Gejolak Pasar yang harus dipahami
Pada Jumat (28/2) pasar keuangan kita mengalami gejolak serius. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) terperosok cukup dalam hingga ke level 6.300, terendah sejak pandemi Covid-19 pada September 2021. Pernah bertengger di level tertinggi 7.500 pada Agustus 2024, kini terkoreksi 21 %. Sejak awal tahun, investor asing melakukan penjualan saham (capital outflow) senilai Rp 19 triliun. Itulah mengapa nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan terberat sejak 5 tahun terakhir mencapai Rp 16.600 per USD. Meski berada pada level setara dengan tahun 1998, situasi fundamentalnya berbeda. Pada waktu itu, nilai tukar melemah drastis dari sekitar Rp 2.500 per USD menjadi Rp 17.000 per USD. Dari sisi fundamental, waktu itu pertumbuhan minus 13 % dan inflasi mencapai 80 %.
Sekarang, pertumbuhan masih baik, sekitar 5 % dan inflasi rendah, sekitar 2 %. Meski demikian, gejolak pasar belakangan ini patut diwaspadai sebagai alarm agar tak berlanjut menjadi krisis berkepanjangan. Gejolak pasar keuangan tidak disebabkan faktor tunggal baik domestik maupun global. Secara umum, sejak Donald Trump diumumkan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden AS untuk kedua kalinya pada November 2024 lalu, indeks USD terhadap semua mata uang dunia (DYX) naik. Seminggu terakhir ini, DYX kembali naik menjadi 107,58 pada 1 Maret 2025. Gejolak global dipicu keinginan Trump mempercepat penerapan kebijakan tarif ke Kanada dan Meksiko, selain penambahan besaran tarif perdagangan terhadap China.
Kenaikan tarif memicu ketidakpastian global yang berujung pada kenaikan harga (inflasi). Jika inflasi tinggi, suku bunga tidak bisa diturunkan. Akibatnya, investor global lebih senang memegang aset berbasis USD. Itulah mengapa mata uang hampir semua negara utama di dunia melemah seiring meningkatnya migrasi modal ke dalam negeri AS. Reaksi negatif investor global dan gejolak pasar perlu dilihat sebagai sinyal peringatan dini. Investor melihat acapkali pemerintah mencanangkan kebijakan dengan aksi persis sebaliknya, mulai dari pembentukan kabinet, realokasi anggaran, hingga peluncuran Danantara. Tujuannya mulia, tetapi dilakukan dengan menabrak prinsip tata kelola. Persepsi investor tetap perlu diperhatikan agar program kesejahteraan tidak jatuh menjadi populisme jangka pendek. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023