Menteri Perdagangan, Budi Santoso, memastikan bahwa harga kebutuhan pangan pokok di pasar tetap terjangkau menjelang Lebaran. Menurutnya, meskipun ada fluktuasi harga, terutama untuk cabai rawit yang mencapai harga tinggi, pemerintah terus melakukan pemantauan dan bekerja sama dengan Satgas Pangan serta pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga. Dalam kunjungannya ke Pasar Senen, Jakarta, Budi mencatat bahwa harga daging sapi, ayam, telur, beras, dan minyak goreng masih sesuai dengan harga acuan nasional.

Namun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, seperti cabai rawit yang disebabkan oleh faktor cuaca. Meski demikian, Budi optimis harga cabai akan turun seiring dengan distribusi dari sentra pemasok di Kediri, Jawa Timur. Dalam upaya menstabilkan harga pangan menjelang Lebaran, pemerintah juga melaksanakan operasi pasar subsidi (Opadi) di Jawa Barat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, berharap bahwa Opadi ini dapat meredam lonjakan harga dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan rendah.

Keseluruhan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan yang ketat dan berbagai kebijakan intervensi pasar, guna memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat menjelang Lebaran.

Presiden Prabowo meresmikan pabrik pemurnian logam mulia atau precious metal refinery PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jatim, Senin (17/3). Kehadiran pabrik dengan kapasitas produksi 50 ton emas per tahun ini diharapkan menghasilkan devisa besar dan menciptakan lapangan kerja. Pabrik ini terletak di kompleks smelter tembaga PTFI di Gresik. Dalam prosesnya, lumpur anoda, salah satu produk sampingan dari pengolahan konsentrat tembaga, dimurnikan menjadi emas, perak batangan, dan sejumlah logam dalam kelompok platinum (platinum group metals). Smelter yang diresmikan pada 2024 itu menghasilkan 6.000 ton lumpur anoda per tahun.

Dari total kapasitas produksi 50 ton emas per tahun pada 2025, pabrik dengan nilai investasi sebesar 630 juta USD itu diperkirakan baru akan menghasilkan 32 ton emas karena smelter tengah dalam perbaikan. Kontrak sudah dilakukan PTFI dengan PT Antam Tbk yang bakal menyerap 30 ton emas pada tahun ini. Prabowo mengatakan, Indonesia ialah negara yang memiliki cadangan emas terbesar keenam di dunia. Karena itu, berbagai penyimpangan, termasuk penambangan ilegal dan penyelundupan emas ke luar negeri, terus diberantas. Sebaliknya, produksi emas yang dihasilkan dengan proses yang benar terus didorong.

Pertambangan menjadi salah satu sektor strategis yang diperkuat dalam hilirisasi, di samping sektor-sektor lain. ”Sektor-sektor penting ini menghasilkan devisa yang besar dan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Sumber daya mesti dikelola dengan baik, tertib, good governance, transparansi, serta akuntabilitas,” kata Prabowo. Melalui hilirisasi, termasuk di sektor pertambangan, Indonesia menjadi negara yang tidak menjual bahan baku ke negara lain, tetapi barang jadi. Artinya, produk akhir yang dihasilkan memiliki nilai tambah besar. Industri-industri turunan pun diharapkan tumbuh sehingga semakin banyak tercipta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi meningkat. (Yoga)

Rumah berlantai dua di kampung padat penduduk di Cikarang Barat, Bekasi, Jabar, ramai dipenuhi puluhan pemuda, suatu siang akhir Februari lalu. Para pemuda itu rupanya baru menyelesaikan tugas dari sang pemilik rumah, yakni berunjuk rasa di depan areal perusahaan di kawasan industri di Cikarang Barat. Tugas yang mereka jalankan sepertinya akan sukses. Perusahaan yang mereka geruduk melalui unjuk rasa akhirnya melunak. ”Demonya tadi enggak lama. Hanya lima menit, perusahaan mau audiensi. Sepertinya akan ada kesepakatan untuk tanda tangan kontrak kerja sama,” kata salah satu pemuda di bawah Aliansi Pemuda Bangun Desa (APBD). Keberadaan mereka di teras rumah itu membuka tabir aktor di balik huru-hara yang kerap terjadi di kawasan industri, yaitu sang bohir limbah (dari bahasa Belanda, bouwheer).

Bohir ini punya kepentingan menguasai limbah dari perusahaan yang baru saja didemonstrasi. Limbah ekonomis yang ingin dikuasai itu berupa potongan-potongan besi sisa produksi perusahaan. Bisnis limbah terlihat sepele. Bohir hanya perlu punya cukup modal. Setelah itu ia harus mampu meyakinkan perusahaan agar bersedia dibeli sisa produksi industrinya (limbah) yang akan diangkut dan dijual ke tempat peleburan limbah. Walaupun tampak sederhana, nilai keuntungannya fantastis. Misalnya, bohir limbah membeli sisa produksi perusahaan berupa potongan aluminium seharga Rp 12.500 per kg, aluminium itu dijual lagi ke tempat peleburan dengan harga Rp 25.000 per kg. Bayangkan, berapa keuntungan yang didapat jika menguasai limbah perusahaan yang mencapai ratusan ton per bulan?

Kondisi ini membuat mereka tak mau tahu meski perusahaan sudah mengikat kontrak kerja sama secara profesional dengan perusahaan pengolah limbah lain. Rendy Swendi, pemilik perusahaan pengelola limbah PT Risky Citra Sejati, mengaku sudah empat tahun menggeluti bisnis limbah. Ia adalah sosok di balik hadirnya puluhan pemuda di rumahnya hari itu. Rendy siang itu didampingiRanio Abadillah. Ia sempat membantu Rendy berdialog dengan perusahaan yang sebelumnya digeruduk massa suruhan. Ranio bukan orang sembarangan. Ia anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019.

Rendy beranggapan, walau telah bertahun-tahun industri berdiri di kampungnya, warga sekitar tidak kebagian manfaat apa pun. ”Perusahaan yang kami demo tadi limbahnya dikelola sendiri. Perusahaan jual sendiri ke tempat peleburan. Ini, enggak boleh,” kata Rendy, Senin (24/2). Ranio menjelaskan, unjuk rasa yang mereka lakukan bagian dari ikhtiar mendapat kesempatan kerja sama dengan perusahaan. Dengan cara main seperti itu, urusan berebut limbah alias sampah dari industri berpotensi penuh drama. Konsekuensinya, pihak perusahaan harus siap menelan pil pahit setiap menghadapi tekanan ormas pesanan bohir-bohir limbah. (Yoga)

Ada duri dalam daging di dunia investasi di Indonesia. Pelaku usaha terpaksa menghadapi berbagai tantangan, mulai dari birokrasi dan perizinan yang lamban, pungutan liar alias pungli, hingga pemerasan serta perilaku premanisme dari berbagai aktor. Mereka berakrobat menghadapi persoalan tersebut sendirian. Mulai dari usaha kecil sampai investor besar, termasuk penanaman modal asing (PMA), kerap menghadapi masalah yang seharusnya tidak perlu ada. ST, pemilik perusahaan manufaktur di Pulau Jawa, bercerita bagaimana oknum anggota legislatif daerah mencoba mengintimidasi perusahaannya. Rombongan anggota legislatif itu suatu hari tiba-tiba mendatangi pabriknya.

Mereka mengaku ada pengaduan warga soal limbah dari pabriknya. ”Pertanyaan ketua rombongannya, ’Ini perusahaan asing, ya?’ Saya bilang, ini perusahaan saya, orang Indonesia. Dia bilang, ’Kamu, kan, cuma dipakai nama saja.’ Marah saya, gebrak meja. Memangnya kalau punya asing, Bapak boleh peras?” tutur ST. ST ”unjuk kekuatan” dengan menyebut kenalannya petinggi partai yang separtai dengan sebagian rombongan anggota legislatif tersebut. Rombongan legislatif pun melunak. ST percaya diri menunjukkan aktivitas di area pabriknya sesuai aturan. WA, pimimpinan PMA di Jabar, mengaku banyak uang yang harus dikeluarkan untuk pungli yang dilakukan di tingkat masyarakat bawah hingga birokrat.

Dana rutin yang disiapkan mencapai 20 % dari perputaran total per tahun. PW, pengusaha lain di Jabar, mengeluhkan tidak adanya kepastian hukum membuat munculnya biaya tidak terprediksi. Ada oknum-oknum tertentu yang harus dibayar. Misalnya, saat perusahaan digeruduk kelompok ormas, mereka harus mengeluarkan biaya untuk oknum aparat kepolisian agar diamankan. Padahal, belum tentu terjamin keamanannya. AP, manajer PMA di Jabar, pernah didemo perusahaannya oleh ormas dan dimintai sejumlah uang oleh oknum aparat.

”Kita butuh investasi yang sehat, yang aman,” kata AP. Indonesia perlu belajar dari negara tetangga dalam memperlakukan investor. Di Thailand, investor diperlakukan istimewa. Yang terbaru adalah penyederhanaan prosedur visa untuk memfasilitasi kegiatan investasi di Thailand. Negara-negara tetangga itu belakangan mampu menarik investasi besar dari sejumlah perusahaan teknologi dunia.Pada tahun 2024, Google dikabarkan akan membangun pusat data di Thailand. Apple juga menggelontorkan investasi 15 miliar USD di Vietnam, karena negara-negara itu memberikan beragam insentif untuk kemudahan usaha. (Yoga)

Setelah menuai kritik, Presiden Prabowo memutuskan mempercepat pengangkatan calon ASN atau CASN. Calon PNS atau CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK selambatnya Oktober 2025. Semua kementerian/lembaga (K/L) dan pemda diminta menindaklanjuti keputusan dengan menyusun perencanaan pengangkatan bagi para CASN tersebut. Keputusan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CASN ini disampaikan Mentsetneg, Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kemenpan dan RB, Jakarta, Senin (17/3). Pengangkatan CASN tersebut sebelumnya menuai polemik setelah ada keputusan penundaan seusai rapat Komisi II DPR dengan Kemenpan dan RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (5/3).

Kala itu, Menpan dan RB, Rini Widyantini menyampaikan pengangkatan CPNS ditunda menjadi serentak pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026. Sebelum ada keputusan penundaan, pengangkatan CPNS sudah dijadwalkan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Peserta PPPK tahap satu dijadwalkan diangkat Februari 2025 dan tahap dua pada Juli 2025. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo telah memutuskan mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK. Untuk CPNS, pengangkatan diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025. Berdasarkan data Kemenpan dan RB,total ada 248.970 CPNS dan 1.017.111 calon PPPK yang harus diangkat. (Yoga)