;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Danantara Dorong UMKM Naik Kelas

20 Mar 2025

Peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025 menuai harapan besar publik, karena dianggap sebagai solusi atas stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional yang terjadi selama satu dekade terakhir. Dengan mandat mengelola aset negara senilai Rp14.665 triliun, Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai target ambisius 8% dalam lima tahun ke depan.

Namun demikian, arah fokus Danantara yang cenderung menyasar proyek berskala besar dan sektor-sektor unggulan pemerintah memunculkan kekhawatiran akan terpinggirkannya sektor UMKM, padahal UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional.

Presiden Prabowo sendiri telah mengambil langkah strategis dan berpihak kepada UMKM dengan kebijakan penghapusan piutang macet senilai Rp2 triliun untuk 67.000 pelaku UMKM, sebagai upaya meringankan beban ekonomi sektor ini. Namun, agar dampaknya berkelanjutan, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan strategi pembangunan ekosistem UMKM unggul, seperti pembiayaan berkualitas, integrasi ke rantai pasok industri, riset, dan branding global.

Pengalaman negara-negara seperti Korea Selatan dan China menunjukkan bahwa UMKM yang disiapkan dengan serius dan terintegrasi dalam strategi industri nasional mampu menjadi pilar ekonomi global. Korea, misalnya, mengandalkan UMKM untuk lebih dari 90% perusahaan dan 82% lapangan kerja, sementara China menargetkan ribuan UMKM unggulan sebagai bagian dari penguatan sektor manufaktur.

Oleh karena itu, Danantara diharapkan tidak hanya fokus pada proyek-proyek besar, melainkan turut membangun UMKM Indonesia menuju kelas dunia, dengan pendekatan digital dan kolaboratif. Konsep seperti "UMKM Indonesia Smart" layak diwujudkan sebagai bagian dari visi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global berbasis inklusif dan berkelanjutan.


Upaya Ekstra Dongkrak IHSG

20 Mar 2025
Pemerintah dan otoritas pasar modal terus berupaya meredam gejolak di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyusul merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto siap menemui para investor untuk mengembalikan kepercayaan pasar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pasar Modal Inarno Djajadi, menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan emiten melakukan buyback saham tanpa persetujuan RUPS, berdasarkan POJK Nomor 13 Tahun 2023. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu menahan tekanan IHSG.

Sejumlah emiten, seperti PT Erajaya Swasembada Tbk (melalui Amelia Allen) dan PT Avia Avian Tbk (melalui Andreas Timothy Hadikrisno), telah merespons kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan opsi buyback. Namun, keputusan final belum diambil oleh sebagian perusahaan karena perlu kajian lebih lanjut.

Di sisi lain, pengamat pasar modal seperti Budi Frensidy dan Satrio Utomo menilai bahwa buyback bukan solusi jangka panjang karena bergantung pada kesiapan dana emiten. Bahkan, Satrio menilai bahwa untuk saham dengan harga tinggi, dana yang dibutuhkan sangat besar dan lebih baik digunakan untuk ekspansi guna mendukung ekonomi riil.

Kritik juga diarahkan pada pemerintah agar lebih terbuka terhadap masukan publik dan menjalankan pembagian kerja yang efektif antara Presiden dan Wakil Presiden Gibran, bukan sekadar kegiatan seremonial. Keseluruhan langkah ini mencerminkan perlunya respons yang lebih struktural dan strategis dalam menghadapi tekanan pasar.

Peran Baru BI dalam Penciptaan Lapangan Kerja

20 Mar 2025
Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) oleh Komisi XI DPR akan diperluas untuk mencakup isu strategis lainnya, termasuk kemungkinan pemberian mandat tambahan kepada Bank Indonesia (BI). Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Mohamad Hekal, menyatakan bahwa revisi ini akan menyinggung pasal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan BI, khususnya dalam hal penguatan peran terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan, muncul wacana agar BI diberi mandat tambahan dalam penciptaan lapangan kerja, meskipun saat ini masih bersifat wacana dan fokus utama revisi tetap pada aspek yang diwajibkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 
Wacana untuk menugaskan BI menciptakan lapangan kerja sebenarnya bukan hal baru, karena pernah diusulkan dalam draf RUU PPSK tahun 2022, namun kemudian dihapus akibat kontroversi. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menanggapi isu ini dengan menegaskan bahwa Pasal 7 UU PPSK saat ini sudah mencakup tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang secara implisit mencakup penciptaan lapangan kerja. Menurut Perry, pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan membuka peluang kerja baru.
 
Perry juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dari BI dengan kebijakan fiskal dan sektor riil agar tujuan ekonomi nasional tercapai. Ia menegaskan bahwa revisi yang dilakukan tidak akan mengubah konstruksi utama UU PPSK, melainkan hanya memperjelas peran BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Properti CTRA Tertekan Daya Beli Lemah

20 Mar 2025
Meskipun PT Ciputra Development Tbk (CTRA) menghadapi tantangan cukup berat pada tahun 2025, prospeknya masih dianggap menarik oleh para analis. Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas menilai pencapaian marketing sales tinggi pada 2024 sulit diulang karena lemahnya daya beli masyarakat dan ketidakpastian global. Indy Naila dari Edvisor Profina Visindo menambahkan bahwa kondisi ekonomi, inflasi, dan kekhawatiran perlambatan ekonomi turut menekan profitabilitas perusahaan. Meskipun begitu, Indy tetap optimistis bahwa adanya potensi penurunan suku bunga dan dukungan insentif PPN DTP dapat mendorong pertumbuhan moderat marketing sales CTRA hingga 5% menjadi Rp 11,5 triliun.

Kevin Halim dan Jeffrosenberg Chenlim dari Maybank Sekuritas memproyeksikan marketing sales CTRA akan datar di 2025 karena basis yang tinggi pada 2024, namun tetap merevisi naik proyeksi laba bersih CTRA berkat ketersediaan properti yang memenuhi syarat pembebasan PPN. Meskipun menurunkan target harga saham CTRA, ketiga analis – Sukarno, Indy, dan Kevin – tetap merekomendasikan trading buy dengan target harga bervariasi antara Rp 850 hingga Rp 1.000 per saham.

Buyback Saham, Harapan Baru Investor

20 Mar 2025
Pelonggaran aturan buyback oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memungkinkan bank untuk melakukan pembelian kembali saham tanpa menunggu persetujuan RUPS. Kebijakan ini disambut positif oleh perbankan, termasuk Bank Negara Indonesia (BBNI) yang siap segera mengeksekusi buyback senilai Rp 1,5 triliun, menurut Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI. Bank Mandiri, melalui Sekretaris Perusahaan M. Ashidiq Iswara, juga tengah memfinalisasi rencana buyback sebesar Rp 1,17 triliun sebelum RUPS.

Kebijakan ini dinilai memberikan sentimen positif bagi pasar saham, terutama saham sektor perbankan yang belakangan tertekan. Achmad Yaki dari BCA Sekuritas menyatakan kebijakan serupa pernah berhasil mendorong penguatan IHSG saat pandemi 2020. Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas juga menilai kebijakan ini dapat menjadi katalis positif karena valuasi saham bank besar kini sudah murah dibandingkan nilai wajarnya. Kedua analis sepakat bahwa aksi buyback dapat mendukung pemulihan IHSG dan meningkatkan likuiditas pasar modal.

Ekonomi Terancam Stagnasi akibat Merosotnya Kepercayaan Pasar

19 Mar 2025

Pasar menilai arah kebijakan ekonomi pemerintah masih belum jelas, sedang koordinasi antar sektor dinilai kurang sinkron selama triwulan I-2025. Akibatnya, kepercayaan pasar terus melemah seiring meningkatnya ketidakpastian kebijakan. Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang bahkan sempat menyebabkan penundaan perdagangan pada sesi pembukaan pertama, Selasa (18/3) jadi salah satu refleksi kondisi tersebut. Di sisi lain, berbagai indikator menunjukkan sinyal pelemahan ekonomi yang berisiko membuat pertumbuhan stagnan di kisaran 5 %, atau mengalami stagnasi. Pada penutupan pasar, IHSG berada di level 6.223,39 atau melemah 3,84 % dibanding penutupan hari sebelumnya, sekaligus mencatatkan kinerja terburuk sejak 2021.

Bahkan, IHSG sempat jatuh hingga ke level 6.011,84 pada penutupan sesi pertama perdagangan atau anjlok 6 %. Untuk meredam pelemahan lebih dalam, BEI bahkan sempat menghentikan perdagangan saham selama 30 menit pada pukul 11.19 WIB. Penurunan IHSG ini tidak sejalan dengan kinerja beberapa pasar saham harian di bursa luar negeri yang justru positif. Kondisi ini menandakan faktor utama kejatuhan bursa saham berasal dari domestik. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, kondisi ekonomi domestik yang sedang bermasalah dapat mengakibatkan perekonomian Indonesia tumbuh rendah. Bahkan, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 hanya 4,9 %. (Yoga)

Anak Muda Marah pada Korupsi

19 Mar 2025

Marah pada korupsi yang menggurita di negaranya, anak-anak muda Serbia tiada henti berunjuk rasa. Empat bulan terakhir, Serbia diguncang unjuk rasa anak-anak muda. Unjuk rasa terbaru, terbesar sejauh ini berlangsung pada Sabtu (15/3). Dilaporkan, 100.000 hingga 300.000 orang turun ke jalan, mulai dari ibu kota Belgrade hingga kota-kota kecil, menentang korupsi masif di pemerintahan Serbia. Pemantik unjuk rasa besar-besaran di Serbia adalah korupsi. Pemicunya, insiden ambruknya atap stasiun kereta di Novi Sad, kota terbesar kedua, yang menewaskan 15 orang, November 2024, yang baru direnovasi pada 2022, tetapi sudah ambruk dan menelan korban jiwa. Insiden itu mengungkap adanya borok korupsi.

Setelah diguncang demonstrasi, aparat hukum Serbia mengusut kasus stasiun Novi Sad. Sejumlah pejabat, termasuk PM Milos Vucevic, Menhub dan Infrastruktur Tomislav Momirovi, serta penggantinya, Milan Duric, mundur. Namun, di mata anak-anak muda pengunjuk rasa, harapan mereka tak berhenti di situ. Mereka menginginkan perubahan menyeluruh, yang bisa memupus kanker korupsi di Serbia. Sedemikian kuat gurita korupsi di Serbia, segala perkara hingga urusan mencari pekerjaan tak lepas dari praktik korupsi. Sangat bisa dimaklumi jika anak-anak muda di negara itu marah dan menumpahkannya lewat serangkaian unjuk rasa.

Ivana, mahasiswa Universitas Novi Sad, mengatakan, ”Ijazah saya tidak akan berguna selama korupsi dan kolusi mewabah. Lapangan kerja terbuka bukan karena saya terampil. Saya bisa dapat kerja kalau mau menyuap atau jadi kroni,” ujarnya (Kompas, 18/3/2025). Data Transparency International memperlihatkan, Serbia menduduki peringkat ke-105 dari 180 negara soal indeks persepsi korupsi. Hal ini diperburuk oleh catatan Freedom House yang menempatkan Serbia sebagai negara dengan kebebasan  terbatas dengan nilai 56 dari skala 0-100. (Yoga)

Lebaran 2025, Perputaran Uang Diprediksi Melemah

19 Mar 2025

Penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 mengindikasikan turunnya perputaran uang di masyarakat. Di sisi lain, biaya mudik yang membengkak, ancaman PHK, dan beban konsumsi membuat masyarakat cenderung mengencangkan ikat pinggang. Hasil Survei Potensi Pergerakan Nasional oleh Kemenhub memperkirakan, jumlah pemudik pada Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta orang atau 52 dari total penduduk Indonesia, turun 24 % dibanding proyeksi 193,6 juta pemudik yang melakukan perjalanan pada Lebaran 2024. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang berpendapat, seiring dengan turunnya jumlah pemudik tersebut, jumlah perputaran uang selama libur Lebaran 2025 pun turun. Dibanding Lebaran 2024, perputaran uang saat Lebaran 2025 diperkirakan turun 12,28 %.

”Jika asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2024 mencapai Rp 157,3 triliun, asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2025 diprediksi mencapai Rp 137,97 triliun. Prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga empat orang,” katanya, Selasa (18/). Perhitungan tersebut mengacu pada jumlah rata-rata uang yang dibawa setiap keluarga pemudik senilai Rp 3,75 juta atau naik 10 % dari Lebaran 2024. Dengan demikian, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp 137,97 triliun. Perhitungan itu berpotensi meningkat. Jika rata-rata uang yang dibawa per keluarga Rp 4 juta, total perputaran uang menjadi Rp 145,04 triliun. Meski demikian, asumsi perputaran uang Lebaran 2025 di kisaran Rp 137 triliun-Rp 145 triliun ini masih berada di bawah perputaran uang Lebaran 2024. (Yoga)

Obligasi NegaraTetap Laris Di Tengah Gejolak IHSG

19 Mar 2025

Di tengah dinamika pasar saham, kinerja lelang Surat Utang Negara atau SUN pada Selasa (18/3) menunjukkan hasil positif dengan penawaran masuk sebesar Rp 61,75 triliun. Masih kuatnya kepercayaan investor terhadap postur APBN disebut menjadi faktor pendorong tingginya penawaran sehingga melebihi target indikatif. Menurut Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu,  lelang enam seri SUN pada Selasa pukul 09.00-11.00 WIB menghasilkan penawaran masuk sebesar Rp 61,75 triliun, mencapai 2,38 kali dari target indikatif sebesar Rp 26 triliun.

Keenam seri SUN yang dimenangkan adalah SPN tenor 12 bulan senilai Rp 2 triliun dengan yield atau imbal hasil 6,25 %, seri FR0104 tenor 5 tahun senilai Rp 12,70 triliun dengan yield 6,70023 %, dan FR0103 tenor 10 tahun senilai Rp 7,15 triliun dengan yield 7,01985 %.Lalu, untuk seri FR0106 tenor 15 tahun dengan total yang dimenangkan sebesar Rp 1,75 triliun dengan yield 7,03713 %, seri FR0107 tenor 20 tahun senilai Rp 4,1 triliun dengan yield 7,07804 %, serta FR0105 tenor 40 tahun senilai Rp 300 miliar dengan yield 7,10892 %.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dengan kuatnya penawaran yang masuk, penawaran yang dimenangkan sebesar Rp 28 triliun, lebih besar dari target indikatif Rp 26 triliun. Dari penawaran yang dimenangkan, dana investor asing Rp 5,33 triliun, sisanya Rp 22,67 triliun berasal dari investor dalam negeri. Nilai penawaran masuk dari investor asing Rp 13,95 triliun, artinya komposisi dari investor asing terhadap total penawaran mencapai 22,59 %. ”Tingginya incoming bid dari investor asing menggambarkan investor asing memiliki kepercayaan tinggi terhadap APBN 2025 dan pengelolaan keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Selasa. (Yoga)

Rute Batam-Johor dibuka ASDP untuk Wisata dan Logistik

19 Mar 2025

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan berekspansi dengan mengembangkan jangkauan rute dari Batam, Kepri, ke Johor, Malaysia. Targetnya, dua kapal akan mulai beroperasi pada 2025. Prospek pariwisata antar kedua negara pun dianggap menjanjikan. Operator feri di Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), berencana memperluas jangkauan rute hingga ke Malaysia.

Rute tersebut akan menghubungkan Batam, Kepri, di Indonesia dengan Johor di Malaysia. ”Namun, masih banyak hal yang perlu kami siapkan karena ini kerja samanya government to government (G2G), negara dengan negara, bukan sekadar bisnis ke bisnis,” ujar Dirut ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, di Jakarta, Senin (17/3).

Rute Batam-Johor ini akan menargetkan pasar logistik dan wisata, serupa dengan Batam dan Singapura yang selama ini sudah berjalan. Ke depan, rute internasional yang tengah disiapkan ini akan didukung dua feri ASDP. Feri akan beroperasi di antara Pelabuhan Bintang 99 Persada di Batam dan Pelabuhan Tanjung Belungkor, Bandar Penawar, di Johor. Kedua pelabuhan tersebut bukan di bawah naungan ASDP. (Yoga)