;

Industri TPT Tertekan akibat Kebijakan Pro-impor

Ekonomi Yuniati Turjandini 10 Mar 2025 Investor Daily
Industri TPT Tertekan akibat Kebijakan Pro-impor

Kalangan pertekstilan masional memandang PHK dan penutupan 60 perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) termasuk Sritex, akbat kebijakan pro impor pemerintah. Ketua Umum Asosiasl Produsen Serat dan Benang Filament Indoresia (APSyFD), Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir pemerintah seperti secara sengaja membiarkan sektor tekstil dan produk tekstil berada dalam tekanan produk impor. Padshal, pemerintah sudah sangat paham jika permasalahan utama sektor TPT adalah banjirnya barang impor legal. Solusinya sudah jelas, kendalikan impor legal dan berantas praktik importasi illegal, dalam hal penegakan hukum dan perbaikan kinerja bea cukai, ungkap dia di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Terkait pengendalian impor, Redma menilai pemerintah setengah hati melakukannya, sehingga Permendag 36 tahun 2023 hanya berlaku 3 bulan dan kemudian direlaksasi lagi jadi Permendag 8 tahun2024. Pemerintah seakan tutup mata bahkan engzan mengakui, seakan semua baik-baik saja, padahal mudah dilihat dan kasat mata,"tutur dia. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konvekai Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengungkapkan, birokrasi korup dan impor menjadi permasalahan utama Pemerintahan Presiden Prabowo.

"Permasalahan banjir impor ini sengaja dibiarkan, karena banyak oknum birokrasi di pemerintahan mendapatk keuntungan dari praktik ilegal ini. Kami harap Presiden Prabowo segera membersihkannya,” ujarnya. PHK dan penutupan pabrik yang terangkap hanya perusahaan menengah besar (IKM). "IKM yang tutup, hampir 1.000 unit dengan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mencapai raturan ribu orang. Pihak IPKB kecewa dengan kinerja pemerintah, khususnya Menkeu yang membiarkan buruknya kinerja Bea Cukal terus berlanjut. Padahal negara sedang membutuakan pendapatan untuk menjalankan programnya, tapi barang impor dibiarkan masuk tanpa membayar bea masuk dan pajak. Sedangkan pajak kami dinaikan, kami dipaksa beraaing dengan barang Iampor yang tidak bayar pajak,” katanya. (Yetede)


Download Aplikasi Labirin :