Ekonomi
( 40465 )Ekonomi Digital, Pemanfaatan Layanan Komputasi Awan Meningkat, Termasuk di Sektor Layanan Publik
Layanan sistem komputasi awan atau cloud computing semakin banyak digunakan, baik oleh para pelaku industri maupun organisasi layanan publik dan pemerintahan, di Indonesia. Pemakaian layanan itu diyakini memudahkan pengelola atau penyedia layanan dalam menjalankan beragam jenis aplikasi yang dibutuhkan masyarakat. Ketua Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto (16/2) menyebutkan, berdasarkan riset Fakultas Ilmu Komputer UI, ACCI, sertaBadan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terhadap 31 instansi layanan publik dan pemerintahan, 67 % di antaranya sudah menggunakan sistem komputasi awan. Instansi-instansi layanan publik pemerintah itu mencakup kementerian/lembaga, pemprov, serta pemerintah tingkat kabupaten/kota.
Country Manager F5, perusahaan penyedia solusi keamanan siber, Surung Sinamo, di sela peluncuran F5 Distributed Cloud Service di Jakarta, mengatakan, rata-rata organisasi saat ini mengembangkan dan menggunakan aplikasi untuk operasional atau memudahkan pelayanan ke masyarakat. ”Fenomena itu sejalan dengan transformasi digital yang menjadi agenda perusahaan atau instansi layanan publik. Transformasi digital menuntut kelincahan dan pelayanan cepat kepada masyarakat. Akan tetapi, penggunaan multi system layanan komputasi awan juga menambah kerumitan arsitektur keamanan siber,” kata Surung. (Yoga)
Optimalkan Pengadaan dari Produk Lokal
Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk mengoptimalkan belanja barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri. Belanja pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri tahun ini ditargetkan Rp 400 triliun melalui katalog elektronik atau e-katalog dan toko daring. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, PP No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi itu, mengamanatkan alokasi minimal 40 % dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk belanja hasil produksi UMKM, serta koperasi dalam negeri.
Direktur Komersial Mbizmarket, platform lokapasar B2B (business to bussines) yang terintegrasi dengan solusi pengadaan secara elektronik (e-procurement), Andhie Saad (16/2) berpendapat, target alokasi belanja pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dari produk dalam negeri merupakan peluang bagi pelaku UMKM. Penggunaan platform e-dagang untuk pengadaan barang dan jasa juga mengakomodasi kebutuhan belanja pemerintah secara lebih transparan. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah pusat dan daerah agar mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama hasil dari usaha dan industri kecil dan menengah. Target belanja pemerintah untuk produk dalam negeri tahun ini Rp 400 triliun, melalui e-katalog dan toko daring. (Yoga)
Pemulihan Ekonomi Kerek Permintaan Alat Berat
Seirama dengan kenaikan harga komoditas, permintaan alat berat terus menanjak. Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) menargetkan volume produksi alat berat di 2022 bisa menguat hingga 9.000 unit. Ketua Umum Hinabi, jamalludin menjelaskan, di sepanjang tahun lalu, permintaan alat berat juga sangat besar. Adapun realisasi produksi di 2021 sebanyak 6.740 unit, yang didukung sektor pertambangan, khususnya dari kenaikan signifikan harga batubara. "Tahun ini kami melihat permintaan sangat besar. Rencana produksi Hinabi mencapai 9.000 unit, bahkan bisa lebih. Sementara kapasitas produksi kami sebesar 10.000 unit," jelas dia kepada KONTAN, Rabu (16/2). PT United Tractors Tbk (UNTR) juga optimistis penjualan alat berat mereka masih bisa tumbuh pada tahun ini. Anak usaha Grup Astra ini memproyeksikan penjualan tahun ini bisa naik 23%-25% dibandingkan realisasi tahun lalu.
Fenomena Bisnis : Crazy Rich di Medsos
Istilah ”crazy rich” alias orang kaya tujuh turunan ramai ketika Kevin Kwan pada 2013 membuat novel berseri dengan judul Crazy Rich Asians. Kisah dan polah orang kaya di Asia ini kemudian difilmkan sebagai drama komedi romantis AS pada 2018 yang disutradarai Jon M Chu. Sejak itu, banyak orang Indonesia ikut-ikutan menyebut dirinya sebagai ”crazy rich”. Publik pun seperti mengamini kehadiran mereka, setidaknya bila kita melihat pengikut dan komentar di akun-akun mereka itu. Harian South China Morning Post pernah membuat laporan tentang 5 orang yang disebut sebagai muda, elite, dan crazy rich di Singapura. Kita dengan mudah mengetahui latar belakangnya dan juga usaha yang digeluti orangtuanya. Mereka bukanlah orang yang tiba-tiba lahir dari langit dengan cerita dramanya menjadi kaya. Sebaliknya, kita sulit mengetahui bisnis masa lalu anak muda yang tiba-tiba mengaku elite di Indonesia. Kemunculan usaha mereka hanya dalam waktu dua-tiga tahun banyak menimbulkan tanda tanya. Peran di dalam aktivitas sosial juga kurang terlihat. Sayang sekali, sejumlah media malah mengamini ”keelitan” mereka.
Pengaruh ”orang kaya gila” di Indonesia dalam tren gaya hidup juga masih minim. Mereka lebih banyak memamerkan kekayaan di media sosial dengan komunikasi yang direkayasa. Pujian yang tidak organik, komentar yang diusung oleh pendengungnya, dan lalu lintas yang palsu. Mereka bercerita tentang kisah sukses, tetapi terasa dangkal. Anak perempuan yang tumbuh di lingkungan paling elite di Singapura, pada umur 6 tahun masuk sekolah elit Methodist Girls’ School (MGS), Singapore Chinese Girl School (SCGS), atau the Convent of the Holy Infant Jesus (CHIJ). Setelah sekolah, waktu yang ada dihabiskan bersama tutor untuk mempersiapkan mereka menghadapi ujian mingguan. Pada akhir pekan, mereka mengisi kegiatan dengan bermain piano, biola, balet, atau membaca, dan beberapa kegiatan lain, tetapi kita sulit menemukan jejak pendidikan orang Indonesia yang seolah mendapat kedudukan elite di media sosial itu, sebagian besar gelap. Kita tidak tahu pendidikan yang diterima mereka hingga menjadi ”sukses”. Kemudahan di media sosial sepertinya telah dibajak oleh segelintir orang. Ada yang dengan seenaknya mempromosikan aset kripto tanpa menyebut risikonya. (Yoga)
Ongkos Mahal Perawatan Covid-19
Ongkos kesehatan di masa pandemi Covid-19 sangat mahal! Kementerian Kesehatan mencatat, total klaim dari rumah sakit untuk penanganan Covid-19 tahun 2021 senilai Rp 90,20 triliun. Angka itu berasal dari tagihan 1,72 juta kasus perawatan pasien Covid-19. Per 31 Januari 2022, pemerintah sudah membayar tagihan sebesar Rp 62,68 triliun atau 1,34 juta pasien. Jika dirata-rata, maka biaya perawatan pasien Covid-19 mencapai Rp 46,78 juta per kasus. "Dari total 1.723.169 kasus di tahun 2021, sudah kami bayarkan sebesar Rp 62,68 triliun atau 1.344.578 kasus. Jadi klaim yang belum dibayarkan sebanyak 378.591 kasus," kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Siti Khalimah, kepada KONTAN, kemarin.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi menyoroti mekanisme klaim Covid-19 pada tahun 2021 yang dibuka hingga Februari 2022. Begitu pula klaim tahun 2020. Menurut dia, seharusnya yang mendapatkan perpanjangan pengajuan klaim adalah pelayanan ketika gelombang kasus tinggi, yakni periode sebelum Desember. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) mencatat, masih tersisa 20%-30% klaim yang belum dibayar di 2021. "Dengan jumlah itu, kami masih bisa mengelolanya," kata Head of Investor Relations MIKA, Aditya Widjaja. PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) juga mengaku tagihan yang belum terbayar bukan persoalan. "Meskipun sulit, kami masih dapat tangani," ujar Direktur HEAL, Aristo Setiawidjaja. Per 30 September 2021, HEAL memiliki tagihan kepada Kemenkes senilai Rp 1,76 triliun, menanjak 175% (yoy).Krisis Berlalu, Target 2023 Naik 5,3%-5,9%
Indonesia mengklaim sudah sembuh dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Karena itu rencana kebijakan makro 2023 di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga lebih optimistis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan, berdasarkan hasil Sidang Kabinet Paripurna 16 Februari 2022, membahas RKP 2023, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2023 pada kisaran 5,3% hingga 5,9%. Dari target tersebut, salah satu sumber penopang pertumbuhan ekonomi di 2023 masih berasal dari sektor konsumsi. Selain konsumsi, pemerintah, juga mulai menyandarkan pertumbuhan ekonomi dari sektor investasi. Sektor ini pemerintah berharap bisa tumbuh 6% atau sepadan dengan pertumbuhan investasi sebelum pandemi Covid-19.
Konflik Rusia-Ukrania Reda, IHSG Kembali Menguat
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali parkir di zona hijau. IHSG menguat 42,70 poin atau 0,63% ke level 6.850,19 pada akhir perdagangan Rabu (16/2). Dana asing juga masih konsisten masuk bursa saham. Kemarin, investor asing mencatatkan beli bersih (net buy) senilai Rp 967,49 miliar. Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan mengatakan, penguatan indeks saham kemarin sejalan dengan penguatan bursa saham global. Bursa global terdorong oleh optimisme dari meredanya ketegangan antara Rusia-Ukraina. Sedangkan sentimen data ekonomi dari dalam negeri masih minim. Menurut Dennies, investor masih akan mencermati ketegangan antara Rusia-Ukraina. Hitungan Dennies, IHSG hari ini akan bergerak dengan support pertama di level 6.828 dan resistance pertama di 6.864. Kemudian, support dan resistance kedua berada di level 6.806 dan 6.878.
Siasat Tekan Peran Dolar
Perluasan kerja sama transaksi menggunakan mata uang lokal alias local currency settlement (LCS) dengan sejumlah negara kian urgen. Salah satu manfaatnya adalah mendongkrak efisiensi bisnis, terutama di sektor perdagangan dan investasi. LCS adalah mekanisme penyelesaian transaksi bilateral yang dilakukan dengan mata uang lokal masing-masing negara. Misalnya transaksi perdagangan antara Indonesia dan China tak perlu lagi melibatkan dolar Amerika Serikat, melainkan cukup dengan rupiah dan renminbi. Perluasan penggunaan mata uang lokal diharapkan dapat mengikis ketergantungan terhadap dolar AS. Hal itu akan membantu mengendalikan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sayang, kerja sama LCS sejauh ini masih terbatas, yakni hanya berlaku dengan China, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Padahal, kerja sama LCS terbukti cukup efektif. Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi LCS pada tahun lalu mencapai US$2,53 miliar, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya US$797 juta.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag Kasan Muhri mengatakan kinerja ekspor dan impor dalam negeri relatif stabil di tengah potensi penguatan nilai tukar dolar AS sepanjang 2022. Kasan menerangkan implementasi LCS Indonesia bersama dengan China, Jepang, Malaysia, dan Thailand turut menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun ini. Selain itu posisi cadangan devisa di atas US$137 miliar bakal menambah keyakinan bagi eksportir dan importir untuk menghadapi dampak penguatan nilai tukar dolar AS menyusul kebijakan tapering off dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akhir tahun lalu.
Percepatan Transformasi Digital: Bisnis Pusat Data Perlu Merata
Pemerintah didesak membenahi sebaran pusat data di Indonesia yang mayoritas berada di DKI Jakarta seiring dengan lonjakan kebutuhan infrastruktur tersebut di Tanah Air. Dari 64 lokasi pusat data, sebanyak 44 lokasi berada di Jakarta sedangkan sisanya berada di Indonesia bagian barat. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan desakan itu merespons beberapa investor pusat data yang memilih lokasi berdasarkan kemauan pengembang pusat data. "Kedepannya juga akan makin banyak pusat data dibangun, baik investasi lokal maupun asing. Saat ini, data center berdiri dan pemilihan lokasi berdasar kemauan pengembang pusat data. Ini yang harus dibenahi," katanya, Rabu (16/2).
Pemerintah harus mengatur lokasi pusat data agar tidak hanya mendominasi di Jakarta, Batam dan Jawa Barat. Menurutnya, lokasi pusat data harus merata di seluruh Tanah Air, termasuk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Pengaturan lokasi pusat data diperlukan sesuai PP No. 82/2012 yang mewajibkan investor pusat data menempatkan lokasi bisnisnya di wilayah Indonesia. Sementara itu, Head of Sales & Tenant Relations Suryacipta City of Industry (Suryacipta) Binawati Dewi menargetkan bisa menampung lima perusahaan pusat data di kawasannya pada 2022. Salah satu investor pusat data siap beroperasi dalam waktu dekat. Namun, dia enggan menyebutnya saat ini. Menurutnya, permintaan pusat data di daerah juga semakin meningkat karena ada PP No. 71/2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik dan PP No. 5/2021 yang mengklasifikasikan pusat data sebagai bagian dari sektor industri dan wajib berada di kawasan industri.
Pengembangan Usaha BUMN: Mind ID Incar Tambang Luar Negeri
Holding Industri Pertambangan atau MIND ID bakal meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi secara agresif pada 2022 serta mencari peluang untuk melakukan akuisisi tambang di luar negeri. CEO MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan bahwa peningkatan produksi tersebut akan ditempuh dengan aktif mengikuti tender atau lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).MIND ID juga turut membuka peluang akuisisi pada tambang potensial di luar negeri. “[Kami] akan menjajaki peluang akuisisi tambang di luar negeri. Juga melakukan kajian life of mineplan PT Freeport Indonesia setelah 2041,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (16/2). Lebih lanjut, holding akan menjajaki penyediaan sumber daya cadangan yang memadai untuk kebutuhan inisiatif strategis penghiliran.
Lebih lanjut, MIND ID akan melakukan kerja sama penerapan teknologi baru untuk ekosistem smelter aluminium. Kerja sama ini dilakukan dengan Emirates Global Aluminium (EGA) asal Dubai. Perusahaan ini disebut-sebut sebagai pemain aluminium terbesar di regional. Kerja sama dengan EGA ditempuh MIND ID untuk memperbarui teknologi smelter sehingga mampu menambah kapasitas produksi aluminium.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









