Larry Summers, Guru Besar Ekonomi Harvard Kennedy School, sejak 2021 sudah mengingatkan risiko tekanan  inflasi akibat ekonomi yang memanas. Di AS, NAIRU (non-accelerating inflation rate of Unemployment) sekitar 5 %. Jika pengangguran di bawah 5 %, maka inflasi akan meningkat akibat ekonomi yang memanas, dan jika  pengangguran di atas 5 %, maka inflasi akan menurun. Menurut Summers, AS membutuhkan resesi ekonomi untuk mengatasi inflasinya. Tak heran ia mendorong The Fed bertindak agresif menaikkan bunga. Kenaikan bunga akan menurunkan permintaan, yang pada gilirannya menurunkan inflasi. Tentu ada yang harus dikorbankan: pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Harvard lainnya, Jason Furman, yang pernah menjadi Chairman Council of Economic Advisers Presiden Obama, juga menunjukkan, tingkat upah riil mengalami penurunan akibat inflasi melonjak. Cara terbaik membuat upah riil meningkat bukanlah dengan menaikkan upah nominal, melainkan menurunkan inflasi. Itu sebabnya, baik Summers maupun Furman melihat pentingnya upaya mengatasi inflasi. Jika perlambatan ekonomi global, khususnya China terjadi, Indonesia harus bersiap mengantisipasi penurunan ekspor. Artinya, ada risiko salah satu mesin pertumbuhan kita terganggu. Kedua, dalam kondisi di mana ekspor terganggu, Indonesia harus mengandalkan dirinya pada sumber pertumbuhan domestik.

Walau biaya produksi sudah naik, produsen belum membebankan sepenuhnya kepada konsumen, karena daya beli masih lemah. Yang dilakukan produsen, mengurangi margin keuntungan. Satu saat harga harus dinaikkan. Terjadilah apa yang disebut inflation overhang (inflasi yang menggantung). Pelaku pasar menyadari, dengan IHP jauh lebih tinggi dari IHK, inflasi dilevel konsumen pun akan meningkat ke depan, begitu juga inflasi inti (core inflation). Artinya, ekspektasi inflasi akan meningkat. Kebijakan moneter amat sangat dipengaruhi ekspektasi inflasi. Dalam kondisi ini BI dihadapkan pada dilema tak mudah. Jika BI terlambat menaikkan bunga (behind the curve), mungkin BI harus mengatasi keterlambatan ini dengan menaikkan bunga secara agresif tahun depan. (Yoga)

Penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dibuka lagi, Senin (1/8). Kedua negara akan mengevaluasi implementasi nota kesepahaman (MOU) terkait perlindungan pekerja migran domestik secara berkala. Moratorium bisa terjadi kembali jika ada kesepakatan yang dilanggar. Moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia diterapkan sejak 13 Juli 2022 setelah Malaysia melanggar salah satu kesepakatan utama dalam MOU terkait penempatan dan perlindungan pekerja sektor domestik ke Malaysia.

Malaysia masih menggunakan Sistem Maid Online (SMO) yang memungkinkan penempatan pekerja migran domestik secara langsung tanpa visa kerja. Sementara MOU yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada April 2022 menyepakati hanya ada Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System (OCS) untuk penempatan pekerja migran Indonesia. (Kompas, 1/8). Pemerintah kedua negara sepakat untuk konsisten menjalankan prinsip MOU dan membuka penempatan pekerja migran kembali. Kedua negara juga sepakat membentuk kelompok kerja bersama (joint working group) untuk secara rutin dan berkala mengevaluasi implementasi MOU perlindungan pekerja migran domestik itu. (Yoga)

Otoritas fiskal mau tidak mau mengandalkan utang untuk membiayai tingginya defisit anggaran beberapa tahun  terakhir. Di kala pandemi, di saat penerimaan negara dari sektor pajak tidak bisa diandalkan, pemerintah terpaksa menarik utang dalam jumlah relatif besar guna mencukupi anggaran belanja negara yang dipakai untuk penanggulangan dampak Covid-19. Utang yang ditarik oleh pemerintah sejak 2020 untuk penanggulangan dampak Covid-19 bakal terakumulasi menjadi bunga utang yang harus dibayarkan pada tahun-tahun mendatang. Risiko yang muncul dari tingginya rasio bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat adalah terpangkasnya alokasi anggaran untuk belanja-belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung pada ekonomi riil.

Oleh karena itu, pemangku kebijakan patut mewaspadai membengkaknya risiko beban utang pada era konsolidasi fiskal tahun depan. Kemenkeu mencatat, prognosis pembayaran bunga utang tahun ini Rp 403,87 triliun. Sementara belanja pemerintah pusat diestimasi mencapai Rp 2.370 triliun. Dengan demikian, rasio belanja bunga  utang terhadap belanja negara berada di angka 17,04 %. Adapun   tahun 2021, rasionya mencapai 17,16  %. Rasio bunga utang terhadap belanja negara dalam dua tahun terakhir tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19 yang hanya 12,12 %.

Pergerakan kenaikan rasio ini mencerminkan beban utang yang ditarik pemerintah dalam rangka menangani pandemi Covid-19 makin memberatkan keuangan negara. Tatkala pemerintah dituntut mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 % PDB tahun depan, beban belanja bunga utang akan terasa makin memberatkan. BPK mencatat sebagian besar utang pemerintah akan jatuh tempo pada 2022-2031. Adapun jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka pelaksanaan surat keputusan bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia terjadi dalam kurun waktu 2025-2030. Kondisi ini, menurut BPK, dapat  meningkatkan risiko kesinambungan keuangan pemerintah terkait dengan kemampuan bayar atas utang jatuh tempo tersebut. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No 11/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. ”Akselerasi digital memberi nilai tambah, tetapi juga berisiko adanya serangan siber yang berakibat pada kebocoran atau pencurian data nasabah. Ini yang perlu kita antisipasi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kamis (4/8), di Jakarta. (Yoga)

Hilirisasi sawit rakyat sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah yang diperoleh petani. Selama ini, petani hanya bisa menjual tandan buah segar (TBS). Dengan berkelompok atau bermitra, petani sawit bisa menghasilkan sejumlah produk, seperti minyak makan merah atau CPO. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono (4/8) mengatakan, hilirisasi sawit petani sangat penting mengingat 42 % kebun sawit Indonesia adalah kebun petani. Saat ini, petani sawit menghadapi masalah yang cukup pelik karena harga TBS anjlok, menjadi Rp 1.200 sampai Rp 1.500 per kg di tingkat petani. Bahkan, harga sempat di bawah Rp 1.000 per kg setelah pemerintah melarang sementara ekspor CPO.

Menurut Joko, harga sawit sebenarnya tidak bisa diatur-atur karena merupakan komoditas yang diperdagangkan di pasar dunia. ”Kalau pemerintah berusaha mengatur harga, terjadi distorsi di mana-mana. Itu yang terjadi saat ini,” kata Joko saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk ”Mempercepat Hilirisasi Sawit Rakyat Melalui  Kemitraan” yang diselenggarakan Gapki Sumut di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan, Sumut, Kamis. Untuk meningkatkan nilai yang didapat petani, kata Joko, margin untuk petani yang harus diperbesar, antara lain, dengan hilirisasi, meningkatkan produktivitas, dan menekan biaya. (Yoga)

Harga rumah makin mahal. Mereka yang ingin memiliki rumah bakal merogoh kantong lebih dalam, bahkan makin sulit membeli rumah. Solusi tepat rumah yang terjangkau dan ekosistem pembiayaan perumahan mendesak digulirkan. Pola bekerja hibrida sebagai dampak pandemi Covid-19 menggeser preferensi sebagian orang untuk  mencari rumah tidak harus ke tengah kota yang mahal. Namun, mencari rumah di pinggiran kota yang lengkap dengan infrastruktur pendukung pun tak lagi murah. Makin lama menunda membeli rumah atau memilih mengontrak rumah sambil menabung tidak bisa menjamin mampu membeli rumah.

Lina (40), karyawan swasta di Jaksel, pernah tinggal di kos. Biaya sewa kamar kos per bulan mencapai Rp 3 juta. Dia akhirnya memutuskan pindah ke apartemen Menteng Square karena biaya sewa setahun hanya Rp 25 juta. Dia mengaku belum ingin membeli rumah tapak, karena masih kesulitan menemukan rumah tapak yang luas, memiliki halaman, dan harganya pun di bawah Rp 2 miliar. Kalaupun ada, lokasinya jauh dari tempat dia bekerja. ”Kalau beli rumah tapak, harus mempertimbangkan lokasi, jarak dengan tempat bekerja, dan akses transportasi. Ketiga variabel itu berhubungan dengan pengeluaran, selain bayar cicilan pinjaman per bulan,” kata Lina (27/7).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia Paulus Totok Lusida berpendapat, masalah keterjangkauan harga rumah merupakan persoalan sejak lama dan dialami hampir di seluruh dunia. Harga properti diakui sulit turun karena dipengaruhi banyak faktor, seperti harga tanah, lokasi, infrastruktur, dan material bangunan. Ketika ekspansi perkotaan mendekati lokasi hunian, otomatis harga lahan rumah tersebut naik. Totok mengemukakan, dukungan pemerintah terkait pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah perlu terus dilanjutkan. Untuk rumah non-subsidi, skema sewa beli yang kini sedang dikaji antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan perusahaan seharusnya didorong menjadi solusi. (Yoga)

Meski ekonomi Indonesia sebagian besar masih mengandalkan konsumsi domestik, konsumsi global juga akan berdampak pada ekonomian kita. Ada beberapa transmisi efek geopolitik global terhadap ekonomi. Pertama, dampak ke kinerja pasar keuangan. Sentimen risk-off terhadap pasar emerging market dapat mengakibatkan aliran modal keluar Indonesia. Kedua, fluktuasi harga komoditas global berdampak positif terhadap ekonomi, tapi inflasi tinggi. Ketiga, dampak ke perdagangan terutama dari trade diversion dari negara yang berkonflik. Pemerintah harus melakukan upaya ekstra mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Untuk mengantisipasi perlambatan eksternal, butuh kebijakan kontra siklus lewat APBN.

Bisnis bank berbasis digital mulai menemukan bentuknya. Setidaknya itu tergambar dari kinerja moncer sejumlah bank digital pada semester I/2022. Kendati demikian, upaya untuk menciptakan bisnis bank digital yang efisien, belum sepenuhnya tercapai. Buktinya, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan bank konvensional. Kondisi itu menjadi ujian konsistensi kinerja bank digital lantaran dapat memengaruhi prospek bisnis ke depan, tak terkecuali performa sahamnya. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis hingga Rabu (3/8), terdapat tujuh bank digital yang telah menyampaikan laporan kinerja semester I/2022. Sebanyak empat bank di antaranya berhasil membukukan laba, sedangkan tiga lainnya masih menanggung rugi. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB), misalnya menderita rugi hingga Rp611,44 miliar. Nilai kerugian itu lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama 2021 sebesar Rp132,86 miliar. BBYB mencatat rasio BOPO hingga 156,75%.   Bank lain yang menderita rugi yakni PT Bank Aladin Syariah Tbk. juga mencatat rasio BOPO hingga 364%. Kendati demikian, beberapa bank tercatat mampu mendulang untung sampai dengan semester I/2022. PT Allo Bank Indonesia Tbk., entitas bank digital di bawah Mega Corpora mencatat laba bersih hingga Rp150,62 miliar

Pemerintah memiliki tugas penting untuk meningkatkan daya saing penanaman modal di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Sistem birokrasi yang masih berbelit, perizinan yang cukup rumit, hingga eksistensi mafia tanah di daerah menjadi pekerjaan rumah yang patut diselesaikan. Jika benang kusut ini tak kunjung terurai, aliran investasi, terutama asing, bakal seret. Apalagi, arus modal asing belakangan sedang santer. Hal itu tercermin dari kenaikan porsi penanaman modal asing (PMA) sepanjang paruh pertama tahun ini. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, pada semester I/2022 porsi PMA mencapai 53,1% atau Rp310,4 triliun dari total penanaman modal Rp584,6 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya 51,6% atau Rp228,5 triliun dari total realisasi investasi senilai Rp442,8 triliun. Hambatan investasi di dalam negeri memang cukup kompleks. Dari hulu hingga hilir. Urusan birokrasi misalnya, hingga saat ini masih cukup berbelit. Kalangan pelaku usaha pun mengeluhkan masih banyak praktik ‘pingpong’ antar lembaga saat mengurus legalitas berusaha. Setali tiga uang, perizinan juga tak lebih mapan. Sistem dalam jaringan (daring) yang diimplementasikan melalui Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) atau berbasis risiko, nyatanya belum terlaksana dengan baik.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, meningkatnya porsi PMA menegaskan bahwa kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia telah pulih. Akan tetapi, dia mengingatkan kepada pemangku kebijakan untuk tidak lena membaca data dan kondisi ini. Hambatan pun wajib dituntaskan. Terutama, sengketa lahan di daerah, birokrasi lokal yang berbelit, serta belum maksimalnya OSS RBA. “Minat investasi besar, [tantangan] lebih banyak perizinan. Itu tergantung OSS, kalau beres OSS itu cepat. [Investor] yang besar-besar kan masih terhambat oleh OSS,” kata Hariyadi.

Lawatan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan memicu periode berbahaya di Asia. China mengumumkan latihan perang di sekeliling Taiwan. Sejumlah kapal induk dan kapal perang AS terpantau mendekati Taiwan. Lawatan itu juga memicu pertanyaan atas kredibilitas Presiden AS. Pelosi tiba di Taipei, Selasa (2/8) malam, dan meninggalkan Taiwan, Rabu (3/8) sore. Korea Herald melaporkan, Pelosi dan rombongan akan melanjutkan kunjungan ke Seoul, Korsel. Jubir Kemenlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, Indonesia sangat prihatin atas makin tajamnya rivalitas di antara kekuatan besar. Indonesia juga mendorong semua pihak melakukan langkah-langkah nyata guna mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi.

Wartawan Kompas, Luki Aulia, dari Shandong, China, melaporkan, Komite Urusan Luar Negeri Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC) dan KomiteTetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) menentang serta mengecam kunjungan Pelosi ke Taiwan karena melanggar prinsip satu China serta ketentuan dalam tiga komunike bersama China dan AS. CPPCC menilai kunjungan Pelosi melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, merusak fondasi hubungan politik China-AS. Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Washington, Jude Blachette, menyebut akan terjadi ketegangan. Penyebabnya, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dan militer AS sama-sama mengerahkan mesin perang ke kawasan. (Yoga)