Dewan Perwakilan Rakyat menagih  penyelesaian masalah tata kelola, pemeliharaan, dan pengamanan aset properti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terungkap dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Amir Uksara, meminta Kementerian Keuangan membenahi pendataan aset warisan era krisis moneter 1998 tersebut. Pemerintah pun diharuskan mematok target pengamanan aset yang lebih konkret. "Sekarang nih butuh keseriusan untuk  membereskan masalah sistem inventarisasi atau pendataan (aset BLBI) di lapangan," ucapnya kepada Tempo. Menurut Amir masalah penanganan aset akan memperpanjang umur kasus BLBI. "Padahal aset bergerak yang mengalami depresiasi nilai harus segera dicari sebelum nilainya terus menurun," tutur dia. (Yetede)

Buruknya skema pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan aset properti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terungkap dalam audit BPK dikhawatirkan memicu berbagai kerugian, baik secara finansial maupun non-finansial. Anggota Omnibudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, mengatakan aset lahan dan bangunan yang tidak ditangani secara tegas berpotensi diselewengi. "Dalam kondisi abu-abu karena asetnya belum diserahkan ke negara, bisa ditelikung oleh yang bukan pemilik." ucapnya kepada Tempo. Dengan umur kasus BLBI yang melampaui dua dekade, kata Dadan, semakin banyak properti warisan yang legalitasnya melemah. Minimnya dokumen administrasi dan pengamanan fisik pun membuat aset eks BLBI semakin mudah diperdagangkan. "Perlu diklarifikasi mana aset bersih dan mana aset yang berkonflik, agar pengamanannya lebih berfokus," ucapnya. Bila mengecualikan aset properti yang dipegang pihak ketiga, audit BPK mengungkapkan temuan 413 unit aset BLBI senilai Rp2,46 triliun yang belum dipasangi papan nama. (Yetede)

Sejumlah obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menggugat ke pengadilan karena barang asetnya disita negara. Berbagai gugatan dari para obligator diprediksi terus bermunculan menyusul penyitaan masif aset BLBI selama dua tahun terakhir. Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, mengatakan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI atau Satgas BLBI harus melengkapi berbagai dokumen guna menghadapi sidang gugatan tersebut. Prosedur dan mekanisme penyitaan serta pengambilalihan aset harus dicek ulang. "Agar tidak ada kekurangan yuridis dalam pengambilan keputusan," kata Dian kepada Tempo, kemarin. Awal pekan ini, anak kaharudin Ongko. Kaharudin adalah pemilik Bank Umum Nasional dan Arya Paduarta. Ia punya kewajiban obligasi dari dua bank itu senilai sekitar Rp 8,2 triliun kepada negara. Awal pekan ini, anak Kaharudin Ongko, Irjanto, menggugat  ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (Yetede)

Yusuf Ramli (50) tak pernah membayangkan perjalanan hidupnya sampai pada titik di mana penghidupan ribuan orang bakal bergantung pada usahanya. Yusuf muda pernah terpaksa menumpang tidur di masjid Pasar Tanah Abang karena tak lagi punya rumah untuk pulang. Pada titik terendahnya, Yusuf pernah hidup dari belas kasihan para pemain judi biliar di Kota Padang. Saat itu sekitar tahun 1996. Dia baru saja menyewa kapal untuk menangkap lobster di perairan Samudra Hindia, antara Pulau Nias dan Kepulauan Mentawai. Kapal sudah disewa, perbekalan melaut sudah ada. Namun, nakhoda menolak berlayar karena kapal dalam kondisi bocor. Tak mau rugi, Yusuf akhirnya nekat menakhodai sendiri kapal tersebut. Kemampuan menakhodai kapal didapat Yusuf saat dia menuntut ilmu di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Dumai dan Akademi Usaha Perikanan (AUP) Jakarta. Yusuf bertaruh nyawa di Samudra Hindia dengan kapal /bocor. ”Setiap malam saya terpaksa ikut menimba air dari kapal. Sesampai di Mentawai, saya tak berani lagi membawa kapalnya,” ujarnya. Ketika kembali ke Padang, uang sudah tak ada. Namun, Yusuf enggan pulang ke kampung halamannya di Air Tiris, Kampar, Riau. Perjalanan hidup yang keras telah menempanya menjadi seperti sekarang: salah satu pengusaha perikanan dengan omzet mencapai Rp 1,3 triliun.

Selepas bersekolah di SUPM Dumai, Yusuf melanjutkan kuliah ke AUP (sekarang Politeknik Ahli Usaha Perikanan) Jakarta tahun 1989 dan lulus tiga tahun kemudian. Selepas diwisuda dari AUP, Yusuf ditawari menjadi pengajar di bekas almamaternya, SUPM Dumai. Tawaran itu ditampiknya. Yusuf merasa tak cocok menjadi pengajar. Dia memutuskan berlaut. Kapal ikan berbendera Kanada menjadi tujuannya selama 2,5 tahun. Dari situ, Yusuf yang telah berkeluarga memutuskan membuka warung makan di daerah Pondok Pinang, Jaksel. Usahanya hanya bertahan dalam hitungan bulan. Di tengah usaha warung makannya yang bangkrut, Yusuf ditinggal istrinya. Dia yang sebelumnya menumpang hidup di rumah mertua, tak lagi punya tempat tinggal. Yusuf kemudian mengadu nasib di Pasar Tanah Abang. Namun, karena tak punya modal, dia hanya menjual daster milik para pemilik kios pakaian. Dia jajakan keliling pasar, jauh dari kios para pemilik daster tersebut. Sabtu-Minggu menjadi hari yang dia tunggu karena para pemilik kios biasanya tak membuka lapaknya. Sepulang menjajakan daster, dia tinggal di masjid.

Tahun 1997, saat menjadi sopir dokter Lukas, Yusuf diperkenalkan kepada pengasuh Pesantren Al Islah Bondowoso, Kiai Maksum. Mengetahui bahwa sopirnya pernah kuliah di AUP, dokter Lukas dan Kiai Maksum memodali Yusuf berjualan ikan di Pasar Muara Baru, Jakarta. Pada 1998, Yusuf berjualan di Pasar Muara Baru, dari pukul 18.00 hingga 24.00. Malam hari dia bergaul dengan sesama pedagang ikan. Siang harinya, Yusuf bergaul dengan para tauke ikan di Muara Baru. Pada 1999, seorang tauke di Muara Baru yang biasa mengekspor ikan layur ke Korea memberi Yusuf kesempatan menjadi pemasok. Dari sini dia mulai belajar pemrosesan dan pengolahan ikan untuk diekspor. Untuk menjadi pengusaha perikanan, selain harus punya kapal tangkap dan kapal pengangkut, dia juga harus memiliki gudang berpendingin (cold storage) dan angkutan (truk) berpendingin. Tahun 2000 untuk pertama kalinya dia berhasil mengekspor ikan ke Korea. Sebanyak 25 ton ikan layur diekspor dalam satu kontainer 40 feet. Tiga tahun kemudian Yusuf melebarkan usahanya. Dia membangun pabrik pengolahan ikan, di Bitung, Kendari, dan Banggai Laut, untuk mengamankan pasokan ikan. Setelah diolah, ikan dibawa ke Jakarta dan didistribusikan ke sejumlah sentra pemindangan di Jawa. Saat ini perusahaan Yusuf memiliki 11 pabrik pengolahan ikan di seluruh Indonesia. Dia memasok hingga 1.000 ton ikan per bulan untuk industri pemindangan ikan. Satu pabrik, bisa memiliki 5 sampai 10 pemasok. Setiap pemasok memiliki sedikitnya 5 kapal ikan ukuran 50 GT. Untuk pasar luar negeri, Yusuf mengekspor ikan layur, tuna, cumi, hingga layang umpan atau muroaji. Bahkan, Yusuf kini menjadi salah satu eksportir terbesar ikan asin dari Indonesia terutama ke  Sri Lanka. (Yoga)

Selaras dengan kondisi ekonomi yang terus membaik, tren restrukturisasi kredit terdampak pandemi Covid-19 terus mengalami penurunan. OJK mencatat hingga April 2022, nilai restrukturisasi terdampak pandemi Covid-19 telah menuju ke-angka Rp 606,39 triliun. Merespon hal tersebut, Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menjelaskan tren restrukturisasi kredit debitur terdampak Covid-19 di Bank Mandiri kian melandai. Rudi menjelaskan bila dibandingkan dengan posisi tertinggi pada Juni 2021 posisi restrukturisasi Covid-19 di Bank Mandiri telah menurun sebesar Rp32,48 triliun. Dia menambahkan, tren penurunan restrukturisasi Covid-19 juga tercermin dalam total Loan At Risk (LAR) termasuk debitur terdampak  Cobid-19 Bank Mandiri yang mencapai level 16,4% di April 2022. "Untuk menjaga kualitas kredit, Bank Mandiri secara intens melakukan monitoring termasuk melakukan stres test secara berkala serta menerapkan early warning sign untuk memastikan  posisi pencadangan berada di level optimal," pangkas Rudi. (Yetede)

Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 menjadi 5,1% atau  turun 0,1% dari proyeksi sebelumnya 5,2%. Akan tetapi, proyeksi tersebut masih berada dalam target pemerintah berkisar 4,8-5,5%. Dalam laporan Global Economic Prospect (GEP) Juni 2022 disebutkan, perekonomian Indonesia akan mendapat dorongan dari kenaikan harga komoditas. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dagang Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu. "Selain menjadi salah satu dari sedikit negara yang dapat mengembalikan output ke level prapandemi  sejak 2021. Kinerja ekonomi domestik tahun ini juga terus menguat, antara lain didukung situasi pandemi yang terus terkendali," ucap Febrio, Rabu (/6). APBN, kata Febrio, juga akan terus diarahkan menjadi instrumen penting untuk merespon dinamika ekonomi yang terjadi, termasuk menjadi peredam tekanan. Ditengah meningkatnya resiko global, APBN akan terus diarahkan  untuk melindung daya beli masyarakat, khususnya kelompok yang rentan, dan menjaga pemulihan ekonomi. (Yetede)

Emiten pengelola jaringan Mayapada Hospital, PT Sejahtera Anugrahjaya Tbk (SRAJ), berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 950 miliar. Aksi korporasi ini bertujuan untuk mendanai pembangunan rumah sakit baru perseroan. Direktur Independen SRAJ Charlie Salim menyampaikan, perseroan akan menerbitkan obligasi dalam dua seri, seri A sekitar Rp 470 miliar dan seri B sekitar Rp475 miliar, sehingga total mencapai Rp950 miliar. "Untuk seri A jangka waktunya tiga tahun dan seri B jangka waktunya sekitar lima tahun," kata Charlie. Dalam penerbitan obligasi tersebut, SRAJ menunjuk PT Bank Mandiri Sekuritas dan PT BEI Danareksa sebagai penjamin emisi efek. Sejalan dengan itu, saat ini perseroan tengah fokus untuk menyelesaikan pembangunan Mayapada Hospital Bandung yang progresnya telah mencapai 53,15%. Rumah sakit tersebut ditargetkan dapat beroperasi pada akhir 2022. "Mayapada Hospital Bandung ini akan menjadi rumah sakit keenam kami dengan nilai investasi sebesar Rp 900 miliar. Kami tidak berencana melakukan akuisisi. tetapi pembangunan sendiri," jelas Charlie. (Yetede)

Tak semata mengungkapkan kelemahan tata kelola dan pengamanan aset, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun mengkritik hasil pendataan aset BLBI yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) Kementerian Keuangan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Aset Properti dan Aset BLBI 2020 dan Semester I 2021, skema pengumpulan dan verifikasi aset properti tersebut belum menjamin kelengkapan data. "Pelaksanaan kegiatan inventarisasi berisiko tidak efektif dan hasilnya belum dapat digunakan untuk perbaikan penatausahaan aset properti," demikian isi catatan BPK dalam hasil audit yang dikukuhkan pada Januari 2022. Alih-alih terverifikasi secara lengkap, BPK mendapati beragam masalah aset BLBI, seperti 211 unit aset yang keberadaannya tidak bisa diidentifikasi, 58 unit aset yang terdata oleh kantor wilayah DJKN dan masuk daftar nominatif tapi tidak ada dalam neraca, serta 64 aset yang fisiknya dikelola Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tapi tidak tercantum dalam kertas kerja inventarisasi. (Yetede)

IMF meyakini kebijakan ekonomi makro Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai pemulihan ekonomi secara  inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal dinilai kredibel untuk menghadapi tren pemulihan. BI juga dipandang siap menghadapi normalisasi kebijakan moneter global. Hal tersebut disampaikan Senior Resident Representative IMF untuk Indonesia James P Walsh dalam wawancara dengan harian Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (8/6). Menurut Walsh terdapat tiga hal penting yang dilakukan pemerintah Indonesia selama pandemi. Pertama, meningkatkan anggaran belanja untuk sektor kesehatan sehingga layanan untuk menguji, menelusuri, dan perawatan akibat Covid-19 semakin mudah diakses masyarakat. Tidak cuma anggaran belanja kesehatan saja yang ditambah, tetapi belanja untuk sektor kesehatan juga dilakukan secara tepat sasaran.

Kedua adalah keputusan untuk memperlebar defisit fiskal, karena masyarakat juga memerlukan insentif fiskal berupa pemotongan pajak di tengah situasi ekonomi yang tak menentu akibat pandemi. Dalam hal ini, pemerintah sangat mendukung UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Imbasnya, konsumsi rumah tangga terjaga. Ketiga adalah kebijakan moneter BI yang pintar dan suportif dalam mendukung sektor keuangan melewati krisis akibat pandemi Covid-19. Kalau kita lihat, deflasi terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, di awal-awal pandemi. Akan tetapi, nilai tukar rupiah bisa tetap stabil. BI telah membangun kredibilitasnya di mata internasional dalam 10-20 tahun terakhir dengan mampu menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. (Yoga)

Pengembangan ekosistem kendaraan listrik menapaki jalan baru. Kemarin, Rabu (8/6), Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah yang diklaim sebagai fasilitas terintegrasi hulu hingga hilir pertama di dunia. Kendati demikian, sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu terobosan baru guna mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) nasional. Masih banyak problem yang harus diatasi jika tak ingin pengembangan kendaraan listrik jalan di tempat. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa investasi industri baterai listrik terintegrasi di Batang tersebut mencapai Rp142 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa perusahaan asal Korea Selatan, LG, sepakat untuk membangun industri baterai mobil listrik di Indonesia sejak 2020. Dia meramal investasi hilirisasi yang dilakukan LG akan memberikan nilai tambah kepada perekonomian Indonesia hingga US$5,18 miliar. Bahlil menjelaskan, dari 450 hektare lahan KITB yang dikembangkan di tahap pertama, seluruhnya telah diambil investor. Adapun saat ini, proyek KIT Batang tengah memasuki pembangunan tahap kedua dengan luas lahan 1.000 hektare.