Rafael Todo Wela merasakan nyeri yang hebat ketika pukulan menghantam tengkuknya. Ketua Forum Masyarakat Penyelamat  Pariwisata Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, itu mendapat pukulan sebanyak  tiga kali dari aparat yang membubarkan aksi damai masyarakat Labuan Bajo, dua hari lalu. Rafael merupakan Koordinator aksi damai menentang kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo itu. "Di bagian (tengkuk) ini saya dipukul sebanyak tiga kali. Terasa sakit," Kata Rafael saat berada di Markas Kepolisian Resor Manggarai Barat, Senin malam lalu, 1 Agustus 2022. Pengakuan Rafael ini disampaikan kepada peneliti dari Sunspirit for Justice and Peace, Anno SSusabun, yang video rekamannya juga diperoleh Tempo. Mereka menuntut pemerintah membatalkan kenaikan tarif tiket wisata  Taman Nasional Komodo sebesar Rp 3,75 juta per orang. Tarif ini mengacu pada draft peraturan Daerah tentang Penetapan Tarif  Masuk ke kawasan Aisata Pulay Komodo dan Pulau Padar dari Rp 150 ribu menjadi Rp 3,75 juta. Masyarakat menduga wisata premium ini hanya berkedok untuk memonopoli pariwisata di Taman Nasional Komodo. (Yetede)

Kondisi per­ekonomian dunia berada diambang ketidakpastian. Geliat ekonomi pascakrisis pandemi Covid-19 diperparah dengan krisis geopolitik berupa perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan harga komoditas penting terutama energi dan pangan melonjak tajam. Kenaikan harga komoditas yang signifikan ini memicu inflasi yang cukup tinggi di berbagai belahan dunia atau biasa disebut dengan istilah stagflasi. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi global berada di depan mata. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi secara luas di hampir semua negara. Hal ini terlihat dari pemangkasan target pertumbuhan yang dilakukan baik di kelompok negara maju maupun berkembang. Sebagai contoh, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 untuk Zona Eropa sebagai episentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah dari 4,2% menjadi 2,5%. Kondisi lebih parah terjadi di Rusia dan Ukraina yang diprediksi mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 8,9% dan 45,1%. Bahkan pertumbuhan ekonomi dua negara terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat dan China juga dipangkas menjadi 2,5% dan 4,3% pada tahun ini.

Terdapat beberapa dampak rambatan yang perlu kita waspadai dan pengaruhnya terhadap negara kita. Pertama adalah kekhawatiran meningkatnya inflasi domestik yang didorong oleh naiknya harga-harga komoditas internasional terutama komoditas energi dan pangan. Saat ini berbagai harga komoditas internasional sudah naik secara signifikan seperti minyak bumi, batu bara, gandum, jagung, minyak sawit hingga kedelai. Kenaikan harga komoditas internasional ini belum begitu berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia karena harga-harga dalam negeri diatur oleh pemerintah. Kedua, dampak rambatan terkait dengan peningkatan suku bunga akan sangat berdampak terhadap investasi dan pasar keuangan di dalam negeri. Kenaikan suku bunga The Fed akan menyebabkan penyesuaian tingkat imbal hasil (yield) US Treasury. Ketiga, likuiditas di pasar akan makin menyempit akibat terjadinya perebutan dana antara pemerintah dan perbankan. Penyempitan likuiditas tersebut akan menyulitkan berbagai negara terutama negara berkembang untuk memperoleh pendanaan dan menarik investasi asing. Secara umum, berbagai dampak rambatan tersebut akan menyebabkan perekonomian terkontraksi sehingga diperlukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kondisi ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa berfoto bersama seusai Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (1/8). KSSK sepakat bahwa kondisi stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga, di mana daya tahan atau resiliensi stabilitas sistem keuangan pada kuartal II/2022 menjadi pijakan bagi KSSK untuk tetap optimistis.

Pengusaha dan petani kelapa sawit sepakat meminta kepada pemerintah agar segera menghapus ketentuan domestic market obligation dan domestic price obligation untuk produk minyak sawit mentah dan turunannya. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNl) Sahat Sinaga mengatakan bahwa potensi bisnis crude palm oil (CPO) adalah untuk pasar ekspor, bukan di dalam negeri. “Kami sepakat profil bisnis Indonesia itu hanya 35% pasar domestik, 65% itu pasar ekspor, kalau ada terganggu terhadap pasokan ekspor, selesai. Seharusnya ekspor itu tidak ada barrier, DMO DPO hapus,” ujarnya dalam diskusi virtual, Senin (1/8). Dengan penghapusan ketentuan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), pemerintah bisa menjaga harga dan pasokan minyak goreng di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung sepakat untuk penghapusan DMO dan DPO guna mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sebelumnya anjlok hingga 75%. Berdasarkan data Apkasindo per 30 Juli 2022, harga TBS di petani swadaya atau mandiri terpantau rata-rata berada di angka Rp1.448 per kg, sedangkan petani plasma mencapai Rp1.775 per kg. Harga tersebut sudah cukup naik dibandingkan dengan harga TBS pada awal Juli 2022 yang rata-rata menyentuh Rp800 per kilogram. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama jajarannya tengah mempertimbangkan mencabut aturan DMO dan DPO untuk mempercepat ekspor minyak sawit dan mengangkat harga TBS.

Kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Stagflasi, yakni inflasi tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi  rendah, mengancam. Inflasi AS yang terus menanjak membuat bank sentral AS, The Fed, menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin atau 0,75 % ke 2,25-2,5 %. Sejak awal 2022, The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan 0,25 % pada Maret, 0,5 % pada Mei, dan 0,75 % pada Juni.  Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell memberikan sinyal  akan melakukan langkah serupa tahun ini, karena inflasi tahunan yang per Juni 2022 sebesar 9,1 %, tertinggi sejak November 1981. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum di tingkat konsumen di AS itu dipicu kenaikan harga energi dan pangan. Menurut data Trading Economics, harga energi di AS melonjak 41,6 %, tertinggi sejak Maret 1980. Adapun harga pangan melonjak 10,4  %, tertinggi sejak Februari 1981.

Situasi ini menimbulkan risiko bagi Indonesia dan negara-negara berkembang berupa pembalikan dana di pasar keuangan. Investor asing dikhawatirkan menarik dana mereka dari negara-negara berkembang, kemudian menempatkan dana mereka di instrumen safe haven yang dinilai lebih aman, berupa USD. Per Senin (1/8), IHSG Indonesia masih tumbuh 5,88 %. Indeks harga saham Singapura masih tumbuh, tetapi Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam merosot sejak awal tahun. Jika produsen sudah tak mampu lagi menanggung perubahan harga, akan ditransmisikan ke harga barang sehingga harga barang naik. Konsumen akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang yang sama. Jika kondisi ini terjadi, upah riil akan turun, kesejahteraan masyarakat juga akan melorot. (Yoga)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa peningkatan PMI manufaktur Indonesia didukung oleh naiknya permintaan domestik yang memengaruhi tumbuhnya tenaga kerja dengan laju paling tajam dalam periode pengumpulan data PMI selama lebih dari sebelas tahun. Kondisi tersebut juga didukung oleh tekanan inflasi yang dilaporkan berkurang pada awal triwulan ketiga, serta kenaikan biaya input dan biaya output yang lebih rendah selama lebih dari setahun. “Peningkatan PMI manufaktur pada Juli 2022 dibandingkan dengan bulan sebelumnya menunjukkan kondisi ekonomi yang semakin stabil, serta meningkatnya realisasi komitmen penggunaan produk dalam negeri,” katanya, Senin (1/8). Menteri Agus juga menjelaskan, peningkatan PMI manufaktur Indonesia dibandingkan dengan negara lain didukung oleh peningkatan permintaan dalam negeri, antara lain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta belanja antarsektor.

Kenaikan harga pangan, energi, dan pupuk terus memicu kenaikan inflasi. Inflasi tersebut makin merambah ke berbagai sektor ekonomi, seperti rumah tangga, pertanian, industri, transportasi, dan konstruksi. Modal petani bahkan makin tertekan akibat kenaikan harga pupuk. Potret tekanan inflasi terhadap berbagai sektor itu terindikasi dari tingkat inflasi umum, inflasi harga perdagangan besar (HPB), dan nilai tukar usaha petani. BPS, Senin (!/8) merilis tingkat inflasi Juli 2022 yang mencapai 0,64 % secara bulanan dan 3,85 % secara tahun kalender. Sementara secara tahunan, inflasi pada Juli 2022 mencapai 4,94 %, jauh di atas target inflasi BI tahun ini sebesar 2-4 %.

Komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi adalah cabai merah dan rawit, tarif angkutan udara, dan  bahan bakar rumah tangga. Untuk minyak goreng, harganya terus turun dalam tiga bulan terakhir. Secara bulanan, minyak goreng memberi andil terhadap deflasi 0,07 %. Namun, secara tahunan, komoditas itu masih berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,29 %. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, selain kenaikan harga pangan, energi, dan pupuk global, inflasi juga disebabkan oleh anomali cuaca serta kenaikan harga bahan bakar minyak, gas, dan tarif listrik nonsubsidi. (Yoga)

Pemerintah berupaya memacu produksi jagung nasional yang kini 5 ton per hektare menjadi 10 ton—13 ton per hektare (ha). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa upaya itu seiring dengan harga pangan global yang terus meroket, dengan harga jagung mencapai US$335 per ton atau Rp5.000 per kg. “Pemerintah akan meningkatkan produksi nasional di daerah yang baru di Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Kalimantan Utara dengan total luas lahan 141.000 ha dan 86.000 ha merupakan lahan baru,” ujarnya dalam keterangan pers bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo, Senin (1/8). Airlangga menekankan langkah itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai penguatan ekosistem pangan nasional. Dia menuturkan upaya peningkatan produksi jagung adalah dengan ekstensifikasi dan mendorong Genetically Modified Organism (GMO) dan hibrida. Dari segi hibrida pemerintah sudah mendorong bibit unggul jagung yang bisa memproduksi antara 10,6 ton—13,7 ton per ha. “Ada 14 varietas antara lain pertiwi 3N1, Witi, NK Perkasa, Singa, Bima, Dahsyat dan P36 dan yang lainnya. Hibrida ini berbasis hibrida nasional,” ujar Airlangga. Dia memperkirakan produksi jagung nasional untuk kadar air 27% sampai akhir tahun bisa 25 juta ton atau dengan kadar air 14% bisa setara dengan 18,6 juta ton. “Tentu kita memiliki cadangan jagung 3 juta ton,” ucapnya.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan membentengi perekonomian domestik dari ancaman stagflasi dengan mengontrol pergerakan inflasi sembari tetap menjaga geliat konsumsi di dalam negeri. Risiko ekonomi eksternal diantisipasi dengan menjaga stabilitas sektor riil melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter. Menkeu Sri Mulyani  saat menyampaikan hasil rapat berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (1/8) mengatakan, tekanan inflasi global telah berdampak terhadap tren peningkatan harga berbagai barang dalam negeri. ”Tren inflasi tak lepas dari kenaikan harga komoditas dunia serta gangguan pasokan pangan. Beruntung inflasi inti nasional pada Juli masih tetap terjaga rendah di tingkat 2,86 % secara tahunan sejalan dengan upaya BI menjaga ekspektasi inflasi,” katanya.

Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas di sektor riil adalah dengan memperpanjang periode sejumlah insentif fiskal yang semula berakhir pada 30 Juni 2022 menjadi tetap berlaku hingga 31 Desember 2022. Perpanjangan insentif fiskal menjadi respons otoritas atas ketidakpastian ekonomi global akibat tren inflasi global dan suku bunga tinggi. Dari sisi kebijakan moneter, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, sepanjang inflasi inti terjaga rendah, otoritas moneter masih akan tetap mempertahankan besaran suku bunga acuan BI. BI saat ini mulai mengurangi likuiditas jangka pendek melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menjaga stabilitas nilai tukar tanpa mengganggu kemampuan perbankan membiayai kredit. (Yoga)

Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih perlu didorong. Skema pembiayaan yang diselenggarakan pemerintah belum terserap optimal. Bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terdiri atas tiga jenis, yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan subsidi bantuan uang muka, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), serta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dari data Badan Pengelola Tapera, per 29 Juli 2022, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP sejumlah 116.155 unit atau 51,4 % target, sedangkan penyaluran Tapera tercatat baru 2.000 unit. Adapun penyaluran BP2BT, seperti dirilis Kementerian PUPR, berjumlah 3.024 unit atau 13,4 % target.

Mulai tahun 2022, Kementerian PUPR membagi segmentasi layanan FLPP untuk MBR berpenghasilan tetap, BP2BT untuk MBR berpenghasilan tidak tetap, dan Tapera untuk melayani peserta Tapera. Saat ini, peserta Tapera baru sebatas pegawai negeri sipil. Kriteria MBR antara lain berpenghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tapera Ariev Baginda mengakui, penyaluran pembiayaan Tapera masih sedikit. Penyebabnya, keterbatasan kemampuan mencicil karena terikat banyak pinjaman lain sehingga pengajuan KPR melalui skema Tapera ditolak bank. (Yoga)