Perlawanan terhadap gagasan  perpanjangan masa jabatan presiden meluas. Organisasi Islam bersama akademikus, partai politik, dan DPD memprotes keras ide yang hendak ditempuh lewat penundaan Pemilu 2024 tersebut. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menilai gagasan penundaan pemilu merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan rakyat dan demokrasi. Hal itu sebelas - dua belas dengan ide perpanjangan masa jabatan Presiden, "Bisa semakin memperparah kualitas kepemimpinan. Yang menjadi korban adalah rakyat dan sumber daya alam, kata Busro kemarin. Menurut dia, jika tidak setuju dengan ide itu, semestinya Presiden Jokowi angkat bicara. Sikap diam Presiden dia anggap sebagai bagian pembiaran  bola panas ini menggelinding  kemana-mana. (Yetede)

Penolakan atas usul penundaan Pemilu 2022 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo terus menguat. Sejumlah organisasi dan partai politik menentang rencana tersebut, namun penggalangan dukungan, oleh sebagian anggota legislatif terus berjalan. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan perlawanan terhadap rencana perpanjangan masa jabatan Presiden selama tiga tahun dan penundaan Pemilu 2024 tersebut. "Itu berpotensi melanggar konstitusi dan menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi  serta amanat reformasi," kata Mu'ti kepada Tempo, kemarin. Berikutnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan akan meneruskan aspirasi petani di Siak, Riau, yang meminta perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Terakhir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, yang menambahkan argumentasi invasi Rusia ke Ukraina  dalam pertimbangan penundaan pemilihan umum, selain alasan ekonomi. (Yetede)

Perang Rusia-Ukraina diperkirakan masih menekan pasar keuangan domestik dan membuat  aliran keluar modal asing berlanjut. Peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance, Eisha M. Rachbini, menuturkan investor berpotensi meninggalkan Indonesia dan jajaran negara berkembang lain karena kembali memborong aset-aset aman di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat. "Terlebih jika bank sentral AS menaikkan tingkat suku bunga karena inflasi yang tinggi akibat komodity shock. Dampaknya adalah nilai tukar (rupiah) akan terdepresiasi dan berpotensi terjadi capital outflow," ujarnya kemarin. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, pada pekan terakhir Februari 2022, aliran dana asing yang pergi mencapai Rp 4,89 triliun. Dana keluar tersebut terutama berasal dari pasar surat berharga negara (SBN sebesar Rp 8,23 triliun. Sedangkan di pasar saham masih terjadi aliran masuk modal asing sebesar Rp 3,33 triliun. (Yetede)

Indonesia mengangkat tiga isu prioritas lingkungan hidup, terutama soal pemulihan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, pada presidensi G-20. Ini diharapkan memperkuat komitmen negara-negara anggota G-20 untuk mencapai target bersama, salah satunya emisi nol bersih pada 2050. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Selasa  (1/3). (Yoga)

Ekspansi industri manufaktur melambat di tengah lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron. Kendati daya tahan kembali diuji, industry pengolahan dalam negeri diyakini tetap kuat menghadapi gelombang ketiga pandemi. Melambatnya ekspansi kinerja manufaktur di awal tahun diperkirakan tak berlangsung lama. Laporan IHS Markit yang dirilis Selasa (1/3) menunjukkan, pelambatan ekspansi pada Februari itu terjadi karena merebaknya varian Omicron. Di kawasan ASEAN, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mencatat pelambatan kinerja pada Februari 2022. 

”Produksi terus berekspansi, tetapi tingkat pertumbuhannya berkurang banyak karena Covid-19 kembali naik dan kenaikan biaya input yang berdampak pada output,” kata Direktur Asosiasi Ekonomi IHS Markit Jingyi Pan. Kendati melambat, sektor manufaktur dinilai masih relative aman, terlihat dari pembelian bahan baku dan barang modal yang masih naik meski lebih lambat. Menurut Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko Cahyanto, pelambatan ekspansi manufaktur di awal tahun wajar terjadi. ”Industri baru mengakuisisi bahan baku, barang modal, untuk persiapan menghadapi produksi di tahun berjalan dan menghadapi Ramadhan,” katanya. (Yoga)

Perusahaan ritel Trans Retail Indonesia membentuk platform untuk kebutuhan belanja sehari-hari secara daring, AlloFresh. AlloFresh merupakan kerja sama yang melibatkan Trans Retail, Bukalapak.com Tbk, dan Growtheum Capital Partners. Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Selasa (1/3) mengatakan, inovasi ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di sektor ritel. (Yoga)

Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahmud, Selasa (1/3), menyatakan, capaian pendapatan nonfare box atau nontiket MRT pada 2021 sebesar Rp 453,8 miliar. Pendapatan nontiket didapat, antara lain, dari periklanan luar dan dalam  stasiun, kolaborasi pelayanan telekomunikasi, hak penamaan stasiun, kerja sama sistem pembayaran, serta pengembangan bisnis ritel. (Yoga)

Masyarakat perdesaan yang berperan sebagai produsen biasanya penghasil komoditas pertanian karena 82 % desa di Indonesia hidup dari sektor pertanian. Membicarakan relasi ekonomi penduduk perdesaan dan perkotaan dilihat dari seberapa besar nilai barang dan jasa serta faktor produksi yang mengalir dari desa ke kota, dan sebaliknya, dari kota ke desa. Hampir semua barang yang diperdagangkan di warung desa pertanian datang dari luar desa atau hasil industri di kota, antara lain, rokok, sabun, minyak goreng, gula, makanan kecil, mi instan, air dan minuman kemasan, pupuk, serta benih padi. Satu-satunya barang ”hasil produksi desa” adalah beras. Posisi tawar warga desa yang lebih rendah menyebabkan relasi ekonomi desa-kota timpang. Bisa jadi hal itu penyebab tingkat kemiskinan di desa selalu lebih tinggi daripada di perkotaan.

Kesejahteraan penduduk perdesaan dapat ditingkatkan dengan menyelesaikan problem rendahnya posisi tawar mereka dibandingkan warga perkotaan. Sebagai konsumen, petani dapat memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian secara mandiri, misalnya menghasilkan pupuk (pupuk kompos) dan benih sendiri. Selain meningkatkan kedaulatan, faktor produksi buatan sendiri biasanya menghasilkan produktivitas lebih tinggi. Sebagai produsen, petani dan nelayan di perdesaan dapat membentuk kelompok atau koperasi yang memperjuangkan kepentingan mereka, seperti menjaga harga produk tidak jatuh berlebihan ketika panen tiba. Upaya menaikkan posisi tawar ini tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa,tetapi juga demi keadilan dan kesetaraan dalam relasi ekonomi antara penduduk perdesaan dan warga perkotaan. (Yoga)

Laporan Net Zero Investmentin AsiaThird Edition yang dirilis Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) Kamis (24/2) menyebutkan sejumlah hambatan pendanaan atau investasi ekonomi hijau untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050, antara lain, kurangnya instrumen untuk mengukur dampak hijau (45 % responden), kurangnya permintaan klien akan investasi hijau (30 %), dan peluang yang ada tidak sebanding dengan risiko karena pendanaan jangka panjang (25 %). Chief Executive Officer AIGCC Rebecca Mikula-Wright mengatakan, ”Perlu terus didorong komitmen dan kerangka kerja global untuk mempercepat peningkatan transisi menuju nol emisi karbon”.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah (28/2) menjelaskan, dalam konteks Indonesia, tantangan utama investasi atau pendanaan ekonomi hijau adalah masih belum luas dan meratanya pemahaman soal ini, proyek-proyek di sektor ini pun masih sangat terbatas. Direktur Treasury & International Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Panji Irawan berkata, Bank Mandiri berkomitmen memberikan pembiayaan lanjutan di sektor lingkungan, sosial, dan tata kelola (environtmental, social, and governance/ESG) melalui repurchase agreement (Repo).  Upaya mendorong ekonomi hijau juga dilakukan BI dengan mendukung Asian Green Bond Fund yang diluncurkan Bank for International Settlements (BIS), organisasi kerja sama antarbank sentral. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota akan memprioritaskan nelayan kecil. Kuota dialokasikan untuk nelayan kecil terlebih dulu, lalu sisanya untuk badan usaha dan koperasi. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini (27/2), mengatakan, kuota diperuntukkan baik bagi nelayan lokal, tujuan nonkomersial seperti penelitian dan rekreasi, maupun industri. (Yoga)