Tren pemutusan hubungan kerja di industri penerbangan nasional bakal berlanjut pada tahun ini, seiring dengan belum bergairahnya industri aviasi baik di domestik maupun internasional. Pemerhati penerbangan Alvin Lie mengatakan kondisi keuangan maskapai yang sulit menjadi alasan mendasar isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di maskapai pada tahun ini. “Saat ini maskapai masih mengurangi kerugian belum mencetak keuntungan, uang yang masuk pun masih diprioritaskan untuk membayar tunggakan-tunggakan utang yang kemarin,” katanya, Selasa (1/2). Dia memperkirakan pendapatan yang dihimpun maskapai rata-rata masih 50% dibandingkan dengan torehan selama 2019. Kondisi itu, kata dia, menjadi latar belakang munculnya isu PHK yang tengah bergulir di tubuh maskapai PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan PT Airasia Indonesia Tbk. (CMPP). “Kalau Airasia dan Garuda kita tahu sedang sulit, Garuda karena akumulasi belasan tahun salah manajemen dan Airasia mereka mengandalkan rute liburan bukan bisnis, saat ini tentu sulit,” kata dia.

Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra menegaskan tidak mengalami kebangkrutan seiring dengan berhembusnya isu PHK massal. Dia menyebutkan bahwa persoalan dengan karyawan akan dibahas bersama serupa dengan kebijakan pensiun dini sebelumnya. Bantahan juga disampaikan Direktur Utama PT Airasia Indonesia Tbk. Veranita Yosephine. Dia menampik kabar terkait dengan rencana Airasia melakukan PHK massal pada tahun ini. Menurutnya, kondisi keuangan Airasia berada pada posisi stabil. Veranita berkomitmen terus meningkatkan kinerja maskapai seiring dengan momentum pemulihan ekonomi nasional.

Potensi bagi pengembang aplikasi investasi lokal yang telah mengantongi izin dari otoritas untuk melancarkan aksi ekspansi pada tahun ini semakin terbuka di tengah maraknya aplikasi investasi ilegal di Indonesia belakangan ini. Salah satu pengembang aplikasi investasi lokal yang menyambut potensi tersebut adalah Pluang yang tengah mempersiapkan untuk membuka akses investasi saham di bursa AS kepada jutaan investor Indonesia melalui instrumen investasi Contract for Difference Product (CFD). Co-Founder Pluang Claudia Kolonas menjelaskan akses ini memungkinkan investor Indonesia mendapatkan exposure berinvestasi di pecahan saham AS. Hal ini merupakan rangkaian dari rencana Pluang untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap produk-produk investasi pilihan kepada setiap lapisan masyarakat.

Vice President of Marketing Ajaib Gladys Pratiwi menghimbau para investor untuk memeriksa regulasi dan legalitas aplikasi yang akan digunakan. Gladys mengatakan bahwa regulasi dan legalitas aplikasi yang akan digunakan terutama untuk investasi atau aktivitas trading diperlukan karena erat kaitannya dengan uang atau investasi guna menghindari penyalahgunaan data pribadi dan penipuan di kemudian hari. Selain itu, perlindungan dan pengawasan dari pihak terkait juga sangat penting, di antaranya dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pemerintah India akan memperkenalkan mata uang rupee digital. Pemerintah juga akan mengenakan pajak 30% atas keuntungan dari mata uang virtual. Rencana tersebut merupakan pukulan bagi salah satu pasar mata uang kripto dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ini menjadikan India sebagai negara ekonomi berkembang utama yang ikut mengendalikan sektor ini. Sebelumnya, pemerintah Tiongkok melangkah lebih jauh  dengan melarang semua transaksi kripto pada Desember 2021. Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaham menambahakan bahwa pertumbuhan tersebut memerlukan kerangka pajak yang tepat. Pajak 1% akan dipotong pada sumbernya untuk semua transaksi aset digital, termasuk mata uang kripto dan NFT. "Pengenalan mata uang digital oleh bank sentral akan memberikan dorongan besar bagi ekonomi digital. Mata uang digital juga akan mengarah pada sistem pengelolaan mata uang yang lebih efisien dan lebih murah," katanya (Yetede)

Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Foxconn), perusahaan kontrak manufaktur asal Taiwan, akan berivestasi hingga US$ 8 miliar di kawasan industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Foxconn akan memproduksi baterai dan kendaraan listrik termasuk dengan ekosistem pedukungnya. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya datang langsung ke Taiwan  untuk mengejar rencana investasi Foxconn yang tidak juga terealisasi. "Foxconn akan masuk ke Batang, akan melakukan investasi di mobil listrik, baterai listrik, motor listrik dan akan membangun  pabrik sparepart telekomunikasi dengan mengembangkan pabriknya dari negara lain di Indonesia," kata dia dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (31/1). 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama NU Circle  menggelar BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, baru-baru ini. Sebelumnya, Batch 1 digelar di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Direktur Utama BTN, Haru Koesmahagyo berharap lewat kegiatan  ini banyak lahir para pengusaha properti dari kalangan santri. Bersama mereka, BTN berharap bisa mengurai backlog rumah di Indonesia. Data BPS mencatat,  dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia, terdapat backlog perumahan 11,4 juta dan cenderung bertambah setiap tahun. "Harapannya jika memungkinkan 100% dari peserta yang lulus  dari acara ini paling tidak mulai bekerja di developer perumahan untuk mempercepat proses belajar," ujar Haru, dalam siaran persnya baru-baru ini. (Yetede)

Gabungan perusahaan makanan ternak (GPMT) menyatakan, penyerapan jagung lokal oleh pabrik pakan nasional  sepanjang 2021 mencapai 6,1 juta ton.  Penyerapan tertinggi terjadi pada kuartal 1-2021 karena saat itu merupakan musim puncak panen raya jagung. Suplai jagung dengan kualitas baik diharapkan terus diperbesar sehingga penyerapan oleh industri  pakan semakin meningkat. Ketua Umum GPMT Desianto Budi Utomo mengatakan, sekitar 96% produksi jagung nasional digunakan untuk industri pakan ternak. Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan  Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menuturkan,  bisnis jagung sangat menguntungkan jika dikelola dengan baik dan maksimal. Proses budi daya jagung sangat mudah dan tidak sulit seperti komoditas lain. Jagung bisa ditanam dilahan kering. Bahkan, dibeberapa daerah, menanam jagung dilakukan dengan memakai sistem tumpang sisip, seperti di Lamongan dan Blitar. (Yetede)

DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum,dan Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai jadwal pelaksanaan pemilihan umum. Hal itu dpicu oleh pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal Bahlil Lahadalia, yang mengungkapkan harapan pelaku usaha agar pelaksanaan pemilihan umum ditunda karena situasi dunia usaha baru mulai bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Selain menuai polemik di ruang publik, perbincangan mengenai penundaan pemilihan umum membuka kembali kotak pandora amandemen konstitusi. Konstitusi tidak mengenal istilah penundaan pemilihan. Temuan survei Indikator Politik Indonesia selama tiga bulan terakhir menunjukkan, dukungan publik agar pergantian pemimpin nasional melalui pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan. (Yetede)

Kolaborasi menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks menjadi kata kunci pemulihan ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan pascapandemi. Pesan tegas dan semangat itu digaungkan sepanjang rangkaian kegiatan G-20 yang dipimpin Indonesia tahun ini. Bagaimana pelaksanaannya masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia sepanjang presidensi G-20 Indonesia 2022 agar bisa mewujudkan slogan ”Recover Together, Recover Stronger”.

Peringatan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Pangestu pada B-20 Indonesia Inception Meeting, yaitu tak ada pemulihan global tanpa pemulihan ekonomi negara berkembang, dan tak ada pemulihan tanpa peran swasta, menunjukkan kolaborasi global masih compang-camping saat ini. IMF mengingatkan, 2022 diprediksi lebih berat dibanding 2020 akibat kompleksitas tantangan yang dihadapi, melonjaknya kasus Omicron di banyak negara menunjukkan pandemi belum selesai, inflasi dunia yang tinggi, disrupsi rantai pasok, dan utang global membengkak.

Melalui presidensi G-20, Indonesia memiliki peran penting dalam agenda-setting yang menjembatani kepentingan dan mewujudkan kolaborasi global, terutama penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan guna mewujudkan pemulihan global yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi dan langkah terkoordinasi perlu digarisbawahi, posisi Indonesia menjadi harapan besar negara berkembang dan terbelakang untuk juga diakomodasi kepentingannya. Keberhasilan kepemimpinan Indonesia di G-20 perlu dukungan semua pihak dalam negeri, termasuk kalangan pelaku usaha. (Yoga)

Karut-marut tata kelola pupuk subsidi sejatinya persoalan dari hulu ke hilir, mulai dari keterbatasan produksi dan anggaran, lemahnya pengawasan penyaluran, disparitas harga dengan pupuk nonsubsidi, hingga perencanaan yang tak terkelola optimal pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sehingga ditemukan sejumlah penyimpangan, yaitu sindikat yang memperdagangkan pupuk subsidi di luar ketentuan, ketersediaan yang tak sesuai musim tanam, manipulasi data e-RDKK, dan data Kartu Tani tak sinkron dengan alokasi pupuk. Pengawasan tak berjalan maksimal, padahal ada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) ujar Ketum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M Yadi Sofyan Noor (30/1). “Saat ini sulit mengontrol (penyimpangan penyaluran pupuk) karena bukan pelaku / petani yang mengawasi,” katanya.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil mengatakan, pupuk bersubsidi bukan langka, melainkan total pengajuan melalui e-RDKK, hanya dapat dipenuhi 40 %. Kebutuhan nasional petani 22,57 hingga 26,18 juta ton per tahun, namun anggaran negara hanya cukup untuk 8,87 hingga 9,55 juta ton senilai Rp 25 triliun. ”Pengawalan sistem e-RDKK berbasis NIK terus kami perketat. Kami juga melakukan upaya efisiensi dan substitusi pupuk organik,” ujarnya. Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dias Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Edy Purwanto menuturkan, disparitas harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi menjadi pemicu penyimpangan distribusi. HET urea bersubsidi Rp 112.500 per karung (50 kg), sedangkan harga urea nonsubsidi di pasaran 2,5-3 kali lipat lebih mahal. (Yoga)

Kementerian BUMN meluncurkan Project Management Office (PMO) Kopi Nusantara, ekosistem kopi yang terdiri dari sejumlah perusahaan BUMN, perusahaan swasta, asosiasi kopi dan petani kopi, serta lembaga litbang. BUMN yang terlibat adalah PTPN III, Perhutani, PT Pupuk Indonesia, BRI, dan RNI selaku induk Holding BUMN Pangan atau ID Food. Perusahaan swastanya, Mayora, Dua Coffee, Common Ground, dan Stella. Asosiasi yang terlibat adalah Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) dan Specialty Coffee Association of Indonesia. Adapun lembaga risetnya adalah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, serta R&D BUMN. PMO Kopi Nusantara diluncurkan secara hibrida oleh Menteri BUMN Erick Thohir di Lampung, Minggu (30/1), dibarengi pelepasan ekspor perdana 120 ton kopi PPI ke Mesir.

Menurut Erick, PMO Kopi Nusantara merupakan proyek percontohan BUMN untuk membangun ekosistem kopi Indonesia dari hulu hingga hilir, yang penting lantaran 90 % pasokan kopi Indonesia berasal dari petani. Pada PMO Kopi Nusantara juga digulirkan program Makmur, dimana petani bisa mendapatkan modal kerja, bibit unggul, dan pupuk tepat waktu, pendampingan untuk meningkatkan kualitas kopi, dan kepastian pasar. Jika gagal panen, petani akan mendapatkan jaminan asuransi. Ketersediaan pasar kopi bagi petani dinilai sangat diperlukan, sejumlah perusahaan BUMN dan swasta dalam PMO Kopi Nusantara menjamin serapannya dengan menjadi off taker atau pembeli. Agar dapat menembus pasar ekspor, PT PPI akan bekerja sama dengan Kemendag dan Kemlu.

Ketua PMO Kopi Nusantara Dwi Sutoro menuturkan, PMO diharapkan dapat memperbaiki rantai pasok perdagangan kopi di Indonesia dari hulu ke hilir. Sasaran utamanya adalah menyejahterakan petani kopi dan memperkuat ekosistem kopi Nusantara. Dirut PT PPI Nina Sulistyowati mengatakan, PT PPI sebagai bagian dari ID Food berkomitmen memfasilitasi kopi petani agar bisa menembus pasar ekspor. Tahun ini, PPI telah mendapatkan kontrak kopi sebanyak 3.000 ton. (Yoga)