pastikan stok beras kita aman. Kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,"ungkap Menko Zulkifli. Salah satu pendukung terwujudnya surplus beras itu adalah pupuk bersubsidi yang terdistribusi dengan baik. Tersedianya pupuk sebelum waktu tanam akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Karena itu, selain mendorong Bulog menyerap minimal 2 juta ton surplus beras di Januari-April2025, pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi agar RI benar-benar tidak impor beras lagi hingga 2026. (Yetede)
11.025 Pekerja Grup Sritex Terkena PHK
Menaker, Yassierli mengatakan, per Februari 2025, total ada 11.025 karyawan Sritex Group, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Yassierli menyebut PHK tersebut terjadi di Srítex Group sejak Agustus 2024 lalu. Sritex Group menaungi empat perusahaan, yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Primayuda Mandirijaya, PT Sinar Pantja Djaja, dan PT Biratex Industries. "Jumlah pekerja Sritex Group yang ter-PHK mulai Agustus (2024) sebenarnya itu sudah ada beberapa," kata Yassierli dalam rapat Komisi IX DPR RI, Selasa (11/3/2025). Pada Agustus 2024 lalu PHK telah dilakukan pada 340 pekerja, sebelum Sritex Group dinyatakan pailit. PHK ini terjadi di PT Sinar Pantja Djaja, Semarang. Pada 1 Januari 2025 kurator melakukan PHK terhadap 1.081 pekerja PT Bitratex Industries. "Kasusnya di Bitratex ini akhirnya pekerja yang minta di PHK karena mereka membutuhkan kepastian," jelas Yassierli.
Berikutnya pada 26 Februari 2025sebanyak 9.604 pekerja yang terdiri atas 8.504 orang dari PT Sritex Sukoharjo, 956 orang oleh PT Primayuda Boyolali, 40 orang dari PT Panca Jaya Semarang, dan 104 dari PT Bitratex Industries Semarang. Menaker Yassierli mengaku hingga kini pesangon dan tunjangan hari raya (THR) untuk eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) belum dibayar. “Pembayaran pesangon untuk eks pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Group akan dilakukan usai harta asset pailit telah terjual. Yang belum adalah terkait pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), kemudian uang penggantian hak yang akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel, dan THR juga sama akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel," kataYassierli. Untuk upah eks pekerja Sritex, kurator telah membayar upah mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex hingga Februari 2025. (Yetede)
Emiten Konsumer Raup Laba Besar
Sektor konsumer di pasar saham Indonesia tengah menghadapi tantangan akibat melemahnya daya beli masyarakat, yang tercermin dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan deflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada awal 2025. Meskipun demikian, sektor konsumer masih optimistis untuk bangkit, seiring dengan harapan terhadap momentum Ramadan, Lebaran, dan ekspansi beberapa perusahaan besar. Beberapa emiten konsumer, seperti ICBP, MYOR, dan CMRY, diperkirakan akan mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah yang pro-pertumbuhan, meskipun margin mereka dapat tertekan akibat kenaikan harga bahan baku.
Analis seperti Baruna Arkasatyo dan Joanne Ong dari CGS International Sekuritas Indonesia memprediksi pemulihan konsumsi akan terjadi paling cepat pada Mei 2025, setelah musim panen dan pelaksanaan program pemerintah. Di tengah kondisi pasar yang lesu, sektor konsumer tetap menunjukkan potensi melalui rencana IPO dari beberapa perusahaan, seperti PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. yang sedang dalam proses penawaran umum. Meskipun prospek daya beli menjadi tantangan utama, sektor konsumsi masih menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk tetap melaksanakan IPO.
Menurut Liza Camelia Suryanata dari Kiwoom Sekuritas, konsumsi tetap menjadi sektor yang penting meskipun kondisi ekonomi sedang sulit, dan hal ini memberikan keyakinan bahwa sektor konsumer dapat tetap menarik minat pasar meskipun pasar saham secara keseluruhan sedang tertekan.
Peran Krusial Perbankan dalam Fintech Lending
Perbankan dan teknologi finansial (fintech) kini semakin terintegrasi, meskipun awalnya keduanya dilihat sebagai pesaing. Pada tahun 2015-2016, fintech dianggap dapat mengancam eksistensi perbankan, terutama melalui layanan pembayaran digital dan fintech lending. Namun, seiring berjalannya waktu, kerjasama antara perbankan dan fintech lending semakin erat, terutama dalam hal pendanaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada 2024, sektor perbankan memberikan porsi pinjaman yang lebih besar, mencapai 56,9%, menggantikan peran individu sebagai pemberi pinjaman utama. Hal ini mencerminkan perubahan besar dalam ekosistem fintech lending, yang kini lebih banyak didorong oleh institusi keuangan besar.
Perbankan memiliki peran penting dalam industri fintech lending, karena mereka dapat menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan konvensional dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar dalam menyalurkan pinjaman. Selain itu, platform fintech lending melakukan penilaian kelayakan kredit yang memudahkan perbankan untuk menyalurkan pinjaman. Keamanan dan pengawasan yang ketat dari OJK membuat perbankan semakin percaya diri dalam melakukan penyaluran melalui fintech lending. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia yang signifikan juga turut mendorong peran fintech lending, terutama bagi sektor yang kesulitan mengakses pembiayaan dari bank.
Secara keseluruhan, kolaborasi antara perbankan dan fintech lending tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendukung pembiayaan untuk UMKM.
RI Setop Impor Beras Hingga 2026
Pemerintah Indonesia memproyeksikan penutupan impor beras konsumsi hingga tahun 2026, seiring dengan melonjaknya produksi beras dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zul-Kifli Hasan, menyatakan bahwa stok beras dalam negeri cukup aman, dengan produksi yang diperkirakan mencapai 13,9 juta ton pada Januari–April 2025. Sementara itu, konsumsi beras masyarakat selama periode tersebut hanya 10,4 juta ton, menghasilkan surplus beras sebanyak 3,5 juta ton. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 13,95 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi beras ini menjadi yang tertinggi sejak 2019 dan diperkirakan akan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa perlu impor hingga tahun depan.
Indeks Saham Tertekan, Kepercayaan Investor Memudar
Daya Beli Melemah, Ekonomi dalam Tekanan
Harga Emas Naik, Jadi Pelindung Investasi
Bank Asing Tetap Optimis di Pasar Indonesia
Belanja Makin Menurun dalam Lima Kali Lebaran
Kemampuan berbelanja menjelang Lebaran berkurang karena daya beli warga yang rendah. Padahal, tingkat konsumsi warga di momen itu lebih tinggi daripada periode waktu biasa. Harapan adanya geliat ekonomi yang bergairah bisa meleset. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas mengolah Data Bulanan Survei Konsumen BI tahun 2020-2024. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata proporsi belanja warga menjelang Lebaran semakin kecil dibanding proporsi belanja konsumsi tahun sebelumnya. Tahun 2020 dan 2021, proporsi belanja menjelang Lebaran masing-masing 0,3 % poin, tetapi pada 2022 turun menjadi 0,1 % poin. Pada 2023 sama dengan rata-rata proporsi belanja tahun itu atau 0 poin.
Pada 2024 turun lagi lebih tajam, hingga minus 0,4 % poin. Proporsi belanja menjelang Lebaran 2024 tersebut terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan konsumsi pada momen Lebaran juga terlihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam struktur produk domestik bruto (PDB). Selama 2021-2024, konsumsi rumah tangga periode Lebaran, yang ada di triwulan II, tumbuh melambat. Pada 2021, konsumsi rumah tangga pada periode yang sama tumbuh 5,96 %, pada 2024, melambat menjadi 4,93 %. Sep (29), warga Jatim, juga berencana mengurangi konsumsi Lebaran tahun ini. Ayah satu anak ini belum lama kehilangan pekerjaan.
Kontrak Sep sebagai konsultan individu instansi pemerintahan di Jatim tidak diperpanjang per 1 Februari 2025. Sebelumnya, Sep mendapat gaji Rp 5 juta per bulan, untuk ditabung Rp 500.000, kebutuhan susu formula balitanya Rp 1,6 juta, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kini, Sep harus menghemat pengeluarannya, termasuk konsumsi menjelang Lebaran, karena tabungan yang tersisa hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga bulan ini. Untuk menyambung hidup, Sep berusaha mencari pekerjaan baru, termasuk mendaftar sebagai pengojek aplikasi. ”Saya bingung. Biasanya kalau Lebaran saya beli parsel untuk dibagikan ke keluarga terdekat. Mungkin saat ini berhenti dulu. Konsumsinya untuk keluarga, untuk orang lain nanti dulu,” ujar Sep, Selasa (18/2). (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









