Relaksasi pembelian kembali (buyback) saham tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS) tidak cukup mengangkat bursa saham Indonesia. Pasar saham membutuhkan tambahan stimulus demi menangkis efek negatif global, seperti perang dagang, ketidakpastian penurunan suku bunga, dan peningkatan konflik geopolitik. Dari dalam negeri, beberapa analis menyebutkan, prospek suram ekonomi, pelemahan rupiah, defisit APBN per Februari 2025, isu reshuffle kabinet dan kehadiran BPI Danantara memicu kecemasan di kalangan investor, sehingga mereka agresif melepas saham.

Tanpa tambahan stimulus, indeks harga saham gabungan (IHSG) dikhawatirkan merosot hingga di bawah 6.000. Kondisi ini dikhawatirkan memicu instabilitas, lantaran pelemahan indeks akibat derasnya capital outflow bisa memukul rupiah. Apalagi, belakangan ini, imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun sudah diatas 7%. Beberapa kalangan mulai bicara potensi krisis finansial, yang dimulai dari pasar saham. Sejumlah indicator pun mencuat, di antaranya pelemahan rupiah yang berkepanjangan, koreksi turun pasar saham, dan terus meningkatnya yield SBN.

Pada 8 Januari 1998, IHSG turun11,95%, lalu pada 12 Februari di tahun yang sama turun 9,27%. Selanjutnya, pada Mei 1998, rupiah melemah dari Rp 2.500 menjadi Rp 16.800 per US$. Inflasi kala itu melonjak jadi 77%, banyak perusahaan gulung tikar, karena tercekik pembengkakan utang akibat selisih kurs. Krisis moneter pun terjadi. Maka, dari sisi pemerintah, kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian dan meresahkan pasar perlu segera dievaluasi. Pemerintah juga disarankan melakukan perombakan di sektor-sektor strategis guna mengembalikan kepercayaan investor, dan memberikan stimulus. (Yetede)

Sejak pemerintah melakukan pemotongan anggaran, industri perhotelan dan restoran mengalami penurunan yang signifikan. Jika ini terus berlanjut, bukan tak mungkin badai PHK akan mengetuk industri tersebut. Ketua bidang Litbang dan IT BPP Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Christy Megawati memaparkan kinerja pasar mengalami penurunan sejak kebijakan penghematan anggaran pemerintah diterapkan pada November 2024, tercermin dari survei PHRI dalam beberapa bulan terakhir yang melibatkan 726 pelaku industri perhotelan dari 30 provinsi.

"Dalam grafik kita bisa lihat November, market memang masih optimis bahwa kinerja pasar 2024 dibanding tahun sebelumnya masih positif. Tapi di bulan Desember, semenjak adanya pengumuman kebijakan anggaran, market mulai shifting," jelas dia dalam Konferensi Pers PHRI di Jakarta belum lama ini. Chisty melihat, lebih dari 50% responden yang khawatir dampak negatif kebijakan pemerintah ini akan berlangsung setidaknya 6 bulan atau lebih. Tanpa penyesuaian kebijakan, sebanyak 88% responden menyatakan akan menghadapi PHK masal, serta gangguan rantai-rantai pasok. "Setelah ini berlangsung lebih lama bukan tak mungkin, hotel akan mengalami defisit dan harus melakukan keputusan penutupan hotel," tegas dia.

Dari Januari, industri mulai pesimistis karena market secara kinerja pasar mengalami penurunan. “83 responden melaporkan, awal tahun 2025 ini memang kurang menguntungkan, terutama permintaan dari sektor pemerintah yang biasanya menyumbang 5-7% bisnis hotel serta sektor mice yang mencapai 6-21% mengalami penurunan drastis," jelas dia. Hal Ini menunjukkan, pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah dan melemahnya aktivitas MICE telah mengganggu dinamika pasar secara keseluruhan. Untuk mendorong Industri hotel danrestoran, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani menekankan pemerintah perlu merelaksasi atau menjalankan kembali anggarannya. (Yetede)

Penyaluran kredit UMKM per Februari 2025 tercatat Rp 1.393,4 triliun, hanya tumbuh 2,1% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan kredit UMKM yang terus melemah ini dihantam daya beli yang juga masih lesu. Berdasarkan data BI, kredit UMKM per Februari 2025 kembali menyusut dibanding bulan sebelumnya yang naik 2,5% (yoy). Pada Februari 2021 kredit UMKM dihantam Covid-19 hingga terkoreksi 2,7% (yoy). Namun, pelaku UMKM bangkit dengan pertumbuhan 14,4% (yoy) per Februari 2022. Bahkan, kredit mikro pada Februari 2022 melonjak 82,9% (yoy), kemudian kredit usaha kecil tumbuh 27,2% (yoy) dan kredit menengah masih terkoreksi dalam 26,6% (yoy).

Pada Februari 2023, kreditUMKM masih tumbuh 8,6% (yoy) walau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada Februari 2024 pertumbuhan kredit UMKM meningkat ke 9,4% (yoy). Tren penurunan terus terlihat hingga dua bulan pertama tahun ini, kredit kepada wong cilik hanya naik 2,1% (yoy). Chief Economist PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede mengatakan, perlu ada insentif dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Perlu mendorong investasi atau program prioritas yang bisa menyerap tenaga kerja.

"Karena ujung-ujungnya kita bicara UMKM itu, pembelinya kelas menengah. Dan kalau pembelinya recover spendingnya, daya belinya membaik, tentu penjualan UMKM juga membaik," ujar Josua, Minggu (23/3/2025). Menurut dia, bagaikandua sisi mata uang. Apabila pembeli dari UMKM memiliki daya beli yang baik, tentu akan meningkatkan kinerja UMKM itu sendiri. Pada akhirnya, UMKM akan mengajukan kredit ke perbankan apabila penjualan meningkat dan butuh ekspansi. "Dan kalau kinerja UMKM membaik, tentu penyaluran kredit perbankan untuk mendukung pembiayaan UMKM juga membaik. Jadi semua saling berkaitan, terkait isu penurunan kelas menengah," jelas Josua. (Yetede)

“Pergeseran tren konsumen secara global yang mengarah pada produk alami dan berbasis bahan herbal, mendukung perkembangan industri kosmetik dan obat tradisional. Bahkan, dalam penggunaan tanaman obat dan bahan alami untuk pengobatan tradisional, juga sudah menjadi warisan budaya Indonesia. Oleh karena itu, Kami terus mendorong pengembangan daya saing IKM (Industri Kecil dan Menengah) kosmetik dan obat tradisional dalam negeri melalui berbagai kegiatan fasilitasidan pembinaan agar mereka mampu menguasai pasar lokal,serta dikenal dan masuk ke pasar global," tutur Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, di Jakarta, Minggu (23/3/2025). Kemenperin mencatat, komoditas produk kosmetik dan obat-obatan tradisional menunjukkan kinerja yang positif melalui capaian ekspor dan pertumbuhan unit usaha.

"Pada periode Januari-November 2024, kinerja ekspor industri produk kosmetik menembus angka US$ 382,4 juta, sedangkan kinerja ekspor industri obat-obatan tradisional sebesar US$ 6,3 juta," ungkap dia. Berdasarkan data BPOM, lebih dari 85% pelaku industri kosmetik dan obat-obatan tradisional merupakan sektor IKM. "Kontribusi IKM dalam kinerja sektor ini patut diapresiasi," ujar dia. Industri kosmetik diprediksi tumbuh 4,3% per tahun (CAGR 2025-2030) sedang industri obat tradisional diperkirakan tumbuh 7,1% per tahun (CAGR 2024-2033). Dia menerangkan, kesadaran konsumen akan pentingnya bahan yang aman, ramah lingkungan, serta memiliki manfaat kesehatan yang lebih luas merupakan faktor kunci yang dapatmembedakan produk satu dengan lainnya. Kami menganjurkan pelaku IKM menentukan target pasar yang sesuai dan menembus pasar global," kata dia. (Yetede)

Para pelaku UMKM di Indoncsia masih menanti kepastian hukum terkait perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0.5% hingga akhir 2025. Meski pemerintahan Prabowo telah menjanjikan perpanjangan tersebut, regulasi yang mengikat belum diterbitkan, menimbulkan ketidakpastian di kalangan wajib pajak. Partner RDN Consulting Leander, Resadhatu menyoroti kebingungan yang dialami pelaku usaha akibat ketidakjelasan regulasi. Ketidakpastian ini bahkan berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan pajak dan risiko hukum bagi wajib pajak.

"Parapelaku UMKM masih menunggu kepastian, siapa yang berhak atas perpanjangan insentif ini serta bagaimana mekanismenya diberlakukan," jelasnya, Minggu (23/3/2025). Pernyataan resmi mengenai perpanjangan insentif PPh Final 0,5% pertama kali disampaikan Menkor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi pada 16 Desember 2024. Menkeu Sri Mulyani juga beberapakali menegaskan dukungan pemerintah terhadap insentif pajak bagi UMKM. Menurut dia, Kementerian UMKM sempat menyebut bahwa regulasi terkait akan diselesaikan paling lambat awal Januari 2025.

Namun, hingga kini, payung hukum tersebut belum terealisasi. Saat ini,ketentuan pajak bagi UMKM masih mengacu PP No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. PP ini menetapkan tariff PPh Final 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto hingga Rp 4,8 miliar per tahun, namun dengan batas pemanfaatan maksimal tujuh tahun pajak. Dengan demikian, wajib pajak yang telah menggunakan insentif ini sejak 2018 tidak lagi dapat menikmatinya. (Yetede)

MIND ID konsisten mengelola dan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral strategis Indonesia dengan membangun rantai pasok mineral dan batu bara Indonesia melalui berbagai inisiatif hilirisasi dan industrialisasi. Sebagai holding yang menaungi PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Timah Tbk dan PT Vale Indonesia Tbk, MIND ID mencatatkan revenue sebesar Rp 145 triliun, tumbuh 15,6% secara Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2021 hingga 2024. Peningkatan kinerja ini mendorong laba bersih MIND ID mencapai Rp 36 triliun dengan pertumbuhan sebesar 36% dan total asset perusahaan meningkat menjadi Rp 290 triliun dengan pertumbuhan 12,3% dalam periode CAGR yang sama.

Pertumbuhan bisnis yang positif ini berdampak langsung terhadap berbagai proyek strategis, termasuk divestasi saham Vale Indonesia, pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, pembangunan Smelter Freeport Indonesia di Gresik, serta pengembangan hilirisasi batu bara menjadi synthetic graphite dan anode sheet untuk baterai kendaraan listrik. Ke depan, Grup MIND ID terus memperkuat ekosistem industri pertambangan nasional melalui berbagai proyek strategis. "Kehadiran MIND ID dalam industri pertambangan bukan sekadar menjalankan operasi bisnis, tapi juga untuk memberi nilai tambah ekonomi serta manfaat sosial dan lingkungan,"kata Dirut MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, di Jakarta, akhirpekan lalu. (Yetede)

PT Timah Tbk menggandeng koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggarap tambang. Program kemitraan dengan kelompok masyarakat ini merupakan bagian dari tata kelola sektor timah yang dimonitor langsung oleh Kejaksaan Agung. Tata kelola niaga timah sudah dimulai pemerintah sejak tahun lalu, diawali dengan memasukkan komoditas tersebut dalam aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batu bara Kementerian/Lembaga (Simbara). Penerapan Simbara mencegah terjadinya penyelewengan ataupun aksi korupsi. Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung, Reda Manthovani mengatakan pihaknya berperan aktif melakukan koordinasi dalam rangka membenahi tata kelola pertimahan.

Hal ini guna mendorong tersedianya regulasi dalam tata kelola termasuk memberikan kesempatan masyarakat mengelola pertambangan. Adanya kerja sama PT Timah dengan BUMDes menurutnya merupakan wujud kehadiran negara agar kekayaan alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diberi kesempatan mengelola timah dalam wilayah IUP PT Timah. “Kita melakukan pengamanan supaya kerja sama PT Timah membimbing koperasi dan BUMDes melakukan penambangan di IUP PT Timah dapat berjalan sesuai prosedur dan SOP sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan tapi dapat memberikan dampak ekonomi,” kata Reda, akhir pekan lalu. (Yetede)