Bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebelumnya, dia divonis bersalah dalam kasus suap pajak pada 2016 dan 2017. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri (15/2), mengatakan, penetapan Angin sebagai tersangka TPPU merupakan pengembangan penyidikan perkara korupsi pajak 2016-2017 di Direktorat Pajak Kemenkeu. (Yoga)

Metaverse menjadi sebuah ceruk baru bagi ekonomi dunia untuk ekspansi. Pelaku bisnis berlomba lomba menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan ceruk peningkatan nilai tambah ekonomi digital ini. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) sebagai pioneer digital banking Indonesia pun berkomitmen turut membangun Metaverse Indonesia. Tidak hanya sebagai wave rider, BNI akan membangun ekosistem bisnis digital yang relevan di dalam Metaverse Indonesia yang juga akan diperkenalkan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan G20 dimana Indonesia sebagai Presidensi. 

BNI pun menggandeng WIR Group untuk mengembangkan layanan perbankan Metaverse. Hal ini menjadi langkah awal dalam journey BNI mengembangkan layanan perbankan di dunia yang lebih dari sekadar digital ini. Prosesi penandatanganan MoU Metaverse Indonesia BNI dan WIR Group ini dihadiri oleh Direktur IT & Operasi BNI Y.B. Hariantono dan CEO dan CoFounder WIR Group Michael Budi, Selasa, (15/2/2022). Y.B. Hariantono menyampaikan WIR Group merupakan mitra yang tepat untuk ekspansi BNI di Metaverse karena perusahaan basis teknologi augmented reality terbukti berpengalaman dan telah mendapat pengakuan di berbagai negara. BNI mengapresiasi WIR Group untuk konsistensinya dalam mengembangkan Metaverse. Perseroan tentunya akan lebih proaktif menggandeng banyak mitra untuk bersama-sama mengembangkan Metaverse guna memberi nilai tambah pada inovasi produk layanan BNI ke depan.

Ekonomi Jepang rebound pada akhir 2021, didorong oleh penurunan jumlah  kasus virus dan pelonggaran  pembatasan. Kondisi ini memacu permintaan sebelum gelombang Omicron melanda negara itu, menurut data yang dirilis, Selasa (15/2). Angka kuartalan yang dirilis  oleh Kantor Kabinet Jepang turun tipis dari ekspektasi pasar sebesar 1,5%. Hasil ini juga didorong oleh pemulihan tajam dalam pengeluaran , setelah pencabutan pembatasan virus darurat pada Oktober 2021. Data juga menunjukkan ekonomi Jepang tumbuh 1,7% secara riil pada 2021, menjadi ekspansi tahunan  pertama dalam tiga tahun. "(Jepang menghadapi) kerusakan lebih dari yang diperkirakan dari varian Omicron, Pengendalian diri oleh konsumen lebih besar dari yang diharapkan dan kecepatan vaksinasi booster sangat lambat," ujar kepala ekonom USB Securities untuk Jepang Masamichi Adachi, Selasa. (Yetede)

Atur Toko, start-up e-commerce enabler bagi UMKM, berencana untuk mendapatkan pendanaan tahun ini berupa praseri, atau seri A. Perusahaan membukukan kinerja positif selama tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan per kuartal (compound quarterly growth rate/CQGR) meningkat 125%. Atur Toko terus mendukung UMKM melalui inisiasi  pengembang bisnis offline store dan optimasi UMKM untuk berjualan di marketplace. Tercatat, Atur Toko telah membantu pengembangan lebih dari 4 ribu UMKM di Indonesia. "Pertumbuhan yang signifikan tahun 2021 pembuka peluang Atur Toko untuk menargetkan pendanaan pre-series, atau seri A. Paid user mengalami peningkatan 717% YoY pada 2021, dimana compound annual growth rate dari GMV kita sebsar 213% sejak Atur Toko berdiri di 2019," imbuhnya. (Yetede)

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 23 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negata (SUN) di pasar perdana dengan jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp 76,77 triliun. Ketujuh seri SUN tersebut adalah SPN03220218, SPN12230203, FR0090, FR0091, FR0093, FR0092, dan seri FR0089. Realisasi lelang ini mendekati target indikatif yang ditetapkan Rp 25 triliun. "Kondisi pasar domestik masih wait and see atas sikap bank sentral AS terkait dengan kebijakan moneter selanjutnya, serta meningkatnya ketegangan antara Ukraina dan Rusia," kata Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kemenkeu Deni Ridwan, di Jakarta, Selasa (15/2). Deni memaparkan, minat investor pada lelang SUN hari ini masih terlihat solid seiring dengan likuiditas di pasar keuangan domestik yang sangat ample. Hal ini tercermin dari meningkatnya incoming bid sebesar Rp 76,77 triliun dibandingkan Rp 72,07 triliun pada lelang sebelumnya, dengan bid to cover ratio sebesar 3,33 kali. (Yetede)

Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono optimistis, Blue Print System Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 akan membuka akses bagi 91,3 juta penduduk Indonesia yang saat ini belum tersentuh layanan perbankan atau un-bankable. Selain itu, BSPI 2025 juga akan membuka akses bagi 62,9 juta UMKM kedalam ekonomi formal dan keuangan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan digitalisasi. "BSPI 2025, sepenuhnya berorientasi pada pembangunan ekosistem yang sehat sebagai  panduan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan digital Indonesia lebih lanjut," tutur dia. BI Meyakini digitalisasi sistem pembayaran akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi digital pada sistem pembayaran yang dilakukan regulator dan  industri merupakan bekal menjawab tantangan era new normal. (Yetede)

PT pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) melakukan penyesuaian operasional pada sejumlah kapal penumpang yang menyinggahi Jayapura dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. "Sebanyak tiga kapal penumpang akan menyinggahi Jayapura secara bergantian sesuai dengan jadwal pelayaran yang telah dikeluarkan oleh perusahaan," kata Kepala Sekretariatan Perusahaan Pelni Opik Taupik dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (15/2). Menurut dia, selama periode pembatasan pelayaran  tersebut, KM Laborbar akan melayani rute Surabaya-Balikpapan-Pantoloan-Bitung-Ternate-Sorong-Manowari-Nabire-Serui (PP). Sementara untuk KM Sinabung akan melayani rute Surabaya-Makasar. "Kami juga mewajibkan penumpang untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pemeriksaan hasil test PCR atau tes rapid antigen dengan hasil negatif dan telah melakukan vaksinasi dosis pertama atau dosis lengkap bagi penumpang sewaktu melakukan chek-in," kata Opik seperti dikutip dari Antara. (Yetede)

Kemenkeu RI dan BI akan mengampanyekan pentingnya komunikasi terkait strategi normalisasi kebijakan fiskal dan moneter tiap negara dalam pertemuan level menkeu dan gubernur bank sentral G-20. Keselarasan visi normalisasi kebijakan antarnegara diperlukan demi tercapainya pemulihan ekonomi dunia yang lebih serempak. Dalam agenda pembahasan forum G-20 di jalur keuangan (finance track), Kemenkeu RI dan BI akan membawakan sejumlah agenda prioritas, diantaranya pembahasan exit strategy untuk mendukung pemulihan global yang adil dan setara. Exit strategy adalah normalisasi kebijakan ekonomi, baik kebijakan fiskal maupun moneter, yang dilakukan tiap negara untuk keluar dari kebijakan luar biasa yang diterapkan selama menghadapi  krisis akibat pandemi Covid-19.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kemenkeu Wempi Saputra mengatakan, exit strategy yang akan dibahas pada lanjutan pertemuan G-20 pada jalur keuangan merupakan koordinasi kebijakan pemulihan ekonomi jangka pendek. Dari sisi bank sentral, normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan negara maju seperti AS menjadi isu sentral dalam pertemuan pertemuan level menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG). Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional BI Rudy Brando Hutabarat mengatakan, kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral AS, The Fed, dapat memberikan efek buruk terhadap negara berkembang. ”Pasalnya, saat ini pemulihan ekonomi di negara berkembang belum merata,” ucapnya. (Yoga)

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Senin (14/2) mengatakan, 3 inisiatif pembayaran digital  dilakukan BI, yakni percepatan konsolidasi industri sistem pembayaran yang terdiri atas perbankan maupun tekfin; pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi; dan sinergi yang mencakup elektronifikasi, integrasi transformasi, serta digitalisasi UMKM. (Yoga)

Berbagai penolakan menggema terkait rencana pemerintah menahan duit pensiun atau dikenal dengan nama Jaminan Hari Tua (JHT) hingga umur 56 tahun. Di platform petisi online, Charge.org, hingga Senin (14/2) malam pukul 23.00 WIB tercatat, lebih 375.000 warganet menolak rencana yang diputuskan melalui Permenaker No 2/2022 tersebut. Ini menjadi salah satu petisi yang paling banyak ditandatangani. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, JHT merupakan perlindungan pekerja untuk jangka panjang. Sementara Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai perlindungan jangka pendek, juga diberikan kepada pekerja.

Sementara tameng JKP juga dinilai bisa gugur karena dasar hukumnya adalah UU Cipta Kerja. Di sisi lain, lima tahun terakhir, imbal hasil BPJS Ketenagakerjaan juga stagnan di kisaran 6% dan kurang nendang. Bambang Sri Muljadi, Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia menyebutkan, imbal hasil dana pensiun setiap tahun plus minus hanya setengah persen. Pjs Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Dian Agung Senoaji menyebut, pengelolaan dana JHT transparan sesuai ketentuan guna memberikan imbal hasil optimal.