Mentan, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Perum Bulog wajib aktif menyerap gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kg untuk semua kualitas (any quality) atau tanpa kecuali. Bulog juga diminta terjun langsung menyerap gabah petani, bukan hanya menerima di gudang. “Semua sektor harus bergerak cepat, enggak ada alasan, Bulog wajib serap gabah any quality. Petani menunggu kepastian harga di sawah, Bulog malah menunggu di gudang, ini enggak bisa dibiarkan,” ungkap Mentan dalam keterangan yang. Selasa (18/03/2025).

Mentan menyampaikan itu usai mendengar keluhan petani di Kabupaten Tanah Laut yang mengutarakan Bulog di wilayah itu jarang turun kelapangan padahal mayoritas petani tengah memasuki musim panen. Mentan menegaskan, Kalsel, khususnya Tanah Laut, punya potensi pertanian sangat besar. Untuk itu, Mentan meminta jajaran TNI, Polri, dan pemda bersinergi menjaga dan mengembangkan sektor pertanian di wilayah itu. “Saya titip Pak Dandim, Pak Wakapolda, kita jaga bersama daerah ini. Potensinya luar biasa, jangan sampai ada yang main-main,” ujar dia. Mentan juga menekankan, bantuan pertanian harus diberikan ke daerah yang benar-benar serius memacu produksi pangan dan harus tepat sasaran. (Yetede)

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, memastikan bahwa harga kebutuhan pangan pokok di pasar tetap terjangkau menjelang Lebaran. Menurutnya, meskipun ada fluktuasi harga, terutama untuk cabai rawit yang mencapai harga tinggi, pemerintah terus melakukan pemantauan dan bekerja sama dengan Satgas Pangan serta pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga. Dalam kunjungannya ke Pasar Senen, Jakarta, Budi mencatat bahwa harga daging sapi, ayam, telur, beras, dan minyak goreng masih sesuai dengan harga acuan nasional.

Namun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, seperti cabai rawit yang disebabkan oleh faktor cuaca. Meski demikian, Budi optimis harga cabai akan turun seiring dengan distribusi dari sentra pemasok di Kediri, Jawa Timur. Dalam upaya menstabilkan harga pangan menjelang Lebaran, pemerintah juga melaksanakan operasi pasar subsidi (Opadi) di Jawa Barat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, berharap bahwa Opadi ini dapat meredam lonjakan harga dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan rendah.

Keseluruhan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan yang ketat dan berbagai kebijakan intervensi pasar, guna memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat menjelang Lebaran.

Presiden Prabowo meresmikan pabrik pemurnian logam mulia atau precious metal refinery PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jatim, Senin (17/3). Kehadiran pabrik dengan kapasitas produksi 50 ton emas per tahun ini diharapkan menghasilkan devisa besar dan menciptakan lapangan kerja. Pabrik ini terletak di kompleks smelter tembaga PTFI di Gresik. Dalam prosesnya, lumpur anoda, salah satu produk sampingan dari pengolahan konsentrat tembaga, dimurnikan menjadi emas, perak batangan, dan sejumlah logam dalam kelompok platinum (platinum group metals). Smelter yang diresmikan pada 2024 itu menghasilkan 6.000 ton lumpur anoda per tahun.

Dari total kapasitas produksi 50 ton emas per tahun pada 2025, pabrik dengan nilai investasi sebesar 630 juta USD itu diperkirakan baru akan menghasilkan 32 ton emas karena smelter tengah dalam perbaikan. Kontrak sudah dilakukan PTFI dengan PT Antam Tbk yang bakal menyerap 30 ton emas pada tahun ini. Prabowo mengatakan, Indonesia ialah negara yang memiliki cadangan emas terbesar keenam di dunia. Karena itu, berbagai penyimpangan, termasuk penambangan ilegal dan penyelundupan emas ke luar negeri, terus diberantas. Sebaliknya, produksi emas yang dihasilkan dengan proses yang benar terus didorong.

Pertambangan menjadi salah satu sektor strategis yang diperkuat dalam hilirisasi, di samping sektor-sektor lain. ”Sektor-sektor penting ini menghasilkan devisa yang besar dan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Sumber daya mesti dikelola dengan baik, tertib, good governance, transparansi, serta akuntabilitas,” kata Prabowo. Melalui hilirisasi, termasuk di sektor pertambangan, Indonesia menjadi negara yang tidak menjual bahan baku ke negara lain, tetapi barang jadi. Artinya, produk akhir yang dihasilkan memiliki nilai tambah besar. Industri-industri turunan pun diharapkan tumbuh sehingga semakin banyak tercipta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi meningkat. (Yoga)

Rumah berlantai dua di kampung padat penduduk di Cikarang Barat, Bekasi, Jabar, ramai dipenuhi puluhan pemuda, suatu siang akhir Februari lalu. Para pemuda itu rupanya baru menyelesaikan tugas dari sang pemilik rumah, yakni berunjuk rasa di depan areal perusahaan di kawasan industri di Cikarang Barat. Tugas yang mereka jalankan sepertinya akan sukses. Perusahaan yang mereka geruduk melalui unjuk rasa akhirnya melunak. ”Demonya tadi enggak lama. Hanya lima menit, perusahaan mau audiensi. Sepertinya akan ada kesepakatan untuk tanda tangan kontrak kerja sama,” kata salah satu pemuda di bawah Aliansi Pemuda Bangun Desa (APBD). Keberadaan mereka di teras rumah itu membuka tabir aktor di balik huru-hara yang kerap terjadi di kawasan industri, yaitu sang bohir limbah (dari bahasa Belanda, bouwheer).

Bohir ini punya kepentingan menguasai limbah dari perusahaan yang baru saja didemonstrasi. Limbah ekonomis yang ingin dikuasai itu berupa potongan-potongan besi sisa produksi perusahaan. Bisnis limbah terlihat sepele. Bohir hanya perlu punya cukup modal. Setelah itu ia harus mampu meyakinkan perusahaan agar bersedia dibeli sisa produksi industrinya (limbah) yang akan diangkut dan dijual ke tempat peleburan limbah. Walaupun tampak sederhana, nilai keuntungannya fantastis. Misalnya, bohir limbah membeli sisa produksi perusahaan berupa potongan aluminium seharga Rp 12.500 per kg, aluminium itu dijual lagi ke tempat peleburan dengan harga Rp 25.000 per kg. Bayangkan, berapa keuntungan yang didapat jika menguasai limbah perusahaan yang mencapai ratusan ton per bulan?

Kondisi ini membuat mereka tak mau tahu meski perusahaan sudah mengikat kontrak kerja sama secara profesional dengan perusahaan pengolah limbah lain. Rendy Swendi, pemilik perusahaan pengelola limbah PT Risky Citra Sejati, mengaku sudah empat tahun menggeluti bisnis limbah. Ia adalah sosok di balik hadirnya puluhan pemuda di rumahnya hari itu. Rendy siang itu didampingiRanio Abadillah. Ia sempat membantu Rendy berdialog dengan perusahaan yang sebelumnya digeruduk massa suruhan. Ranio bukan orang sembarangan. Ia anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019.

Rendy beranggapan, walau telah bertahun-tahun industri berdiri di kampungnya, warga sekitar tidak kebagian manfaat apa pun. ”Perusahaan yang kami demo tadi limbahnya dikelola sendiri. Perusahaan jual sendiri ke tempat peleburan. Ini, enggak boleh,” kata Rendy, Senin (24/2). Ranio menjelaskan, unjuk rasa yang mereka lakukan bagian dari ikhtiar mendapat kesempatan kerja sama dengan perusahaan. Dengan cara main seperti itu, urusan berebut limbah alias sampah dari industri berpotensi penuh drama. Konsekuensinya, pihak perusahaan harus siap menelan pil pahit setiap menghadapi tekanan ormas pesanan bohir-bohir limbah. (Yoga)