Ekonomi
( 40430 )Regulasi Dibutuhkan Untuk Penguatan Asuransi Syariah
Pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi
beberapa tantangan, baik dari sisi permintaan, penawaran, maupun ekosistem.
Oleh sebab itu, dukungan regulasi dibutuhkan, termasuk dalam aspek penguatan
permodalan dan peningkatan daya saing. Hal ini mengemuka dalam seminar bertajuk
”Penguatan Ekosistem dan Regulasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia untuk
Memasuki Pasar Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)” di
Jakarta, Senin (17/3). Acara tersebut diinisiasi oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (PEBS FEB UI).
Ketua PEBS FEB UI, Rahmatina A Kasri mengatakan, Indonesia telah menjadi
salah satu dari delapan kandidat OECD sejak Februari 2024. Namun, berbagai
indikator masih menunjukkan adanya pembatasan aspek keterbukaan pasar yang
dianggap tidak selaras dengan prinsip OECD. Restriksi perdagangan itu
menyangkut sektor asuransi, yang regulasinya cenderung lebih ketat dibanding
negara-negara lain. Di sisi lain, industri asuransi syariah memiliki peluang untuk
terus tumbuh ke depan mengingat porsi asetnya 0,39 % dari total aset industri asuransi
pada 2024, dengan pertumbuhan sebesar 5,13 % dibandingkan 2020.
”Dari hasil analisis kami, industri asuransi syariah memiliki potensi
pertumbuhan yang besar. Akan tetapi, keberlanjutan profitabilitas jangka panjang
sangat bergantung pada efisiensi dan strategi ekspansi, termasuk digitalisasi
untuk memperkuat daya saing serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan
syariah,” kata Rahmatina. PEBS UI merekomendasikan sejumlah kebijakan guna
memperkuat ekosistem asuransi syariah dalam menghadapi standar OECD, di
antaranya, penguatan diversifikasi produk asuransi syariah, peningkatan
kapasitas permodalan perusahaan asuransi syariah, peninjauan kembali regulasi
yang membatasi pertumbuhan industri ini, dan penguatan SDM di sektor asuransi
syariah. (Yoga)
Faktor Global Mendongkrak Kinerja Ekspor
Tingkat inflasi dunia yang mulai terkendali dan rata-rata harga komoditas dipasar global yang relatif membaik membawa dampak positif ke kinerja ekspor Indonesia. Nilai ekspor nasional pada Februari 2025 kembali menggeliat hingga mencapai US$ 21,98 miliar, naik 2,58% secara month to month (mtm) dan melonjak 14,05% secara year on year (yoy). Pencapaian secara bulanan tersebut membalikkan kinerja ekspor Januari 2025 maupun Februari 2024 yang sama-sama mengalami penurunan cukup signifikan. Nilai ekspor pada Januari 2025 tercatat US$21,45 miliar, turun 8,56% disbanding Desember 2024. Sedag nilai ekspor Februari 2024 mencapai US$19,31 miliar, turun 5,79% dibanding Januari 2024.
BPS melaporkan, peningkatan nilai ekspor Februari 2025, baik secara bulanan maupun tahunan, didorong ekspor nonmigas, utamanya industri pengolahan. Nilai ekspor industri pengolahan Februari 2025 naik 3,17% (mtm) dengan andil peningkatan sebesar 2,53%. Ini terjadi justru ditengah maraknya kasus PHK di Tanah Air. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, kinerja ekspor pada Februari 2025 membaik karena secara umum permintaan perdagangan global tahun ini lebih baik dari 2024. "Ini berkat makin terkendalinya tingkat inflasi di banyak negara di dunia, termasuk di pasar-pasar tujuan ekspor utama Indonesia," ujar Shinta, Senin (17/03/2025). Selain itu, rata-rata harga komoditas dipasar global pada Februari 2025 relatif meningkat disbanding pada Januari 2025. (Yetede)
Kunci BCA Menjaga Profitabilitas
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam dua bulan pertama tahun ini mencetak laba bersih secara bank only sebesar Rp 8,97 triliun, tumbuh 8,33% dibanding periode Februari 2024, di Rp 8,28 triliun. Pertumbahan laba bersih BCA pada Februari ini juga lebih tinggi dibanding laba bersih bulan sebelumnya yang meningkat 5,82% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 4,73 triliun. Ditelaah dari laporan keuangan bulanan yang dipublikasi, profitabilitas disumbang dari pendapatan bunga bank swasta terbesar di Indonesia ini yang sebesar Rp 14,87 triliun, tumbuh 5,01%. Sedangkan, beban bunga menyusut 1,48% (yoy) menjadi Rp1,99 triliun per Pebruari 2025.
Sehingga, pendapatan bunga bersih yang dicatatkan perseroan sebesar Rp 12,88 triliun, meningkat 6,18% (yoy). Perseroan juga memperoleh pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi pada Februari 2025 tercatat Rp 2,99triliun, tumbuh 6,78% (yoy). BCAjuga mencatatkan beban (pemulihan) kegiatan penurunan nilai aset keuangan (impairment) senilai Rp 604,8 miliar, naik 8,27% (yoy). Di sisi intermediasi, pendapatan bunga BCA didukung aktifnya perseroan menyalurkan kredit. Terlihat dari nilal kredit Rp 900.66 trüliun per akhir Februari 2025, meningkat dua digit 13,98% (yoy). Meskipun sedikit lebih rendah dari kredit perseroan per Januari 2025 yang tumbuh 15,07% (yoy).
Penyaluran kredit membuat total aset BCA tumbuh 4,3% (yoy) mencapai Rp 1.427,41 triliun per Februari 2025. Selain itu,dalam menya-lurkan kredit juga menawarkansuku bunga yang kompetitif ataureasonable. Strategi perseroan menjaga laba tumbuh berkelanjutan adalah dengan menjaga biaya dana (cost of fund) tetap rendah, dengan mendorong dana murah (current account saving account). "Tekan cost of fund dan jangan jor-joran kasih bunga kredit dibawah Surat Berharga Negara(SBN) nggak masuk akal," ucap Presdir BCA Jahja Setiaatmadja,Senin (17/3/2025). (Yetede)
Penjualan Semen Melorot karena Daya Beli Lemah
Industri semen masih terus mengalami perlambatan penjualan di dalam negeri. Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Lilik Unggul Raharjo mengatakan, perlambatan tersebut disebabkan masih melerahnya daya beli masyarakat dan melambatnya sebagian besar proyek infrastruktur. Penjualan semen dalam negeri di Februari mengalami penurunan 4,2% dibanding Januari 2025, dimana penjualan semen pada Januari 2025 mencapai 4,9 juta ton, sedangkan Februari sebesar 4,7 juta ton. Jumlah tersebut terdari dari semen dalam kantong 3,3 juta ton atau turun 5,6%, dan semen curah 1,3 juta ton atau turun 0.1%.
“Pada periode Januari-Februari 2025 (YTD) penjualan semen dalam negeri mengalami penurunan 0,2% dengan volume 9,6 juta ton jika dibandingkan dengan periode yang sama tabun 2024," ucap dia di Jakarta, Senin (17/3/2025). Penurunan penjualan semen hampir merata di seluruh wilayab Indonesia, kecuali di Sumatera yang masih tumbuh 8,1% dan di Jawa tumbuh 2,4%. Penurunan terbesar terjadi di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 15.7%. Kalimantan masih memperlihatkan tren penurunan dengan -13,9%. "Sementara di Maluku dan Papua juga masih menunjukkan tren negatif di angka 3,1%," ucap dia. (Yetede)
Industri Hijau Didorong untuk Diterapkan
Sektor industri didorong mulai menerapkan prinsip keberlanjutan atau industri hijau untuk membantu pencapaian target netralitas karbon pemerintah di 2060. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi menerangkan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di tingkat global sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencapai target dekarbonisasi. Guna mencapai pertumbuhan industri yang berkelanjutan, selain mengutamakan aspek ekonomi dan daya saing, perlu memperhatikan dampak terhadapl ingkungan," ujar dia dalam Sosialisasi Pre Event The 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Sinergi antara pemerintah, industri, akademisi,dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun ekosistem industri hijau yang berkelanjutan. Sebagai langkah konkret, Kemenperin telah menerbitkan Surat Edaran Menperin No 2 Tahun 2025 tentang penyampaian data emisi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). "Kebijakanini bertujuan untuk memantau kondisi emisi industri, menjaga kualitas udara, serta membantu industri dalam upaya dekarbonisasi,"kata dia. Transformasi industri hijau menjadi agenda prioritas nasional, sejalan dengan target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang ditetapkanIndonesia. (Yetede)
Rp 1,54 Triliun diterima dari Setoran PNBP sawit di Kawasan Hutan
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperoleh setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,54 triliun dari penyelesaian kasus perkebunan sawit dalam kawasan hutan. PNBP itu berasal dari pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) Rp 323,56 miliar dan dana reboisasi (DR) Rp1,23 triliun oleh 297 dari total 365 subjek hukum perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang penyelesaiannya menggunakan skema pasal 110A dari UU Cipta Kerja. Dalam laporan Kemenhut disebutkan, identifikasi oleh lima kementerian/lembaga, yakni Kementan, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kemenko Perekonomian, menunjukkan, kebun sawit dalam kawasan hutan kurang lebih 3.324.027 hektare (ha).
Berdasarkan SK Data dan Informasi Tahap I-XXIV,terdapat 4.561 unit perkebunan sawit dengan luas 2.926.609 hutan, yakni 2.331 unit perkebunan korporasi/koperasi 2.221.562 ha dan 2.230 unit perkebunan masyarakat 705.047 ha. Untuk 2.331 unit perkebunan korporasi diselesaikan dengan pasal 110A dan pasal 110B dengan 1.381 unit di antaranya masih proses pelengkapan data dan telaah yang terbangun di kawasan Khusus 365 subjek hukum perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang penyelesaiannya dengan pasal 110A, sebanyak 297 subjek hukum melakukan pembayaran, 53 subjek hukum belum menyampaikan konfimasi, lima subjek hukum memperoleh keringanan, dan 10 subjek hukum keberatan. (Yetede)
Impor Kurma Naik, Textil Turun
Nilai impor kurma pada Februari 2025 mencapai 16,47 ribu ton, lebih tinggi dari posisi Januari 2025 di 16,42 ribu ton. Secara nominal, nilai impor kurma pada Februari 2025 sebesar US$ 18,09 juta. Dalam lima bulan terakhir, impor komoditas ini terus mengalami peningkatan."Tren impor kurma mulai meningkat dalam lima bulan menjelang Ramadan dan paling tinggi di Januari dan Februari 2025. Impor kurma pada Februari 2025 tercatat sebesar 16,47 ribu ton atau senilai US$ 18,09 juta," ucap Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS pada Senin (17/03/2025). Jika dilihat berdasarkan negara asal, tiga negara yang menjadi asal impor terbesar kurma pada Februari 2025 adalah Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
BPS juga menyebut bahwa impor tekstil dan produk tekstil (TPT) dari Tiongkok mengalami penurunan sebesar US$ 141,1 juta secara bulanan. “Secara month to month, penurunan terbesar berasal dari Tiongkok sebesar US$ 141,1 juta atau 36,60% dibanding Januari 2025," ujar Amalia. Ia menambahkan, impor TPT mencapai US$ 606,8 juta atau turun 20,74% pada Februari 2025. Sedangkan ekspor TPT terbesar pada Februari 2025 ke negara Amerika Serikat dengan nilai US$ 17,4 juta atau naik4,13% dibandikan dengan Januari 2025. Total ekspor TPT pada Februari 2025 mencapai US$ 1,02 miliar. (Yetede)
Urgensi Asuransi TPL di Indonesia
Indonesia harus segera menerapkan Asuransi Wajib Tanggung Jawab Pihak Ketiga (TPL) bagi semua pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan amanat Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) yang berlaku sejak Januari 2025. Asuransi TPL memberikan perlindungan finansial terhadap pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan yang disebabkan oleh pemilik kendaraan, mencakup cedera, kematian, dan kerusakan properti. Penerapan kebijakan ini sangat penting mengingat tingginya angka kecelakaan di Indonesia dan peningkatan klaim asuransi yang menunjukkan kebutuhan akan perlindungan semacam ini.
Namun, meskipun Indonesia sudah memiliki dasar hukum, regulasi yang lebih rinci, seperti Peraturan Pemerintah (PP), masih tertunda. Agar kebijakan ini efektif, beberapa hal perlu diprioritaskan, antara lain penetapan premi yang terjangkau, sistem klaim yang efisien, pengawasan yang ketat, dan integrasi dengan sistem registrasi kendaraan. Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang telah lebih dulu menerapkan Asuransi TPL, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Penerapan Asuransi TPL di Indonesia tidak hanya akan memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan, tetapi juga memperkuat industri asuransi dan menciptakan disiplin berkendara yang lebih baik. Tantangan utama dalam implementasinya adalah perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan penetapan premi yang adil serta terjangkau. Jika diterapkan dengan baik, Asuransi TPL dapat memperbaiki sistem transportasi Indonesia dan menjadikannya lebih aman dan tertib, sejalan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.
Peluang Cuan dari Libur Lebaran
Perusahaan otomotif besar di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda, dan Hyundai, kembali menggelar program Posko Siaga dan Bengkel Siaga untuk menyambut arus mudik Lebaran 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik, dengan lebih dari 300 titik Posko Siaga dan bengkel siaga yang tersebar di seluruh Indonesia.
Toyota, yang memimpin pasar otomotif Indonesia, mengoperasikan lebih dari 300 titik Posko Siaga dan Bengkel Siaga, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang memeriksakan kendaraannya selama libur Lebaran. Program ini diharapkan dapat mendukung kenyamanan pemudik, mengingat puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-3 Lebaran.
Selain Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda, dan Hyundai juga menyiapkan layanan serupa, termasuk diskon untuk suku cadang dan servis. Layanan ini berlaku selama periode mudik, serta memastikan kendaraan dalam kondisi prima untuk perjalanan jauh. Dengan adanya layanan bengkel siaga dari berbagai merek mobil, diharapkan para pemudik dapat merasa aman dan nyaman selama perjalanan.
Bonus Hari Raya, Bentuk Apresiasi bagi Ojek Online
Pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka selama 12 bulan terakhir. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa pemberian BHR ini wajib dilakukan oleh perusahaan layanan transportasi online dalam bentuk uang tunai. Pengumuman terkait pemberian bonus ini juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dihadiri oleh CEO GoTo Patrick Walujo dan CEO Grab Anthony Tan, serta perwakilan mitra ojek online.
Bonus ini diberikan kepada dua kategori pengemudi: full-time dengan jumlah 250.000 akun dan part-time yang mencapai 1 juta hingga 1,5 juta akun. Pengemudi yang produktif akan menerima bonus sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih mereka selama setahun. Misalnya, jika pendapatan bersih pengemudi Rp3 juta per bulan, maka bonus yang diterima adalah Rp600.000. Pengemudi yang tidak produktif akan mendapatkan bonus sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Pemerintah menetapkan bahwa BHR ini harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









