BUMN Menuju Tata Kelola Lebih Baik

;

BUMN Menuju Tata Kelola Lebih Baik

Ekonomi Hairul Rizal 21 Mar 2025 Bisnis Indonesia

BUMN memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai entitas yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga mendukung agenda nasional. Namun, efektivitas BUMN sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik.

Salah satu tokoh penting dalam wacana reformasi BUMN adalah Direktur Utama dan Dewan Komisaris, yang diharapkan memiliki integritas, kapasitas, dan visi selaras dalam menjalankan tugasnya. Penunjukan pimpinan BUMN harus berbasis kompetensi dan bukan karena kedekatan politik atau pribadi. Untuk itu, penerapan Key Performance Indicators (KPI) yang objektif menjadi keharusan agar kinerja direksi dan komisaris dapat dievaluasi secara adil.

Selain itu, Dewan Komisaris harus memiliki keberanian dan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk bila perlu menghentikan sementara kinerja Direksi bila ditemukan kejanggalan. Kegagalan pengawasan selama ini menyebabkan sejumlah BUMN terus menjadi beban fiskal karena sering mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tanpa hasil yang signifikan.

Momentum reformasi juga hadir lewat pemindahan kontrol operasional BUMN ke entitas baru bernama Danantara, yang diharapkan dapat mengubah mekanisme seleksi Direksi dan Dewan Komisaris agar lebih profesional. Hal ini juga disertai seruan untuk mengakhiri penggabungan komite manajemen risiko dan komite investasi karena berpotensi menciptakan konflik kepentingan.

Langkah-langkah penting untuk memperbaiki pengelolaan BUMN meliputi:

Penunjukan Direksi sebagai satu tim dengan visi bersama.
Penerapan KPI secara ketat.
Peningkatan independensi Direksi dari intervensi politik.
Evaluasi menyeluruh atas setiap permintaan PMN.
Pemberdayaan Komite Nominasi & Remunerasi.
Penguatan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.
Penerapan cooling-off period bagi pejabat publik sebelum menjabat di BUMN.

Dengan reformasi tata kelola ini, BUMN diharapkan mampu menjadi institusi yang profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.