Bank OCBC NISP Tbk mencatatkan pertumbuhan kuat dan kinerja yang solid. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), OCBC membagikan dividen tunai Rp 106 per saham atau Rp 2,43 triliun yang merupakan 50 % dari laba tahun buku 2024. Sepanjang tahun 2024, OCBC NISP membukukan laba Rp 4,9 triliun atau naik 19 % secara tahunan. Dana sebesar Rp 100 juta juga disisihkan untuk cadangan umum, sedangkan sisa laba bersih ditetapkan sebagai laba ditahan. RUPST yang digelar pada Kamis (20/3) juga memberi persetujuan untuk pembelian kembali saham perseroan (share buyback) dari pemegang saham publik sebesar 390.000 saham atau 0,002 % dari total modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam perseroan. Presdir OCBC, Parwati Surjaudaja menambahkan, akuisisi dan merger PT Bank Commonwealth telah diselesaikan pada 2024.

Akuisisi tersebut sekaligus menjadi komplementer dalam memperkuat pertumbuhan ke depan. Direktur OCBC Hartati menyebut, return on equity (ROE) atau imbal hasil atas ekuitas juga naik menjadi 13 %. Total kredit yang disalurkan bank pun tumbuh 11 % mencapai Rp 170,5 triliun dengan kualitas yang terjaga di mana rasio NPL bruto terhitung sebesar 1,6 %, lebih rendah dari rata-rata industri perbankan. Total simpanan nasabah atau dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 13 % menjadi Rp 205,9 triliun. Bank juga memiliki modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ke depan yang tecermin pada rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 23,6 persen. Sementara margin bunga bersih sebesar 4,4 %. Pendapatan bunga bersih bank meningkat 11,4 %, seiring pertumbuhan kredit yang diberikan dan juga peningkatan pasar. (Yoga)

Serikat buruh mendesak pemerintah membentuk Satgas PHK, untuk mempercepat penanganan risiko PHK yang meluas ke berbagai sektor industri sejak awal tahun 2025. Berdasarkan temuan Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekitar 50 perusahaan melakukan PHK pada Januari-Februari 2025. Contohnya Sritex, Adatex, Tunas Karya Budi, Sambu Grup, dan Kara Santan Pertama. Lebih kurang 60.000 buruh terdampak. Terkait alasan PHK, Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal menyebutkan beberapa penyebab, seperti pailit, efisiensi, dan relokasi. Dari 50 perusahaan itu, 15 perusahaan melakukan PHK karena alasan pailit dan dua perusahaan lain karena relokasi.  Perusahaan-perusahaan itu dari berbagai sektor industri, seperti tekstil dan elektronik.

”Kami secara khusus mendesak Kemenaker agar membentuk Satgas PHK untuk menyikapi fenomena tersebut,” ujar Said, Kamis (20/3) di Jakarta. Ada kemungkinan sejumlah buruh yang di-PHK oleh 50 perusahaan itu mengalami risiko pengabaian hak, seperti pesangon dan THR yang lama dibayar. ”Mengenai THR, kami memang sejak lama menemukan berbagai modus yang dilakukan perusahaan agar tidak membayar, di antaranya memutus kontrak para pekerja sebelum Ramadhan. Setelah Lebaran, pekerja tersebut akan dipanggil untuk dipekerjakan kembali,” kata Said. Menurut rencana, KSPI dan Partai Buruh bertemu jajaran Kemenaker pada Jumat (21/3). Dalam pertemuan akan disampaikan desakan pembentukan Satgas PHK. (Yoga)

Setelah sempat terpuruk, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat lagi. Pada perdagangan Kamis (20/03/2025), indeks ditutup di level 6.381,6 atau naik 70,01 poin (1,11%) melanjutkan penguatan dalam dua hari beruntun. Diperkirakan indeks terus menguat, didukung Keputusan BI yang mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 5,75%, yang dinilai konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 ± 1%, stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Berdasar data RTI, 299 saham terpantau naik, 272 saham turun dan 233 saham stagnan. Total nilai transaksi di bursa hari ini mencapai Rp 11,31 triliun. Volume perdagangan sebanyak 16,72 miliar saham dengan frekuensi sebanyak 1.103.686 kali. Hampir seluruh sektor saham menghijau. Penguatan terbesar terjadi pada sektor teknologi 10%. Diikuti sektor transportasi 2,3%, sektor barang baku 2,1%, sektor energi 0,8%, dan sektor perindustrian 0,6%. Pelemahan terjadi pada sektor keuangan 0,8% dan sektor barang konsumsi primer 0,6%. Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap US$ juga menguat, ditopang The Fed memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi AS tahunannya dan memperkirakan inflasi yang lebih tinggi.

Sebelumnya, The Fed juga mempertahankan suku bunga acuan sebesar 4,25%-4,50% dalam Federal Open Market Committee atau FOMC periode Maret 2025. Rupiah ditutup menguat 46 poin (0,28%) di level Rp 16.485 per US$. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Taufikurahman mengatakan, kebijakan menahan BI-Rate mencerminkan BI berhati-hati melihat kondisi eksternal. Terutama ke depan dimungkinkan terjadi kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (the Fed) yang berpotensi memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. (Yetede)

Pada dua bulan pertama tahun ini, simpanan jumbo perbankan mengalami penyusutan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar susut 1,5% secara bulanan (month to month/mtm) menjadi Rp 4.714,38 triliun. Sementara, secara tahunan (year on year/yoy) simpanan kelas kakap ini tumbuh 4% dan secara year to date (ytd) dibandingkan posisi enam bulan lalu juga susut 0,5%. Untuk simpanan dengan tiering nominal Rp 1-2 miliar tercatat sebesar Rp 528,86 triliun per Februari atau flat (mtm) tapi tumbuh 3,3% secara year to date maupun tahunan. Simpanan dengan tiering Rp 2-5 miliar tumbuh 1,1% (mtm) menjadi Rp 713,59 triliun pada dua bulan pertama tahun ini, secara tahunan naik 3,9%.

LPS mencatat simpanan tiering Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar naik 2,3% (mtm) menjadi Rp 623,79 triliun per Februari 2025. Presdir PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, penurunan simpanan jumbo dari korporasi akibat penarikan dana pada Februari untuk persiapan pembayaran THR dan pembayaran dividen. "Kalau itu dari perusahaan mungkin benar, tapi kalau individual karena SBN (Surat Berharga Negara) menarik," ucap Jahja kepada Investor Daily, Kamis (20/3/2025). Menurut Jahja, pada kondisi saat ini nasabah mencari altematif instrumen untuk penempatan dananya selain di bank, salah satunya dengan menempatkan dana di SBN. Sebab, imbal hasil yang ditawarkan SBN jauh lebih tinggi dari deposito bank. (Yetede)

Berger Paints Singapore mengakuisisi 100% saham PT Asian Paints Indonesia dan PT Asian Paints Colour Indonesia dengan fasilitas manufaktur modern dan terdepan yang terletak di Kawasan Industri Karawang, Indonesia, seluas 5,3 hektar. Ini merupakan langkah penting dalam visi perusahaan untuk bertumbuh dengan pesat di Asia Tenggara. Berger Paints memiliki warisan yang dimulai sejak 1760 ketika Lewis Berger pertamakali mulai memproduksi cat biru Prusia di Inggris. Perusahaan ini telah berkembang menjadi perusahaan ternama dan terpercaya di industri cat global. Berger Paints Singapore, yang memulai operasinya pada tahun 1939 sebagai fasilitas manufaktur cat pertama di Singapura, kini memegang hak teritorial untuk beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Akuisisi di Indonesia ini memberikan peluang besar bagi Berger Paints Singapore untuk semakin memperkuat posisinya di kawasan Asia Tenggara dan memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang pesat untuk catdan pelapis berkualitas di Indonesia. Fasilitasmanufaktur yang terdepan di Karawang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas jejaknya di salah satu negara dengan ekonomi paling dinamis di dunia. Mr. Kan Shetty, Dirut Berger Paints Singapore, mengatakan, “Fasilitas baru di Indonesia akan menjadi platform strategis kami untuk mengembangkan bisnis kami di salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Kami sangat bersemangat dengan peluang yang ditawarkan untuk melayani pasar Indonesia dengan produk & teknologi kelas dunia kami." (Yetede)

Produk perikanan budi daya Indonesia siap masuk ke pasar Arab Saudi, di antaranya udang, nila, lele, dan patin, seiring langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama BPOM dan Kemenlu yang berhasil memperjuangkan kepentingan sektor KP melalui diplomasi bilateral dengan Arab Saudi. Dengan begitu, persetujuan otoritas kompeten Arab Saudi terhadap ekspor produk perikanan budi daya Indonesia tinggal menunggu hitungan hari. Indikasi tersebut muncul dalam negosiasi antar otoritas kompeten dua negara dalam virtual bilateral meeting (VBM) yang digelar 17Maret 2025.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan, keberhasilan itu hasil kerja keras diplomasi dan sinergi bersama KKP, BPOM dan Kemenlu dalam melakukan pendekatan teknis maupun melalui diplomatic channel. DiKKP sendiri, Badan Mutu dan Ditjen Perikanan Budi Daya kompak menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan sebagai bagian dari technical compliance. "Kami baru saja menyelesaikan VBM dengan Saudi Food and Drugs Authority (SFDA) dan alhamdulillah negosiasi berjalan lancar dan pihak SFDA telah teryakinkan dan puas terhadap data-data yang disajikan Delegasi RI terkait implementasi quality assurance hulu-hilir perikanan," ujar Ishartini, Kamis (20/03/2025). (Yetede)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK selama Januari-Februari 2025 mencapai 40.000 orang. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menjelaskan, jumlah PHK terbanyak terjadi di Jabar, DKI Jakarta dan Tangerang. Dia mengaku pihaknya mendapatkan data PHK itu dari pekerja yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Di antaranya, meliputi pencairan uang jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Menurut dia, tahun lalu ada 250.000 orang yang dirumahkan.

“Dari Januari hingga Februari ini sekitar 40.000 orangterkena PHK di Jabar, DKI, Tangerang," ujar dia di Jakarta, Kamis (20/3). Bob belum bisa memastikan jumlah tersebut sudah termasuk gelombang PHK dari raksasa tekstil Sritex Grup. Berdasarkan data Kemenaker, angka PHK sepanjang Januari tahun ini sebanyak 3.325 orang. Dari total tersebut, provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah paling banyak melakukan PHK, mencapai 2.650 orang atau hampir 80% dari total PHK. Di posisi kedua, provinsi Riau sebanyak 323 orang, diikuti Banten diposisi ketiga sebanyak 149 orang, serta provinsi Bali sebanyak 84 orang diposisi keempat.  (Yetede)

Sepanjang tahun berjalan, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mengalami pelemahan sebesar 9,86% (YtD), meskipun sempat menguat 1,11% ke level 6.381. Pelemahan ini sebagian disebabkan oleh tekanan terhadap saham-saham milik para konglomerat, terutama karena gagal masuk indeks MSCI dan aksi profit taking investor.

Namun, belakangan ini terjadi fenomena menarik: para taipan dan jajaran direksi emiten besar justru gencar memborong saham mereka sendiri, yang menjadi suntikan sentimen positif bagi pasar modal.

Beberapa tokoh penting dalam fenomena ini adalah:

• Prajogo Pangestu, pemilik Grup Barito, menambah kepemilikan saham di PT Barito Renewable Energy Tbk. (BREN). Saham BREN dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) pun melonjak signifikan.

• Toto Sugiri, melalui PT DCI Indonesia Tbk. (DCII), mencatatkan lonjakan harga saham hingga 19,99%.

• Garibaldi Thohir, dari Grup Adaro, juga memborong 3,65 juta saham anak usahanya, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI).

• Jajaran direksi dari bank-bank besar seperti BRI, BNI, dan BCA turut menambah koleksi saham pribadi mereka.

Menurut Felix Darmawan, Ekonom Panin Sekuritas, aksi beli saham oleh para pemilik perusahaan menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap prospek jangka panjang emiten tersebut. Ini juga bisa meredam tekanan jual dan menjadi pemicu pemulihan IHSG, meski ia mengingatkan bahwa valuasi beberapa saham saat ini sudah tergolong premium.

Sementara itu, Ekky Topan, Investment Analyst dari Infovesta, menyarankan agar investor berhati-hati dalam mengakumulasi saham-saham konglomerat di tengah tren bearish dan penurunan rating Indonesia.

Menambah sentimen positif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan baru yang memungkinkan aksi buyback saham oleh emiten tanpa melalui RUPS, sebuah langkah yang diyakini oleh Irvan Susandy dari BEI dapat membantu menopang IHSG dan meningkatkan rata-rata nilai transaksi harian.

Secara keseluruhan, meskipun pasar masih dalam tekanan, aksi para taipan dan pejabat korporasi yang memborong saham sendiri menunjukkan optimisme terhadap prospek jangka panjang dan turut menjadi penopang psikologis bagi investor di bursa.

BUMN memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai entitas yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga mendukung agenda nasional. Namun, efektivitas BUMN sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik.

Salah satu tokoh penting dalam wacana reformasi BUMN adalah Direktur Utama dan Dewan Komisaris, yang diharapkan memiliki integritas, kapasitas, dan visi selaras dalam menjalankan tugasnya. Penunjukan pimpinan BUMN harus berbasis kompetensi dan bukan karena kedekatan politik atau pribadi. Untuk itu, penerapan Key Performance Indicators (KPI) yang objektif menjadi keharusan agar kinerja direksi dan komisaris dapat dievaluasi secara adil.

Selain itu, Dewan Komisaris harus memiliki keberanian dan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk bila perlu menghentikan sementara kinerja Direksi bila ditemukan kejanggalan. Kegagalan pengawasan selama ini menyebabkan sejumlah BUMN terus menjadi beban fiskal karena sering mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tanpa hasil yang signifikan.

Momentum reformasi juga hadir lewat pemindahan kontrol operasional BUMN ke entitas baru bernama Danantara, yang diharapkan dapat mengubah mekanisme seleksi Direksi dan Dewan Komisaris agar lebih profesional. Hal ini juga disertai seruan untuk mengakhiri penggabungan komite manajemen risiko dan komite investasi karena berpotensi menciptakan konflik kepentingan.

Langkah-langkah penting untuk memperbaiki pengelolaan BUMN meliputi:

1. Penunjukan Direksi sebagai satu tim dengan visi bersama.

2. Penerapan KPI secara ketat.

3. Peningkatan independensi Direksi dari intervensi politik.

4. Evaluasi menyeluruh atas setiap permintaan PMN.

5. Pemberdayaan Komite Nominasi & Remunerasi.

6. Penguatan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.

7. Penerapan cooling-off period bagi pejabat publik sebelum menjabat di BUMN.

Dengan reformasi tata kelola ini, BUMN diharapkan mampu menjadi institusi yang profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak awal 2025 hingga saat ini, sektor pertambangan telah menyumbang penerimaan negara sebesar Rp24,89 triliun, atau sekitar 19,96% dari target tahunan Rp124,71 triliun. Sumber utama penerimaan ini berasal dari royalti sebesar Rp17,32 triliun. Namun, tren penerimaan menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada bulan Januari dan Februari.

Salah satu faktor yang memengaruhi dinamika ini adalah revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang disahkan DPR pada 18 Februari 2025. Revisi ini memberikan peluang bagi ormas keagamaan, UKM, dan koperasi untuk memperoleh izin usaha pertambangan (IUP). Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, langkah ini bertujuan mendorong pengusaha daerah agar berkembang dan menjadi pengusaha besar dalam beberapa tahun ke depan. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga menilai kebijakan ini sebagai momentum koperasi berperan strategis dalam ekonomi nasional.

Namun, Bisman Bhaktiar, Direktur Eksekutif PUSHEP, mengingatkan bahwa perlu ada pengawasan ketat karena potensi kompetisi tak sehat dan eksploitasi berlebih, serta adanya risiko pemberian izin tambang kepada pihak yang tidak berhak.

Polemik lain muncul dari rencana kenaikan tarif royalti minerba yang akan dituangkan dalam revisi peraturan pemerintah. Menurut Dirjen Minerba Tri Winarno, pengusaha masih akan mendapat untung meski tarif naik. Namun, Meidy Katrin Lengkey, Sekjen APNI, dan Alexander Barus, Ketua Umum FINI, menolak rencana ini. Mereka memperingatkan bahwa kenaikan royalti bisa membuat penambang berhenti beroperasi dan memicu gelombang PHK, terutama di sektor nikel yang sedang terdampak oleh penurunan harga dan meningkatnya biaya produksi.

Secara keseluruhan, meski upaya pemerintah untuk memeratakan akses tambang dan meningkatkan penerimaan negara patut diapresiasi, tantangan dari sisi implementasi, pengawasan, dan dampak ekonomi bagi pelaku industri tetap harus menjadi perhatian serius.