Indonesia tengah berupaya memperluas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh dialih fungsikan. Namun, lebih dari 60 % luas lahan pertanian tengah ”sakit”. Regulasi terkait lahan itu pun tak benar-benar mampu melindungi keabadiannya, seakan hanya mimpi, Pada 18 Maret 2025, pemerintah memutuskan 87 % lahan baku sawah (LBS) di Indonesia menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh dialih fungsikan. Hal itu merupakan salah satu keputusan rakor Kemenko Bidang Pangan berdasarkan usulan Bappenas.

BPS serta Kementerian ATR/BPN menunjukkan, luas LBS yang pernah mencapai 8,1 juta-8,2 juta hektar pada 2015-2017 justru susut menjadi 7,1 juta hektar pada 2018. Kemudian, pada 2019, luas LBS itu sedikit bertambah menjadi 7,46 juta hektar. Namun, pada 2024, luas lahan yang dijadikan dasar kerangka sampel area padi tersebut justru berkurang menjadi 7,38 juta hektar. Dengan luasan LBS itu dan kebijakan 87 % LBS menjadi LP2B, Indonesia bakal memiliki 6,42 juta hektar LP2B ke depan. Mimpi memiliki LP2B yang benar-benar abadi dan berkelanjutan itu bisa tercapai, asal ada kemauan politik yang kuat untuk menyejahterakan bangsa dengan ketahanan pangan. (Yoga)

Banjir bandang merusak jantung pariwisata Danau Toba di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumut. Sudah lima hari aktivitas pariwisata lumpuh. Bencana ekologis itu disebabkan kerusakan hutan di hulu Danau Toba. Banjir bandang menghantam destinasi wisata, hotel, restoran, rumah sakit, permukiman warga, dan sempat membuat jalan nasional lumpuh total. Hingga Kamis (20/3) kawasan pariwisata Parapat masih lumpuh. Rumah makan, restoran dan hotel belum beoperasi. Masyarakat masih sibuk membersihkan material lumpur di dalam rumah. Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu) menelusuri penyebab banjir bandang. Jamsu, antara lain, terdiri dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan Auriga Nusantara.

”Hasil penelusuran kami, banjir bandang disebabkan hilangnya 6.148 hektar hutan alam di hulu Parapat,” kata Direktur Eksekutif KSPPM, Rocky Pasaribu. Banjir bandang dan longsor melanda kawasan pariwisata Parapat, Minggu (16/3) malam. Rocky menyebut, banjir bandang yang menghantam jantung pariwisata Danau Toba merupakan alarm darurat yang memperingatkan kerusakan lingkungan hidup yang masif.  Berdasarkan analisis spasial dan penelitian di lapangan, kata Rocky, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir terjadi pembukaan hutan yang signifikan di lima kecamatan sekitar Parapat, yang merupakan lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolon Simalungun.

 ”Jika diakumulasi sejak 2000 hingga 2023, kawasan ini telah kehilangan hutan alam seluas 6.148 hektar. Perubahan ini sangat berpengaruh terhadap daya tampung air hujan dan stabilitas tanah yang akhirnya menyebabkan bencana ekologis banjir bandang,” ungkap Rocky. Koordinator Jamsu, Juniati Aritonang menyebut, pemerintah harus melakukan mitigasi bencana ekologis dalam jangka pendek dan panjang. Hal yang mendesak dilakukan adalah evaluasi tata ruang kawasan Danau Toba, terutama di wilayah rawan bencana. (Yoga)

Pemprov Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima 707.622 orang atau bertambah 126.000 penerima disbanding tahun lalu. Penerima bantuan KJP Plus juga digratiskan masuk ke sejumlah obyek wisata di Jakarta, seperti Taman Mini Indonesia Indah dan Ancol. Hari ini secara resmi KJP Plus dicairkan. Ada penambahan 126.000 penerima,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung, Kamis (20/3). Pemprov Jakarta mencairkan dana bansos tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 siswa untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2025. Jumlah penerima ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Dinas Pendidikan Jakarta yang sudah dipadankan.

Anggaran untuk KJP Plus senilai Rp 3,2 triliun dari semulaRp 2,5 triliun pada tahun 2024. ”Tahap II tahun 2024 jumlah penerima KJP Plus sebanyak 523.000 orang dengan anggaran Rp 2,5 triliun. Sekarang pada tahap I tahun 2025 menjadi 707.622 penerima dengan anggaran Rp 3,2 triliun,” ucap Pramono. Pramono mengatakan, penerima KJP Plus tidak hanya gratis masuk TMII, tetapi juga gratis masuk ke Ragunan, Ancol, Monas, serta sejumlah museum di Jakarta. Hal ini jadi pemenuhan salah satu janji politiknya selain terkait penyaluran dana bantuan sosial untuk pendidikan. ”Ini memang sesuai dengan apa yang menjadi perhatian saya dan Bang Doel. Kami mengejar kalau bisa 100 hari terselesaikan, ternyata bisa diselesaikan lebih cepat,” tutur Pramono. (Yoga)

Presiden Prabowo akan menemui investor untuk menyikapi gejolak di pasar modal Indonesia, selain itu, disiplin fiskal akan dijaga pemerintah untuk memastikan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG bisa stabil dan kepercayaan investor tetap kuat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan seusai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3).  Rapat itu digelar sehari setelah penurunan drastis IHSG, Selasa (18/3). Rata-rata penurunan yang sempat mencapai 6 % membuat perdagangan sempat dihentikan. Luhut membantah penurunan drastis itu sebagai indikator ketidakpercayaan investor. ”Bisa saja terjadi peristiwa semacam itu. Tapi, hari ini sudah rebound,” ujarnya.

Presiden pun sudah menyatakan akan berhati-hati dengan masalah disiplin fiskal. Selain membahas penurunan IHSG, Presiden pun menyampaikan akan bertemu dengan investor pasar saham. Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menilai, fundamental ekonomi Indonesia secara umum relatif stabil meski ada kekhawatiran di pasar. Ia membantah kebijakan pemerintah selama ini tidak propasar. ”Saya rasa bukan propasar. Tapi, lebih kepada persepsi, ada ketidak jelasan yang mereka anggap menyebabkan ketidak pastian. Jadi, bagaimana kita bisa menjelaskan dengan lebih baik beberapa hal yang menjadi concern mereka,” ucapnya. Maka, menurut dia, pertemuan dengan para investor pasar modal dinilai sangat penting agar Presiden bisa menjelaskan sendiri arah kebijakannya yang dinilai tidak propasar itu. (Yoga)

Kepastian berusaha diawali saat mengurus perizinan hingga produksi tanpa gangguan pungli dan premanisme. Tanpa kepastian, investor enggan masuk Indonesia. Rencana bisa kacau saat perusahaan mesti menghadapi ”biaya tak terduga” yang muncul karena ketidakpastian. Misalnya, pengurusan izin yang tak kunjung beres tanpa kejelasan. Atau, pemerasan dan perilaku premanisme yang menyedot sumber daya biaya dan energi karena kegiatan produksi bisa tertunda atau terhenti. Kekacauan lain adalah ”biaya di bawah meja” atau ”biaya siluman”, seperti pungutan liar. Biaya tak tercatat ini sulit diukur hasilnya, tetapi membebani usaha dan mengurangi biaya produksi. Biaya-biaya tak terlihat ini, menurut salah seorang pengusaha, bisa 20 persen dari total perputaran dana per tahun (Kompas, 18/3/2025). Besar, tetapi tak ada hasilnya alias lenyap begitu saja.

Padahal, jika digunakan untuk proses produksi, dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif, diantaranya untuk menambah mesin produksi, mempercepat proses produksi, menambah pekerja, atau malahan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada akhirnya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak ada jalan lain selain membenahi iklim bisnis di Indonesia. Tak perlu berdalih pelaku premanisme dan pungli itu oknum. Tak perlu juga merasa jemawa dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta jiwa, yang menarik investor menjadikan Indonesia sebagai pasar. Pasar yang besar tak akan jadi daya tarik karena tertutup bayang-bayang ketidakpastian berusaha. Jika berbagai hambatan berinvestasi ini dibiarkan, lambat laun investor akan enggan masuk ke Indonesia. Investasi macet. (Yoga)

Perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi memengaruhi berbagai aspek penting kehidupan, termasuk pangan. Hasil penelitian terbaru menemukan, produksi tanaman pangan global berpotensi turun tajam jika suhu bumi meningkat hingga lebih dari 1,5 derajat celsius. Perubahan iklim, terutama fenomena El Nino, juga berdampak signifikan pada produksi beras di Indonesia. Perubahan iklim menyebabkan kemunduran musim tanam, kekeringan, dan potensi gagal panen. Sebagai negara yang masih mengandalkan beras sebagai makanan pokok, kondisi ini akan mengancam ketahanan pangan di Indonesia.

Kondisi serupa tidak hanya dialami di Indonesia, tetapi juga negara lain meskipun makanan pokok mereka bukanlah beras. Sebab, dampak dari perubahan iklim dan kenaikan suhu juga mengancam sejumlah tanaman pangan yang menjadi makanan pokok dari negara tersebut. Dalam studi yang diterbitkan di jurnal Nature Food pada 4 Maret 2025 ini disebutkan, setengah dari produksi tanaman di wilayah lintang rendah (dekat khatulistiwa / beriklim tropis) akan terancam karena kondisi iklim yang berubah. wilayah itu juga akan mengalami penurunan besar dalam keanekaragaman tanaman pangan.

Sara Heikonen, peneliti yang memimpin studi itu, menyampaikan, hilangnya keanekaragaman membuat jenis tanaman pangan yang dibudidayakan dapat berkurang secara signifikan di daerah tertentu. Kondisi ini akan berdampak terhadap ketahanan pangan dan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh sumber kalori dan protein. Peneliti memetakan, pemanasan global akan sangat mengurangi jumlah lahan pertanian global untuk tanaman pokok seperti beras, jagung, gandum, kentang, dan kedelai. Lima tanaman itu menyumbang lebih dari dua pertiga asupan energi pangan dunia. (Yoga)

Kendati data ekonomi makro masih menunjukkan tren positif, sejumlah ekonom meminta pemerintah lebih jeli dalam melihat realitas di lapangan, utamanya soal ketahanan ekonomi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Survei kinerja UMKM dan rasio gini menjaditolok ukur yang perlu diwaspadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Telisa Aulia Falianty menyoroti adanya ketidaksinkronan antara data ekonomi makro dan data mikro yang memotret perilaku konsumen untuk memastikan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia. Secara agregat, data makro sebagian besar masih baik karena kelompok ekonomi kelas atas sedang mendominasi kinerja yang baik.

”Jadi, kita juga harus cukup kritis melihat keterkaitan antara data makro dan mikro. Data mikro menggambarkan realitas di lapangan. Perlu dilengkapi dengan data komprehensif dari berbagai survei dan pengecekan langsung lapangan untuk kesimpulan yang lebih solid,” ujar Telisa, Rabu (19/3). Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/3) malam, menerangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial relatif baik. Hal itu sejalan pertumbuhan ekonomi 5,03 % pada 2024. Data ini mendukung catatan tingkat inflasi inti pada Februari 2025 positif di angka 2,48 %. Inflasi inti di level positif menjadi indikator masih baiknya daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang sekunder atau tersier.

Kendati demikian, menurut Telisa, untuk membuktikan struktur fundamental ekonomi RI saat ini tetap kuat, perlu dipastikan adanya keseimbangan ketahanan ekonomi, yaitu antara kelompok ekonomi kelas atas, menengah, dan bawah. Alasannya, dalam sejarah krisis keuangan, stabilitas data ekonomi makro tidak cukup karena sifat dari efek domino atau contagion dan self-fulfilling panics atau krisis akibat ekspektasi pesimis investor bisa datang dengan cepat dan mengikis fundamental makro sedikit demi sedikit. ”Terlebih lagi, kita perlu memastikan bahwa fundamental itu seimbang dari sisi kekuatan dan daya tahan antara kelompok atas, menengah, dan bawah tersebut,” ujarnya. (Yoga)

BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 %, dengan mempertimbangkan ketidakpastian global yang masih berlanjut sekaligus menjaga stabilitas perekonomian domestik. BI juga tetap mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 5 % dan suku bunga lending facility 6,5 %. Hal itu disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI di Jakarta, Rabu (19/3). Keputusan itu konsisten dalam upaya menjaga perkiraan inflasi pada 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 1,5-25 persen. Hal tersebut sejalan pula dengan upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian yang tetap tinggi seraya tetap mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

BI akan mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang pemangkasan suku bunga acuan dengan mempertimbangkan pergerak an nilai tukar rupiah. Adapun kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  Menurut Perry, ketidakpatian global masih tetap tinggi akibat kebijakan tarif AS yang semakin luas. Hal itu berdampak terhadap dinamika perekonomian global yang pada 2025 diperkirakan tumbuh 3,2 %. ”Tetap tingginya ketidakpastian global itu memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” ujarnya. (Yoga)

Pembatasan angkutan barang sumbu tiga atau lebih untuk melintas di ruas tol dan arteri selama arus mudik Lebaran 2025 akan berlangsung 16 hari, yakni 24 Maret hingga 8 April 2025. Pembatasan ini diperkirakan memicu kerugian bisnis truk dan depo kontainer sehingga perlu ditinjau kembali. Salah satunya, pemerintah bisa mempertimbangkan membuka rute alternatif. Senior Consultant Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto, Rabu (19/3) di Jakarta, berpendapat, sejumlah jalan tol dapat digunakan untuk angkutan barang, terutama di jalan tol yang jarang dilalui pemudik. Contohnya, Jalan Tol Lingkar Pelabuhan (CTP) dan Cibitung-Cimanggis, Jalan Tol Pelabuhan dan JORR II-Balaraja, serta Jalan Tol Serpong-Cinere-Cimanggis yang bukan jalur tol pemudik.

Sugi memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebijakan pembatasan itu bisa mencapai Rp 1 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada terhambatnya angkutan barang yang banyak mengalir ke kawasan industri di Pulau Jawa. ”Untuk aliran kontainer, terutama domestik dari Jakarta ke arah timur, memberi proporsi 60-70 % total pergerakan kontainer di Tanjung Priok. Jadi, efeknya besar sekali,” tutur Sugi. Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) Mustofa Kamal Hamka mengatakan, bisnis depo kontainer di pelabuhan dirugikan atas kebijakan tersebut. Pengusaha harus menanggung biaya sewa lebih tinggi karena ada potensi pengembalian peminjaman kontainer ke perusahaan pelayaran lebih lama dari yang diperjanjikan. (Yoga)