Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Ekonomi RI Berpacu dengan Waktu

14 Mar 2025

Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, agar tidak terjebak dalam pertumbuhan stagnan di kisaran 5%, yang telah terjadi selama satu dekade terakhir. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa periode 2025-2037 adalah kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi, di mana penduduk usia kerja akan mencapai 76% dari total populasi. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik, Indonesia berisiko mengalami middle income trap.

Dalam RPJPN 2025-2045, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bertahap, mulai dari 5,3% di 2025 hingga 8% di 2029. Pertumbuhan ini akan didorong oleh sektor industri pengolahan, pertanian, konstruksi, dan pariwisata, serta ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor.

Namun, Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo menyoroti bahwa investasi menjadi faktor kunci dalam mencapai target tersebut. Ia menekankan perlunya menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) yang saat ini cukup tinggi di angka 6,33 pada 2023, agar investasi lebih produktif. Andreas juga menyoroti gagalnya upaya menurunkan ICOR dalam pemerintahan sebelumnya, meskipun telah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menekankan perlunya pengawasan khusus untuk mencapai ICOR 4,4 pada 2029.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Galih Dimuntur Kartasasmita membandingkan ICOR Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Filipina, serta menekankan pentingnya penyederhanaan dan percepatan perizinan investasi. Dengan sistem perizinan yang lebih efektif dan efisien, maka ICOR bisa lebih baik, mendukung investasi yang lebih produktif, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Ekonomi

Prediksi 2025: Kinerja Ekonomi Cenderung Landai

14 Mar 2025

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menghadapi tantangan besar pada 2025, terutama akibat melemahnya daya beli masyarakat dan likuiditas ketat di sektor perbankan, meskipun tetap didukung oleh kebijakan fiskal pemerintah. Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, melihat prospek BSDE masih menarik, terutama jika Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan, yang akan mendorong pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Namun, Analis Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty, menilai likuiditas ketat di sektor perbankan bisa menjadi hambatan bagi pendanaan proyek dan daya beli konsumen. Meski demikian, BSDE masih memiliki strategi inovatif, seperti pengembangan properti yang lebih variatif, diversifikasi produk, serta pemanfaatan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2025.

BSDE menargetkan prapenjualan sebesar Rp 10 triliun pada 2025, naik 7,8% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh proyek-proyek seperti Grand Wisata, Apartemen Southgate, dan Aerium, serta kontribusi dari township baru hasil akuisisi PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM). Analis BRI Danareksa Sekuritas, Ismail Fakhri Suweleh, mencatat BSDE mencetak prapenjualan Rp 9,72 triliun pada 2024, tumbuh 2% YoY, yang menunjukkan ketahanan di tengah tantangan pasar.

Di sisi lain, Analis Maybank Sekuritas Indonesia, Kevin Halim, memperingatkan bahwa pengetatan likuiditas di sektor perbankan dapat menghambat pertumbuhan prapenjualan BSDE. Ia memperkirakan pendapatan BSDE akan turun dari Rp 12,88 triliun di 2024 menjadi Rp 11,38 triliun di 2025, dengan laba bersih turun sekitar 5% akibat penurunan penjualan properti. Kevin juga memprediksi prapenjualan BSDE akan turun 6,5% jika penjualan lahan ke joint venture (JV) dikecualikan.

Meskipun ada tantangan, Arinda dan Kevin tetap memberikan rekomendasi "buy" untuk saham BSDE, dengan target harga masing-masing Rp 1.300 dan Rp 1.200 per saham, mengingat potensi pertumbuhan jangka panjang dari township baru dan strategi diversifikasi yang dijalankan perusahaan.

Ekonomi

Nasabah Kurang Aktif, Bank Berburu Investor

14 Mar 2025

Likuiditas yang semakin ketat membuat perbankan mencari alternatif pendanaan di luar Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk ekspansi kredit. Hal ini terjadi karena pertumbuhan DPK per Januari 2025 hanya 5,3% YoY, sementara pertumbuhan kredit lebih tinggi, mencapai 9,6% YoY.

Salah satu strategi yang diambil adalah penerbitan obligasi. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), misalnya, berencana menerbitkan Social Global Bond senilai US$ 400 juta. Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyebut obligasi ini akan digunakan untuk mendanai proyek rumah hijau dan rumah subsidi. Ia juga mengklaim bahwa investor besar seperti BlackRock dan Fidelity tertarik untuk berpartisipasi dalam obligasi ini.

PT Bank Mandiri Tbk juga akan menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dengan target dana Rp 5 triliun. Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, menegaskan bahwa meskipun DPK Bank Mandiri telah tumbuh signifikan sebesar 44,4% YoY menjadi Rp 1.394,40 triliun, bank tetap menyiapkan opsi pendanaan lain seperti obligasi dan transaksi bilateral.

Menurut Analis Pefindo, Danan Dito, minat bank dalam menerbitkan obligasi memang meningkat, tetapi nilainya masih kecil, hanya Rp 95,31 miliar hingga akhir Februari 2025. Ia memperkirakan pendekatan bank masih konservatif dalam menerbitkan obligasi, dengan total mandat penerbitan saat ini sekitar Rp 17,3 triliun dari enam bank.

Meskipun perbankan menghadapi tantangan likuiditas yang ketat, penerbitan obligasi menjadi strategi utama untuk tetap mendukung ekspansi kredit, terutama dalam proyek berkelanjutan dan infrastruktur perumahan.

Ekonomi

Independensi BI Diuji, Pasar Waspada

13 Mar 2025

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. BI harus tetap independen dan bebas dari intervensi kekuatan politik agar dapat menjalankan tugasnya dalam mengatur kebijakan ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan mengendalikan inflasi. Meskipun demikian, keputusan BI untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk mendukung program pembangunan, seperti pembangunan 3 juta rumah dan penghiliran, menimbulkan pertanyaan mengenai potensi ancaman terhadap independensinya.

Apabila BI mulai terlibat terlalu dalam dengan program-program pemerintah, terutama jika ada intervensi politik, maka stabilitas ekonomi bisa terganggu, dan risiko inflasi serta krisis keuangan bisa meningkat. Selain itu, jika independensi BI terancam, maka kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap bank sentral dan pemerintah bisa berkurang. Oleh karena itu, meskipun BI mendukung berbagai program pemerintah, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap menjaga integritas dan independensi BI dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Ekonomi

Dorong Mobilitas, Operator Kapal Diminta Beri Diskon

13 Mar 2025

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hartanto, mengajak operator kapal penumpang untuk memberikan diskon khusus pada tarif tiket kapal selama periode Angkutan Laut Lebaran 2025. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memudahkan calon pemudik dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang hendak mudik. Namun, Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, mengungkapkan keberatan terhadap rencana diskon tersebut, mengingat kondisi industri pelayaran penyeberangan yang masih sulit, termasuk kenaikan biaya operasional yang signifikan.

Sementara itu, terkait transportasi darat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga mempertimbangkan pemberian diskon tarif tol hingga 20% selama periode Lebaran 2025. Diskon ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan pada puncak arus mudik, dengan rencana pemberlakuan diskon pada 17 ruas jalan tol di Trans Jawa dan Trans Sumatera. Diskon ini juga diharapkan dapat mengatur distribusi volume lalu lintas agar lebih merata sebelum hari-H Lebaran.

Ekonomi

Independensi BI dalam Sorotan DPR

13 Mar 2025

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) secara cepat. Revisi ini dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pasal terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) inkonstitusional secara bersyarat, sehingga anggaran LPS tidak lagi berada di bawah persetujuan Menteri Keuangan. Hal ini membuat LPS sejajar dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam struktur kelembagaan.

Namun, muncul spekulasi bahwa revisi UU PPSK tidak hanya terkait LPS, melainkan juga menyangkut independensi BI. Ada wacana agar BI berada di bawah kendali pemerintah dan turut mendanai program pemerintah, seperti pembangunan 3 juta rumah, dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer, sesuatu yang saat ini hanya bisa dilakukan di pasar sekunder.

Pembahasan revisi ini dilakukan secara tertutup oleh Komisi XI DPR, yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit. Bahkan, telah dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal. Namun, Hekal menegaskan bahwa revisi hanya berkaitan dengan putusan MK dan tetap menjaga independensi BI.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan pakar seperti Mantan Kepala PPATK Yunus Husein dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Budi Frensidy, dibahas bahwa Pasal 7 UU PPSK memberi BI multiple target, yang membuka peluang intervensi. Peneliti CSIS Riandy Laksono memperingatkan bahwa jika independensi BI terganggu, stabilitas ekonomi bisa terancam, karena kebijakan makro menjadi kurang kredibel. Ia mencontohkan krisis keuangan berkepanjangan di Argentina akibat tekanan politik terhadap bank sentralnya.

Revisi UU PPSK harus diawasi dengan ketat agar tidak melemahkan independensi BI, yang saat ini berperan dalam menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi.

Ekonomi

Emas Masih Jadi Andalan Kinerja Emiten

13 Mar 2025

Prospek kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) diprediksi tetap positif pada 2025, meskipun sahamnya masih mengalami tekanan. Ahmad Iqbal Suyudi, Investment Analyst Edvisor Profina Visindo, menyatakan bahwa likuiditas perbankan yang ketat tidak menghalangi prospek positif BRIS, terutama karena potensi penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI) dan peran BRIS sebagai bullion bank atau bank emas pertama di Indonesia.

BRIS mencatat pertumbuhan pembiayaan 17% year-on-year (yoy) di Januari 2025, melebihi rata-rata industri yang tumbuh 10,2% yoy. Faiq Asad, analis Maybank Sekuritas, menyoroti bahwa pembiayaan payroll dan pembiayaan emas menjadi pendorong utama pertumbuhan ini, terutama dengan ekspansi BRIS dalam ekosistem bisnis emas, termasuk trading emas dan deposito emas.

Pada Januari 2025, laba bersih BRIS tumbuh 15% yoy menjadi Rp 590 miliar, didukung oleh pembiayaan dan pendapatan berbasis komisi, sementara net interest margin (NIM) stabil di 5,1%. James Stanley Widjaja, analis Buana Capital, menyebut BRIS menargetkan pertumbuhan pembiayaan emas mendekati 100% pada 2025, yang akan mendorong NIM dan cost of credit (CoC) ke arah positif. Ia memperkirakan laba bersih BRIS pada 2025 bisa mencapai Rp 8,26 triliun, naik 18% dari tahun sebelumnya.

Namun, saham BRIS masih tertekan, dengan harga di Rp 2.540 per saham pada 12 Maret 2025. Dalam sebulan terakhir, harga BRIS turun 15,33%, akibat sentimen global terhadap Indonesia yang penuh ketidakpastian, menyebabkan keluarnya aliran dana asing, menurut Faiq.

Meskipun demikian, prospek jangka panjang BRIS tetap cerah dengan pertumbuhan bisnis emas, perkembangan industri syariah, serta daya saing yang semakin setara dengan bank konvensional. Faiq mempertahankan rating "buy" untuk BRIS dengan target harga Rp 3.600, sementara James dan Ahmad merekomendasikan target harga masing-masing Rp 3.500 dan Rp 3.200 per saham.

Ekonomi

Investor Asing Mulai Kembali ke Saham Perbankan

13 Mar 2025

Aksi jual asing di saham perbankan diperkirakan mulai mereda, terutama pada saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Dalam sepekan terakhir hingga 12 Maret 2025, investor asing mencatat beli bersih sebesar Rp 234 miliar di BBCA, meskipun dalam sebulan terakhir masih ada net sell sekitar Rp 2,43 triliun.

Namun, aksi jual asing masih terjadi di saham bank-bank besar lainnya. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengalami net sell Rp 229 miliar dalam sepekan dan Rp 1,99 triliun dalam sebulan. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tercatat net sell Rp 307 miliar dalam sepekan dan Rp 2,93 triliun dalam sebulan. Sedangkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mengalami aksi jual asing sebesar Rp 223 miliar dalam sepekan.

Indy Naila, Investment Analyst Edvisor Profina Visindo, menyatakan bahwa investor asing mulai kembali masuk ke saham-saham perbankan menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), di mana salah satu agendanya adalah pembagian dividen.

Dalam RUPST yang digelar kemarin, BBCA mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 37 triliun (Rp 300 per saham), dengan rasio dividen 67,4%. Keputusan ini direspons positif oleh pasar. Indy menilai bahwa pembagian dividen yang tinggi bisa mengurangi tekanan jual asing, mendorong investor asing kembali masuk dan mulai melakukan akumulasi saham setelah RUPST.

Oktavianus Audi, VP Marketing, Strategy, and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, melihat bahwa tekanan asing di saham BBRI dan BMRI sudah mulai mereda secara harian. Ia memperkirakan bahwa aliran dana asing (inflow) bisa meningkat lebih lanjut jika The Fed memangkas suku bunga acuan (Fed Fund Rate) sebesar 25 bps dalam pertemuan FOMC Maret 2025.

Namun, Audi mengingatkan bahwa investor masih perlu mencermati kinerja kuartal I-2025 sebelum mengambil keputusan investasi jangka panjang. Sementara itu, Indy menambahkan bahwa sentimen negatif terhadap saham perbankan masih ada, terutama terkait program-program pemerintah yang mengandalkan pembiayaan bank.

Ekonomi

Maksimalkan Daya Ungkit THR dengan Mobilitas Mudik

13 Mar 2025

Pemerintah perlu mendorong kebijakan dan program yang bisa meningkatkan mobilitas masyarakat melalui aktivitas mudik Hari Raya Idulfitri 2025.Pasalnya, hanya dengan peningkatan mobilitaslah kucuran tunjangan hari raya (THR) Lebaran tahun ini yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 100 triliun, akan memiliki daya ungkit lebih maksimalke pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal I-2025. Dengan mobilitas masyarakat yang tinggi saat Lebaran nanti, THR bisa menjadi stimulus positif untuk sektor ritel, makanan dan minumam (mamin), pariwisata domestik, hingga UMKM yang menggantungkan harapan pada tingginya perputaran uang selama musim liburan. Apalagi momentum Lebaran tahun ini diperkirakan beriringan dengan Hari Raya Nyepi dan libur akhirpekan.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat berpendapat, perlu ada langkah-langkah tambahan yang nyata dari pemerintah untukmeningkatkandaya beli masyarakat, salah satunya dengan mendukung kegiatan atau mobilitas masyarakat. Ia mengusulkan penggratisan tarif tol dan subsidi BBM. “Kenapa jalan tol tidak digratiskan atau diberikan diskon penuh selama masa mudik?” kata Achmad, Rabu (12/03/2025). Padahal, tarif tol menjadi salah satu komponen besar dalam ongkos mudik. Masyarakat yang mudik menggunakan kendaraan pribadi, terutama dari kalangan menengah ke bawah yang tidak mendapat fasilitas mudik gratis, sangat tinggi.

Dari Jakarta ke Surabaya, biaya tol yang antara Rp 800.000 hingga Rp 1 juta, belum termasuk bensin dan kebutuhan lain. “Jika tol digratiskan, dampaknya langsung terhadap dayabeli masyarakat, terutama untuk keperluan Lebaran, akan sangat signifikan," tandas dia. Dia juga berpandangan, pemerintah perlu memberikan subsidi BBM bagi pemudik, terutama angkutan umum seperti bus. Padahal, harga tiket bus sering melambung tinggi saat mudik. Subsidi langsung atau pembebasan sebagian pajak dan bea bisa membantu menurunkan hargatiket bus dan kereta api, sehingga mudik menjadi lebih terjangkau bagi semua kalangan. (Yetede)

Ekonomi

Dana Korporasi 90 Triliun Diincar BTN

13 Mar 2025

Sebagai upaya untuk meningkatkan komposisi dana murah di tengah tren mahalnya biaya dana, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bakal segera meluncurkan layanan Bale Korpora by BTN, sebuah platform terintegrasi untuk bisnis wholesale banking yang akan memberi kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi perbankan untuk keperluan usaha mereka. Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin mengatakan, layanan Bale Korpora by BTN merupakan bagian dari transformasi digital perseroan untuk menawarkan solusi terintegrasi yang dapat menyatukan berbagai layanan wholesale BTN, yang sebelumnya tersebar di platform berbeda-beda atau stand-alone platform. Pihaknya terus membidik institusi-institusi yang memiliki transaksi dalam nominal besar dan membutuhkan pengelolaan kas yang lebih baik.

"Kami berharap dapat menggenjot pendanaan dari Bale Korpora hingga Rp 90 triliun atau bertumbuh lebih dari 50% (yoy). Jumlahpengguna Bale Korpora diharapkan dapat mencapai 21.000 pada akhir tahun ini dengan jumlah pengguna yang lebih berkualitas transaksinya," imbuh Jasmin di Jakarta, Rabu (12/3/2025). Nasabah akan merasa lebih mudah dan nyaman mengelola keuangan karena hanya perlu satu kali log-in atau single sign-on melalui Bale Korpora untuk menikmati seluruh layanan wholesale BTN tanpa harus berpindah platform. “Sebelum hadírnya Bale Korpora, nasabah harus berpindah-pindah platform sehingga aktivitas transaksi akan memakan waktu dan tidak efisien bagi perusahaan atau individu yang memiliki bisnis," ujar Jasmin. (Yetede)