Emiten farmasi, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), akan mengakuisisi 80% saham PT Aventis Pharma atau Sanofi Indonesia. Aksi korporasi ini ditargetkan tuntas pada Oktober 2022. KLBF bakal mencaplok saham Sanofi Indonesia yang Indonesia yang dimiliki Sanofi Aventis Participations dan Hoechst GMBH. Ketiganya telah telah menandatangani perjanjian pembelian saham pada 22 Juli 2022 lalu. Dengan akuisisi ini, KLBF akan mengambil 80% kepemilikan atas Sanofi Indonesia berserta hak distribusi, lisensi dan pemasaran atas produk-produk obat resep dan vaksin di seluruh Indonesia.

Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga di 3,5% demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini sempat membuat rupiah melemah ke level Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Namun para analis yakin rupiah bisa kembali menguat. Analis Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian dalam riset 21 Juli menulis, BI membuat keputusan tersebut setelah mencermati ekspektasi inflasi inti akan terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Namun, BI memangkas ekspektasi pertumbuhan global pada 2022 menjadi 2,9% dari sebelumnya sebesar 3,5%. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto juga sepakat jika keputusan mempertahankan suku bunga ini tepat dilakukan. Ke depan, keputusan suku bunga akan sangat bergantung pada data inflasi inti. "Di sisi lain, BI menormalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan GWM rupiah," tutur Rully.

Pengetatan kebijakan moneter yang terus dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, membuat pasar surat utang di sejumlah negara tertekan, tak terkecuali Indonesia. Kendati demikian, bagi investor ritel, tekanan di pasar surat utang tak melulu membawa kabar buruk, lantaran ada sejumlah instrumen investasi yang masih menarik untuk dipertimbangkan, salah satunya reksa dana. Jika dicermati, cerminan pasar uang dalam negeri yang gamang terlihat pada pergerakan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) acuan tenor 10 tahun. Berdasarkan data World Government Bonds, Selasa (25/7), imbal hasil instrumen buatan pemerintah itu mencapai 7,55% atau melandai dibandingkan dengan kondisi jelang pengumuman suku bunga acuan Bank Indonesia pekan lalu yakni 7,6%. Perihal data tersebut, Vice President Infovesta Utama, Wawan Hendrayana mengatakan bahwa koreksi jangka pendek di pasar surat utang Tanah Air memang tak bisa dihindari. Sebab, dana asing keluar dari pasar untuk mencari aset yang lebih aman. Jika dibandingkan, katanya, selisih imbal hasil SUN dengan US Treasury makin dekat kala imbal hasil SUN menanjak. Namun, Wawan menilai investor reksa dana khususnya dari kalangan ritel bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan membeli reksa dana pendapatan tetap beraset dasar obligasi negara bertenor minimal 3 tahun.

Dia menjelaskan secara tahun berjalan, indeks reksa dana berbasis obligasi pemerintah memang tertekan. Namun, dia optimistis kinerja bakal membaik menjelang akhir tahun. Adapun, untuk investor yang memiliki profil risiko moderat, dapat memilih produk lain seperti reksa dana pendapatan tetap dengan obligasi korporasi sebagai aset dasar. Pilihan lain yang bisa dicermati yakni reksa dana campuran yang menggunakan saham dan obligasi sebagai aset dasar. Kala pasar surat utang bergejolak, kinerja bisa diimbangi dengan cuan di pasar saham atau sebaliknya. Terakhir, pilihan bisa tertuju pada reksa dana pasar uang karena berisiko rendah dari aset dasarnya berupa deposito dan obligasi korporasi yang menawarkan cuan menarik.

Indonesia menawarkan peluang investasi di sejumlah sektor baru, utamanya pangan, pupuk dan kesehatan, kepada Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Melalui investasi di sejumlah sektor baru tersebut, pemerintah mengincar peningkatan investasi dari lembaga keuangan publik Jepang itu, sehingga posisi Indonesia dapat mengungguli Thailand dan Vietnam. Tawaran itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan Gubernur JBIC Nobumitsu Hayashi di Tokyo, Senin (25/7). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Kendati dari sisi nilai terus mengalami peningkatan, posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi oleh Jepang sejauh ini masih berada di bawah peringkat Thailand dan Vietnam. Padahal, dari sisi ukuran ekonomi dan populasi, posisi Indonesia di atas kedua negara tersebut. Adapun, investasi Jepang sepanjang semester I/2022 mencapai US$1,74 miliar yang terdiri atas 2.821 proyek. Peningkatan investasi dari JBIC, menurut Airlangga, menjadi salah satu faktor penting dalam upaya menggeser posisi Thailand dan Vietnam. JBIC sendiri memiliki spesialisasi pembiayaan di beberapa sektor, salah satunya energi.

Perkembangan teknologi digital makin berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian, tidak hanya pada sektor swasta tetapi juga di sektor publik. Pesatnya perkembangan digitalisasi keuangan publik di Indonesia, yakni dalam pengelolaan penerimaan dan belanja pemerintah, saat ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi sudah merambah hingga ke daerah-daerah. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa transformasi digital dalam keuangan publik menjadi makin populer. Pertama, bagi pemerintah daerah, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mampu mendongkrak pen dapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengadaan barang dan jasa publik yang semakin meningkat. Kedua, transformasi pelayanan publik mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik termasuk di daerah-daerah makin menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat diwujudkan melalui digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, perkembangan pesat teknologi digital yang dibarengi dengan lonjakan penggunaan transaksi digital sejak pandemi Covid-19, merupakan peluang yang semestinya dimanfaatkan untuk mendorong reformasi pelayanan publik. Dalam hal soft infrastructur, literasi keuangan digital dari sumber daya manusia juga menjadi salah satu kunci keberhasilan digitalisasi keuangan daerah. Dalam hal ini, Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Data dari OECD menunjukkan bahwa tingkat pemahaman keuangan digital Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia lainnya seperti China, Korea dan Thailand.

PT Pembangkitan Jawa Bali terus memperluas potensi kerja sama internasional dengan sejumlah negara, salah satunya dengan badan usaha milik negara atau BUMN asal Laos. Direktur Utama Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Gong Matua Hasibuan mengatakan bahwa pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Electricite Du Laos (EDL) sebagai perusahaan energi asal Laos terkait dengan kerja sama pengelolaan pembangkit pada 22 Juli 2022. Terdapat sejumlah kesepakatan yang dituangkan dalam MoU tersebut, seperti kerja sama feasibility study (FS) jasa O&M dan MRO, pembentukan joint venture company atau konsorsium untuk mengimplementasikan kolaborasi bisnis, serta penyediaan teknologi pembangkitan. Gong Matua menjelaskan bahwa kerja sama dengan Laos tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan secara virtual kedua belah pihak yang difasilitasi oleh KBRI untuk Republik Demokratik Rakyat Laos pada 19 Oktober 2021.

Indonesia masih menghentikan sementara penempatan pekerja migran ke Malaysia setelah pemerintah negeri jiran itu dianggap melanggar nota kesepahaman yang diteken pada awal April 2022. Pemerintah RI diharapkan bersikap tegas dan tidak membuka celah kompromi terkait prinsip-prinsip perlindungan pekerja yang sudah disepakati. Penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia itu berlaku sejak 13 Juli 2022. Moratorium atau penghentian sementara ditempuh karena Malaysia melanggar salah satu kesepakatan utama dalam nota kesepahaman (MOU) tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik ke Malaysia.

Malaysia diketahui masih menggunakan Sistem Maid Online (SMO) yang memungkinkan penempatan pekerja migran domestik secara langsung tanpa visa kerja. Sistem perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) milik badan imigrasi Malaysia  itu memiliki rekam jejak bermasalah karena kerap memperlakukan calon PRT dengan buruk selama perekrutan. Masih aktifnya SMO itu juga bertentangan dengan salah satu klausul terpenting yang disepakati Pemerintah RI-Malaysia dalam MOU awal April lalu. Klausul itu adalah penempatan PMI hanya dapat dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo (24/7) mengatakan, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dalam melakukan lobi-lobi diplomasi dengan Pemerintah Malaysia. Setidaknya ada tiga hal yang tidak boleh dikompromikan terkait prinsip perlindungan PMI yang sudah diatur di MOU. Pertama, penghentian operasional SMO dan komitmen untuk menggunakan SPSK sebagai satu-satunya pintu penempatan PMI ke Malaysia. Kedua, penetapan standar upah minimum bagi pekerja domestik, yakni 1.500 ringgit. Ketiga, penguatan legitimasi MOU sebagai instrumen untuk melindungi pekerja migran melalui penggunaan rujukan perjanjian internasional lainnya yang serupa. (Yoga)

Kemenkeu, secara nyata beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi pengelolaan kas negara yang dilakukan merupakan bagian integral dari proses transformasi digital pengelolaan keuangan negara. Sejak awal 2000-an, seiring modernisasi sistem pengelolaan keuangan negara, pemerintah mulai melakukan transformasi. Strategi smooth and gradual shifting dilakukan untuk mengubah pola konvensional menjadi digital. Pemerintah mengembangkan dan memanfaatkan platform digital dan perluasan pembayaran nontunai (cashless payment) pada sistem pembayaran pemerintah.

Dalam praktik pengelolaan keuangan negara, entitas pemerintah atau satuan kerja (satker) masih mengelola uang persediaan (semacam petty cash) secara tunai dengan jumlah tertentu. Secara bertahap, penggunaan uang tunai ini makin dikurangi seiring intensifikasi program edukasi cashless payment kepada para pengelola keuangan pemerintah. Belanja barang pemerintah tahun 2021 mencapai Rp 529 triliun. Sebanyak Rp 152 triliun (28,7 %) dibelanjakan  menggunakan mekanisme uang persediaan (UP). Data ini merefleksikan masih besarnya penggunaan uang tunai dalam belanja pemerintah.

Penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP) dan pengembangan pemanfaatan virtual account oleh pemerintah sejak 2018 menjadi terobosan penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja UP. Kedua instrumen ini disempurnakan dengan pengembangan ekosistem digital payment marketplace yang mampu mengintegrasikan pemerintah, perbankan, dan penyedia barang/jasa (yang sebagian besar UMKM). Ekosistem ini jadi embrio lahirnya sebuah platform pada akhir 2019, yakni Digipay. Digipay merupakan manifestasi konkret dari kolaborasi dan sinergi antara sektor publik dan privat dalam ekosistem belanja pemerintah. Seluruh proses belanja satker, mulai pemesanan barang/jasa, negosiasi, pengiriman barang, penghitungan pajak, hingga pembayaran transaksi serta pembayaran pajak dan pelaporan manajerial, dilakukan secara digital. (Yoga)

Setelah mencapai US$ 100 miliar tahun 2021, kerja sama perdagangan Indonesia-Tiongkok akan terus ditingkatkan. Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) akan berkolaborasi dengan pemerintah  untuk memperkuat kerja sama  di bidang investasi selain perdagangan. Sebagai tujuan eskpor utama dan investor terbesar  di Indonesia, hubungan ekonomi Indoensia-Tiongkok akan terus diperkuat agar memberikan manfaat besar kepada kedua negara. "Bukan hanya itu saja, Kadin Indonesia Komite Tiongkok juga akan memperkuat dan mempererat people to people diplomacy antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tiongkok," kata Ketua KIKT Garibaldi Thohir yang akrab dipanggil Boy. Ia mengatakan, nilai total perdagangan Indonesia dengan Tiongkok pada tahun 2021 mencapai  lebih dari US$ 100 miliar (Rp 1.500 triliun), meningkat 40% dari 2020. Nilai tersebut diprediksi terus meningkat. Sebab pada periode Januari hingga Mei 2022, total prdagangan Indonesia-Tiongkok  sudah mencapai hampir US$ 50 miliar, atau naik 27,5% dibandingkan periode yang sama pada 2021. (Yetede)

Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi penanaman modal sektor industri manufaktur selama semester I-2022 mencapai Rp 230,8 triliun, Naik 38% secara tahunan (year on year/yoy). Investasi di sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 39,5% dari total nilai investasi di enam bulan pertama tahun ini yang sebesar Rp584,6 triliun. "Sektor industri manufaktur  nilai investasinya naik dari Rp 167,1 triliun pada semester I-2022 atau naik double digit sebesar 38%," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/7). Agus menegaskan, pemerintah bertekad untuk konsisten meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Melalui upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang maksimal, capaian realisasi investasi akan terus meningkat. (Yetede)