Prospek pemulihan ekonomi yang positif rupanya membuat emiten tak ragu menggenjot ekspansi anorganik melalui aksi akuisisi. Portofolio yang makin gemuk menjadi amunisi untuk mendongkrak kinerja di masa depan. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, sedikitnya ada 23 aksi akuisisi yang dilakukan oleh 21 emiten sepanjang tahun berjalan 2022. Emiten di sektor pertambangan, telekomunikasi, dan farmasi tampak mendominasi aksi korporasi tersebut. Teranyar, emiten menara Grup Telkom, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel mengumumkan akuisisi 6.000 menara milik PT Telekomunikasi Selular. Bersamaan dengan itu, MTEL juga akan menyewakan kembali 6.000 menara tersebut ke Telkomsel. MTEL juga menggenggam janji serta komitmen dari Telkomsel untuk memesan 1.000 menara BTS dari perseroan dalam waktu 3 tahun mendatang. Ditambah lagi dengan sewa menyewa atas 712 lahan milik Telkomsel oleh perseroan di mana menara didirikan. Total nilai sederet aksi korporasi itu mencapai Rp10,28 triliun. Berbarengan dengan MTEL, PT Astrindo Nusantara Infrastuktur Tbk. (BIPI) yang terafiliasi dengan Grup Sinar Mas baru saja mengakuisisi PTT Mining Ltd Hongkong senilai US$471 juta dari PT Sintesa Bara Gemilang dan PTT International Holdings Limited. Perusahaan yang dicaplok BIPI memiliki konsesi tambang batu bara di Brunei Darussalam, Madagaskar, dan tiga konsesi di Kalimantan. Menurut Direktur Utama Astrindo Ray Anthony Gerungan, akuisisi PTTML membuka peluang baik karena harga batu bara sedang bagus. 

Agresivitas untuk menggulirkan akuisisi juga ditempuh oleh emiten sektor farmasi. PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), misalnya, sedang mematangkan pengambilalihan 80% saham mayoritas PT Aventis Pharma dari Sanofi Aventis Participations dan Hoechst GMBH (Sanofi). Langkah serupa ditempuh oleh PT Pyridam Farma Tbk. (PYFA) yang akan mengakuisisi PT Ethica Industri Farmasi dengan estimasi nilai objek transaksi sebesar Rp163,4 miliar. Aksi lincah emiten menambah portofolio asetnya lewat akuisisi dinilai sebagai strategi taktis untuk mendorong kinerja di kemudian hari. Kendati begitu, risiko pendanaan perlu diperhatikan agar tidak membebani neraca keuangan. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menerangkan para emiten benar-benar memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi melalui aksi akuisisi tersebut.

Pukulan ganda yang melanda dunia tak menyurutkan optimisme pemerintah dalam mendorong laju ekonomi lebih tinggi pada tahun ketiga pandemi Covid-19. Resesi Amerika Serikat (AS), pelemahan ekonomi China, hingga momok stagflasi yang kini menjadi musuh bersama bakal ditepis dengan mantap, sejalan dengan kokohnya fondasi ekonomi nasional. Terkendalinya indeks harga konsumen (IHK), penebalan proteksi daya beli, mesin ekspor yang terus menderu, hingga penanaman modal yang kebal dengan sentimen global pun menguatkan pijakan pemerintah dalam meneropong ekonomi pada tahun ini. Sederet indikator ekonomi yang berada pada zona hijau itu pun diyakini menjadi pelecut gerak ekonomi hingga di kisaran 5%—5,2% pada tahun ini. “Kami optimistis angka 5%—5,2% pada akhir tahun ini bisa kita capai,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Bisnis Indonesia Mid-Year Economic Outlook 2022, Selasa (2/8).

Meskipun fondasi ekonomi terbilang kokoh, pemerintah tak lantas terlena. Antisipasi serta mitigasi risiko tetap didesain dalam rangka mencegah berlarutnya dampak ketidakpastian global terhadap ekonomi domestik. Apalagi, dewasa ini kecemasan dunia memuncak tatkala Amerika Serikat (AS) dilanda resesi. Situasi yang berbarengan dengan perlambatan ekonomi China serta belum usainya dampak invasi Rusia ke Ukraina itu menjadi faktor yang terus diwaspadai oleh pemangku kebijakan. Apalagi, hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda yang mampu meredam dinamika global, terutama geopolitik di Eropa Timur dan hubungan AS-China terkait dengan polemik Taiwan. Atas dasar itu, pemerintah pun menggali sumber baru. Pertama, kesadaran pola hidup sehat dan lonjakan aplikasi teknologi digital. Kedua, peta perdagangan dan investasi baru, melalui diversifikasi supply chain, inisiasi regional supply chain, Indonesia dalam strategic global supply chain, dan fragmentasi globalisasi. Ketiga, kesadaran ekonomi hijau melalui kebijakan progresif net zero emission, permintaan produk, dan investasi ramah lingkungan. Keempat, ketahanan energi dan pangan.

Industri penerbangan nasional tengah memasuki periode pemulihan dengan pergerakan penumpang dan volume barang mendekati jumlah yang sama seperti sebelum pandemi Covid-19. Pimpinan teras operator bandara di Indonesia mulai bisa tidur nyenyak setelah tren jumlah penumpang pesawat terus meningkat. Para penggawa bandara itu juga bisa duduk tenang untuk merancang rencana jangka pendek hingga panjang guna mengakselerasi pemulihan penerbangan. Salah satu pimpinan bandara yang mulai sibuk mendorong pemulihan penerbangan adalah Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin. Dia menyampaikan sejumlah langkah guna mempercepat pemulihan penerbangan antara lain mendukung penumpang pesawat. Awaluddin menjelaskan sejumlah langkah itu dilakukan setelah rasio pemulihan atau recovery rate lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 82,5% dari kondisi 2019 saat belum ada pandemi Covid-19. “Kami akan menjaga dan mendorong rasio pemulihan ini sehingga dapat berdampak kepada pemulihan sektor penerbangan secara nasional,” kata Awaluddin. Direktur Utama AP I Faik Fahmi juga melihat tanda-tanda pemulihan di industri aviasi. Menurutnya, AP I yang mengelola 15 bandara telah melayani sebanyak 22,84 juta pergerakan penumpang selama semester I/2022 atau tumbuh 55,9% secara tahunan.

Terdapat 3 (tiga) strategi guna mendorong akselerasi pengembangan ekonomi syariah (eksyar) di tengah tantangan ketidakpastian global. Pertama, menyelaraskan pengembangan eksyar untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Kedua, penguatan kelembagaan untuk pengembangan eksyar melalui penguatan Rantai Nilai Halal (RNH) yang dilakukan dengan end-to-end, sehingga menghasilkan high quality local product. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital, yang juga bisa meningkatkan inklusivitas. KTI sebagai potensi lumbung pangan baru guna menangkal kelangkaan pangan yang dapat mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah. Demikian mengemuka dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2022 di Makassar, Kamis (28/7).

Tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) sebesar Rp 3,75 juta per orang mulai diterapkan pada Senin (1/8)  eski belum ada regulasi yang mendasarinya. Pemprov NTT baru akan merumuskan tarif itu ke dalam perda. Sejumlah praktisi dan pengamat hukum menyarankan sebaiknya tarif baru itu ditangguhkan untuk sementara sampai terbit dasar hukumnya. Dengan begitu, ada kepastian hukum. Jika tetap dipaksakan, hal itu dapat dianggap sebagai  bentuk pungutan liar dengan berbagai konsekuensi hukumnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Zeth Sony Libing (2/8, mengatakan, penyusunan peraturan daerah mengenai tarif itu kini mulai diproses. ”Sebelum perda, kami akan terbitkan dulu pergub,” katanya. Emanuel Passar, praktisi hukum di Kota Kupang, berpendapat, jika belum ada dasar hukumnya, tarif baru belum bisa diterapkan. Tanpa dasar hukum, penarikan tarif itu bisa dikategorikan sebagai pungutan liar. Selama ini, tarif  masuk ke wilayah taman nasional mengacu pada PP No 12 Tahun 2014. Jika tetap dipaksakan, kebijakan tersebut akan menjadi preseden buruk dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. (Yoga)

Sebanyak 62 warganegara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja mulai mengikuti proses wawancara dan penanganan kasus mereka. Pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kamboja guna memastikan penegakan hukum berjalan. Pada Selasa (2/8), turut masuk 27 kasus aduan TPPO baru yang masih diproses KBRI dan Kemlu. ”Saya akan bertemu dengan Mendagri Kamboja karena keimigrasian merupakan wewenang mereka,” kata Menlu Retno Marsudi setelah bertemu dengan para korban TPPO. Retno didampingi Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha, Dubes RI untuk Kamboja Sudirman Haseng, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Arief Sulistyanto.

Mereka mendengarkan pengakuan para korban, mulai dari modus yang dipakai untuk merekrut mereka di Tanah Air hingga perlakuan terhadap mereka ketika dipaksa bekerja di Kamboja. Dalam audiensi itu, mayoritas korban TPPO yang hadir adalah mereka yang diselamatkan dari sebuah perusahaan penipuan daring di Sihanoukville. Ada juga korban TPPO yang berhasil melarikan diri, dari kota Bavet dan Phnom Penh. Retno menjelaskan, Kemenlu tengah merunut ulang setiap kasus yang diadukan para korban. Dari sana akan dilihat unsur-unsur yang memenuhi indikator TPPO. Apabila bukti-bukti telah lengkap, Kemenlu menyerahkannya kepada Polri yang bekerja sama dengan kepolisian nasional Kamboja. Kemarin, Retno juga bertemu dengan Kepala Kepolisian Nasional Kamboja Jenderal Neth Savouen, di Phnom Penh. (Yoga)

Presiden Jokowi untuk kesekian kali berkunjung ke China, 25 Juli 2022, dirangkai dengan kunjungan ke Jepang dan Korsel. Muhibah sekaligus ke tiga negara makmur ini memantik dugaan publik bahwa kunjungan ini kental dengan diplomasi ekonomi, karena ketiga negara adalah mitra ekonomi utama Indonesia di Asia. Pada hari yang sama  Presiden Jokowi bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing, Panglima TNI Andika Perkasa mengadakan pembicaraan kerja sama militer dengan Panglima Angkatan Bersenjata AS. Dua peristiwa yang berpaut jarak secara geografis, tetapi memiliki arti kuat dalam hubungan strategis Indonesia dan dua negara sahabat (AS dan China).

Ada dua hal menarik untuk dicermati, yaitu diplomasi ekonomi yang dijalankan Presiden Jokowi ke tiga negara Asia Timur (China, Jepang, Korsel), dan latihan bersama militer Indonesia-AS. Dalam dekade terakhir ini China menunjukkan sikap agresif dan tegas dalam isu Laut China Selatan (LCS). Bahkan terhadap Indonesia sekalipun, yang jelas memiliki legitimasi hukum internasional dalam hak berdaulatnya di kawasan ZEE di Laut Natuna Utara. Kedekatan ekonomi tak membuat Indonesia rikuh bersikap tegas terhadap China. Apabila sudah menyangkut kedaulatan teritorial, Indonesia tak segan mengatakan tidak, terhadap China sekalipun.

Sejauh ini hanya AS dengan armada lautnya yang sudah bercokol sejak lama di Asia Pasifik yang bisa melakukan perimbangan kekuatan sehingga bisa menekan potensi konflik. Dalam perspektif perimbangan kekuatan inilah latihan militer AS dengan negara anggota ASEAN menemukan relevansinya. Menekan potensi konflik juga bisa dilakukan melalui diplomasi ekonomi. Salah satu misi diplomasi ekonomi Presiden Jokowi ke Asia Timur adalah menarik investasi. China dalam banyak isu geopolitik dekat dengan Rusia. Sementara Jepang dan Korsel secara militer dan politik sangat dekat dengan AS. Dengan adanya dinamika politik di LCS dan Laut Natuna Utara, sejatinya muhibah itu akan berdampak pula pada upaya menekan potensi konflik dan menjaga kedaulatan teritorial Indonesia. (Yoga)

Agen perjalanan daring Tiket.com meluncurkan program Jagoan Pariwisata yang di dalamnya berisi pelatihan dan mentoring bagi pelaku usaha ataupun pengelola desa wisata. Chief People Officer Tiket.com Dudi Arisandi, Selasa (2/8) menyebutkan, pada tahap awal terdapat empat desa wisata sasaran program, yakni Desa Mulyaharja di Bogor, Desa Condet di Jaktim, serta Desa Kaki Langit Mangunan dan Desa Dewi Sambi di Yogyakarta. (Yoga)

UMKM punya posisi sangat vital bagi perekonomian nasional. Keberadaannya menjadi sandaran kehidupan mayoritas tenaga kerja di Indonesia dan menjadi kontributor terbesar kemajuan nasional. Perhatian pemerintah dapat membuat kinerja kelompok usaha ini makin optimal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, UMKM di Indonesia mencapai 65,47 juta unit usaha, terdiri dari 64,60 juta unit usaha mikro, 798.680 unit usaha kecil, dan 65.000 unit usaha menengah.

Secara akumulasi, jumlah UMKM ini mencapai 99,99 % unit usaha yang ada di Indonesia. Hanya menyisakan 0,01 % untuk usaha besar yang jumlahnya 5.637 unit usaha. Banyaknya unit usaha serta serapan tenaga kerja pada UMKM membuat sektor usaha ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2019, sumbangan UMKM pada PDB Indonesia Rp 9.580 triliun atau 60 % total PDB. Nominal ini satu setengah kali lipat kontribusi usaha besar yang mencapai 40 % PDB nasional atau Rp 6.251 triliun.

Dominasi UMKM itu sejatinya tidak sekokoh seperti yang tergambarkan secara makro ekonomi. Besar secara unit usaha, tetapi produk yang dihasilkan atau diperjual belikan secara umum belum sepenuhnya mampu bersaing ditataran global. Sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan domestik. Produk UMKM yang mampu menembus pasar ekspor hanya 15 %. Itu pun sebagian besar berasal dari unit usaha menengah, dengan sumbangan 11,6 %. Untuk unit usaha mikro dan kecil, jumlah komoditas yang mampu diekspor hanya 1,4 % dan 2,6 %. Sementara ekspor komoditas dari usaha besar di Indonesia 84 % seluruh komoditas nasional yang dikirim ke luar negeri. (Yoga)

Meski kondisi ekonomi relatif stabil dan sedang memasuki fase ekspansi, Indonesia tidak boleh meremehkan ancaman resesi global. Tiga negara dan satu kawasan—AS, RRT, India, dan Uni Eropa—yang mewakili 62,1% PDB dunia sedang dilanda perlambatan pertumbuhan ekonomi dan hiperinflasi (stagflasi), bahkan terancam resesi. Selain memperkuat stabilitas moneter, fiskal, dan jasa keuangan, pangan dan energi dipastikan cukup tersedia. Pemerintah diimbau tidak mengambil kebijakan yang melawan pasar dan menaikkan harga barang dan jasa. Lebih lanjut, dengan porsi PDB yang hampir mencapai dua per tiga PDB dunia, ekonomi ketiga negara dan satu kawasan tersebut akan menjadi penentu arah pertumbuhan ekonomi dunia. Karena, tingkat permintaan dunia mayoritas disumbang oleh mereka, sehingga ketika permintaan keempatnya melemah, tingkat produksi dan perdagangan global ikut melemah. Hal ini akan berdampak kepada negara-negara berkembang yang mayoritas adalah pemasok bahan baku dunia. Bahkan, ketika ketidakpastian global meninggi, pasar keuangan akan ikut terdampak. (Yetede)