Belum usai kasus pemerasan yang dilakukan oknum ormas yang meminta THR kepada pengusaha, kini aparat penegak hukum dan pegawai pasar turut ”minta jatah” ke warga. Kondisi ini sungguh menyesakkan di tengah kesulitan warga menghadapi ketidakpastian ekonomi. Pekan lalu, jajaran Polres Metro Bekasi Kota mengungkap adanya ormas GMBI yang memeras pengusaha di Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jabar. Kini, sang penegak hokum pun berbuat demikian. Di platform media sosial X @NalarPolitik, beredar secarik surat berkop Polsek Metro Menteng Jakpus yang ditujukan kepada pimpinan Hotel Mega Pro, Menteng, Jakpus. Surat tersebut berisi permohonan pemberian partisipasi Lebaran untuk anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan.

Dalam surat tersebut juga dirinci empat nama anggota Bhabinkamtibmas yang perlu diberi THR, tiga diantaranya adalah anggota kepolisian dan satu orang staf. Kapolsek Menteng, Komisaris Rezha Rahandhi membenarkan surat tersebut. Setelah verifikasi lapangan, surat itu tak teregistrasi di Polsek Menteng. Surat itu dibuat oleh Bhabinkamtibmas Pegangsaan, Aipda Anwar tanpa sepengetahuan atasannya. ”Surat itu dibuat tanpa diketahui dan diverifikasi Kepala Unit Pembinaan Masyarakat selaku atasan langsung,” kata Rezha. Penyidik Propam Polres Metro Jakpus telah memeriksa empat orang yang tercantum dalam surat tersebut, mulai dari pembuat surat hingga Kepala Unit Binmas Polsek Menteng dan penerima surat.

Atas ulahnya, Aipda Anwar sudah ditahan dalam penempatan khusus selama 20 hari untuk pemeriksaan pelanggaran kode etik. Anggota Kompolnas, Choirul Anam, menyayangkan peristiwa ini. Anam meminta supaya polisi tersebut ditindak, bahkan diberi hukuman tegas. ”Polisi tidak boleh melakukan permintaan dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun, termasuk meminta THR,” ujarnya. Apa yang dilakukan Aipda Anwar telah mencoreng citra Polri yang sedang gencar menindak kasus pemerasan oleh ormas atau instansi lain. (Yoga)

Satgas Pangan Polri telah menetapkan 13 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Minyakita. Kemendag juga telah memberi sanksi administratif kepada 106 pelaku usaha yang melanggar tata niaga Minyakita. Namun, kendati tindakan hukum dan administratif telah dilakukan, hargaMinyakita masih tetap tinggi. Karenanya, pengawasan peredaran Minyakita perlu diperketat, pasokannya juga perlu ditingkatkan guna mengantisipasi potensi penurunan jumlah Minyakita di pasar akibat penarikan Minyakita tak sesuai takaran. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Djoko Prihadi, Senin (24/3) mengatakan, polisi bersama kementerian / lembaga terkait mengawasi perdagangan Minyakita selama Ramadhan-Lebaran 2025, dan mendapatkan informasi dan temuan terkait penyalahgunaan Minyakita. Pelakunya adalah industri minyak goreng ilegal. Modusnya juga beragam, mulai dari pemalsuan merek Minyakita, penggunaan lisensi Minyakita industri minyak goreng resmi, dan mengurangi isi atau volume Minyakita.

”Terkait kasus Minyakita tak sesuai takaran, kami telah menetapkan 13 tersangka. Upaya penegakan hukum itu merupakan hasil tindak lanjut dari sembilan informasitentang Minyakita tak sesuai takaran yang kemudian kami kembangkan menjadi 15 kasus,” kata Djoko dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. Satgas Pangan Polri mencatat, per 24 Maret 2025, Bareskrim Polri telah menangani 2 kasus dugaan penyalahgunaan Minyakita dengan satu tersangka, Polda Jabar 2 kasus dengan 2 tersangka, dan Polda Banten 1 kasus dengan 2 tersangka. Polda Gorontalo menangani 2 kasus dengan 4 tersangka, Polda Jatim 2 kasus dengan 2 tersangka, dan Polda Metro Jaya 3 kasus dengan 2 tersangka. (Yoga)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi melengkapi jajaran pengelolanya dan siap menjalankan mandat besar untuk mengelola aset BUMN hingga US$ 900 miliar. Dipimpin oleh Rosal Perkasa Roeslani sebagai CEO dan Pandu Sjahrir sebagai CIO, Danantara dirancang untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dengan fokus investasi pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan infrastruktur digital.

Pemerintah berupaya meningkatkan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB dengan mendorong inklusi keuangan, terutama dengan mengajak masyarakat memiliki rekening bank. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk menarik potensi pajak dari sektor informal yang selama ini sulit terpantau.

Merger antara PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemegang saham Axiata Group diyakini akan memperkuat posisi keduanya dalam industri telekomunikasi Indonesia. Aksi korporasi ini diharapkan tidak hanya memperluas spektrum dan jaringan infrastruktur digital, tetapi juga menciptakan efisiensi biaya dan meningkatkan margin profitabilitas.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp 51,74 triliun atau Rp 343,4 per saham, yang mencerminkan 86,02% dari laba bersih tahun 2024 sebesar Rp 60,15 triliun. Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan menunjukkan komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.

Investor menilai potensi keuntungan berinvestasi di Indonesia semakin menurun. Tanpa perbaikan struktural dan pendekatan teknokratis dalam kebijakan pemerintah, berbagai risiko baru bisa muncul. Status layak investasi atau investment grade, jadi taruhan.  Demikian pesan dan aspirasi yang mengemuka pada Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat(21/3). Komisaris Utama PT Pan Brothers Tbk Benny Soetrisno dan pengajar di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, A Prasetyantoko, menjadi narasumber dalam acara bertema ”Ada Apa dengan Perekonomian Nasional?” tersebut. Prasetyantoko mengatakan, kondisi pasar keuanga domestik, terutama pasar saham, dalam beberapa waktu terakhir mengalami koreksi yang cukup dalam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Maret 2025 turun hingga ke level 6.270 atau terkoreksi 21 % dibanding level tertingginya, 7.900 pada September 2024.

Hal itu terjadi karena, penurunan peringkat saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Goldman Sachs, revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dari 5 % menjadi 4,9 %. Lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan profitabilitas emiten di Indonesia akan turun seiring outlook pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, kebijakan pemerintah, seperti efisiensi anggaran, Danantara, dan program tiga juta rumah, dipandang dapat berdampak pada keberlanjutan fiskal ke depan. Alhasil, aliran modal asing di pasar keuangan domestic selama 17-20 Maret 2025 tercatat jual neto sebesar Rp 4,25 triliun, yang menekan nilai tukar rupiah yang cenderung bergerak dalam kisaran Rp 16.300-Rp 16.500 per USD.

Di sisi lain, investor asing masih menaruh keyakinan pada pasar obligasi negara, mengingat peringkat kredit atau sovereign credit rating Indonesia masih dipertahankan pada level investment grade alias layak investasi. ”Sudah bunyi, sinyal  di equitymarket (pasar saham). Perlu dijaga jangan sampai merembet memengaruhi soverign rating-nya. Kalau itu sampai terjadi, kemungkinan terjadinya krisis yang lebih kompleks akan lebih besar,” kata Prasetyantoko. Apabila peringkat kredit Indonesia turun, likuiditas akan semakin mengetat dan berpotensi memicu krisis ekonomi. Dengan kata lain, perkembangan dinamika di pasar keuangan akan mendahului sektor riil. (Yoga)

Bagi Sari Indrayati (39) orangtua remaja berusia 16 tahun di Tangsel, Banten, menabung emas adalah prioritas bulanan yang tak bisa ditinggal. Sari bukanlah pegawai swasta atau ASN yang setiap bulan mendapat kepastian gaji, bonus, dan THR menjelang Idul Fitri. Ia sehari-hari menerima pesanan katering sembari membuka kios kecil di depan rumahnya yang menjual seblak dan bakso aci. Sari juga menerima panggilan untuk sejumlah layanan kesehatan tradisional berbasis keterampilan, seperti akupunktur, refleksi, dan bekam. ”Penghasilan saya pas-pasan, apalagi harga kebutuhan pokok terus naik. Tapi, saya tetap menyisihkan sedikit untuk membeli emas tiap bulan walau 0,5 gram atau 0,1 gram,” ujar Sari, (22/3). Meski penghasilannya tak menentu, Sari rutin menabung emas sejak tujuh tahun lalu. Bagi banyak keluarga kelas menengah, emas adalah tabungan yang mudah dicairkan saat dibutuhkan.

Dian Lestari (34) pegawai administrasi perusahaan swasta di Bekasi, Jabar, mengatakan rutin membeli emas setiap beberapa bulan sebagai bentuk investasi jangka panjang. ”Dulu saya membeli emas hanya untuk dipakai, tapi sekarang juga investasi. Jika butuh dana mendadak, emas lebih mudah dijual ketimbang aset lain,” ujarnya. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah lembaga publikasi riset Next Indonesia Center menunjukkan, pada 2023, warga kelas menengah berpenghasilan Rp 1,9 juta hingga Rp 9,4 juta per kapita per bulan menjadi kelompok yang paling banyak menyimpan emas, minimal 10 gram. Dari 15,19 juta rumah tangga kelas menengah di Indonesia, 6,16 juta rumah tangga atau 41 % menyimpan emas minimal 10 gram. Dari 439.620 rumah tangga kelas atas di Indonesia, 316.417 rumah tangga atau 71 % menyimpan minimal 10 gram emas.

Berdasarkan survei yang sama, emas bukan komoditas eksklusif bagi kelompok rumah tangga menengah dan kaya. Semua lapisan ekonomi di Indonesia, hingga yang berstatus rentan dan miskin, menyimpan emas minimal 10 gram. Dari total 36,83 juta rumah tangga calon kelas menengah, 6 juta rumah tangga atau 16,3 % menyimpan 10 gram emas. Sebanyak 1 juta rumah tangga atau 7 % dari total 15 juta rumah tangga rentan menyimpan emas. Adapun 217.789 kelompok rumah tangga atau 3,9 % dari 5,5 juta rumah tangga miskin juga memiliki 10 gram emas. Direktur Eksekutif Next Indonesia Center Christiantoko menjelaskan, kelas menengah menjadi kelompok terbanyak yang menyimpan emas. Dalam kondisi ekonomi melemah, konsumsi menurun, sebagian pendapatan dialihkan ke aset seperti emas, karena dianggap aman, mudah diakses, dan likuid ketimbang instrumen lain, seperti saham atau obligasi. (Yoga)