Penjualan produk dalam kemasan menjelang hari raya Idul Fitri meningkat 20-30 %. Hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum penjual parsel dengan menggunakan produk yang sudah mendekati atau bahkan melewati tanggal kedaluwarsa. Intensifikasi dalam pengawasan pun diperkuat dan masyarakat diminta untuk lebih waspada. Demikian disampaikan Kepala BPOM, Taruna Ikrar yang ditemui seusai sidak di salah satu gudang penyimpanan e-dagang (e-commerce) di Jaktim, Senin (17/3). Inspeksi ini dilakukan sebagai rangkaian intensifikasi pengawasan produk pangan selama masa Ramadhan dan Idul Fitri. Ia menuturkan, pengawasan pada produk pangan dilakukan pada pangan siap saji yang biasanya dijual sebagai jajanan takjil serta pangan dalam kemasan yang dijual ditoko ritel ataupun supermarket.

Untuk pengawasan di supermarket, ujar Taruna, fokus yang dilakukan BPOM lebih ke produk yang dijual dalam parsel. Ini terkait pada aturan KLIK, yakni kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa yang sesuai. ”Khusus mengenai kedaluwarsa ini sangat penting karena biasanya menjelang hari raya ada kenaikan penjualan 20-30 %. Nah, kekhawatiran kami, ada produk-produk yang sudah expired (kedaluwarsa) dan karena cuci gudang, dia (penjual) mau jual semuanya,” katanya. Karena itu, Taruna mengimbau agar para pelaku usaha dan pedagang parsel memastikan produk-produk yang dikemas dalam parsel tetap memenuhi syarat keamanan dan kesehatan pangan.

Pastikan produk yang dijual memiliki kemasan yang tidak rusak atau cacat. Selain itu, label yang tertera wajib mencantumkan informasi yang benar dan jelas. Produk yang dijual juga harus memiliki nomor izin edar yang sesuai. Pastikan pula produk pangan tidak melewati tanggal kedaluwarsa. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa perlu ditulis secara jelas. Jika pelanggaran ditemukan, BPOM akan menindaknya sesuai dengan aturan. Masyarakat dihimbau agar lebih selektif dalam memilih produk parsel yang akan dikirim ataupun diterima. Pastikan produk sesuai dengan aturan. Pilih pula produk yang masih jauh dari tanggal kedaluwarsa. Bahkan, sebaiknya tidak membeli produk yang hampir mendekati tanggal kedaluwarsa. (Yoga)

Pemerintah Arab Saudi menawarkan kesempatan kerja bagi 600.000 pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia menerima tawaran Pemerintah Arab Saudi tersebut. Presiden Prabowo memberi persetujuan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3) untuk mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi (Kompas.id, 14/3/2025). Moratorium TKI tersebut tertuang dalam Kepmenaker No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Kepmenaker yang ditandatangani Menaker Hanif Dhakiri pada 26 Mei 2015 tersebut dilator belakangi banyaknya masalah pekerja, termasuk penyiksaan pekerja, di sejumlah negara Timur Tengah.

Dari 600.000kesempatankerja yang ditawarkan Arab Saudi, sebanyak 400.000 lowongan masih untuk pekerja informal. Namun, 200.000 lowongan pekerja formal sisanya mesti ditangkap secara serius oleh Pemerintah Indonesia. Kualitas pekerja diharapkan makin meningkat di sektor formal, di samping pekerja informal yang kebanyakan adalah pekerja rumah tangga. Kementerian P2MI harus terlebih dulu menyiapkan skema pelatihan dan penempatan para PMI. Persiapan kompetensi para PMI dinilai penting agar Indonesia bisa mengirim tenaga kerja sekaligus mendapatkan devisa secara optimal. Di samping itu, kita berharap evaluasi mendalam atas upaya pelindungan PMI sejak moratorium diterapkan 10 tahun lalu juga perlu dilakukan, terlebih sejak berlakunya UU Pelindungan PMI, terutama evaluasi pelindungan pekerja di Arab Saudi selama moratorium, termasuk pelindungan dari aspek hukum dan HAM. (Yoga)

Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 58 bulan secara beruntun atau nyaris lima tahun sejak Mei 2020 hingga Februari 2025. Terdapat tiga komoditas SDA unggulan penopang kinerja ekspor pada Februari 2025, yakni produk kelapa sawit dan turunannya, batubara, serta besi dan baja. Sayangnya, berlakunya aturan penempatan 100 % devisa hasil ekspor (DHE) SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia per 1 Maret 2025 berpotensi mengganggu kinerja ekspor Indonesia. Kebijakan ini membuat pengusaha terpaksa melakukan sejumlah efisiensi untuk menjaga arus kas perusahaan. BPS melaporkan, neraca perdagangan mengalami surplus 3,12 miliar USD (Rp 51,13 triliun) pada Februari 2025, dari surplus sektor nonmigas sebesar 4,84 miliar USD (Rp 73,42 triliun).

Adapun sektor migas mencatatkan defisit senilai 1,72 miliar USD (Rp 28,19 triliun). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers, Senin (17/3) menjelaskan, nilai ekspor Indonesia Februari 2025 tercatat 21,98    miliar USD atau meningkat 14,05 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. ”Kenaikan nilai ekspor pada Februari 2025 secara tahunan didorong peningkatan ekspor nonmigas, terutama lemak dan minyak hewani/nabati, komoditas logam mulia dan permata, serta komoditas besi dan baja,” ujar Amalia. Terdapat tiga komoditas unggulan yang kerap jadi penopang kinerja ekspor Indonesia, yakni CPO dan produk turunannya, batubara, serta besi dan baja. Amalia menyebut ketiga komoditas tersebut berkontribusi terhadap 30,48 % dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Februari 2025.

Nilai produk ekspor CPO dan turunannya naik 89,54 % secara tahunan. Sementara ekspor besi dan baja naik 19,52 persen secara tahunan. Baik produk CPO dan turunannya, batubara, maupun besi dan baja diwajibkan untuk menempatkan seluruh  devisa hasil ekspornya (100 %) ke dalam sistem keuangan Indonesia selama satu tahun guna memperkuat stabilitas cadangan devisa negara dan mendukung ketahanan ekonomi sesuai PP No 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang telah diperbarui melalui PP No 8/2025. Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia Fathul Nugroho mengatakan, kebijakan DHE baru yang diberlakukan pemerintah membuat pelaku usaha melakukan sejumlah penyesuaian dan efisiensi dalam kegiatan operasional usaha.

”Contohnya hauling (proses pengangkutan) kami biasanya 100.000 per ton per 100 km, sekarang bisa 100.000 ton per 120 km,” ujarnya. Fathul berharap fasilitas penempatan DHE SDA ke dalam rekening khusus untuk konversi valas ke rupiah (FX Swap) sudah matang agar pengusaha dapat menggunakannya untuk kebutuhan operasional perusahaan. Di samping itu, ia pun menyarankan adanya insentif PPh nol % atas bunga deposito DHE. ”Dengan adanya kelonggaran tersebut, pelaku usaha bisa punya ruang untuk memastikan operasionalisasi bisnis berjalan lancar tanpa hambatan finansial,” ucap Fathul. (Yoga)

Pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, baik dari sisi permintaan, penawaran, maupun ekosistem. Oleh sebab itu, dukungan regulasi dibutuhkan, termasuk dalam aspek penguatan permodalan dan peningkatan daya saing. Hal ini mengemuka dalam seminar bertajuk ”Penguatan Ekosistem dan Regulasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia untuk Memasuki Pasar Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)” di Jakarta, Senin (17/3). Acara tersebut diinisiasi oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (PEBS FEB UI).

Ketua PEBS FEB UI, Rahmatina A Kasri mengatakan, Indonesia telah menjadi salah satu dari delapan kandidat OECD sejak Februari 2024. Namun, berbagai indikator masih menunjukkan adanya pembatasan aspek keterbukaan pasar yang dianggap tidak selaras dengan prinsip OECD. Restriksi perdagangan itu menyangkut sektor asuransi, yang regulasinya cenderung lebih ketat dibanding negara-negara lain. Di sisi lain, industri asuransi syariah memiliki peluang untuk terus tumbuh ke depan mengingat porsi asetnya 0,39 % dari total aset industri asuransi pada 2024, dengan pertumbuhan sebesar 5,13 % dibandingkan 2020.

”Dari hasil analisis kami, industri asuransi syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Akan tetapi, keberlanjutan profitabilitas jangka panjang sangat bergantung pada efisiensi dan strategi ekspansi, termasuk digitalisasi untuk memperkuat daya saing serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah,” kata Rahmatina. PEBS UI merekomendasikan sejumlah kebijakan guna memperkuat ekosistem asuransi syariah dalam menghadapi standar OECD, di antaranya, penguatan diversifikasi produk asuransi syariah, peningkatan kapasitas permodalan perusahaan asuransi syariah, peninjauan kembali regulasi yang membatasi pertumbuhan industri ini, dan penguatan SDM di sektor asuransi syariah. (Yoga)

Tingkat inflasi dunia yang mulai terkendali dan rata-rata harga komoditas dipasar global yang relatif membaik membawa dampak positif ke kinerja ekspor Indonesia. Nilai ekspor nasional pada Februari 2025 kembali menggeliat hingga mencapai US$ 21,98 miliar, naik 2,58% secara month to month (mtm) dan melonjak 14,05% secara year on year (yoy). Pencapaian secara bulanan tersebut membalikkan kinerja ekspor Januari 2025 maupun Februari 2024 yang sama-sama mengalami penurunan cukup signifikan. Nilai ekspor pada Januari 2025 tercatat US$21,45 miliar, turun 8,56% disbanding Desember 2024. Sedag nilai ekspor Februari 2024 mencapai US$19,31 miliar, turun 5,79% dibanding Januari 2024.

BPS melaporkan, peningkatan nilai ekspor Februari 2025, baik secara bulanan maupun tahunan, didorong ekspor nonmigas, utamanya industri pengolahan. Nilai ekspor industri pengolahan Februari 2025 naik 3,17% (mtm) dengan andil peningkatan sebesar 2,53%. Ini terjadi justru ditengah maraknya kasus PHK di Tanah Air. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, kinerja ekspor pada Februari 2025 membaik karena secara umum permintaan perdagangan global tahun ini lebih baik dari 2024. "Ini berkat makin terkendalinya tingkat inflasi di banyak negara di dunia, termasuk di pasar-pasar tujuan ekspor utama Indonesia," ujar Shinta, Senin (17/03/2025). Selain itu, rata-rata harga komoditas dipasar global pada Februari 2025 relatif meningkat disbanding pada Januari 2025. (Yetede)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam dua bulan pertama tahun ini mencetak laba bersih secara bank only sebesar Rp 8,97 triliun, tumbuh 8,33% dibanding periode Februari 2024, di Rp 8,28 triliun. Pertumbahan laba bersih BCA pada Februari ini juga lebih tinggi dibanding laba bersih bulan sebelumnya yang meningkat 5,82% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 4,73 triliun. Ditelaah dari laporan keuangan bulanan yang dipublikasi, profitabilitas disumbang dari pendapatan bunga bank swasta terbesar di Indonesia ini yang sebesar Rp 14,87 triliun, tumbuh 5,01%. Sedangkan, beban bunga menyusut 1,48% (yoy) menjadi Rp1,99 triliun per Pebruari 2025.

Sehingga, pendapatan bunga bersih yang dicatatkan perseroan sebesar Rp 12,88 triliun, meningkat 6,18% (yoy). Perseroan juga memperoleh pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi pada Februari 2025 tercatat Rp 2,99triliun, tumbuh 6,78% (yoy). BCAjuga mencatatkan beban (pemulihan) kegiatan penurunan nilai aset keuangan (impairment) senilai Rp 604,8 miliar, naik 8,27% (yoy). Di sisi intermediasi, pendapatan bunga BCA didukung aktifnya perseroan menyalurkan kredit. Terlihat dari nilal kredit Rp 900.66 trüliun per akhir Februari 2025, meningkat dua digit 13,98% (yoy). Meskipun sedikit lebih rendah dari kredit perseroan per Januari 2025 yang tumbuh 15,07% (yoy).

Penyaluran kredit membuat total aset BCA tumbuh 4,3% (yoy) mencapai Rp 1.427,41 triliun per Februari 2025. Selain itu,dalam menya-lurkan kredit juga menawarkansuku bunga yang kompetitif ataureasonable. Strategi perseroan menjaga laba tumbuh berkelanjutan adalah dengan menjaga biaya dana (cost of fund) tetap rendah, dengan mendorong dana murah (current account saving account). "Tekan cost of fund dan jangan jor-joran kasih bunga kredit dibawah Surat Berharga Negara(SBN) nggak masuk akal," ucap Presdir BCA Jahja Setiaatmadja,Senin (17/3/2025). (Yetede)

Industri semen masih terus mengalami perlambatan penjualan di dalam negeri. Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Lilik Unggul Raharjo mengatakan, perlambatan tersebut disebabkan masih melerahnya daya beli masyarakat dan melambatnya sebagian besar proyek infrastruktur. Penjualan semen dalam negeri di Februari mengalami penurunan 4,2% dibanding Januari 2025, dimana penjualan semen pada Januari 2025 mencapai 4,9 juta ton, sedangkan Februari sebesar 4,7 juta ton. Jumlah tersebut terdari dari semen dalam kantong 3,3 juta ton atau turun 5,6%, dan semen curah 1,3 juta ton atau turun 0.1%.

“Pada periode Januari-Februari 2025 (YTD) penjualan semen dalam negeri mengalami penurunan 0,2% dengan volume 9,6 juta ton jika dibandingkan dengan periode yang sama tabun 2024," ucap dia di Jakarta, Senin (17/3/2025). Penurunan penjualan semen hampir merata di seluruh wilayab Indonesia, kecuali di Sumatera yang masih tumbuh 8,1% dan di Jawa tumbuh 2,4%. Penurunan terbesar terjadi di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 15.7%. Kalimantan masih memperlihatkan tren penurunan dengan -13,9%. "Sementara di Maluku dan Papua juga masih menunjukkan tren negatif di angka 3,1%," ucap dia. (Yetede)

Sektor industri didorong mulai menerapkan prinsip keberlanjutan atau industri hijau untuk membantu pencapaian target netralitas karbon pemerintah di 2060. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi menerangkan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di tingkat global sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencapai target dekarbonisasi. Guna mencapai pertumbuhan industri yang berkelanjutan, selain mengutamakan aspek ekonomi dan daya saing, perlu memperhatikan dampak terhadapl ingkungan," ujar dia dalam Sosialisasi Pre Event The 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Sinergi antara pemerintah, industri, akademisi,dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun ekosistem industri hijau yang berkelanjutan. Sebagai langkah konkret, Kemenperin telah menerbitkan Surat Edaran Menperin No 2 Tahun 2025 tentang penyampaian data emisi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). "Kebijakanini bertujuan untuk memantau kondisi emisi industri, menjaga kualitas udara, serta membantu industri dalam upaya dekarbonisasi,"kata dia. Transformasi industri hijau menjadi agenda prioritas nasional, sejalan dengan target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang ditetapkanIndonesia. (Yetede)

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperoleh setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,54 triliun dari penyelesaian kasus perkebunan sawit dalam kawasan hutan. PNBP itu berasal dari pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) Rp 323,56 miliar dan dana reboisasi (DR) Rp1,23 triliun oleh 297 dari total 365 subjek hukum perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang penyelesaiannya menggunakan skema pasal 110A dari UU Cipta Kerja. Dalam laporan Kemenhut disebutkan, identifikasi oleh lima kementerian/lembaga, yakni Kementan, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kemenko Perekonomian, menunjukkan, kebun sawit dalam kawasan hutan kurang lebih 3.324.027 hektare (ha).

Berdasarkan SK Data dan Informasi Tahap I-XXIV,terdapat 4.561 unit perkebunan sawit dengan luas 2.926.609 hutan, yakni 2.331 unit perkebunan korporasi/koperasi 2.221.562 ha dan 2.230 unit perkebunan masyarakat 705.047 ha. Untuk 2.331 unit perkebunan korporasi diselesaikan dengan pasal 110A dan pasal 110B dengan 1.381 unit di antaranya masih proses pelengkapan data dan telaah yang terbangun di kawasan Khusus 365 subjek hukum perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang penyelesaiannya dengan pasal 110A, sebanyak 297 subjek hukum melakukan pembayaran, 53 subjek hukum belum menyampaikan konfimasi, lima subjek hukum memperoleh keringanan, dan 10 subjek hukum keberatan. (Yetede)

Nilai impor kurma pada Februari 2025 mencapai 16,47 ribu ton, lebih tinggi dari posisi Januari 2025 di 16,42 ribu ton. Secara nominal, nilai impor kurma pada Februari 2025 sebesar US$ 18,09 juta. Dalam lima bulan terakhir, impor komoditas ini terus mengalami peningkatan."Tren impor kurma mulai meningkat dalam lima bulan menjelang Ramadan dan paling tinggi di Januari dan Februari 2025. Impor kurma pada Februari 2025 tercatat sebesar 16,47 ribu ton atau senilai US$ 18,09 juta," ucap Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS pada Senin (17/03/2025). Jika dilihat berdasarkan negara asal, tiga negara yang menjadi asal impor terbesar kurma pada Februari 2025 adalah Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

BPS juga menyebut bahwa impor tekstil dan produk tekstil (TPT) dari Tiongkok mengalami penurunan sebesar US$ 141,1 juta secara bulanan. “Secara month to month, penurunan terbesar berasal dari Tiongkok sebesar US$ 141,1 juta atau 36,60% dibanding Januari 2025," ujar Amalia. Ia menambahkan, impor TPT mencapai US$ 606,8 juta atau turun 20,74% pada Februari 2025. Sedangkan ekspor TPT terbesar pada Februari 2025 ke negara Amerika Serikat dengan nilai US$ 17,4 juta atau naik4,13% dibandikan dengan Januari 2025. Total ekspor TPT pada Februari 2025 mencapai US$ 1,02 miliar. (Yetede)