Ekonomi
( 40512 )Masa Depan Ekonomi Dunia Masih Suram Meski KTT G20 Capai Kesepakatan
Presiden Joko Widodo resmi menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Rabu (16/11). Pertemuan G20 pun membuahkan sejumlah komitmen yang tertuang dalam
leaders declaration.
Dari sekian banyak poin kesepakatan dalam dokumen deklarasi, salah satu yang paling membetot perhatian publik adalah desakan Rusia menghentikan invasi militer di Ukraina. Para pemimpin negara G20 menyebutkan, perang telah memperburuk kerentanan ekonomi dunia.
Alhasil, berakhirnya invasi Rusia bisa meredam krisis ekonomi global.
Persoalannya,
declaration leaders
tidak bersifat mengikat, melainkan sebatas rekomendasi dalam memperbaiki ekonomi global.
Impor Melambat, Kinerja Manufaktur Terhambat
Kinerja impor Indonesia kembali turun menjelang akhir tahun. Tak terkecuali impor bahan baku dan barang modal. Kondisi ini perlu diwaspadai karena mengindikasikan sektor manufaktur tengah lesu darah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor Oktober 2022 sebesar US$ 19,14 miliar, turun 3,40% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini berlanjut, lantaran pada September lalu impor juga turun turun 10,58% atau bulanan atau month to month (mtm) menjadi US$ 19,81 miliar.
Secara terperinci, berdasarkan golongan penggunaan barang, impor bahan baku atau penolong turun 3,99% mtm menjadi US$ 14,31 miliar. Penurunan ini lantaran penurunan impor bahan bakar mineral dengan kandungan oktan atau RON 90 ke atas dan di bawah 97, dan juga komoditas emas.
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, menurunnya impor pada periode tersebut disebabkan karena gejolak nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang membuat biaya impor barang semakin mahal.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, penurunan impor bahan baku dan barang modal di bulan lalu, menandakan ekspansi di sektor manufaktur mulai terganggu. Salah satunya, karena permintaan di pasar ekspor melemah.
Kondisi ini sejalan dengan melambatnya Purcashing Mangers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia di bulan Oktober yang turun menjadi 51,8 dari bulan sebelumnya 53,7.
Kasus Covid Kembali Melejit, Saham Kesehatan Terungkit
Melonjaknya kasus positif Covid-19 menjadi sentimen positif bagi saham emiten sektor kesehatan. Setidaknya, dalam sepekan ini, beberapa saham emiten kesehatan terpantau menguat.
Ambil contoh saham emiten farmasi PT Kimia Farma Tbk (KAEF) yang melaju kencang 17,57% dalam sepekan ke level Rp 1.405. Lalu, saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) yang menguat 4,79% ke Rp 765.
Ada pula emiten rumah sakit PT Murni Sadar Tbk (MTMH) yang sahamnya melaju 1,18% ke posisi Rp 1.720 dan saham PT Siloam International Hospitals (SILO) naik tipis 0,45% ke Rp 1.125 dalam sepekan.
Analis Panin Sekuritas Christian Anderson Yuwono menilai, kembali naiknya kasus Covid-19 telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Ini terlihat dari tren naiknya konsumsi produk kesehatan.
Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei menimpali, sentimen positif saham sektor kesehatan juga ditopang rencana investor asing masuk ke industri kesehatan domestik.
Ratusan Mahasiswa Terjerat Iming-Iming Untung 10%
Perusahaan pinjaman
online
kembali tercoreng. Setelah marak pinjol ilegal menelan banyak korban, ratusan mahasiswa IPB kini harus menderita kerugian miliaran rupiah dari dugaan penipuan transaksi pinjol.
HEBOH ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) terjerat pinjaman online (pinjol) telah masuk ke ranah kepolisian. Sejauh ini polisi menyebut korban yang sudah terdata ada 331 orang.
Pendataan korban dugaan penipuan pinjol tersebut berasal dari dua laporan polisi (LP) dan 29 laporan pengaduan yang diterima oleh Polresta Bogor Kota. Kemungkinan ke depan jumlah korban bertambah pun masih ada.
"Nilai kerugian sementara masih Rp 2,1 miliar. Masih terus kami data," ujar Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy Irawan kepada KONTAN, Rabu (16/11). Kronologis menurut Ferdy awalnya pelaku hanya mengenal beberapa mahasiswa IPB. Ia menawarkan program investasi dengan iming-iming keuntungan 10%. Informasi tersebut pun kemudian menyebar ke kalangan para mahasiswa IPB yang sebagian akhirnya menjadi korban.
Order Sepi, Gelombang PHK Terus Mengintai
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih melanda industri tekstil dan produk tekstil (TPT) maupun industri alas kaki. Sepinya order dan kenaikan beban operasional menjadi pertimbangan pabrikan mem-PHK puluhan ribu buruhnya.
Anne Patricia Sutanto, Anggota Dewan Pertimbangan Asosasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, sampai saat ini sebanyak 146 perusahaan TPT sudah menempuh PHK dan merumahkan sekitar 58.572 karyawan.
Selain industri TPT, PHK melanda industri alas kaki. Anne mencatat, sebanyak 25.700 pegawai perusahaan alas kaki sudah di-PHK selama periode Juli-Oktober 2022. "Jumlah PHK juga bisa bertambah seiring dampak resesi tahun depan," ungkap Anne dalam konferensi pers yang berlangsung Rabu (16/11).
Faktor utama pendorong gelombang PHK di industri padat karya ini adalah turunnya pesanan tekstil, garmen maupun alas kaki yang mencapai 45% dari total order di periode normal. Akibatnya, kalangan pabrikan menurunkan produksi hingga 51% untuk periode November-Desember untuk mengimbangi sepinya order, kendati efeknya harus memecat pegawai.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, fenomena PHK di industri tekstil tidaklah mengada-ada. Dampak resesi yang tengah melanda negara tujuan ekspor produk TPT Indonesia mulai dirasakan para eksportir TPT dalam negeri.
Pengaman Ekonomi Ala G20
Tuntas sudah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun ini. Kabar baiknya, salah satu forum ekonomi terpenting di dunia itu akhirnya menghasilkan deklarasi bersama, kendati sebelumnya sejumlah pihak pesimistis hal tersebut dapat diwujudkan di tengah aneka persoalan yang mendera dunia. Deklarasi bersama itu pun digadang-gadang memperkokoh soliditas negara-negara G20 dalam merespons berbagai tantangan ekonomi global, agar tak berjalan sendiri-sendiri yang justru kontraproduktif. Setidaknya ada lima poin penting yang disepakati para anggota G20. Pertama, G20 akan gesit dan fleksibel dalam menjalankan kebijakan makroekonomi dengan memacu investasi, serta memperkuat rantai pasok global. Kedua, G20 berkomitmen melindungi stabilitas makroekonomi dan keuangan. Ketiga, mempromosikan ketahanan pangan dan energi serta mendukung stabilitas pasar. Keempat, terus berinvestasi ke negara berpenghasilan rendah, menengah, dan berkembang melalui instrumen pembiayaan inovatif. Kelima, mempercepat pencapaian SDGs, sehingga tercapai kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Presiden Joko Widodo, mengatakan pemulihan ekonomi memang menjadi isu prioritas dalam agenda ini, terutama setelah dunia dilanda krisis akibat perang Rusia-Ukraina.
Kepala Negara menjelaskan, para pemimpin G20 menyimpulkan perang mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi sehingga menimbulkan krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan sempat khawatir deklarasi tersebut terganggu akibat ledakan misil di Polandia. Namun, hal itu tak terjadi karena sudah direspons dengan baik oleh negara anggota G7. Kemudian, The IMF’s Resilience and Sustainability Trust (RST) yang membantu negara berpenghasilan rendah, menengah, dan rentan membangun ketahanan terhadap guncangan eksternal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dalam program tersebut IMF menawarkan sebuah mekanisme kepada anggota untuk bisa meminjamkan Special Drawing Right (SDR).
Kerja Sama RI-China : KA Cepat Beroperasi Juni 2023
Pemerintah Indonesia mendukung penuh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer yang didanai pinjaman dari China. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu ditargetkan rampung pada Juni 2023. Secara khusus, lanjutnya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi landmark kerja sama strategis Indonesia dan China. “Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh pada penyelesaian proyek ini, baik pada sisi kebijakan, finansial, sesuai dengan peraturan di Indonesia,” ujarnya seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (16/11). Menurutnya, proyek KCJB telah menjadi batu loncatan bagi sejumlah proyek strategis kerja sama kedua negara seperti Kawasan Industri Weda Bay, Morowali, Kawasan Industri Hijau Kalimantan Utara, dan lain-lain. Sejauh ini, progres proyek KCJB yang ditargetkan beroperasi Juni 2023, telah berjalan 80,4%. Dia meminta Presiden Xi Jinping hadir dalam peresmian kereta cepat pada Juni 2023. “Kami berharap Presiden Xi Jinping bisa menghadiri peresmian operasional Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung pada pertengahan tahun depan bersama Presiden Joko Widodo,” ucap Luhut yang juga Ketua Komite Kereta Cepat.
Jokowi: Perdamaian, Syarat, Dunia Terhindar dari Resesi
NUSA DUA, ID — Dunia kini melihat Nusa Dua, Bali, Indonesia, tempat 19 pemimpin negara dengan PDB terbesar dan wakil Uni Eropa —yang tergabung dalam Group of Twenty (G20)— berunding untuk merespons tantangan yang tengah dihadapi. Krisis pangan dan energi, hiperinflasi, suku bunga tinggi, resesi ekonomi, dan perang adalah tantangan di depan mata. Anggota G20 diharapkan menjadi katalis pemulihan ekonomi inklusif dan berkolaborasi untuk menyelamatkan dunia, antara lain, dengan mengakhiri perang. “Bertanggung jawab berarti menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB secara konsisten. Bertanggung jawab berarti menciptakan situasi win-win, bukan zero-sum game. Bertanggung jawab juga berart kita harus mengakhiri perang,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pembukaan KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). Jika perang tidak berakhir, ujar Presiden Jokowi, sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Kita juga akan sulit untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi sekarang dan mendatang. (Yetede)
RI Surplus Dagang terhadap G20
Total nilai neraca perdagangan barang Indonesia terhadap negara-negara anggota G20 surplus dalam dua tahun terakhir dengan Komoditas ekspor unggulan utama berupa BBM; besi dan baja; lemak dan minyak hewani/nabati; bijih logam, terak, dan abu; serta mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya. Namun, kinerja ekspor Indonesia cenderung melambat, bahkan turun, yang mengindikasikan imbas perlambatan ekonomi dan inflasi tinggi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia makin terasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, Selasa (15/11) mengatakan,total nilai surplus neraca perdagangan RI terhadap G20 pada Januari-Oktober 2022 mencapai 27,6 miliar USD atau Rp 429,57 triliun (kurs Jisdor BI Rp 15.564). Pada 2021, Indonesia juga membukukan surplus neraca perdagangan 16,4 miliar dollar AS.
”Namun, jika dijabarkan per negara anggota G20, RI hanya mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan delapan negara dan satu kawasan. Sementara dengan 10 negara anggota lain, neraca perdagangan RI masih defisit,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. Berdasarkan data BPS, dalam dua tahun terakhir, RI mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan AS, India, Uni Eropa, Jepang, Italia,Turki, Meksiko, Korsel, dan Inggris. Sementara RI membukukan defisit neraca perdagangan dengan Australia, Arab Saudi, China, Brasil, Argentina, Kanada, Afsel, Rusia, Jerman, dan Perancis. BPS juga menyebutkan, neraca perdagangan Indonesia pada Okober 2022 dan Januari-Oktober 2022 masing-masing surplus 5,67 miliar USD dan 45,52 miliar USD. (Yoga)
Kunjungan Pusat Perbelanjaan Akan Capai 90% Tahun Ini
JAKARTA, ID – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) optimistis tingkat kunjungan pusat perbelanjaan nasional bisa mencapai rata-rata 90% pada tahun ini, menyusul kinerja ekonomi Indonesia kuartal III-2022 yang mampu tumbuh hingga 5,72%. Libur Natal dan tahun baru (Nataru) juga diyakini bakal menjadi faktor pengungkit tingkat kunjungan dan penjualan di pusat perbelanjaan beberapa bulan mendatang. Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaya menerangkan, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan dan daya beli masyarakat telah berangsur membaik dan terus tumbuh sejak Ramadan yang lalu, meski sempat terganggu akibat ketidakpastian global. Faktor eksternal ini telah mengakibatkan kenaikan biaya energi yang berdampak pada daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Namun demikian, APPBI berpendapat, dampak tersebut tidak akan berlangsung terlalu lama karena pemerintah telah banyak mengambil langkah antisipatif, salah satunya dengan mendistribusikan berbagai bantuan sosial (bansos) seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSu), dan bantuan sosial lainnya untuk menopang daya beli masyarakat agar tidak terpuruk terlalu dalam. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









