Di tengah gelombang penolakan dari mahasiswa, masyarakat sipil, dan akademisi, DPR RI tetap mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Pengesahan ini dipimpin oleh Puan Maharani, yang menyatakan seluruh fraksi sepakat terhadap perubahan yang mencakup tiga poin utama: perluasan tugas TNI dalam operasi militer selain perang, penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, dan perpanjangan usia pensiun.

PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA), emiten yang dimiliki oleh Garibaldi Thohir (Boy Thohir), menunjukkan prospek jangka panjang yang menjanjikan berkat stabilnya produksi amonia dan inisiatif strategis dalam dekarbonisasi, termasuk proyek amonia rendah karbon dan pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) melalui usaha patungan ESSA SAF Makmur (ESM).

Perbankan nasional menghadapi tantangan besar dalam menjaga Net Interest Margin (NIM) di tahun 2025 akibat tingginya biaya dana dan kondisi likuiditas yang ketat. Beberapa bank besar seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat realisasi NIM yang masih jauh dari target tahunannya. Misalnya, NIM BRI per Januari hanya 6,15% dari target 7,3%-7,7%, dan BNI hanya mencapai 3,71% dari target 4%-4,2%.

Sebanyak 575 kusir delman dan empat tukang becak yang beroperasi di jialur mudik willayah Kabupaten Garut, mendapatkan kompensasi masing-masing sebesar Rp3 juta dari Pemprov Jabar sebagai pengganti larangan beroperasi selama musim arus mudik Lebaran. "Pokoknya (dilarang beroperasi) selama arus mudik dan arus balik di jalur mudik, totalnya 575 andong, empat becak," kata Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi usai menyerahkan kompensasi secara sambalis kepada kusir delman di Markas Polres Garut, Kamis (20/3).

Ia menuturkan Pemprov Jabar saat ini memberikan kompensasi kepada masyarakat yang bekerja sebagai tukang becak dan kusir delman sebagai pengganti tidak beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran. Selama pekerjaan sehari-harinya dilarang, pemerintah memberikan uang kompensasi kepada mereka sebesar Rp 3 juta perorang yang diberikan dalam dua tahap. "Satu orang mendapat stimulus Rp3 juta rupiah, dimana duahari sebelum Lebaran masuk Rp 1,5 juta dan setelah Lebaran Rp 1,5 juta,' kata Dedi Mulyadi. (Yetede)

Aset propeti milik Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Paris, Perancis, terancam disita perusahaan satelit swasta Navayo International AG, salah satu operator satelit yang pernah menjalin kerja sama dengan Kemenhan pada 2015. Hal ini terjadi karena pemerintah tak kunjung memenuhi kewajiban sesuai putusan pengadilan arbitrase Singapura, yang merupakan buntut dari persoalan korupsi pada penyewaan satelit untuk mengisi slot orbit 123 BT. Untuk itu, Pemerintah RI berkomitmen akan membayar kewajiban itu karena putusan arbitrase bersifat final. Namun, karena ada temuan kecurangan (fraud), pemerintah juga mengancam balik Navayo untuk dijadikan tersangka secara pidana.

Ancaman balik itu disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/3). Yusril menjelaskan, lima rumah pejabat diplomatik KBRI Paris terancam disita oleh juru sita yang ditunjuk Navayo pada 2024. Pada 29 Juli 2024, juru sita memasuki tanpa izin rumah dinas yang didiami Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Paris. ”Proses penyitaan berlanjut pada 20 Agustus 2024 di mana juru sita mendatangi secara paksa aset KBRI Paris hingga mengakibatkan kerusakan pada kunci pintu-pintu apartemen,” ucapnya.

Navayo merupakan salah satu operator satelit yang menjalin kerja sama dengan Kemenhan pada 2015. Presiden Joko Widodo, saat itu, menugasi Kemenhan mengisi slot 123 BT. Akan tetapi, penyewaan satelit terindikasi tak sesuai prosedur, di antaranya untuk sewa satelit dengan Avanti dan Navayo. Berdasarkan hasil penyidikan Kejagung, dari penyewaan satelit ini ditaksir kerugian negara mencapai Rp 453 miliar. Dalam perkara ini, empat orang telah diadili, salah satunya bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto. Terkait sewa satelit itu, pada 2021, Pemerintah RI menerima tagihan 21 juta USD dari Navayo berdasarkan putusan arbitrase Singapura. Terkait dengan putusan arbitrase Singapura itu, muncul ancaman penyitaan aset KBRI di Paris.

Kemenhan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan satelit diwajibkan membayar 24,15 juta USD atau Rp 397 miliar. Yusril menegaskan, meski permohonan penyitaan sudah dikabulkan Pengadilan Perancis, Pemerintah RI akan melakukan perlawanan untuk menghambat eksekusi. ”Saya pada 28 Maret ini akan menghadiri konferensi atau pertemuan OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) di Paris dan juga sekaligus akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Kehakiman Perancis,” ujarnya. BPKP pun sudah mengeluarkan audit bahwa Navayo melakukan wanprestasi karena tak memenuhi kewajibannya. Menurut perhitungan BPKP, nilai pekerjaan yang dilakukan Navayo hanya Rp 1,9 miliar. Nilai ini disebut sangat jauh dari nilai kontrak yang ditandatangani dengan Kemenhan. (Yoga)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (20/3) ditutup menguat 1,11 % ke level 6.381 dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Nilai penjualan bersih saham oleh investor asing tercatat Rp 499 miliar. Aksi jual saham oleh investor asing mulai mereda, dari Rp 2,5 triliun pada Selasa (18/3) menjadi Rp 910 miliar pada Rabu (19/3). Tekanan jual yang deras pada Selasa lalu sempat membuat IHSG terperosok hingga minus 6 % ke level 6.076 pada sesi pertama perdagangan. Akibatnya, bursa harus menghentikan perdagangan sementara atau trading halt, sesuai regulasi yang diberlakukan sejak pandemi Covid-19.

Meskipun IHSG kini berangsur pulih, pengamat pasar modal, Alfred Nainggolan, menilai, pemerintahan baru perlu memberikan perhatian lebih terhadap dinamika pasar modal. Dalam dua dekade terakhir, pasar modal Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi pilar penting dalam pendanaan pembangunan ekonomi, berdampingan dengan sektor perbankan. Kesadaran masyarakat terhadap investasi juga semakin meningkat. ”Jangan sampai ini pupus karena pasar tidak merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya. Merespons koreksi pasar saham yang terjadi, pemerintah perlu bertindak cepat dalam menangani isu-isu besar terkait ekonomi, politik, dan pasar modal. Penurunan harga saham yang signifikan mencerminkan kekhawatiranpasar terhadap stabilitas ekonomi dan politik. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dua di antaranya adalah proyek berbasis pertanian di daerah miskin serta perluasan lapangan kerja melalui pembukaan 10.000 perusahaan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat berkunjung ke kantor Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Kamis (20/3), mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementan dan Kemensos, guna membahas strategi pengentasan kemiskinan ekstrem serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bersama Kementan, BP Taskin akan membangun ekosistem pertanian untuk meningkatkan produksi di 15 provinsi serta menyiapkan 75 proyek di desa-desa termiskin di Jateng. Selain itu, BP Taskinjuga menjalinkerja sama dengan Kemensos sebagai bagian dari upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan di desa-desa. ”(Kerja sama) dengan Kementan akan direalisasikan pada awal minggu pertama setelah puasa. Kami akan membentuk memorandum of understanding (MoU). Sementara itu, kerja sama dengan Kemensos menargetkan 900 desa termiskin di Jateng, di mana kami akan membentuk tim khusus untuk turun langsung ke lapangan,” ujar Budiman.

Dalam proyek percontohan tersebut, petani akan diberdayakan dalam budidaya komoditas strategis untuk memenuhi pasokan industri hilirisasi dalam negeri ataupun menyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis. Strategi lain untuk mempercepat pengentasan rakyat dari  kemiskinan adalah  mendorong terbentuknya 10.000 perusahaan baru atau eksisting yang terlibat dalam rantai pasok global (global supply chain). Sebanyak 2.000 perusahaan nasional akan menjadi pemimpin pasar (leading player) dalam memasuki pasar global. Jika setiap perusahaan nasional melibatkan rata-rata empat perusahaan pendukung dan pemasok, total akan ada 10.000 perusahaan nasional yang terlibat dalam rantai pasok global. (Yoga)

Indonesia tengah berupaya memperluas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh dialih fungsikan. Namun, lebih dari 60 % luas lahan pertanian tengah ”sakit”. Regulasi terkait lahan itu pun tak benar-benar mampu melindungi keabadiannya, seakan hanya mimpi, Pada 18 Maret 2025, pemerintah memutuskan 87 % lahan baku sawah (LBS) di Indonesia menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh dialih fungsikan. Hal itu merupakan salah satu keputusan rakor Kemenko Bidang Pangan berdasarkan usulan Bappenas.

BPS serta Kementerian ATR/BPN menunjukkan, luas LBS yang pernah mencapai 8,1 juta-8,2 juta hektar pada 2015-2017 justru susut menjadi 7,1 juta hektar pada 2018. Kemudian, pada 2019, luas LBS itu sedikit bertambah menjadi 7,46 juta hektar. Namun, pada 2024, luas lahan yang dijadikan dasar kerangka sampel area padi tersebut justru berkurang menjadi 7,38 juta hektar. Dengan luasan LBS itu dan kebijakan 87 % LBS menjadi LP2B, Indonesia bakal memiliki 6,42 juta hektar LP2B ke depan. Mimpi memiliki LP2B yang benar-benar abadi dan berkelanjutan itu bisa tercapai, asal ada kemauan politik yang kuat untuk menyejahterakan bangsa dengan ketahanan pangan. (Yoga)

Banjir bandang merusak jantung pariwisata Danau Toba di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumut. Sudah lima hari aktivitas pariwisata lumpuh. Bencana ekologis itu disebabkan kerusakan hutan di hulu Danau Toba. Banjir bandang menghantam destinasi wisata, hotel, restoran, rumah sakit, permukiman warga, dan sempat membuat jalan nasional lumpuh total. Hingga Kamis (20/3) kawasan pariwisata Parapat masih lumpuh. Rumah makan, restoran dan hotel belum beoperasi. Masyarakat masih sibuk membersihkan material lumpur di dalam rumah. Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu) menelusuri penyebab banjir bandang. Jamsu, antara lain, terdiri dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan Auriga Nusantara.

”Hasil penelusuran kami, banjir bandang disebabkan hilangnya 6.148 hektar hutan alam di hulu Parapat,” kata Direktur Eksekutif KSPPM, Rocky Pasaribu. Banjir bandang dan longsor melanda kawasan pariwisata Parapat, Minggu (16/3) malam. Rocky menyebut, banjir bandang yang menghantam jantung pariwisata Danau Toba merupakan alarm darurat yang memperingatkan kerusakan lingkungan hidup yang masif.  Berdasarkan analisis spasial dan penelitian di lapangan, kata Rocky, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir terjadi pembukaan hutan yang signifikan di lima kecamatan sekitar Parapat, yang merupakan lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolon Simalungun.

 ”Jika diakumulasi sejak 2000 hingga 2023, kawasan ini telah kehilangan hutan alam seluas 6.148 hektar. Perubahan ini sangat berpengaruh terhadap daya tampung air hujan dan stabilitas tanah yang akhirnya menyebabkan bencana ekologis banjir bandang,” ungkap Rocky. Koordinator Jamsu, Juniati Aritonang menyebut, pemerintah harus melakukan mitigasi bencana ekologis dalam jangka pendek dan panjang. Hal yang mendesak dilakukan adalah evaluasi tata ruang kawasan Danau Toba, terutama di wilayah rawan bencana. (Yoga)

Pemprov Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima 707.622 orang atau bertambah 126.000 penerima disbanding tahun lalu. Penerima bantuan KJP Plus juga digratiskan masuk ke sejumlah obyek wisata di Jakarta, seperti Taman Mini Indonesia Indah dan Ancol. Hari ini secara resmi KJP Plus dicairkan. Ada penambahan 126.000 penerima,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung, Kamis (20/3). Pemprov Jakarta mencairkan dana bansos tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 siswa untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2025. Jumlah penerima ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Dinas Pendidikan Jakarta yang sudah dipadankan.

Anggaran untuk KJP Plus senilai Rp 3,2 triliun dari semulaRp 2,5 triliun pada tahun 2024. ”Tahap II tahun 2024 jumlah penerima KJP Plus sebanyak 523.000 orang dengan anggaran Rp 2,5 triliun. Sekarang pada tahap I tahun 2025 menjadi 707.622 penerima dengan anggaran Rp 3,2 triliun,” ucap Pramono. Pramono mengatakan, penerima KJP Plus tidak hanya gratis masuk TMII, tetapi juga gratis masuk ke Ragunan, Ancol, Monas, serta sejumlah museum di Jakarta. Hal ini jadi pemenuhan salah satu janji politiknya selain terkait penyaluran dana bantuan sosial untuk pendidikan. ”Ini memang sesuai dengan apa yang menjadi perhatian saya dan Bang Doel. Kami mengejar kalau bisa 100 hari terselesaikan, ternyata bisa diselesaikan lebih cepat,” tutur Pramono. (Yoga)