Pemerintah di era Presiden Prabowo telah menerbitkan Perpres No 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Regulasi itu membuat petani senang, sedang distributor pupuk subsidi ketar-ketir. Perpres yang diundangkan dan berlaku per 30 Januari 2025 itu menyederhanakan 145 regulasi pupuk subsidi. Regulasi itu, berupa 41 UU, 23 PP, 6 perpres, dan 1 inpres. Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Jekvy Hendra, Rabu (12/3) menjelaskan, Perpres No 6/2025 merupakan salah satu bentuk deregulasi dari regulasi-regulasi pupuk subsidi sebelumnya.

Perpres tersebut memuat sejumlah pembaruan penting dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Pertama, penerima pupuk subsidi tidak hanya petani dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), tetapi juga pembudidaya ikan. Kedua, jenis pupuk subsidi yang semula urea, NPK, dan organik, kini ditambah SP-36 dan ZA. Ketiga, komoditas yang dapat diberi pupuk subsidi ditambah singkong sehingga jumlahnya bertambah menjadi 10 komoditas. Keempat, verifikasi data penerima pupuk subsidi dilakukan oleh Kementan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

”Penetapan daftar penerima pupuk subsidi di daerah juga sudah tidak memerlukan lagi  SK bupati dan gubernur. Cukup dengan SK dinas pertanian setempat,” ujarnya dalam webinar ”Sosialisasi Tata Kelola Pupuk Subsidi” yang digelar Sinta TV di Jakarta. Rantai distribusi pupuk subsidi juga diperpendek. BUMN pupuk, pupuk subsidi langsung disalurkan kepada pelaku usaha distribusi, lalu ke titik serah, terdiri dari pengecer, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi. (Yoga)

Produsen cat terintegrasi PT Avia Avian Tbk berencana tetap agresif memenangi pasar, di antaranya memperkuat lini distribusi dan terus mengembangkan produk cat ramah lingkungan. Sepanjang 2024, kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan dengan daya beli masyarakat yang lemah. Kondisi pasar yang menantang itu diprediksi berlanjut hingga tahun ini. Head of Investor Relations PT Avia Avian Tbk Andreas Timothy Hadikrisno mengemukakan, lemahnya pasar diprediksi berlanjut hingga semester I (Januari-Juni) 2025. Namun, perseroan menargetkan mampu menaikkan volume penjualan di kisaran 4-8 % pada tahun ini serta pendapatan (marketing sales) tumbuh 6-10 % melalui sejumlah strategi.

Pada tahun 2024, Avian mencatat pertumbuhan pendapatan 6,5 % secara tahunan menjadi Rp 7,5 triliun, sejalan dengan volume penjualan yang tumbuh 5 % secara tahunan. Laba bersih emiten berkode saham AVIA, yang juga masuk emiten Kompas100, itu tercatat Rp 1,66 triliun atau naik tipis 1,22 %. Menurut Andreas, keberhasilan perseroan dalam mencapai pertumbuhan penjualan pada tahun 2024 didorong strategi berkelanjutan yang difokuskan pada upaya merebut pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan cat lain. Strategi itu di antaranya inovasi produk, ekspansi pusat distribusi, strategi pemasaran yang terarah, peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, serta program loyalitas kepada konsumen.

”Kami agresif mengambil pangsa pasar dari kompetitor melalui inovasi produk dan strategi pemasaran. Kami memiliki jaringan distribusi terbesar yang merupakan advantage dalam merebut pasar,” ujar Andreas, Rabu (12/3/2025) sore. Inovasi produk digencarkan melalui produk-produk yang ramah lingkungan. Sebagian produk cattelah beralih ke ”water-based” yang memiliki keunggulan ramah lingkungan dan tidak bau. Avian menyasar sektor ritel, dengan pasar terbesarnya adalah toko bahan bangunan dan tukang cat. Upaya memperkenalkan merek agar dikenal sampai ke kalangan tukang cat hingga merebut pasar diakui membutuhkan waktu hingga belasan tahun. (Yoga)

Pemerintah harus mencegah pelebaran defisit APBN 2025 dari target, menyusul tren penurunan penerimaan pajak, belanja yang masih tinggi, serta tekornya anggaran di awal tahun. Sebab, pelebaran defisit bakal membuat pembiayaan anggaran meningkat, sehingga menambah beban APBN ke depan. Kenaikan pembiayaan anggaran sudah terlihat per Februari 2025, jumlahnya Rp 220,1 triliun atau 35,7% target dalam APBN 2025 Rp 616 triliun. Jumlah itu naik 19% dari periode sama tahun lalu Rp 185 triliun. Posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.909 triliun per Januari 2025, naik Rp 108 triliun dari Desember 2024. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada periode ini mencapai 39,6%.

Fitch Ratings, memprediksi rasio utang terhadap PDB Indonesia tahun ini bisa menembus 40% dengan defisit 2,5%. Goldman Sachs bahkan menaksir defisit APBN menyentuh 2,9% tahun 2025, nyaris menyentuh batas atas 3%, seperti tercantum dalam UU Keuangan Negara. Langkah yang bisa diambil unuk mencegah pelebaran defisit APBN, antaralain meningkatkan kepatuhan pajak, diversifikasi sumber pendapatan negara, dan menunda belanja proyek yang memboroskan APBN, seperti makan bergizi gratis (MBG). setoran modal ke Danantara, proyekIbu Kota Nusantara, dan pembentukan koperasi desa. (Yetede)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyiapkan net kebutuhan uang tunai Rp 31,6 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai di rnasyarakat selama 30 hari ke depan, yaitu pada 10 Maret hingga 8 April 2025 saat Ramadan menjelang Idul-fitri 1446 H. Jumlah net kebutuhan uang tunai tersebut naik 5,9% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara mengatakan, langkah ini diharapkan dapat membantu nasabah memenuhi berbagai kebutuhan pada periode bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri mendatang, terutama pada masa pembayaran gaji dan THR ASN. Sebagian besar dari alokasi kebutuhan uang tunai tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengisian ATM Bank Mandiri yang diprediksi mencapai Rp 48,6 triliun selama periode tersebut.

"Guna mendukung penyaluran uang tunai ke masyarakat, kami juga telah mengoptimalisasi pengisian 12.905 unit ATM/CRM (ATM setortarik) Bank Mandiri yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus diseluruh Indonesia sejak awal bulan ini hingga saat libur Lebaran," katanya, Kamis (13/3/2025). Selain mesin ATM, Bank Mandiri juga mengoptimalkan channel-channel pembayaran online untuk membantu nasabah bertransaksi dengan cepat, antara lain dengan 264.000 mesin EDC dan aplikasi Livin' by Mandiri. (Yetede)

Paper.id, penyedia solusi invoicing dan pembayaran business to business (B2B), mengahdirkan ragam solusi digital yang ditujukan untuk segmen UMKM, diantaranya, untuk mengotomatisasi proses bisnis UMKM, termasuk e-invoicing, pembayaran digital, serta pencatatan transaksi real time. "Kami ingin pelaku UMKM lebih sadar bahwa mengelola keuangan bisnis tidak harus rumit. Melalui kampanye #SolusiPebisnisCerdas hadir untuk mendorong UMKM beradaptasi dengan digitalisasi dan mengelola bisnis lebih cerdas,"kata Chief Business Officer Paper.id Anthony Huang, Kamis (13/3/2025). Anthony menjelaskan, salah satu langkah cerdas yang bisa diterapkan adalah dengan memanfaatkan invoice otomatis dan pembayaran digital fleksibel untuk memastikan arus kas tetap lancar.

"Dengan Paper.id, proses menerbitkan invoice bermaterai, menerima maupun melakukan pembayaran bisa lebih cepat, transparan dan dapat membantu mereka memiliki kesempatan akses pembiayaan bisnis untuk menjamin pertumbuhan bisnis," ungkap Anthony. Pencatatan transaksi ini, tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka akses pernbiayaan lebih luas. Dengan solusi kartu kredit Paper.id, pelaku usaha juaga dapat memperpanjang tempo pembayaran hingga 60 hari, mengoptimalkan modal kerja, dan meningkatkan fleksibilitas keuangan. "Saat ini, lebih dari 600.000 pemilik usaha telah menggunakan Paper.id untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbesar peluang untuk mengembangkan usaha, dan siap menghadapi tantangan bisnis di era digital," jelas Anthony. (Yetede)

Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, agar tidak terjebak dalam pertumbuhan stagnan di kisaran 5%, yang telah terjadi selama satu dekade terakhir. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa periode 2025-2037 adalah kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi, di mana penduduk usia kerja akan mencapai 76% dari total populasi. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik, Indonesia berisiko mengalami middle income trap.

Likuiditas yang semakin ketat membuat perbankan mencari alternatif pendanaan di luar Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk ekspansi kredit. Hal ini terjadi karena pertumbuhan DPK per Januari 2025 hanya 5,3% YoY, sementara pertumbuhan kredit lebih tinggi, mencapai 9,6% YoY.